waria 2

kantor polisi, pihak KP3 tidak terlalu merespons 

kedatangan mereka dan membuat kesan agar semua merasa bosan 

dan tidak terlalu lama berada di sana. Tim advokasi tetap bersikukuh  

mengajak Wilma meminta bukti pelaporan masalah  pemukulan atas 

dirinya. Namun, saat meminta ini , pihak kepolisian sering 

mengoper dari satu divisi ke divisi lainnya.  

Bukan hanya itu. Saat pengecekan pelaporan di file komputer, 

petugas pelaporan tidak menemukan adanya catatan file atas nama 

Wilma mengenai masalah  yang dialaminya. Laporan itu hanya tercatat di 

buku besar biasa. Akhirnya, Wilma kembali membuat berita pelaporan 

dan Berita Acara Pemeriksaan baru bersama Linda sebagai saksi 

utama masalah  pemukulan ini . sesudah  melalui debat yang cukup 

melelahkan, Wilma pun bisa mendapatkan surat bukti pelaporan itu. 

Polisi berjanji terus menindaklanjuti masalah  ini. Polisi juga meminta 

Wilma datang kembali pada hari Jumat guna pengecekan masalah  sebab  

pada hari ini pelaku pemukulan akan dijemput petugas. 

Pada Jumat, 13 Juli 2007, Tim Advokasi, Linda, dan Wilma 

kembali mendatangi KP3 untuk mencari tahu kelanjutan dari janji 

polisi. Oleh petugas BAP, mereka diberitahu bahwa polisi memang 

sudah melayangkan surat panggilan pada  choky  pada hari Jumat. 

Namun, hingga pukul 14.30, pelaku belum juga datang. Mereka pun 

akhirnya pulang. Dan polisi masih memberi toleransi kepada choky  

sampai pada panggilan kedua. 

Senin, 16 Juli 2007, choky  menyerahkan diri ke Polsekta II 

Makassar. Dia sengaja datang ke Polsekta ini sebab  ada hubungan 

kekeluargaan dengan salah satu aparat polisi yang bertugas di sana. 

Dia resmi ditahan. Meski begitu, masalah  ini tetap di bawah pengawasan 

KP3.  

Untuk memperkuat keterangan laporan Wilma, dibutuhkan dua 

saksi. Namun, hanya satu yang mau, yaitu Linda. Sebab, Mami yang 

yaitu  istri pelaku, menolak dimintai keterangan. Alasannya, ada 

hubungan saudara dengan pelaku. Akhirnya, Anita lah yang diminta  

sebagai saksi ke-2 bagi pelapor. Sebab, tempat kejadian perkara 

berada di rumah Anita dan ada bukti foto-foto saat terjadinya masalah  

ini . 

Wilma selalu diminta Mami untuk mencabut gugatan. Namun, 

dia terus maju dan bertekad untuk menyelesaikannya secara hukum. 

Kini, masalah  ini tinggal menunggu proses persidangan. (*)  

 . masalah  Kematian Elly (Jakarta) 

Waria Diceburkan ke kali banjir 

 Pelanggaran HAM juga terjadi di Taman Lawang, Jakarta Pusat. 

Pada 17 November 2007, beberapa  waria di daerah ini  dirazia 

Satpol PP tepat pukul 21.30. sebab  mendadak, banyak “gender 

ketiga’’ itu panik dan lari ketakutan menyelamatkan diri. Pemilik 

warung, yang jelas-jelas bukan waria, juga mendapat perlakuan 

serupa. Warung kopi milik Siti ini dibakar habis. Tak tersisa. Tinggal 

abu.  

Bahkan, di antara waria itu ada yang terhanyut di sungai 

Ciliwung yang tidak jauh dari area ini . Waria nahas itu bernama 

Elly Susanna. Tidak diketahui secara pasti apakah dia menceburkan 

diri atau diceburkan. Sebab, para saksi memberi  keterangan 

berbeda. Tapi seandainya dugaan diceburkan itu benar, maka sungguh 

tak beradab perbuatan pihak keamanan ini .   

Dini harinya, pukul 01.17, staf Arus Pelangi, Widodo Budidarmo, 

melakukan pemantauan dan pengorganisasian rutin pada  kaum 

LGBTI ini. Namun di sana dia malah mendapat laporan dari salah 

seorang waria, Monica, bahwa teman mereka tidak muncul ke 

permukaan sungai sebab  menghindar dari razia petugas tramtib.  

Meski sempat menyusuri sungai – dalam suasana gelap – dan 

mengecek ke rumah korban, dia masih tidak diketahui keberadaannya. 

Korban baru ditemukan di kali Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, 

oleh warga  setempat yang sedang memancing. sesudah  divisum 

di RSCM, diketahui bahwa korban yang sehari-harinya bekerja sebagai 

perias ini, memiliki luka parah di area kepala. Bagian kening 

mengalami luka memar hingga mengeluarkan darah. Begitu pula 

kepala bagian belakang. Pihak keluarga, melalui tim advokasi dari Arus 

Pelangi, mengangkat masalah  pemicu  kematian Elly ini ke Polsek 

Menteng, Jakarta Pusat. Polsek Menteng sudah memanggil Satpol PP 

untuk di-interview namun pihak Satpol PP belum mengindahkan 

undangan ini . (*) 

 . masalah  Infotainment ’’Silet’’ (Jakarta) 

Homoseksual Itu Seksual Menyimpang  

Menarik untuk disimak saat  infotainment Silet menayangkan 

acaranya bertema Homoseksual di stasiun RCTI. Ini terkait banyaknya 

job bagi artis yang ‘dicap’ sebagai selebriti gay. Selain sebab  memang 

mereka beda, dalam menghibur pemirsa baik di TV, rumah, maupun 

acara-acara off air, mereka selalu menampilkan hal-hal lucu, konyol, 

dan jahil, sehingga banyak warga  yang terhibur.  

Sebut saja Ivan Gunawan, Ruben Onsu, Olga Syahputra, dan 

Aming, yang kini lagi naik daun. Para selebriti ini sering muncul di 

layar kaca. Inilah yang dinilai beberapa kalangan, termasuk MUI 

(Majelis Ulama negara kita ), sebagai cerminan yang merusak moral 

agama dan bangsa. MUI pun mulai gerah dengan tayangan yang 

sebagian besar entertainer negara kita  mulai berani menampakkan sisi  

lain dari mereka. Acara Silet bertajuk khusus kaum LGBTI ini 

ditayangkan pada 24 Januari 2008, pukul 11.30.  

Bahkan, salah satu ketua MUI, KH Amidhan, meminta supaya   

pemerintah mencekal artis-artis yang menganut paham homoseksual. 

(Harian Nonstop, 1 Maret 2008, Artis Homo Dicekal). 

Arus Pelangi pun merespons pernyataan kiai ini. Mereka 

meminta pertemuan langsung dengan Amidhan. Diskusi dilakukan di 

kantor MUI, masjid Istiqal Jakarta. Dihadiri KH. Amidhan sendiri, 

bersama H. Said, serta perwakilan Arus Pelangi oleh Rido Triawan, 

Widodo Budidarmo, dan Ridwansyah. Menurut Amidhan, pernyataan 

ini  tidak benar. Dia mengelak kalau pernah mengeluarkan 

pernyataan seperti itu. Menurut dia, kewenangan mencekal artis 

ataupun media berada di tangan Komisi Penyiaran negara kita  (KPI). 

MUI tidak memiliki  kewenangan meminta pemerintah mencekal 

artis-artis gay itu.  

Mengenai tayangan silet, sebuah tayangan yang diproduksi oleh 

PT Cipta Imaji Design yang dikenal dengan nama Creative Indigo 

Production itu, presenter menyatakan bahwa homoseksual atau gay 

yaitu  suatu bentuk penyimpangan seksual dan jenis penyakit yang 

mustahil dapat disembuhkan, diragukan kejantanannya dan komentar 

dari beberapa  narasumber yang menyatakan bahwa dunia 

homoseksual penuh dengan hura-hura dan perzinaan. Tayangan itu 

telah meresahkan para anggota Arus Pelangi yang berada di wilayah 

Sukabumi, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Bali, Palembang, 

Banyumas, Makassar dan Medan. Sebab, berbagai pernyataan di Silet 

yang sangat melecehkan hak-hak kaum LGBTI bertentangan dengan 

program kerja yang dilakukan Arus Pelangi untuk menyadarkan hak-

hak sosial, politik, ekonomi dan budaya bagi para anggota LGBTI. 

Padahal, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan  

hukum tetap atau pendapat ahli yang menyatakan bahwa 

homoseksual yaitu  bentuk penyakit dan bentuk keraguan kejantanan 

para gay.  

Secara kaidah jurnalistik – walaupun konten berisi urusan privat, 

dalam perdebatan apakah itu bagian dari jurnalistik atau tidak –

sebenarnya sudah memenuhi. Narasumber yang dihadirkan dalam 

tayangan itu terkait pernyataan Jupiter Fortissimo, artis sinetron, yang 

mengaku tobat sesudah  sekian lama menjadi gay, bisa dikatakan sudah 

cover both sides alias berimbang. Ada komentar dari Ivan Gunawan, 

Ruben Onsu, Olga Saputra, Aming, Thomas Djorghi, dan Krisna Mukti. 

Mereka diwawancarai sebab  ada dugaan bahwa mereka gay atau 

pernah diisukan gay.  

Secara umum, komentar mereka cukup positif. Tapi narasumber 

lainnya Nafa Urbach dan suaminya, cenderung negatif. Namun, dari 

sang narator dan presenter memang tampaknya bias ideologis dengan 

mengarahkan kelompok homoseksual sebagai penyakit sosial atau 

dengan menggarisbawahi pernyataan dari narasumber. Sayang, dari 

pihak PT Cipta Imaji Design kelihatannya tidak ada iktikad baik untuk 

meminta maaf. Buktinya, saat  Arus Pelangi menyurati PT ini  

melalui suratnya yang bernomor 300/ADV/Arus Pelangi/II/08, Dirut 

Cipta Imaji, William Chow justru melimpahkan masalah  ini  ke 

kantor pengacaranya, Law Firm Henry Yosodiningrat and Partner 

dengan alamat Hotel Kartika Chandra, Gedung Perkantoran lantai lima 

di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.  

Melalui kuasa hukumnya ini, production house ini  menilai 

bahwa dalam tayangan Silet itu, tidak ada satu pun pelanggaran 

hukum atau pernyataan yang melecehkan yang dapat dikualifikasikan 

sebagai perbuatan pidana atau melanggar hukum dalam ruang lingkup 

hukum perdata. Dalam tayangan ini , masih menurut Indigo                         

Production, bukanlah bentuk-bentuk pelecehan pada  homoseksual 

dan pembawa acara selalu menyampaikan dalam bentuk pertanyaan, 

bukan pernyataan. Sehingga atas pertanyaan-pertanyaan ini  

pula, diwawancarai beberapa  narasumber, termasuk keterangan dari 

dr. Boyke selaku ahli seksologi. Penonton pun dapat menemukan 

jawaban dari pernyataan-pernyataan para narasumber ini. (*)      

 

. masalah  Pemukulan Waria (Yogyakarta) 

Lagi Ngedance Diseret Paksa 

 masalah  lainnya terjadi pada 1 Maret 2008. Pada hari Sabtu, 

sekitar pukul 02.30, telah terjadi penyeretan keluar paksa pada salah 

seorang waria dari atas panggung sampai keluar ruang diskotek oleh 

beberapa sekuriti yang bekerja di tempat ini . Lokasi kejadiannya 

sendiri berada di Liquid Disco, Yogyakarta.  

Awalnya, seorang waria bernama Gina11, dan bersama ketiga 

rekannya hendak melepas penat di diskotek ini . Tempatnya 

sendiri beralamat di Jalan Magelang KM 5,5. Tema malam itu yakni, 

Lady Nite, Free for Ladies. Tentu saja mereka girang sebab  berpikir 

akan mendapat masuk gratis. Namun saat mereka hendak masuk, 

ditahan penjual tiket yang menjaga pintu. Mereka diwajibkan 

membayar tiket sebab mereka dianggap waria, bukan wanita . 

Tentu saja mereka membayar. “Nggak apa-apa, yang penting bisa 

masuk,” terang Gina saat itu.  

saat  sudah berada di dalam, diskotek memang cukup ramai 

pengunjung. Gina pun mengajak salah seorang temannya untuk 

berjoget di panggung. Di panggung sudah ada beberapa cowok dan 

cewek yang ngedance. Namun, saat menggoyangkan tubuhnya, tiba-

tiba salah seorang petugas sekuriti berbadan besar dan berkulit hitam, 

menyuruh Gina turun sambil menyeret paksa hingga tangannya tidak 

bisa merasakan apa-apa sebab  sakit yang amat sangat. Bahkan dia 

sampai jatuh dan kakinya terasa sakit. Dia juga tidak bisa terlalu 

mengenali wajah petugas itu sebab  keadaan cahayanya cukup gelap 

laiknya diskotek-diskotek malam lain. Lalu datang petugas lainnya 

untuk membantu teman sekuritinya itu. Yang dia tidak mengerti, 

mengapa hanya dia yang disuruh turun, sedang  ada banyak 

sekumpulan cewek dan cowok lain yang sedang ngedance saat itu. 

saat  dia menanyakan hal ini pada sekuriti ini , jawaban yang 

didapat malah disuruh pulang dan mengancam bahwa temannya 

(petugas keamanan lain) akan memanggilkan polisi jika Gina 

membantah. Namun, dia semakin berang sebab  diperlakukan begitu. 

