waria 1

 

 

Penghormatan hak-hak manusia (human rights) tampaknya 

sudah diterima sebagai bagian dari pikiran bangsa negara kita . Banyak 

kalangan warga  menjalankan berbagai aktivitas yang berkaitan 

dengan isu hak-hak manusia seperti diskusi, seminar, lokakarya, 

pelatihan, demonstrasi menuntut hak dan mengajukan gugatan 

pelanggaran hak-hak manusia (human rights violation) serta 

merekomendasikan perbaikan kondisi hak-hak manusia. 

Negara Republik negara kita  (RI) juga sudah menjadi salah satu 

dari Negara-negara peserta (state parties) sebab  sudah 

menandatangani dan meratifikasi sebagian perjanjian internasional 

hak-hak manusia (international human rights treaties) yang utama 

sebagai bagian dari hukum dan kebijakan nasionalnya. Dengan 

demikian, RI terikat secara hukum dan kebijakan dalam menunaikan 

kewajiban (obligation) untuk menghormati (to respect), melindungi (to 

protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak manusia. Satu kewajiban 

tambahan yaitu  mempromosikan (to promote) hak-hak manusia 

supaya   dapat diketahui oleh publik.  

Selain itu, di pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang 

Hak Asasi Manusia disebutkan secara rinci mengenai penghormatan 

pada  hak-hak manusia. Bahkan, RI berusaha mengakomodasi 

kebutuhan keadilan bagi korban yang menderita sebab  suatu 

kejahatan serius (serious crime)–kejahatan pada  kemanusiaan 

(crimes against humanity) dan genosida (genocide)–melalui UU No. 

26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.  

Sejak RI berdiri sebagai negara konstitusional, hak-hak manusia 

sudah diakomodasi dalam Pasal 28 UUD 1945. Lebih lengkap lagi 

yaitu  Konstitusi RIS dan UUD 1950. namun  aturan tentang hak-hak 

manusia mengalami kemunduran sesudah dekrit presiden yang 

mengembalikan UUD 1945 pada 5 Juli 1959. Terlebih lagi saat  Orde 

Baru berdiri dan beroperasi sejak akhir 1965 dengan kepemimpinan 

kekuasaan  otoriter yang memang berwatak menindas hak-hak manusia.  

Kendati demikian, tetap tumbuh usaha  memperjuangkan hak-

hak manusia dari kalangan warga  di hadapan kekuasaan  Orde Baru. 

Pada 1966, berdiri sebuah organisasi di Jakarta bernama Lembaga 

Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM). Pada 1970, juga muncul 

tuntutan dari kalangan mahasiswa di Bandung yang menyuarakan 

hak-hak sipil. Dalam hak-hak manusia yang lebih khusus, muncul 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada 1970 yang mengalami 

perkembangan di bawah Yayasan LBH negara kita  (YLBHI). Belakangan 

hadir pula beberapa organisasi seperti Perhimpunan Bantuan Hukum 

dan Hak Asasi Manusia negara kita  (PBHI) pada 1996, Komisi Orang 

Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada 1998 dan 

Imparsial (The negara kita n Human Rights Monitor) pada 2002.  

Perjuangan hak-hak manusia di berbagai daerah juga ditandai 

dengan kemunculan beberapa  organisasi atau lembaga yang berkaitan 

dengan advokasi hak-hak manusia. Dan pada 10 Desember setiap 

tahunnya, dirayakan sebagai hari hak-hak manusia melalui kegiatan 

kampanye, pawai, atau demonstrasi turun ke jalan oleh berbagai 

kalangan warga  baik di Jakarta maupun di daerah. Media 

sosialisasi tentang isu hak-hak manusia pun dapat diakses melalui 

situs internet dari banyak organisasi atau banyak lembaga. 

kekuasaan  Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto tak bisa 

sepenuhnya dapat membendung perkembangan wacana hak-hak  

manusia. Berbagai masalah  pelanggaran hak-hak manusia seperti di 

Aceh, Talangsari (Lampung), dan Timor Leste tidak hanya menjadi 

perhatian dari kalangan organisasi hak-hak manusia di dalam negeri, 

melainkan juga di tingkat internasional.  

Untuk mengakomodasi tekanan ini, kekuasaan  Soeharto 

mengeluarkan keputusannya membentuk Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (Komnas HAM) pada 1992. Di bawah kekuasaan  Soeharto juga 

telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional hak-hak manusia, 

seperti CEDAW (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

pada  wanita ) dan CRC (Konvensi Hak Anak). 