“Kalau saya nggak salah, silakan panggil! Saya kan nggak melakukan 

apa-apa, cuma ngedance aja. Kok diperlakukan seperti itu! Saya tadi 

kan masuk ke sini juga bayar.”  

Tak lama berselang, rekannya yang berinisial S-2 melihat 

kejadian itu. Posisinya sedang duduk di sofa. Melihat temannya diseret 

dua sekuriti tanpa manusiawi, dia mendatangi Gina tanpa mengenakan 

sepatu yang memang sengaja dilepas sebelum kejadian. Saat S-2 

menanyakan ada persoalan apa, kedua petugas sekuriti itu tetap saja 

memperlakukan temannya dengan tidak sopan, tanpa memberi 

penjelasan apa pun. Akhirnya dia memeluk Gina sambil berpegangan 

pada besi dekat pintu luar. Namun, tangannya yang memegang besi 

itu dipukul oleh salah seorang petugas berbadan tinggi besar, hitam, 

dan berpotongan rambut cepak. Ia mengisar usia petugas ini  35-

40 tahun.  

 68 

Saat pertengkaran terjadi dua korban itu dengan dua petugas 

sekuriti dan seorang penjual tiket, S-1 sempat melihatnya sebab  dia 

hendak mengambil jaket untuk keluar. Saat kejadian Gina diseret, dia 

tidak melihat sebab  dalam keadaan sedikit mabuk. Dia juga sempat 

menanyakan pada para petugas apa kesalahan mereka hingga harus 

diusir paksa dan diperlakukan kasar. Saat S-1 dan Gina berargumen 

dengan para petugas, S-2 masuk kembali untuk mengambil sepatunya 

yang tertinggal. Dia sempat mendengar mereka akan memanggil polisi 

dan mengirim para waria ini ke kantor polsek. Begitu emosinya pada 

saat mengambil sepatu, dia naik meja dan mengambil gelas berisi 

minuman. Dia minum isinya, lalu  melemparnya ke depan. S-2 

turun lagi dan melihat seorang cowok sedang minum. Dia mengambil 

gelas cowok ini  dan langsung melemparnya ke atas. Tentu saja 

sekuriti langsung mengatasi  dia. Namun, S-3 juga ada di situ. Dia 

sempat tarik-tarikan dengan petugas ini , berusaha mencoba 

menarik S-2 hingga akhirnya sampai di pintu masuk diskotek. “Ini 

teman saya, Pak. Ngapain mereka? Mereka tidak salah. Saya nggak 

tahu apa yang mereka perbuat tapi mereka nggak salah dan nggak 

melakukan apa-apa,” ujarnya sambil mencoba menenangkan S-2. 

Sebab, dia tidak mau nantinya bermasalah jika S-2 mengeluarkan 

kata-kata kasar. Bisa lebih menyulitkan.  

“Ini peraturan. Peraturan Liquid nggak ada yang boleh di 

panggung,” ujar sekuriti itu. S-3 menanyakan alasannya, sebab yang 

dilihat di panggung bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak. Namun, 

mengapa hanya teman-temannya yang disuruh keluar? sesudah  perang 

mulut cukup lama antara keempat waria dan beberapa petugas 

sekuriti serta penjual tiket di diskotek ini , akhirnya para waria 

keluar juga. S-3 membawa teman-temannya ke parkiran motor. Saat 

di sana, ada yang mendatangi mereka. Seorang pria yang mengatakan 

kalau dia mengenal orang-orang dalam Liquid. Dia pula yang memberi 

 69 

tahu kalau manajer harian di diskotek itu bernama Made dan yang 

punya Liquid yaitu  Koho. sedang  yang bertanggung jawab di 

panggung bernama Bule.  

sesudah  kejadian, Gina melaporkan perlakuan tidak 

menyenangkan yang dilakukan pihak Liquid. Dia meminta pihak LBH 

Yogya dan LSM PLU (People Like Us)-Satu Hati mewakili dirinya dalam 

masalah  ini . Dalam masalah  ini, pihak LBH diwakili Irsyad (direktur 

LBH) dan Naya (Divisi Politik dan Sosial) menyatakan bahwa telah 

ditemukan adanya pelanggaran HAM berupa penganiayaan dan 

kekerasan fisik maupun verbal serta diskriminasi hukum. Ini juga 

terkait tindak pidana yang sesuai KUHP Pasal 351 ayat 4 yakni tentang 

penganiayaan yang sengaja merusak kesehatan. Dengan perkataan 

lain, perbuatan pihak Liquid ini mengakibatkan korban mengalami 

kerusakan fisik seperti memar dan sakit.  

Pada 24 Maret 2008, Arus Pelangi, PLU, dan LBH merevisi 

kembali surat somasi yang dilayangkan ke Liquid sebelum akhirnya 

dikirim keesokan harinya. Selain bukti berupa luka fisik pada korban 

Gina, LBH juga mendapati beberapa orang yang mau bersaksi 

berdasar  hasil investigasi dan wawancara mereka pada 2 Maret 

2008 di lokasi Taman Pintar pukul 00.06 WIB dini hari. (*) 

 

14. masalah -masalah  terbaru 

Pelanggaran HAM pada  LGBTI tidak berhenti di sini tapi terus 

berlanjut; pada bulan Juli 2008 terjadi serangkaian tindak kekerasan 

yang mengakibatkan kematian orang LGBTI: 

1. masalah  Rahma (alias Rahmat) tewas dibunuh. Secara kebetulan 

waria ini sedang main sebagai peserta pelomba dalam program 

”Be a Man” di tvOne. 

 70 

2. masalah  Heri Santoso, seorang gay yang dibunuh oleh Ryan (gay 

juga). sebab  korban ini dimutilasi berita penangkapan dugaan 

pelaku mendapat banyak sorotan media dan publik. Apalagi 

sesudah  diketahui bahwa sebelumnya dia sudah membunuh 

paling tidak empat orang lagi. 

3. masalah  penembakan waria di Jl. Latuharhary (Taman Lawang), 

Jakarta Pusat. Di lokasi ini terjadi serangkaian penembakan 

dengan memakai senapan yang bisa menembak sekaligus 

banyak, sejenis bran. Pelaku mengendarai mobil Kijang dan 

nomor platnya sudah diketahui. Penembakan ini sudah 

dilakukan berkali-kali, namun korban waria rata-rata mengalami 

luka-luka ringan, dan tidak berani melapor kejadiannya sebab  

tidak memiliki KTP dan juga rasa takut pada  polisi.  

 

Sayangnya, tidak waktu lagi untuk memasukkan data-datanya 

ke dalam buku ini. Namun patut dicatat bahwa masalah -masalah  ini telah 

menimbulkan banyak polemik di media massa (TV dan surat kabar) 

yang pada hakekatnya memojokkan kaum LGBTI; stigma orang gay 

yang seakan-akan lebih keji dari orang heteroseksual sangat 

digarisbawahi oleh beberapa wartawan dan pembawa acara.   

Bisa disimpulkan juga bahwa masalah -masalah  yang tertulis di atas 

ini yaitu  puncak gunung es saja; sebagian besar masalah -masalah  

lain tidak pernah sampai ke permukaan. Masih ada puluhan masalah  lain 

yang diketahui Arus Pelangi, namun sebab  datanya sangat minim, 

masalah -masalah  itu tidak dapat dimuat dalam studi ini. 

 71 

BAB IV 

NEGARA TANPA PERLINDUNGAN HAK 

- Sebuah Analisa dan Rekomendasi - 

 

Jika melihat berbagai masalah  yang dialami kaum lesbian, gay, 

biseksual, transeksual/transgender, dan interseksual (LGBTI) di 

berbagai daerah seperti ditulis pada bab sebelumnya, hati ini bagai 

disayat sembilu. Realitas di warga  sangat bertolak belakang 

dengan segala peraturan yang ada. Pembunuhan seorang gay di 

Sukabumi, teror ormas keagamaan pada  LSM yang membela 

kaum LGBTI di Banyumas, pemukulan pada  pasangan lesbian di 

Makassar, penganiayaan pasangan gay di Aceh oleh warga  dan 

petugas kepolisian, penganiayaan kaum gay di Yogya oleh sekelompok 

ormas agama, stigma buruk yang dilakukan media pada  LGBTI, 

perlakuan kasar petugas tramtib pada  para waria di Jakarta, 

perlakuan semena-mena pada  waria di disco di Yogyakarta, atau 

masalah  serupa lainnya yang tidak muncul ke permukaan, bisa dijadikan 

indikator bahwa diskriminasi pada  kelompok minoritas di 

negara kita  masih sangat marak. Pelakunya ada yang dari warga , 

ada yang dari aparat pemerintah. Yang menyatukan mereka yaitu  

kebencian atau perasaan hina pada  LGBTI; pandangan itu ada di 

balik semua contoh diskriminasi dan/atau kekerasan yang ini  di 

atas.  

Berikut akan kita telusuri lebih dalam pola-pola dari gerakan  

stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan, menggali akar 

permasalahannya dan mencari jalan ke luarnya. 

 72 

Negara Tak Konsisten dan Konsekuen 

Dari berbagai macam masalah  itu menunjukkan bahwa Negara 

Republik negara kita  (RI) tidak konsisten atas norma-norma untuk 

menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak setiap orang serta 

tidak konsekuen dalam melaksanakan kewajiban sesuai janjinya. 

Bahkan, negara yang seharusnya melindungi rakyat, memajukan 

kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai 

amanat pembukaan UUD 1945 alinea 4 justru berbuat sebaliknya. 

Negara melakukan kekerasan pada  warga negaranya sendiri. Baik 

kekerasan oleh aparatur negara maupun melalui seperangkat 

perundang-undangan yang tidak konsisten di dalam memenuhi hak-

hak manusia.  

masalah  pemukulan maupun pelecehan seksual yang dilakukan 

aparat kepolisian pada  pasangan gay di Aceh yaitu  salah 

satu bukti bahwa aparatur negara menjadi bagian dari aktor kekerasan 

itu. Perlakuan tidak menyenangkan yang dialami pasangan gay di 

Aceh tentu bukan masalah  satu-satunya. Masih banyak tragedi serupa 

lainnya yang mungkin belum terekspos.  

Selain dilakukan secara langsung, negara juga melakukan 

kekerasan secara tidak langsung. Bentuknya melalui seperangkat 

peraturan perundangan-undangan. Buktinya, sampai saat ini, masih 

banyak peraturan yang inkonsisten atau bertentangan dengan hukum 

hak-hak manusia dan konstitusi. Yaitu dengan merebaknya berbagai 

peraturan daerah (perda) bernuansa agama yang berwatak 

diskriminatif  dan intoleran. Akibatnya, perilaku aparat negara di 

daerah makin menjadi-jadi sebab  seolah memiliki  legitimasi untuk 

berbuat kekerasan. Perkembangan ini tidak hanya meningkatkan 

perlakuan diskriminatif pada  kelompok minoritas, namun juga 

diikuti berbagai pelanggaran atau pengingkaran hak-hak manusia yang 

 73 

                                   

bertumpang tindih dengan korupsi, inefisiensi birokrasi dan bentuk 

kesewenang-wenangan lainnya. Ini bisa dijumpai di beberapa  daerah 

yang menerapkan perda bernuansa agama.  

Di antaranya terjadi di Kota Palembang. Perda paling 

diskriminatif pada  kelompok LGBTI di kota Palembang yaitu  

Perda No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Di dalam 

Pasal 8 ayat 1 perda ini  disebutkan bahwa yang dimaksud 

pelacuran yaitu  perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau 

sekelompok orang dengan sadar, bertujuan mencari kepuasan di luar 

ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik 

berupa uang maupun bentuk lainnya. Ayat 2 dinyatakan bahwa 

termasuk dalam perbuatan pelacuran yaitu  homoseks, lesbian, 

sodomi, pelecehan seksual, dan perbuatan porno lainnya. Dengan 

perda ini, atas nama agama atau pemberantasan pelacuran, kaum 

homoseks bisa diciduk, dipukuli atau dipenjara dan didenda.  

berdasar  hasil wawancara dengan waria Palembang, penulis 

mendapatkan informasi bahwa peristiwa penangkapan pada  

kelompok ini seringkali dilakukan petugas kepolisian maupun tramtib. 

Pihak pemerintah daerah yang dikonfirmasi mengenai penangkapan itu 

juga membenarkan10. gerakan  itu, katanya, dilakukan untuk 

 

10  Aparat pemerintahan yang sempat diwawancarai oleh penulis yaitu  H. Tolha 

Hasan (Wakil Walikota Palembang). Hasil wawancara lengkapnya yaitu  sebagai 

berikut: 

Perda Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Pelacuran ini dibuat sebab  pelacuran yaitu  perbuatan amoral yang 

melanggar norma susila, agama dan norma hukum dalam tata kehidupan 

berwarga . Jika perbuatan amoral itu tidak diberantas, maka dapat 

menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi 

kehidupan berwarga . Jadi, perda yang terdiri atas delapan bab dan 13 pasal 

 74 

                                                                                                        

ini tujuannya sangat jelas. Yaitu, memberantas pelacuran dan segala macam 

bentuknya serta mewujudkan kehidupan mayarakat yang tertib, teratur, 

bermoral, beretika, dan berakhlak mulia.  

Mengenai homoseks yang dimasukkan ke perbuatan pelacuran itu sudah 

sangat jelas alasannya. sebab  pelacuran yaitu  perbuatan yang dilakukan 

setiap orang atau sekelompok orang yang bertujuan mencari kepuasan syahwat 

di luar ikatan pernikahan yang sah dengan atau tanpa menerima imbalan baik 

berupa uang maupun bentuk lainnya.  

sebab  itu mengapa kami melakukan penggerebekan atau pencidukan 

pada  waria di tengah malam. Logikanya begini, mana ada orang yang keluar 

malam-malam berada di tempat seperti itu (tempat remang-remang) kalau tidak 

melakukan prostitusi atau pelacuran. Jadi buktinya sudah sangat kuat. Kita 

semua tahu kalau itu tidak benar.  

Lagi pula, waria itu bertentangan dengan agama. Jelas sekali kan hadisnya 

bahwa laki-laki yang menyerupai wanita  dan wanita  yang menyerupai 

laki-laki akan dikutuk Allah. Menyerupai saja tidak boleh kan?  

Apakah itu tidak berdosa sebab  menciduk tanpa bukti yang kuat sama saja 

dengan berburuk sangka dan sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 

(HAM)? Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa semua orang tahu kalau para 

waria yang keluar malam-malam dan berada di tempat prostitusi ya pasti 

melacurkan diri?  

Mengenai pelangaran HAM itu begini. Selama HAM itu positif dan tidak 

bertentangan dengan agama ya akan kita pakai. Tapi kalau bertentangan dengan 

agama, buat apa kita memakai HAM yang begituan. Jangan bersembunyi di balik 

HAM-lah. Kita ini warga  yang beragama.  

Walaupun orang-orang yang mengatasnamakan HAM itu berteriak agar Perda 

No 2 Tahun 2004 itu diubah, kita tetap akan mempertahankannya. Tidak akan 

mengubah apalagi mencabut. Perda ini sudah disesuaikan dengan mayoritas 

warga  Palembang yang agamis. Kita hanya ingin mewujudkan warga  

yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia. Di era otonomi 

daerah sekarang ini, kepala daerah dapat membuat peraturan daerah yang 

sesuai karakter warga nya.  

 75 

                                                                                                       

memberantas pelacuran di Bumi Sriwijaya ini . ’’Mengenai 

homoseks yang dimasukkan ke perbuatan pelacuran itu sudah sangat 

jelas alasannya. sebab  itu kami melakukan penggerebekan atau 

pencidukan pada  waria di tengah malam. Logikanya begini, mana 

ada orang yang keluar malam-malam berada di tempat seperti itu 

(tempat remang-remang, Red) kalau tidak melakukan prostitusi atau 

pelacuran. Jadi, buktinya sudah sangat kuat. Kita semua tahu kalau itu 

tidak benar,” kata Wakil Walikota Palembang H. Tolha Hassan kepada 

penulis saat  ditemui di kantornya. Dengan adanya perda dan 

beberapa  hukum nasional yang diskriminatif itu, berarti hukum 

tertinggi secara nasional dan internasional (hak-hak manusia) 

dirintangi realisasinya.  

Selama ini kita menganggap bahwa yang termasuk pelanggaran 

HAM itu seperti masalah  Poso, Timor Leste, Trisakti, Semanggi I dan II, 

serta tragedi Tanjung Priok. Perlakuan diskriminatif dan kekerasan 

pada  kelompok LGBTI tidak masuk hitungan. Andaikata masuk dan 

dikategorikan ke dalam pelanggaran hak-hak manusia, perhatian 

 

Apakah nantinya waria mendapatkan hukuman secara syariat Islam misalnya 

dihujani batu atau dilempar dari gedung bertingkat seperti terjadi pada masa 

sahabat? 

Tidak. Mereka hanya mendapatkan hukuman denda. Sesuai Pasal 9 ayat 

1, mereka yang melanggar perda No 2 Tahun 2004 akan diberikan hukuman 

pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya 

Rp 5 juta. 

Mengenai rencana harmonisasi pada  perda-perda diskriminatif yang akan 

dilakukan Departemen Hukum dan HAM, saya sendiri juga heran. Mana perda 

yang diskriminatif itu? Dengan perda ini kita justru ingin melindungi kaum 

wanita . Harmonisasi sangat baik saja. Tapi tiap daerah beda-beda. (*) 

 

 76 

pemerintah soal ini kurang serius. Paradigmanya mungkin begini: 

mengatasi  pelanggaran HAM berat saja yang menjadi prioritas tidak 

kelar-kelar, apalagi perkara sepele seperti itu. Mestinya apa pun 

jenisnya, pelanggaran tetap saja pelanggaran. Boleh saja dibuat skala 

prioritas. Tapi jangan sampai ada politik tebang pilih, apalagi politik 

belah bambu. Yang satu diangkat, sementara kelompok LGBTI terus  

diinjak dan dibiarkan terus dalam kondisi ketertindasan.  

Jika kekerasan yang dilakukan negara pada  kelompok LGBTI 

ini dibiarkan, maka bisa menular ke warga . Ada ungkapan, “Guru 

kencing berdiri, murid kencing berlari.” Kata-kata bijak ini 

mengajarkan, jika guru berbuat buruk, maka murid juga akan 

melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Hal ini juga 

bisa berlaku bagi negara. Jika Negara mengajarkan sesuatu yang baik, 

maka akan baik pula warga nya. Tapi jika negaranya buruk, maka 

buruk pula rakyat yang dipimpinnya. Kalau negara telah berbuat 

kekerasan pada  kelompok marginal atau minoritas seperti kepada 

kelompok LGBTI, maka warga  biasanya juga melakukan hal 

serupa. Berbagai masalah  kekerasan yang dialami kelompok LGBTI telah 

membuktikan. Mereka mendapatkan perlakuan kasar dari anggota 

warga  maupun ormas keagamaan. Mereka memiliki  justifikasi 

dan legitimasi berbuat semacam itu, baik dari peraturan yang 

diskriminatif maupun perilaku aparatur negara pada  kelompok 

marginal ini . sebab  itu, negara harus memberi  keteladanan 

yang baik dalam pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI dan melakukan 

konstruksi positif kepada warga .  

Barangkali kurang gigihnya pemerintah untuk mengeluarkan 

kelompok LGBTI dari kubangan diskriminasi sebab  sadar akan 

berhadapan dengan umumnya warga  negara kita  yang masih 

 77 

                                   

menganut paham heteronormativitas11. Seperti diketahui, kaum 

heteroseksual biasanya melakukan stigmatisasi pada  kelompok 

LGBTI berdasar  penafsiran agama konservatif. Hal itulah yang 

lalu  mendorong pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif pada  

kelompok LGBTI.  

Disinilah perlunya tekanan warga  sipil yang peduli 

demokrasi dan pluralisme pada  oknum-oknum pemerintah agar 

mereka berani membuat terobosan-terobosan; begitu adanya 

preseden maka sikap dan pandangan pihak-pihak pemerintahan lain 

juga akan berubah.  

 

Hilangnya Nalar Publik Media 

Media yaitu  ’’sarapan pagi’’ hampir setiap orang. Tidak 

ingin ketinggalan informasi sedikitpun, begitu bangun langsung meraih 

koran atau nonton televisi. Begitulah setiap hari. Dari informasi yang 

diperoleh inilah baik secara sadar atau tidak telah menularkan nilai-

nilai yang lalu  mempengaruhi keyakinan, pola pikir, dan tingkah 

laku warga . Ideologi media yang beragam, akan menanamkan 

nilai-nilai berbeda pula di warga . Tetapi secara umum media 

besar di negara kita  memiliki  ideologi yang seragam mengenai 

LGBTI, yaitu menerapkan stigma bahwa itu sebuah perilaku seks 

menyimpang. Di setiap rubrik  khususnya seperti konsultasi atau 

kesehatan, setiap jawaban yang dikemukakan narasumber hampir 

selalu mengatakan bahwa homoseksualitas ataupun biseksualitas 

yaitu  orientasi seksual menyimpang.  

 

11 Paham ini meyakini bahwa satu-satunya orientasi seksual dan perilaku 

sosial maupun seksual, yang dianggap normal yaitu  heteroseksual. 

 78 

Belum lagi sinetron atau film yang ditayangkan di beberapa  

televisi. Seperti dalam sinetron Azab Ilahi 3 berjudul Azab 

Homoseksual yang ditayangkan di TPI pada 13 Juni 2005. Dikisahkan, 

tokoh Ardi, suami dari Ima (berjilbab) yang sudah memiliki  seorang 

anak laki-laki bernama Zahwa ternyata seorang homoseksual. Ardi 

memiliki  pacar laki-laki yang bernama Cepi. Akibat melakukan 

perbuatan yang dikutuk Tuhan itu, keduanya diberikan penyakit 

sangat misterius hingga meninggal dengan menebarkan aroma busuk. 

saat  hendak dimasukkan ke liang lahat, liang lahat itu sudah 

dipenuhi kotoran manusia. Di akhir cerita, seorang ustad kondang 

Arifin Ilham memberi  ceramah. Dia mengutip beberapa ayat suci 

Alquran. Inti ceramahnya yaitu  dilarang mengubah kodrat. Dia juga 

menceritakan kisahnya kaum Nabi Luth yang ditenggelamkan Tuhan 

sebab  homoseksual.  

Ini hanyalah salah satu contoh potret program televisi kita yang 

penuh dengan stigma. Masih banyak lagi sinetron religi lainnya yang 

banyak menghiasi layar televisi negara kita . Terlebih sesudah  sinetron 

religi ternyata dapat meningkatkan rating. Bagaimana dengan media 

yang mulai berani menayangkan masalah seksualitas yang selama ini 

dianggap tabu dan fenomena LGBTI?  

Tak dapat dipungkiri bahwa sejak digulirkannya era reformasi, 

media kita seolah euforia dengan keran kebebasan yang mulai dibuka. 

Masalah-masalah seksualitas yang sebelumnya dianggap tabu kini 

banyak ditayangkan. Namun itu semua masih dalam kerangka 

heteronormativitas.  

Maraknya penayangan homoseksualitas bukan berarti media kita 

secara otomatis dikatakan peduli. Sebab, penayangan kisah 

homoseksualitas itu hanyalah sebatas menunjukkan fenomena  yang 

ada di warga ; sekaligus membenarkan stigma-stigma yang 

 79 

                                   

sudah terbangun di warga . Hanya itu. Begitu pula dengan 

menghadirkan waria atau ’’waria imitasi’’ dalam iklan, video klip, 

maupun dagelan di media tidak lain yaitu  bentuk eksploitasi atau 

sekadar untuk menjadi bahan tertawaan atau lucu-lucuan. Penulis 

tidak melihat itu sebagai pemberian kesempatan yang sama di bidang 

pekerjaan, tapi semata-mata sebab  pertimbangan industri media 

untuk kepentingan oplah dan rating. Media hanya menampilkan 

“keanehan’’ penampilannya dengan orang pada umumnya untuk 

menarik pembaca atau penonton. Tidak jauh berbeda saat  

menampilkan seseorang yang mampu makan paku, silet, berjalan di 

atas api, menarik mobil dengan gigi atau rambut, kebal bacok dan hal-

hal luar biasa lainnya. Tidak ada unsur edukasi kepada warga  

agar mereka mau menerima keberadaan mereka, apalagi 

mencerahkan dan menekan pemerintah agar memperlakukan waria 

secara adil.  

Mengapa media memberitakan atau menayangkan kisah 

semacam itu, bukan kisah lainnya? Untuk menjawab ini, bisa dicari 

dengan melihat kepentingan ekonomi, kepentingan politik dan 

kepentingan modal di balik sebuah media. Chomski dan Herman 

menawarkan pendekatan yang mereka sebut sebagai model 

propaganda. Pada model ini media dilihat sebagai agen yang 

mempropagandakan nilai-nilai tertentu untuk didesakkan kepada 

publik. Di dalam model seperti ini memang ada unsur penyaring. 

Namun penyaringan ini merepresentasikan kekuatan ekonomi politik 

yang ada dalam warga .  

Kuasa media inilah yang lalu  memproduksi wacana 

kebenaran. Tafsir pada  wacana kebenaran cenderung menjadi                 

“palu eksekusi” bagi kelompok-kelompok dominan itu untuk 

menyatakan kelompok lainnya bersalah dan ditundukkan agar turut 

memapankan wacana kebenaran itu dengan tendensi untuk menjaga 

kepentingan-kepentingan mereka. Dalam hal ini warga  harus 

kritis pada  kebenaran yang ditunjukkan dalam wacana ini. Michel 

Foucault mengatakan: 

 

“The essential political problem for the intellectual is not 

criticize the ideological contents supposedly linked to science or to 

ensure that his own scientific practice is accompanied by a correct 

ideology, but that of ascertaining the possibility of constituting a 

new politics of truth. The problem is not changing people’s 

consciousness – or what’s in their heads – but the political, 

economic, institutional regime of the production of truth.”13  

(Bagi para intelektual, masalah esensial politik bukanlah 

soal mengkritik isi ideologis yang diduga berhubungan dengan 

ilmu pengetahuan atau meyakinkan bahwa praktik ilmiahnya 

mampu bergabung dengan ideologi yang benar, melainkan 

mencari kepastian akan kemungkinan pendasaran sebuah politik 

kebenaran yang baru. Masalahnya bukan mengubah kesadaran 

warga –atau apa yang ada di dalam kepala mereka–

melainkan kekuasaan  produksi kebenaran yang sifatnya politis, 

ekonomis dan institusional).                          

Ini bukanlah masalah emansipasi kebenaran dari setiap sistem 

kekuasaan (yang akan menjadi sebuah gagasan yang tidak masuk 

akal sebab  kebenaran itu sendiri sudah yaitu  kekuasaan), 

melainkan memisahkan kekuasaan kebenaran dari bentuk-bentuk 

hegemoni, sosial, ekonomi dan budaya yang banyak operasi saat ini. 

Dapat disimpulkan bahwa pertanyaan politis bukanlah sebuah 

kekeliruan, ilusi, kesadaran yang terasingkan atau ideologi, ia yaitu  

kebenaran itu sendiri. Foucault mengatakan, A science subordinated in 

the main to the imperatives of a morality whose divisions it reiterated 

under the guise of the medical norm.  

Dengan demikian, ilmu telah bersekongkol dengan suatu praktik 

media yang memaksa dan bertubi-tubi menyatakan rasa jijiknya serta 

siap untuk memberi bantuan kepada hukum dan pendapat umum. 

Tidak hanya ilmu, melainkan agama juga sangat berperan di kalangan 

media negara kita , seperti yang kita ketahui dari masalah  Infotainment 

Silet. 

Memang jika hanya berpedoman kepada kaidah cover both 

sides, pemberitaan Silet  dan juga tayangan-tayangan lain bertemakan 

homoseksualitas - yang telah dipaparkan di bagian ini maupun di 

bagian sebelumnya - tidak ada yang menyalahi aturan. Tapi, berita 

yang berimbang saja tidak cukup sebab  selain memiliki  fungsi 

sebagai media informasi dan hiburan, pers juga harus melakukan 

konstruksi positif dengan mendidik warga  dan melakukan kontrol 

sosial, bukan kontrol atas orientasi seksual tertentu (Pasal 3 UU No. 

40/1999). Seyogyanya kemerdekaan pers juga dipahami sebagai 

memberi  kebebasan pada  keyakinan dan orientasi seksual 

orang lain. Di sini terletak satu peran penting kelompok LGBTI 

pada  dunia media, yaitu senantiasa mendidik wartawan agar tidak 

melakukan stigmatisasi pada  LGBTI, saat dia menyampaikan suatu 

berita. 

Namun sebab  tuntutan pasar, media seringkali tidak punya 

pilihan lain. Jika berita yang dibuat itu diminati pasar, maka media 

terus menyampaikan informasi ini , meskipun terkadang 

bertentangan dengan hak-hak manusia. Sebaliknya, jika berita yang 

disajikan tidak disukai pasar, media biasanya juga tidak memberi  

bobot pemberitaan yang lebih. Jadi, di sini berlaku hukum supply and 

demand, sehingga “agama” media yaitu  rating dan oplah. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa selain memiliki  fungsi 

sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, pers 

nasional juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga 

ekonomi, media harus tunduk kepada pasar dan menyesuaikan 

dengan kepentingan para pemilik modal, untuk keberlangsungan 

bisnis dan dapat menggaji para karyawannya secara layak. Jika 

memakai  teori ini sebagai landasan, maka sebenarnya 

warga  tidak bisa berharap banyak supaya   media berfungsi 

sebagai media pendidikan dan kontrol sosial. Menurut hemat penulis, 

justru warga lah yang harus mendidik dan mengontrol media 

supaya   tidak kebablasan. Caranya yaitu  dengan tidak menonton atau 

membaca media yang bersangkutan jika berita yang disajikan tidak 

mendidik. Dengan tidak menonton atau membacanya, maka 

warga  bisa membangkrutkan media ini  sebab  tidak ada 

perolehan iklannya. Begitulah media, lebih membudak kepada 

kekuasaan “order” daripada tuntutan kebenaran. Sehingga untuk 

menumbuhkan kesadaran media akan fungsi-funsinya di luar fungsi 

ekonomis, pemerintah dan warga  memiliki  peran yang sangat 

penting dengan terus mengawasi dan siap untuk selalu memberi  

  

pembelajaran kepada media-media yang melakukan stigmatisasi dan 

memberi  informasi subjektif dan tidak benar tentang isu-isu 

homoseksualitas. 

 

Menutup Celah Diskriminasi di Era Otonomi  

Kita patut berbangga sebab  pemerintahan negara kita  sudah 

tidak lagi sentralistik. Jika sebelumnya semua diatur Pusat, di era 

otonomi daerah kewenangan didelegasikan kepada kepala daerah. 

Kepala daerah punya wewenang besar mengatur daerahnya demi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kepala daerah dituntut terus 

berinovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

memperbaiki pelayanan umum seperti kesehatan dan pendidikan.  

Namun, di balik sisi positif itu, ada sisi negatif yang perlu 

diwaspadai. Dengan otonomi penuh yang diberikan kepada kepala 

daerah, mereka bisa melakukan kreasi apa saja. Jika kepala 

daerahnya memiliki  integritas, kompetensi, visioner, dan seorang 

negarawan, barangkali tidak terlalu menjadi persoalan. Tapi jika 

kepala daerahnya otoriter, tidak punya kemampuan dan integritas, 

serta miskin wawasan kebangsaan, otonomi hanya akan memindahkan 

otoritarianisme baru di daerah. Di antara yang paling mencolok 

sekarang ini yaitu  maraknya pemberlakuan perda bernuansa agama 

yang cenderung diskriminatif dan bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi. Atas nama otonomi daerah, para kepala daerah dan 

DPRD bebas saja membuat peraturan. jika  kepala daerah dan 

DPRD awam mengenai hak-hak manusia (human rights), maka 

peraturan daerah yang dihasilkan biasanya juga melanggar hak-hak 

manusia. Seorang kepala daerah kota Palembang, misalnya. saat  

ditanya apakah Perda No. 2 Tahun 2004 yang memasukkan kelompok 

homoseksual sebagai bagian dari bentuk pelacuran sehingga harus 

 84 

diberikan hukuman pidana kurungan selama-lamanya enam bulan 

atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5 juta tidak melanggar HAM, 

dengan enteng kepala daerah itu menjawab. ’’Selama HAM itu positif 

dan tidak bertentangan dengan agama ya kita pakai. Tapi kalau 

bertentangan dengan agama, buat apa kita memakai HAM yang 

begituan. Jangan bersembunyi di balik HAM-lah. Kita ini warga  

yang beragama,” kata Wakil Walikota Palembang Tolha Hasan kepada 

penulis.  

Dari gambaran ini jelas bahwa seorang kepala daerah dan juga 

DPRD tidak paham tentang hak-hak manusia. Mereka masih 

beranggapan bahwa hak-hak manusia bisa berseberangan dengan 

agama. Selain itu, mereka juga tidak bisa membedakan antara 

pelacuran (suatu kegiatan seksual) dan homoseksual (suatu orientasi 

seksual). Padahal, keduanya sangat berbeda. Pelacuran itu perilaku 

seksual yang mencari kepuasan seksual di luar ikatan pernikahan yang 

sah dengan menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk 

lainnya. sedang  homoseksual itu orientasi seksual, sebagaimana 

juga heteroseksual. Jadi, pelacuran itu bisa dilakukan siapa saja, baik 

homoseksual maupun heteroseksual. Dari sini jelas sekali bahwa perda 

ini dibuat tanpa melalui kajian akademis dan melibatkan pihak-pihak 

terkait. Buktinya, definisi ‘pelacuran’ seenaknya bisa dirubah/diperluas 

mencakupi segala hubungan seksual di luar pernikahan, dengan atau 

tanpa imbalan pun.  

Pertanyaannya yaitu  mengapa perda ini bisa lolos? Mestinya, 

pada  persoalan peraturan daerah, Pusat juga tidak bisa lepas 

tangan. Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri harus intensif 

berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Departemen Hukum 

dan HAM melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan 

supaya   tidak bertentangan satu dengan peraturan lainnya yang lebih 

 85 

tinggi serta melakukan pengawasan dan pembinaan kepada kepala 

daerah. Sebelum diberlakukan, perda harus mendapat persetujuan 

dari Menteri Dalam Negeri. Jika memang tidak sesuai semangat 

persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika, maka 

perda ini  jangan diloloskan. Jika bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi, maka jangan disahkan. Jika peraturan itu tidak bisa 

diterima warga , maka jangan diberlakukan. Jika melanggar hak-

hak manusia, maka tidak boleh dipaksakan. Sebab, setiap kebijakan 

harus dilihat dari empat aspek, yaitu legalitas, sosiologis, politis, dan 

hak-hak manusia.  

Bagaimana jika perda diskriminatif itu telanjur diberlakukan? 

DPRD Kota Palembang dan juga DPRD di daerah-daerah lain yang juga 

memberlakukan perda diskriminatif harus segera memakai  hak 

inisiatif dengan membuat peraturan baru. Alangkah baiknya jika 

peraturan baru pengganti perda pemberantasan pelacuran seperti 

yang diberlakukan di kota Palembang ini digantikan dengan 

pemberantasan kemiskinan melalui pemberdayaan warga . Ini 

jauh lebih memberi  solusi daripada memberantas pelacuran atau 

mengurusi orientasi seksual warganya. Sebab, mereka menjadi 

pelacur biasanya sebab  tuntutan ekonomi.  

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan  

dan Direktorat Perlindungan HAM, Departemen Hukum dan HAM harus 

segera menginventarisasi perda-perda mana saja yang diskriminatif 

dan lalu  diharmonisasikan denga mengambil langkah-langkah 

kongkrit. Yang menjadi persoalannya yaitu  bagaimana jika pusat 

sendiri tidak paham mengenai hak-hak manusia? Atau paham tapi 

sengaja tidak mau tahu?  

Pertanyaan ini penting dikemukakan sebab  ada indikasi pusat 

sengaja meloloskan perda diskriminatif. Tak mungkin perda itu bisa 

 86 

lolos tanpa sepengetahuan atau sepertujuan Menteri Dalam Negeri. 

Sebab, perda pertama kali diajukan oleh dinas teknis berupa draft 

atau rancangan terlebih dulu. lalu  diserahkan ke Pemerintah 

Kota dalam hal ini bagian hukum untuk dipelajari dan disempurnakan. 

sesudah  itu diserahkan ke legislatif dan lalu  legislatif membentuk 

Panitia Khusus (Pansus). Baru mereka bekerja. Hasilnya 

diparipurnakan lalu ditetapkan. Lalu dievaluasi pemerintah provinsi 

dan lalu  diserahkan ke Pusat atau Departemen Dalam Negeri 

(Depdagri). Jadi tidak mungkin Depdagri tidak tahu. Jika memang 

kenyataannya seperti ini, maka benarlah adanya bahwa pemerintah 

tidak konsisten dalam memenuhi hak-hak manusia dan konsekuen 

dengan janjinya. Kalau demikian, lalu siapa yang mengontrol Depdagri 

atau Pusat? 

Jawabannya yaitu  rakyat, lembaga non pemerintah, dan 

media. Rakyat bisa mendesak kepada DPRD, Mahkamah Agung (MA), 

atau Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan judicial review dan 

tidak memilih pemimpin yang tidak memiliki  komitmen 

memperjuangkan hak-hak manusia baik dalam pemilihan 

bupati/walikota, gubernur, maupun presiden. Pers juga bisa 

melakukan media pressure supaya   jangan sampai ada hak-hak 

manusia yang dilanggar dan melakukan konstruksi positif kepada 

warga  mengenai hak-hak manusia. 

 

Menjadikan Agama sebagai Rahmat bagi Semua 

 Ormas keagamaan turut menjadi penyumbang terbesar bagi 

kekerasan pada  LGBTI yang terjadi di negara kita . Kekerasan itu 

bisa terwujud dalam bentuk teror, ancaman, maupun kekerasan fisik. 

Teror pada  LSM yang membela kaum LGBTI di Banyumas, Jawa 

Tengah, penganiayaan kaum gay di Kaliurang, Yogyakarta, maupun 

 87 

intimidasi pada  kaum waria di Jakarta yaitu  beberapa contoh 

kekerasan yang dilakukan oleh kelompok keagamaan pada  

kelompok LGBTI. Benarkah agama mengutuk kaum LGBTI? 

Di setiap agama diajarkan mengenai kasih, rahmat, cinta damai, 

toleransi maupun perdamaian. Di dalam kitab suci umat Islam, 

Alquran, misalnya, disebutkan bahwa nabi Muhammad diutus Tuhan 

untuk semua manusia dan untuk memberi rahmat kepada semua 

alam. Di dalam Surat Al-Anbiyaa (21): 107 Allah berfirman bahwa 

’’Sesungguhnya Aku tidak mengutus engkau Muhammad, kecuali 

untuk memberi  rahmat bagi seluruh alam. Innaa Arsalnaaka illa 

rahmatan lil ’alamin.  

Di dalam ayat ini, nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk 

memberi  rahmat bagi umat, tapi juga seluruh manusia dan seisi 

alam ini. Bukan untuk menumpahkan darah, berbuat kerusakan di 

muka bumi, berbuat anarkis, melakukan kekerasan, atau saling 

mencemooh satu dengan lainnya. Inilah ajaran akhlaqul Islamiyyah 

(moral islami). Bahkan pada  orang kafir, umat Islam diperintahkan 

untuk menghormati dan melindunginya. Keberadaan umat Islam di 

tengah-tengah warga  harus bisa memberi  ketenangan dan 

kedamaian. Bukan sebaliknya, membuat kegaduhan, anarkisme, dan 

menimbulkan keresahan di warga . Apakah Islam juga ramah 

pada  kelompok LGBTI? 

Islam memang menjunjung tinggi seks yang bertujuan 

prokreasi, agar bisa bereproduksi dan umat Islam bertambah banyak. 

’’Kawinilah wanita yang subur rahimnya (waluud) dan pencinta, sebab  

aku (Rasulullah SAW) kelak berbanyak-banyak kepada umat-umat lain 

dengan kalian’’. (HR Abu Dawud, An-Nasa’i dan Abu Dawud). Di dalam 

Alquran juga disebutkan bahwa seorang isteri itu ibarat ladang bagi 

suaminya (an-nisaa’u hartsun lakum) dan seorang suami sebagai 

 88 

petaninya yang harus menggarap tanah tempat bercocok tanam itu 

sehingga menghasilkan tanaman. (QS Al-Baqarah (2): 223). Jadi, 

ladang di sini yaitu  simbol dari prokreasi itu sendiri. Namun, 

bukan berarti mengecam homoseksual. Sebab, homoseksual itu 

’’given’’ dari Tuhan, selain buah dari konstruksi sosial itu sendiri.  

Terkait azab yang ditimpakan kepada umat nabi Luth, menurut 

hemat penulis, azab ini sebenarnya lebih disebabkan kepada 

pengingkaran kaum Nabi Luth yang mendustakan, mencemooh, dan 

mengancam akan mengusir Nabi Luth serta tamu-tamu 

kehormatannya, bukannya sebab  orientasi seksualnya yang dianggap 

menyimpang. Azab juga lebih disebabkan pada kesombongan kaum 

Luth yang menantang Tuhan agar menurunkan azab dan siksaan-Nya. 

Kesimpulan ini berdasar  pada teks suci yang menyebutkan adanya 

ancaman kaum Luth yang mengatakan, ’’Hai Luth, sesungguhnya jika 

kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang 

diusir (lain lam tantahi yaa luuthu latakunanna minal mukhrojin). (QS 

Asy-Syura (26): 167). Kaum Luth juga mengatakan bahwa Nabi Luth 

sebagai orang yang munafik dan sok suci (innahum unaasun 

yatathohharun). (QS Al-A’raaf (7): 82). Selain menghina nabi, kaum 

Luth juga memperlakukan tamu-tamu Nabi Luth dengan tidak baik dan 

membuatnya malu sampai-sampai Nabi Luth mengatakan, 

“Sesungguhnya mereka yaitu  tamuku, maka janganlah kamu 

memberi malu” (inna haula’i dhoifii falaa tafdhohuun). Parahnya lagi, 

kaum Luth yang sombong itu menantang Tuhan agar Dia menimpakan 

siksa dan azab pada  mereka. Jadi, semua azab yang ditimpakan 

kepada umat-umat sebelum dan sesudah Nabi Luth tidak terlepas dari 

penolakan dan cemoohan mereka pada  utusan-Nya. Banjir Nabi 

Nuh, Fira’un yang ditenggelamkan, kaum Saba yang ditimpakan 

banjir, kaum Aad yang ditimpakan badai dan sebagainya semuanya  

bermuara dari penolakan dan pengusiran pada  para utusan-Nya 

itu.  

Tidak semua umat Islam memiliki  pemahaman seperti 

penulis. Namun jika ada yang berpandangan lain mengenai status 

hukum kelompok LGBTI, hendaknya jangan sampai memaksakan 

kehendak dengan menyuruh mereka kembali “ke jalan yang benar’’. 

Sebab, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang 

mengolok-olok. Tuhan sendiri tidak pernah membedakan jenis kelamin 

atau orientasi seksual seseorang. Tuhan hanya melihat seseorang dari 

sejauh mana hamba-Nya bertakwa kepada-Nya. Tuhan berfirman di 

dalam QS Al-Hujurat (49): 13 yang berbunyi Inna akromakum 

indallahi atqokum. (Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Tuhan 

yaitu  orang yang paling bertakwa). Bukan sebab  heteroseksualitas 

atau homoseksualitas.  

Tuhan sendiri juga sangat demokratis. memberi  kebebasan 

kepada hamba-Nya untuk memilih beriman atau kafir. ’’Fa man syaa’a 

fal yukmin fa man syaa’a fal yakfur’’ (QS Al-Kahfi (18): 29). Jika 

Tuhan saja tidak memaksakan kehendak dan memberi  kebebasan 

kepada hamba-Nya, mengapa anggota ormas keagamaan ini dan itu 

melebihi Tuhan? Berbagai macam orientasi seksual itu yaitu  

bagian dari kehendak (irodat) Tuhan. Perbedaan itu sebuah 

keniscayaan. Seandainya Tuhan menghendaki, bisa saja Tuhan 

menjadikan seluruh penduduk bumi ini hanya memiliki  satu 

orientasi seksual, yaitu heteroseksual. Tuhan Maha Kuasa. Maha 

Perkasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Di dalam Surat 

Yasin (36): 82 dinyatakan bahwa, “Wa idza araada syai’an an yaqula 

lahu kun fayakun”. Dan jika  Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan 

tinggal bilang jadilah, maka jadilah. Namun rupanya Tuhan memilih 

menjadikan penduduk bumi ini beraneka ragam.  

Jadi, tidak ada alasan bagi ormas keagamaan melakukan teror, 

intimidasi, berbuat kerusakan, apalagi melakukan kekerasan fisik 

pada  mereka yang berbeda keyakinan. Apa yang salah jika ada 

sekelompok orang mendirikan organisasi yang membela hak-hak 

LGBTI seperti perwakilan Arus Pelangi di Banyumas? Apa landasan 

melarang kaum LGBTI mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu-

Minggu (Persami) LGBTI pada 16-17 September 2006 di Bumi 

Perkemahan Kendalisada, Purwokerto, Jawa Tengah? Apa yang janggal 

jika kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari aparat keamanan? 

Mereka tidak melakukan tindak pidana apapun. Mereka juga tidak 

mengganggu orang-orang di sekitarnya. Mengapa harus ada ancaman 

dari ormas keagamaan di Purwokerto, Jawa Tengah, yang berbunyi 

kalau mereka nekat melakukan kegiatan ini , maka akan 

dibubarkan secara paksa? Apalagi jika kita mengingat kembali 

peristiwa penyerbuan acara Renungan HIV/AIDS di Kaliurang (2000) 

dan usaha  penyerbuan Kontes Waria di Jakarta (2005). Selain 

serangan secara fisik masih banyak juga ucapan-ucapan di ruang 

publik oleh kelompok-kelompok agama, yang memojokkan orang-

orang yang dianggap LGBTI; masalah  Infotainment “Silet” hanya salah 

satu masalah  saja di antara sekian banyak masalah -masalah  yang bersifat 

stigmatisasi kelompok LGBTI. 

Oleh sebab  itu, mereka baru bisa dilarang jika kegiatan yang 

dilakukan membahayakan orang lain atau mengajak berbuat 

kejahatan. Di sinilah dibutuhkan kedewasaan dalam beragama. Tokoh-

tokoh agama seharusnya mengajarkan pemahaman agama yang 

inklusif serta mengembangkan budaya yang toleran dan cinta 

perdamaian. Bukan sebaliknya, makin menambah keruh suasana. 

                                   

Mengakui LGBTI sebagai Kelompok Sosial 

Kelompok LGBTI selama ini masih belum mendapat pengakuan 

sebagai sebuah kelompok social di tingkat internasional. Padahal 

jika  mengacu kepada definisi kelompok sosial yang diberikan oleh 

Robert Bierstedt15, kelompok LGBTI seharusnya telah diakui sebagai 

kelompok sosial. sebab  selama ini kelompok warga  dengan 

orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, berinteraksi, dan 

membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar kesadaran dan 

pilihan mereka sendiri. lalu  kelompok LGBTI juga telah lama 

membangun hubungan positif dengan anggota kelompok warga  

lainnya.  

Menurut Robert Bierstedt, kelompok warga  dapat terbentuk 

sebab  ada beberapa individu yang mengikatkan diri satu sama lain 

atas dasar pilihannya sendiri ataupun secara kebetulan. Pembentukan 

kelompok itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kesamaan dan 

kedekatan.  

Kelompok memiliki banyak jenis dan dibedakan berdasar  ada 

tidaknya organisasi, hubungan sosial antara kelompok, dan kesadaran 

jenis. Bierstedt lalu  membagi kelompok menjadi empat macam: 

1. Kelompok statistik, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak 

memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis di antaranya. 

Contoh: Kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah 

kecamatan.  

2. Kelompok kewarga an, yaitu kelompok yang memiliki 

persamaan tetapi tidak memiliki  organisasi dan hubungan 

sosial di antara anggotanya. Contoh: kelompok petani. 

3. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki 

kesadaran jenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Contoh: Kelompok 

suku Badui. 

4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki  

kesadaran jenis dan ada persamaan kepentingan pribadi 

maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para 

anggotanya melakukan hubungan sosial, kontak dan 

komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal. Contoh: 

kelompok bissu, kelompok agama, sekolah dll.  

Mengenai perilaku kelompok, sebagaimana semua perilaku 

sosial, sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam 

kelompok itu. Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, 

kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok 

memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap 

pantas untuk dijalankan para anggotanya. Norma atau hukum inilah 

yang mengarahkan interaksi kelompok. 

Norma atau hukum muncul melalui proses interaksi yang 

perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang 

berperilaku tertentu pihak lain menilai kepantasan atau ketidak-

pantasan perilaku ini , atau menyarankan perilaku alternatif 

(langsung atau tidak langsung). Norma terbentuk dari proses 

akumulatif interaksi kelompok. Jadi, saat  seseorang masuk ke dalam 

  

                                  

sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma atau hukum, 

yaitu norma atau hukum kelompok.

Keaneka-ragaman budaya dan kearifan lokal kekayaan bagi 

bangsa negara kita . Oleh sebab  itu sangat menyedihkan jika melihat 

budaya bissu yang unik itu nyaris dimusnahkan oleh kelompok-

kelompok Islam garis keras. usaha  pemberantasan para bissu, secara 

fisik maupun psiko-sosial, itu berlangsung pada tahun ’60 - ‘70an; 

pada jaman itu wacana tentang HAM memang belum muncul. Dengan 

berkembangnya otonomi daerah belakangan ini, diharapkan kesadaran 

pemda atas pentingnya budaya dan kearifan lokal bisa melestarikan 

budaya-budaya lokal secara umum, dan budaya bissu secara khusus. 

Begitu pula budaya-budaya yang sedang muncul sebagai 

dampak globalisasi, termasuk kelompok-kelompok LGBTI yang tumbuh 

lebih subur di tempat-tempat urban. Kebutuhan mereka untuk 

berkelompok dan akhirnya menjadi kelompok yang nyata di depan 

mata warga  yaitu  cerminan dari perubahan jaman yang sedang 

berlangsung.  

Pemerintah yang hanya mengulur-ulur waktu dalam pengakuan 

kelompok LGBTI, seperti halnya dengan Arus Pelangi Banyumas, 

sangat merugikan; seolah-olah membenarkan stigma LGBTI sebagai 

potensial ‘pengacau warga ’. Padahal sesuai ketentuan Pasal 10 

ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat di Muka Umum, kegiatan Persami maupun berdirinya LSM 

Arus Pelangi ini sudah sah secara hukum sebab  dilakukan atas dasar 

tujuan yang damai. Dan secara hukum pula, bentuk ancaman yang 

dilakukan KAMMI dan ormas-ormas Islam di Purwokerto lainnya 

yaitu  pelanggaran pada  hak atas kebebasan berkumpul 

yang telah diatur di dalam pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, pasal 24 

ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta pasal 21 kovenan 

Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi 

negara kita  melalui UU No 12 Tahun 2005. 

berdasar  hal di atas, kelompok LGBTI, yang sendirinya juga 

beraneka-ragam, dan juga kelompok pembela hak-hak manusia harus 

terus mendorong pemerintah RI pada khususnya serta Negara-negara 

di dunia pada umumnya untuk mengakui kelompok LGBTI sebagai 

kelompok sosial. saat  kelompok LGBTI dapat diakui sebagai 

kelompok sosial di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, 

usaha -usaha  untuk mendorong pemakaian istilah LGBTI sebagai suatu 

terminologi hukum yang baku serta usaha  mendorong pembentukan 

aturan-aturan hukum khusus yang dapat melindungi hak-hak 

kelompok LGBTI, baik di tingkat internasional maupun di tingkat 

nasional akan semakin terbuka. 

 

 

Memaksimalkan Fungsi Institusi Negara/ 

Pemerintahan 

Sekilas memang Negara ini terlihat telah melakukan usaha  

perlindungan hak-hak warga negaranya. Hal itu dapat terlihat dari 

sederetan kovenan internasional tentang hak-hak manusia yang telah 

diratifikasi sejak beberapa tahun belakangan ini. Kita ambil contoh 

International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights 

(ICESCR) yang telah diratifikasi negara kita  melalui UU No. 11 Tahun 

2005. lalu  International Covenant on Civil and Politic Rights 

(ICCPR) yang juga telah diratifikasi negara kita  melalui UU No. 12 Tahun 

2005. Di mata Internasional negara kita  telah dianggap memiliki   

political will yang baik untuk memajukan hak-hak manusia dengan 

meratifikasi kedua kovenan penting ini . 

Di tingkat nasional warga  awam juga akan melihat bahwa 

pemerintah telah melakukan pemajuan hak-hak manusia bagi warga 

negaranya. Pemikiran itu tentunya juga didasari atas beberapa 

peraturan perundang-undangan tentang hak-hak manusia yang telah 

diberlakukan di negara kita . Kita sebut saja UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan HAM. Tidak ketinggalan pula beberapa lembaga hak-hak 

manusia yang telah dibentuk oleh Negara ini. Sebut saja beberapa 

lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),  

Pengadilan HAM (baik yang bersifat permanen ataupun ad hoc) dan 

Komisi Ombudsman Nasional. Keberadaan lembaga-lembaga itu 

tentunya akan membuat warga  awam bertambah yakin bahwa 

Negara telah menjunjung tinggi hak-hak manusia dan memberi 

pelayanan yang bagus kepada warga . 

Namun di luar pemahaman warga  yang disebabkan 

kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang hak-hak 

manusia yang dilakukan oleh pemerintah, ada beberapa fakta yang 

sangat mengejutkan, yaitu Komnas HAM hanya memiliki  

kewenangan yang sangat terbatas dan Pengadilan HAM yang mandul. 

Sebenarnya dengan kewenangan dan kinerja kedua institusi itu 

sampai dengan saat ini hanya menambah beban pembiayaan Negara 

saja setiap tahunnya. sebab  tidak ada hal signifikan yang dilakukan 

oleh keduanya terkait dengan penyelesaian masalah -masalah  pelanggaran 

hak-hak manusia yang dapat memberi  rasa keadilan bagi korban. 

Sekarang penulis akan memaparkan apa saja kewenangan 

Komnas HAM itu. Sebenarnya tujuan pembentukan Komnas HAM  

sendiri sangatlah mulia. berdasar  pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 

tentang HAM, ada dua tujuan dibentuknya Komnas HAM, yaitu: 

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak 

asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia; dan 

2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia 

guna berkembangnya pribadi manusia negara kita  seutuhnya dan 

kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

 

Sayangnya tujuan semulia itu tidak ditopang oleh kewenangan 

Komnas HAM yang telah diberikan Negara dalam hal penanganan 

masalah -masalah  pelanggaran hak-hak manusia di negara kita . Tidak jauh 

berbeda dengan hukum acara pidana yang berlaku di negara kita , 

hukum acara yang diberlakukan untuk masalah  pelanggaran hak-hak 

manusia secara garis besar juga terbagi menjadi tiga bagian utama, 

yaitu: 

1. Penyelidikan 

2. Penyidikan 

3. Pemeriksaan di pengadilan 

berdasar  pasal 18 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan 

HAM, Komnas HAM hanya memiliki  kewenangan untuk melakukan 

penyelidikan pada  pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

(gross human rights violation). sedang  sesuai dengan ketentuan 

pasal 21 UU 26/2000, kewenangan penyidikan diserahkan kepada 

Jaksa Agung RI yang yaitu  salah satu agen pemerintah.  

Definisi pelanggaran hak-hak manusia yang diatur di dalam 

pasal 1 Angka 6 UU No. 39/1999 yaitu  setiap perbuatan seseorang  

atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun 

tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum 

mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi 

manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang 

ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasar  

mekanisme hukum yang berlaku. lalu  menurut pasal 7, 8, dan 9 

UU No. 26/2000 dijelaskan bahwa pelanggaran hak-hak manusia yang 

berat meliputi: 

1. Kejahatan genosida; 

Kejahatan genosida yaitu  setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud 

untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok 

bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: 

a. Membunuh anggota kelompok; 

b. Mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat pada  anggota-

anggota kelompok; 

c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan 

kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; 

d. Memaksakan gerakan -gerakan  yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam 

kelompok; atau 

e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok 

lain. 

2. Kejahatan pada  kemanusiaan; 

Kejahatan pada  kemanusiaan yaitu  salah satu perbuatan yang dilakukan 

sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya 

bahwa serangan ini  ditujukan secara langsung pada  penduduk sipil, 

berupa: 

a. Pembunuhan; 

b. Pemusnahan; 

c. Perbudakan; 

d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; 

e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara 

sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum 

internasional; 

f. Penyiksaan; 

g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan 

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk 

kekerasan seksual lain yang setara;  

h. Penganiayaan pada  suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang 

didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, 

jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal 

yang dilarang menurut hukum internasional; 

i. Penghilangan orang secara paksa; atau 

j. Kejahatan Apartheid. 

 

Maastricht Guidelines yang mengelaborasikan prinsip-prinsip 

untuk mengarahkan implementasi ICESCR, telah membantu 

mengentalkan lebih lanjut konsep pelanggaran hak-hak manusia bagi 

baik pelaku negara maupun pelaku non-negara, meski tetap dengan 

penekanan pada peran negara. Arahan Maastricht ini menyediakan 

dasar utama bagi identifikasi pelanggaran hak-hak manusia. Arahan 

ini menyatakan juga bahwa pelanggaran terjadi lewat acts of 

commission (gerakan  untuk melakukan) oleh pihak negara atau pihak 

lain yang tidak diatur secara memadai oleh negara, atau lewat acts of 

ommission (gerakan  untuk tidak melakukan gerakan  apapun) oleh 

negara. Pelanggaran hak-hak manusia oleh pihak negara, baik berupa 

acts of commission maupun acts of ommission, dapat dilihat dalam hal 

kegagalannya untuk memenuhi tiga jenis kewajiban yang berbeda, 

yaitu: 

1. Kewajiban untuk menghormati 

Kewajiban untuk menghormati hak-hak manusia menuntut 

negara, dan semua organ dan agen (aparat)-nya, untuk tidak 

bertindak apapun yang melanggar integritas individu atau kelompok 

atau pelanggaran pada kebebasan mereka.  

2. Kewajiban untuk melindungi 

Kewajiban untuk melindungi hak-hak manusia menuntut negara 

dan agen (aparat)-nya melakukan gerakan  yang memadai guna 

melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak-hak individu atau 

kelompok, termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat 

kebebasan mereka.  

3. Kewajiban untuk memenuhi 

Kewajiban untuk memenuhi hak-hak manusia menuntut negara 

meberikan pelayanan yang memadai untuk menjamin setiap orang di 

dalam ruang lingkup yurisdiksinya untuk memberi  kepuasan 

kepada mereka yang memerlukan pelayanan yang telah dikenal di 

dalam instrumen hak-hak manusia dan tidak dapat dipenuhi oleh 

usaha  pribadi.  

 

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa negara memiliki  

potensi yang besar untuk menjadi subjek pelanggaran hak-hak 

manusia. Walaupun kelompok ataupun individu non-negara juga 

memiliki  potensi untuk melakukan pelanggaran hak-hak manusia. 

Sehingga penunjukan Jaksa Agung sebagai pihak yang diberi 

kewenangan untuk melakukan penyidikan pada  masalah -masalah  

pelanggaran HAM tidak akan efektif saat  terjadi masalah  pelanggaran 

hak-hak manusia yang melibatkan aparat pemerintahan sendiri 

sebagai dugaan pelaku pelanggaran HAM. Dalam penanganan 

beberapa masalah  pelanggaran hak-hak manusia terbukti bahwa Jaksa 

Agung berusaha  menggagalkan penanganan masalah -masalah  itu dengan 

mengembalikan berkas penyelidikan kepada Komnas HAM dengan 

alasan hasil pemeriksaan Komnas HAM kurang lengkap. Padahal 

sebagai aparat penyidik dan jika  Jaksa Agung memiliki  itikad 

baik untuk mengatasi  masalah -masalah  seperti itu, Jaksa Agung dapat 

membantu melengkapi berkas penyelidikan dari Komnas HAM. Hal itu 

didasarkan atas ketentuan pasal 21 ayat (2) UU No. 26/2000 yang  

menjelaskan bahwa di dalam melakukan penyidikan, Jaksa Agung juga 

memiliki  kewenangan untuk menerima laporan atau pengaduan, 

bahkan mengambil inisiatif sendiri melakukan penyidikan.   

Dari penjelasan pasal 7, 8, dan 9 UU 26/2000 di atas jelas 

terlihat bahwa pembentukan pengadilan HAM di negara kita , baik yang 

bersifat permanen atupun ad hoc, hanya diperuntukkan bagi 

pemeriksaan masalah -masalah  pelanggaran hak-hak manusia yang berat. 

Itupun hanya terbatas pada pelanggaran hak-hak sipil dan politik. 

sedang  masalah -masalah  pelanggaran hak-hak manusia lainnya, 

terutama yang terkait dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, 

dan budaya, tidak mendapatkan tempat di dalam UU 26/2000. Padahal 

negara kita  telah menyatakan komitmennya untuk memajukan hak-hak 

manusia bagi warga negaranya dengan meratifikasi ICCPR dan 

ICESCR. Belum lagi beberapa kovenan/konvensi internasional lainnya 

yang juga telah diratifikasi oleh negara kita , seperti Convention Against 

Torture (CAT) dan The Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW). 

Di dalam tataran implementasinya UU 26/2000 ini juga tidak 

efektif. Hal ini tercermin dari sedikitnya masalah  pelanggaran hak-hak 

manusia yang disidangkan di Pengadilan HAM, baik yang bersifat 

permanent ataupun ad hoc. Yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun 

aparat pemerintah yang dapat dijerat dan dihukum oleh UU ini. 

jika  kita membaca uraian beberapa masalah  kekerasan yang 

diungkapkan dalam bagian sebelumnya, jelas terlihat bahwa ada 

keterlibatan negara dalam beberapa masalah  itu, baik berupa acts of 

commission (gerakan  untuk melakukan) maupun acts of ommission 

(gerakan  untuk tidak melakukan gerakan  apapun). Contoh-contoh 

acts of ommission yang dilakukan aparat pemerintah terlihat dalam 

masalah  masalah  pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat dan kematian  

Elly Susana di Jakarta Pusat. Dari pemaparan masalah  itu dengan mudah 

kita dapat menyatakan bahwa kematian tiga waria ada kaitannya 

dengan aparat penegak hukum yang menangkap mereka terlebih 

dahulu sebelum mereka tertembak mati. Begitu pula kematian Elly 

tidak akan terjadi jika  Satpol PP tidak melakukan razia secara 

brutal pada  komunitas waria di Taman Lawang, Menteng, Jakarta 

Pusat pada saat itu. Sewajarnya suatu razia yang dilakukan oleh 

aparat keamanan pada  warga  dilakukan dengan cara yang 

manusiawi dan bersifat persuasif. Namun dari fakta di lapangan 

ataupun hasil dokumentasi berbagai media massa, razia yang 

dilakukan oleh Satpol PP selalu terlihat biadab. Mereka melakukan 

pengejaran pada  kelompok warga  yang menjadi target razia 

mereka, melakukan penyiksaan, dan juga perusakan barang-barang 

milik warga . Begitu juga dengan razia yang dilakukan oleh Satpol 

PP pada  komunitas waria di Taman Lawang pada saat itu. Mereka 

mengejar waria seakan-akan waria itu bukan manusia, melakukan 

berbagai bentuk tindak kekerasan pada  waria, membakar gubuk 

dan warung milik warga  di sekitar taman itu, dan akhirnya 

mengakibatkan Elly meninggal di sungai Ciliwung yang arusnya deras 

sekali sebab  saat itu musim hujan. Contoh lainnya yaitu  masalah  

penyiksaan Toyo yang dilakukan oleh kepolisian NAD. Di dalam masalah  

itu sebenarnya aparat kepolisian NAD – secara individual - yang 

melakukan penyiksaan pada  Hartoyo beserta pasangannya, tidak 

hanya melakukan tindak pidana. Mereka juga dapat dikatakan telah 

melakukan pelanggaran hak-hak manusia. sebab  pada saat peristiwa 

itu berlangsung, aparat kepolisian itu sedang dalam keadaan bertugas, 

mereka memakai atribut kepolisian, dan penyiksaan itu dilakukan di 

kantor kepolisian.  

Dalam masalah  pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat aparat 

kepolisian yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka yaitu   

kriminal yang tertembak saat melarikan diri; berarti ada pengakuan 

bahwa aparat yang menembak mereka. Seharusnya ada penyidikan 

lebih lanjut. Sayangnya saat itu tidak ada satu lembaga pun yang 

mendorong masalah  ini diselidiki lebih dalam sehingga masalah  ini 

terbenam sampai sekarang. 

Betapa bedanya sikap aparat penegak hukum pada saat dihadapi 

dengan masalah  mutilasi antara sesama gay, seperti masalah  Ryan, yang 

meletus pada bulan Juli 2008. sebab  tersangka mengaku dirinya gay 

dan membunuh beberapa orang gay yang yaitu  teman intimnya, 

maka segala tenaga dan keahlian dikerahkan untuk menuntaskan 

masalah  ini. Dan kepolisian terlihat sangat bangga mendapat sorotan 

penuh dari media massa yang tidak habisnya menyoroti kaitan antara 

homoseksualitas dan kekejaman. 

Untuk contoh acts of omission yang dilakukan oleh aparat 

pemerintah, dalam hal ini kepolisian, terlihat dalam masalah  

penyerangan acara Kerlap-Kerlip Warna Kedaton di Yogyakarta. 

Seharusnya aparat kepolisian tidak hanya dapat melakukan 

penangkapan pada  anggota ormas agama yang melakukan 

penyerangan pada saat itu. Aparat kepolisian seharusnya dapat 

melengkapi dan melimpahkan berkas perkaranya kepada kejaksaan 

negeri setempat, mengingat banyak sekali saksi mata yang melihat 

kejadian ini . Sayangnya aparat kepolisian tidak melakukan hal 

itu dan membiarkan anggota GPK yang melakukan penyerangan 

terbebas dari jeratan hukum yang setimpal atas perbuatan yang telah 

mereka lakukan pada saat itu. Tentunya selain telah melakukan 

pelanggaran hak-hak manusia – sebab  telah melakukan pembiaran 

pada  ormas agama itu – aparat kepolisian juga telah menciptakan 

presedent buruk bagi penegakan hukum dan hak-hak manusia di 

negara kita , yaitu melegitimasi gerakan  kekerasan yang dilakukan oleh  

sekelompok warga  yang mengatasnamakan agama. Contoh lain 

yaitu  usaha  pembubaran Kontes Waria di Jakarta, Juni 2005. Disini 

terlihat aparat keamanan sedikit lebih pro-aktif dengan mencegah niat 

FPI yaitu melakukan tindak kekerasan demi membubarkan Kontes 

Waria ini . Mungkin saja aparat kepolisian lebih sadar atas 

kerugian yang bisa dialami Negara jika kerusuhan dibiarkan, sebab  

tempat itu yaitu  tempat yang sangat ramai di jantung kota. 

Dari pemaparan di atas terlihat jelas bahwa Negara belum 

mampu melindungi hak-hak kelompok LGBTI. Terutama hak atas rasa 

aman dan perlakuan hukum yang adil. Namun tidak berarti usaha  

mencari keadilan bagi kelompok LGBTI harus dihentikan. usaha  

menuntut keadilan harus tetap dilakukan. Caranya yaitu  dengan 

mencari celah hukum dan menjadikan instrumen hukum itu sebagai 

dasar hukum bagi advokasi hak-hak kelompok LGBTI. 

Khusus untuk advokasi masalah  kekerasan pada  kelompok 

LGBTI seperti sudah dicontohkan dalam bagian sebelumnya – melalui 

pemaparan masalah  – Arus Pelangi sebagai ornop yang mendedikasikan 

dirinya untuk kerja-kerja advokasi hak-hak kelompok LGBTI, telah 

melakukan beberapa hal terkait dengan penggunaan celah hukum 

sebagai dasar advokasi legal untuk beberapa masalah  kekerasan 

pada  LGBTI. Salah satu contohnya yaitu  masalah  pembunuhan 

waria (Vera) yang terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah. Di dalam masalah  

itu terlihat jelas pihak kepolisian pada awalnya melakukan diskriminasi 

dengan tidak memprioritaskan penanganan hukum masalah  itu. Bahkan 

pihak kepolisian membandingkan masalah  penghilangan nyawa itu 

dengan masalah  pencurian kendaraan bermotor. berdasar  hal itu, 

Arus Pelangi telah melayangkan beberapa surat pengaduan kepada 

Kapolri, Ketua Komnas HAM, dan Ketua DPR-RI. Ternyata efektif juga. 

Beberapa waktu lalu  – didasarkan atas MOU Penanganan masalah   

pelanggaran hak-hak manusia antara Komnas HAM dengan POLRI – 

salah seorang komisioner Komnas HAM dari sub. Perlindungan 

Kelompok Khusus (PKK) melayangkan surat tekanan kepada Kapolri, 

Kapolda Jawa Tengah, dan Ketua DPR-RI. sesudah  menerima surat dari 

Komnas HAM itu, Kapolda Jawa Tengah langsung memerintahkan 

jajaran kepolisian resort Banyumas dan sektor Purwokerto Selatan 

untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas masalah  itu. 

Namun Polsek Purwokerto Selatan masih sangat tergantung pada 

masukan informasi dan dana dari Arus Pelangi dalam menjalankan 

tugasnya. sesudah  beberapa saksi diperiksa, akhirnya polisi dapat 

mengidentifikasi tersangka. sesudah  beberapa bulan pasang surut 

proses hukum masalah  Vera, akhirnya pada 2007 polisi berhasil 

menangkap tersangka pembunuhan, melimpahkan berkas perkaranya 

kepada pihak kejaksaan negeri Purwokerto, dan Pengadilan Negeri 

menyidangkan dan memutuskan perkara ini. Hasilnya Gogi – pelaku 

pembunuhan Vera – dinyatakan bersalah dan dihukum 6 tahun 

penjara. 

Proses hukum masalah  pembunuhan Vera itu juga telah menjadi 

precedent yang cukup positif bagi masalah -masalah  pembunuhan LGBTI 

lain yang terjadi sesudah  itu. Di dalam beberapa masalah , seperti masalah  

mutilasi waria di Bogor, Jawa Barat, (2007) dan masalah  pembunuhan 

gay di Pekan Baru, Riau (2007), aparat kepolisian mampu mengung-

kap para pelakunya dalam waktu beberapa minggu saja. 

Hal lain yang dilakukan oleh Arus Pelangi yaitu  melakukan 

advokasi kebijakan publik yang terkait dengan hak-hak LGBTI. 

Bersama-sama dengan NGO lainnya yang tergabung dalam Komite 

Anti Diskriminasi negara kita  (KADI), sejak 2006 Arus Pelangi aktif 

melakukan advokasi pada  Rancangan Undang-Undang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (RUU PDRE). Tuntutan KADI  

yang terus didesakkan kepada DPR-RI yaitu  memperluas cakupan 

RUU sehingga kelompok-kelompok marginal lainnya, seperti LGBTI, 

Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), agama minoritas, penyandang 

cacat, mendapatkan dasar perlindungan hukum yang lebih kuat dari 

Negara. Saat ini RUU itu masih dibahas di DPR-RI. 

Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan Arus Pelangi yaitu  

Perda Prov. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 dan Perda Kota 

Palembang No. 2 Tahun 2004. Di dalam kedua perda itu, LGBT 

dikategorikan sebagai bagian dari bentuk pelacuran. Selama kedua 

perda itu belum dicabut, Arus Pelangi akan terus mencela pemerintah 

RI di tingkat internasional (to name and shame). Hingga saat ini 

dampak sosial yang positif dari advokasi yang dilakukan Arus Pelangi 

mulai terlihat. Hal itu dibuktikan dengan kesuksesan acara temu waria 

se-Sumatera Selatan yang diadakan di Palembang oleh Forum 

Komunikasi Waria Sumatera Selatan (2008). Acara itu berjalan dengan 

aman dan dihadiri oleh beberapa pejabat setempat serta ratusan 

orang LGBTI di sana.  

Lain lagi dengan perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang 

Ketertiban Umum (Perda Tibum). Di dalam perda itu pekerjaan-

pekerjaan informal yang biasa digeluti oleh warga miskin kota, seperti 

pengamen, pedagang kaki lima, dan PSK, dikriminalkan oleh Pemda 

DKI Jakarta. Tidak hanya itu, orang-orang yang mengidap ‘penyakit 

yang meresahkan warga ’ dilarang berada di tempat-tempat 

Publik. Hal itu sangat berpengaruh bagi komunitas LGBTI dan ODHA 

yang tinggal di Jakarta. Walaupun tetap diberlakukan oleh Pemda DKI 

Jakarta, Arus Pelangi bersama-sama dengan NGO lain yang tergabung 

dalam Aliansi Rakyat Miskin (ARM) tetap tidak lelah mencari celah 

hukum dan melakukan usaha  hukum untuk melawan keberadaan 

perda diskriminatif itu. Sayangnya gugatan judicial review pada   

Perda Tibum yang diajukan oleh ARM ditolak oleh Mahkamah Agung RI 

(MA). Namun ARM masih terus memikirkan dan melakukan langkah-

langkah advokasi untuk masalah -masalah  pemiskinan dan pembodohan di 

DKI Jakarta. 

Walaupun ada beberapa usaha  hukum yang dapat dilakukan 

guna menuntut hak-hak kelompok LGBTI, tidak berarti hak-hak 

kelompok LGBTI sebagai warga negara negara kita  telah diakomodir 

oleh Negara. Masih banyak usaha -usaha  atau gerakan -gerakan  yang 

harus dilakukan oleh pemerintah, warga , dan komunitas LGBTI 

untuk memajukan hak-hak kelompok LGBTI di negara kita . 

Pemerintah (eksekutif dan legislatif) harus merumuskan 

kebijakan-kebijakan teknis sebagai turunan dari ICCPR dan ICECSR, 

terutama yang terkait dengan perlindungan hak-hak kelompok LGBTI. 

Sebetulnya turunan-turunan itu bisa langsung dibaca di Yogyakarta 

Principles. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu  

memperluas cakupan Rancangan Undang-Undang Penghapusan 

Diskriminasi pada  Ras dan Etnis (RUU PDRE). lalu  sesudah  

judul RUU itu dirubah, maka pemerintah harus mempelajari, 

memahami, dan mengaplikasikan ketentuan-ketentuan Deklarasi 

Montreal dan Yogyakarta Principles ke dalam RUU Penghapusan 

Diskriminasi itu.  

Pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) harus 

meninjau ulang, melakukan revisi, ataupun pencabutan kebijakan-

kebijakan yang mendiskriminasikan hak-hak kelompok LGBTI. 

Langkah kongkret yang dapat dilakukan oleh pemda yaitu  melakukan 

revisi pada  perda-perda yang mendiskriminasikan kelompok 

masryarakat yang terus dimarginalkan, seperti kelompok wanita , 

LGBTI, agama minoritas, penganut kepercayaan, ODHA, penyandang 

cacat, orang miskin, petani, buruh, dll. Di dalam masalah  perda Prov.  

Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 dan perda kota Palembang No. 

2 Tahun 2004, Pemda setempat (eksekutif dan legislatif) harus 

menginisiasi proses revisi pada  kedua perda itu dengan melibatkan 

pihak-pihak yang terkait dengan perda-perda itu, baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Kajian akademis dari para ahli hukum, 

hak-hak manusia, maupun ahli sosiologi harus direalisasikan terlebih 

dahulu oleh pemda setempat. Namun ingat, para ahli ini  juga 

harus terbebas dari segala paksaan dan dari segala kepentingan 

politik, serta memperhatikan hak-hak kelompok warga  yang 

dijadikan objek perda-perda itu. Pendapat-pendapat dari semua 

kelompok warga  juga harus ditampung dan dijadikan dasar 

pembahasan revisi perda-perda itu oleh pemda setempat. Pemda 

setempat juga harus memastikan saluran-saluran untuk menampung 

pendapat warga  terbuka lebar bagi semua kelompok warga  

yang hendak menyampaikan pendapatnya. lalu  pemda harus 

melakukan mensosialisasikan proses pembahasan revisi perda-perda 

itu kepada publik. 

Pemerintah pusat (Presiden dan DPR-RI) juga harus merevisi UU 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah harus 

mencantumkan ketentuan tentang kewenangan pemerintah pusat 

dalam melakukan intervensi pada  perda-perda yang melanggar 

hak-hak manusia, keharusan pemda untuk mensosialisasikan rencana 

pembuatan perda kepada pemerintah pusat, dan sanksi pada  

pemda-pemda yang tidak mengirimkan tembusan perda kepada 

pemerintah pusat. Sehingga nantinya kewenangan Depdagri tidak 

hanya dapat melakukan intervensi pada  perda-perda yang 

berkaitan dengan anggaran daerah saja seperti sekarang ini. Perda-

perda yang sarat dengan pelanggaran hak-hak manusia juga dapat 

diintervensi oleh Depdagri. 

  

Lembaga yudikatif (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) harus 

memastikan pelaku kekerasan dan penghilangan hak-hak kelompok 

LGBTI mendapatkan proses dan sanksi hukum yang setimpal. Sudah 

saatnya lembaga yudikatif di negara kita  terlepas dari kepentingan 

penguasa dan terbebas dari kepentingan politik atau pengaruh agama 

apapun. Mereka harus menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi korban 

dan bukan prinsip keadilan bagi pelaku kejahatan seperti yang sering 

dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan di negara kita . 

Terkait dengan kewenangan Komnas HAM, pemerintah harus 

segera melakukan revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga 

UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Definisi pelanggaran 

hak-hak manusia harus diperluas mencakup pelanggaran hak-hak 

manusia berbasiskan orientasi seksual. Kewenangan Komnas HAM 

juga harus diperluas sampai dengan tahapan penuntutan masalah -masalah  

pelanggaran hak-hak manusia ke pengadilan. Sehingga anggaran 

negara tidak hanya dihabiskan untuk masalah -masalah  pelanggaran hak-

hak manusia yang tidak pernah disidangkan sebab  Kejaksaan Agung 

dan Komnas HAM selalu bersiteru dengan kelengkapan berkas masalah -

masalah  pelanggaran hak-hak manusia. lalu  pelanggaran hak-hak 

ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) juga harus mendapatkan 

prioritas di dalam revisi ini . Pemerintah harus merumuskan 

mekanisme penanganan pelanggaran hak-hak ekosob dari mulai 

penyelidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan di 

dalam revisi kedua UU itu. 

Sementara proses revisi UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 

Tahun 2000 belum dimulai oleh pemerintah, Komnas HAM harus terus 

melakukan usaha -usaha  mediasi untuk mengatasi  masalah -masalah  

pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI sebelum perkaranya sampai ke 

tingkat pengadilan. Mediasi ini menjadi penting mengingat masalah -

  

masalah  ini sering berbentuk gerakan  diskriminatif yang tidak diatur 

dalam perundang-undangan. Komnas HAM bisa memberi pemahaman 

tentang HAM dan diskriminasi kepada pihak pelaku, agar mereka 

sadar dan lebih peka pada  kelompok LGBTI. Peran ketiga ini – 

selain penyelidikan dan mediasi – yaitu Sosialisasi HAM bisa 

dimanfaatkan oleh Komnas HAM untuk membela hak-hak kelompok 

LGBTI secara tidak langsung. Tingkat koordinasi dengan aparat 

penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan harus terus 

ditingkatkan dengan memberi mereka pengertian tentang kelompok 

LGBTI yaitu  kelompok sosial, bukan ‘musuh warga ’ (public 

enemy).  

Sebaliknya, masalah -masalah  kekerasan pada  kelompok LGBTI 

seharusnya dapat diproses secara hukum di pengadilan, walaupun di 

dalam ranah hukum pidana, bukan dalam ranah hukum hak-hak 

manusia. Komnas HAM juga harus mendesak pemerintah untuk segera 

merealisasikan proses revisi UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26  Tahun 2000.  

Sungguh menyedihkan membaca berbagai masalah  yang melibatkan korban dari 

kelompok LBGT (lesbian, bisexual, gay dan transsexual). Di satu sisi mungkin kita 

melihat tidak ada bedanya masalah  kekerasan yang dialami para waria dengan masalah  

kekerasan yang dialami oleh warga  miskin kota. Jika para pedagang kaki lima 

dikejar-kejar oleh tramtib sebab  mengganggu warga , demikian pula waria 

dikejar dan ditangkap sebab  alasan yang sama. Lalu mengapa kekerasan pada  

LGBT perlu diangkat dan dibedakan dari kekerasan lainnya?  

Kekerasan pada  kaum LGBT berbeda sebab  seringkali aparat negara 

melakukan tindak kekerasan justru sebab  perbedaan orientasi seksual kaum ini. 

Proses identifikasi diri dari kaum LGBT bukanlah hal yang mudah dilakukan, 

umumnya proses identifikasi diri dan pilihan orientasi seksual yaitu  proses 

seumur hidup dengan berbagai penolakan keluarga hingga lingkungan, bahkan 

penolakan diri sendiri. Penolakan lingkungan pada  kaum LGBT dijewantahkan 

melalui berbagai justifikasi moral dan agama. Mulai dari kata “menyimpang” hingga 

“sesat” muncul menghakimi kaum ini.  

Membaca masalah -masalah  kekerasan pada  kaum LGBT jelas menandakan  

bahwa negara sudah masuk dalam ranah privat kaum ini sebab  memaksa mereka 

untuk meninggalkan identifikasi diri yang dianggap “menyimpang” itu demi sebuah 

“moral publik” yang konsepnya memakai  pandangan mayoritas pada  

minoritas. Padahal proses identifikasi diri dan pencarian jati diri seorang manusia 

yaitu  sebuah ranah privat yang tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, 

bahkan orang-orang terdekatnya. Dalam proses pengidentifikasian diri inilah harga 

diri dan martabat (dignity) seorang manusia melekat. Martabat manusia yaitu  hal 

yang paling hakiki sebagai manusia. Dalam konvensi internasional dan UUD 1945 

amandemen beserta UU HAM telah juga menyatakan bahwa martabat manusia 

yaitu  kebebasan pribadi dan haruslah dilindungi tanpa diskriminasi.  

Membaca masalah -masalah  kekerasan pada  kaum LGBT dan peraturan yang 

terbentuk di beberapa daerah di negara kita  jelas menandakan  bahwa aparat 

negara melakukan diskriminasi dan  tindak kekerasan pada  kaum ini sebab  

perbedaan orientasi seksual mereka yang dianggap akan menyebabkan masalah 

ketertiban umum. Negara secara jelas gagal membedakan subyek dan obyek hukum 

dimana dalam beberapa produk peraturan daerah, negara menyamakan pelaku dan 

gerakan  sebagai perbuatan melanggar hukum. Misalnya antara sodomi dan 

homoseksual didefinisikan sebagai “pelacuran” yang lalu  dianggap 

mengganggu ketertiban umum.  

Tidak dapat dipungkiri perbedaan orientasi seksual dari kaum ini dijadikan 

alasan bagi aparat negara untuk menolak mengakui mereka sebagai manusia dan 

warga negara biasa dan disamakan dengan kriminal.  

Dalam buku ini, proses menjadi AKU ternyata telah dirusak oleh negara. 

Proses menjadi AKU telah ditentukan oleh lingkungan atas nama moral publik, 

ketertiban umum, dan agama. Proses menjadi AKU tidak lagi yaitu  bagian 

proses DIRI menjadi MANUSIA, tapi dalam negara ini, proses menjadi AKU yaitu  

proses yang dilakukan dan ditentukan oleh NEGARA. Bahkan di negara ini, proses 

menjadi MANUSIA harus atas ijin NEGARA.  

 

Semboyan negara kita , “Bhinneka Tunggal Ika,” memberi kesan negara 

keanekaragaman, di mana perbedaan-perbedaan antar orang dihormati sebagai 

sesuatu yang menyumbang ke kesejahteraan warga . Dibandingkan banyak 

negara-negara lain, negara kita  yaitu  sebuah negara di mana gaya-gaya hidup 

segala macam diakui dan dihormati. Tetapi, terwujudnya semboyan ini sebagai 

realitas belum tercapai di negara kita .  

Buku ini yaitu  satu langkah yang menunjukkan bahwa suatu jenis 

diskriminasi dan kekerasan masih ada di negara kita , yaitu pada  orang lesbian, 

gay, biseksual, transgender (F to M, M to F), dan interseks (LGBTI). Buku ini 

berharga sebab  menyatukan studi-studi masalah  dengan kerangka hak azasi manusia. 

Buku ini dengan teliti mendokumentasikan berbagai masalah -masalah  diskriminasi dan 

kekerasan pada  orang LGBTI, dan memakai  kerangka hak azasi manusia 

untuk mencari solusi. 

Konsep hak azasi manusia untuk orang LGBTI mungkin dianggap aneh oleh 

banyak para pembaca buku ini, tetapi sebetulnya konsep ini sudah lama ada. Hak 

azasi manusia diutamakan sejak awal pergerakan LGBTI di negara kita . Ini khususnya 

terjadi sejak Lambda negara kita  didirikan tahun 1982, dan usaha-usaha penting Dédé 

Oetomo dan orang-orang lain sejak waktu itu, melalui GAYa Nusantara, Arus Pelangi, 

dan banyak kelompok, organisasi, dan yayasan lain. Sejak pertama kali saya 

mengunjungi negara kita  tahun 1992, saya terkesan oleh komitment orang LGBTI di 

negara kita  pada  hak azasi manusianya, dan cara-cara kreatif yang dipakai 

olehnya untuk memperkuat hak-hak ini . Buku ini yaitu  kontribusi penting 

dalam melanjutkan perjuangan itu. 

Di negara saya, yaitu Amerika Serikat, tahun-tahun 2000-2008 diwarnai 

kepresidenan di mana agama dipakai oleh negara untuk memisahkan bagian-bagian 

warga negara dari hak azasinya. Buku ini juga penting sebab  menjelaskan 

bagaimana kesalahfahaman tentang Islam dipakai  di negara kita  untuk menolak 

hak azasi manusia kepada kaum LGBTI. Di Amerika Serikat, saya selalu berusaha 

untuk memperbaiki kesalahfahaman pada  Islam dengan menjelaskan bagaimana 

komunitas-komunitas Islam di negara kita  sangat beraneka ragam. Ada banyak cara 

menjadi orang Islam yang baik dan taat, dan juga banyak perdebatan antara kaum 

Islam yang sehat dan penting, seperti halnya dengan semua agama lain. Menjadi 

bahaya kalau suatu pandangan atau kelompok mendapat dukungan eksklusif dari  

negara, sehingga penafsiran agamanya dianggap penafsiran resmi atau penafsiran 

satu-satunya. Hal ini sudah terjadi di Amerika Serikat, dan sudah menjadi bencana 

sebab  tidak mencerminkan keanekaragaman pikiran yang sesungguhnya ada di 

Amerika Serikat. Di negara kita , perdebatan-perdebatan seperti ini akan memiliki  

makna besar untuk hak azasi manusia orang LGBTI.  

 

 APB Arus Pelangi Banyumas 

ARM Aliansi Rakyat Miskin 

BAP Berita Acara Pemeriksaan 

Bintalkesos Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial 

CAT Konvensi Anti Penyiksaan 

CEDAW Konvensi Pemberantasan Diskriminasi pada  wanita  

CRC Konvensi tentang Hak-hak Anak 

Depdagri Departemen Dalam Negeri 

DI-TII Darul Islam/Tentara Islam negara kita  

DKI Daerah Khusus Ibukota 

DPR Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD Dewan Perwakilan Rakyat (tingkat) Daerah 

DUHAM  Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia 

Ekosob  [Hak-hak] ekonomi, sosial dan budaya 

FKWI Forum Komunikasi Waria negara kita  

FPI  Front Pembela Islam 

GPK  (1) Gerakan Pemuda Ka’bah  

(2) Gerombolan Pengacau Keamanan 

HAM Hak-hak Asasi Manusia 

HIV/AIDS Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency 

Syndrome 

ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights/ Perjanjian 

Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

ICSECR International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights/ 

Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya 

IDAHO International Day against Homophobia/ Hari Internasional Melawan 

Homofobia 

KADI Komite Anti Diskriminasi negara kita   

KAMMI Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim negara kita  

Komnas HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

KPPI  Kelompok Persiapan Penegakan Syariat Islam 

KP3 Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan 

KTP Kartu Tanda Penduduk 

KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

LBH Lembaga Bantuan Hukum 

LGBTI Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseksual 

LPHAM Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia 

LSM Lembaga Swadaya warga  

MA Mahkamah Agung  

MK Mahkamah Konstitusi   

MOU Memorandum of Understanding (kesepakatan resmi) 

MUI Majelis Ulama negara kita  

NAD Nanggroe Aceh Darussalam 

ODHA Orang Dengan HIV/AIDS 

Pansus  Panitia Khusus 

PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa 

Perda peraturan daerah 

Persami Perkemahan Sabtu-Minggu 

PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM negara kita  

PKBI Perkumpulan Keluarga Berencana negara kita  

PKK Perlindungan Kelompok Khusus 

PLU People Like Us  

PN Pengadilan Negeri 

PPDGJ Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa 

PSK Pekerja Seks Komersial 

RIS Republik negara kita  Serikat  

RSCM Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 

RSUD  Rumah sakit umum daerah 

RUU PDRE  Rancangan Undang-undang Penghapusan Diskriminasi berdasar  

Ras dan Etnis 

Satpol PP  Satuan Polisi Pamong Praja 

Sudin PPC Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat 

Sudin RTS Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial 

STKIP Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Tibum Ketertiban Umum 

TKP Tempat Kejadian Perkara 

TNI Tentara Nasional negara kita  

TPU Tempat Pemakaman Umum 

UU Undang-undang 

UUD Undang-undang Dasar/ Konstitusi 

VER visum et repertum; laporan hasil pemeriksaan kedokteran untuk 

kepentingan peradilan 

WH Wilayatul Hisbah / Polisi Syariat 

WIB  waktu negara kita  bagian barat 

WITA waktu negara kita  bagian tengah 

WNI warga negara negara kita