Seiring tumbangnya kekuasaan  Soeharto, pada masa Presiden RI 

Burhanuddin Jusuf Habibie dikeluarkan dan diberlakukan UU HAM 

sejak 1999 serta ratifikasi CAT (Konvensi Melawan Penyiksaan) dan 

CERD (Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial).  Sementara yang 

berkaitan dengan kekerasan pada  wanita  (violence against 

women), dibentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan pada  

wanita  (Komnas wanita ) sesudah  kerusuhan Mei 1998. Pada 

masa Presiden Abdurahman Wahid, dibentuklah satu kementerian 

negara yaitu menteri negara hak asasi manusia. Untuk mencegah 

halangan atas kebebasan pers, dibubarkanlah Departemen 

Penerangan. Presiden Abdurahman Wahid juga memisahkan fungsi 

dan tugas TNI dan Polri, termasuk membubarkan Bakorstanas serta 

mekanisme Litsus. Dengan amandemen UUD 1945, kekuasaan 

kehakiman dipisahkan secara tegas dengan kekuasaan pemerintah, 

sehingga departemen kehakiman berganti nama menjadi Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkumham). Dan pada masa 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diratifikasi dua kovenan untuk 

melengkapi empat perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, 

yaitu ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)  

dan ICSECR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya). 

Wacana hak-hak manusia terus meluas dengan ratusan judul 

buku diterbitkan atau dipublikasikan dan beredar di mana-mana. 

Begitu pula media massa, banyak mengelola program khusus tentang 

hak-hak manusia, termasuk pengelolaan situs internet oleh banyak 

organisasi atau lembaga yang berhubungan dengan isu hak-hak 

manusia. Berbagai diskusi, seminar, pawai, dan unjuk rasa 

memperjuangkan pelaksanaan kewajiban negara atas hak-hak 

manusia juga marak. Pendek kata, wacana hak-hak manusia sudah 

menyebar di tengah-tengah warga .  

Pertanyaannya, mengapa tetap saja terjadi pelanggaran atau 

pengingkaran hak-hak manusia? Banyak peristiwa pelanggaran serius 

hak-hak manusia seperti banyak berlangsung di markas-markas 

kepolisian, dan secara lokal di Aceh, Poso, dan Papua. Pelanggaran 

serius ini termasuk diberlakukannya hukuman cambuk dan hukuman 

mati (death penalty). Bahkan dari serangkaian masalah  sengketa lahan 

justru berefek kepada pelanggaran hak-hak manusia yang berat (gross 

violation of human rights). 

Pada dasarnya seluruh pelanggaran hak-hak manusia harus 

senantiasa diingat dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki supaya   

hak-hak manusia lebih dihormati, dapat dilindungi, dan dipenuhi 

sebagai pelaksanaan kewajiban Negara. Sebaliknya, mereka yang 

menjadi korban dan prihatin atas berbagai peristiwa pelanggaran itu 

untuk ambil bagian dalam menggugat tanggung jawab negara (state 

responsibility). 

 Tidak terkecuali dengan pelanggaran hak orang-orang 

dengan orientasi seksual berbeda, seperti lesbian, gay, biseksual, 

transgender, interseksual (LGBTI). Pelanggaran hak-hak kelompok  

LGBTI ini seringkali dibiarkan saja terjadi. Bentuk pelanggaran haknya 

bermacam-macam. Namun di dalam buku ini penulis hanya akan 

membatasi pada gerakan  stigmatisasi, diskriminasi dan kekerasan. 

Pembatasan itu lebih disebabkan sebab  ketiga gerakan  itu dinilai oleh 

penulis sebagai pelanggaran hak-hak pokok yang dialami oleh 

sebagian besar kelompok LGBTI, baik di negara kita , maupun di 

sebagian besar negara di dunia. Ketiga gerakan  itu lalu  

menimbulkan pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI yang lebih 

kompleks, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga . 

Pada akhirnya semua pelanggaran hak-hak kelompok LGBTI itu akan 

mempengaruhi seluruh sendi kehidupan individu-individu LGBTI itu 

sendiri. 

 Di dalam konteks Negara RI, sebagian besar individu 

LGBTI yang hidup di negara kita  yaitu  warga Negara negara kita  

(WNI) yang sah. Sesuai dengan hukum hak-hak manusia 

Internasional, Pemerintah RI harus taat kepada Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan semua kovenan internasional tentang 

hak-hak manusia yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI. Beberapa 

kewajiban pokok dari pemerintah yaitu  mengakui, mempromosikan, 

memenuhi, dan melindungi hak-hak warga negaranya serta 

menghukum setiap pelaku pelanggaran hak sesuai dengan hukum 

hak-hak manusia internasional. Dan disebab kan orang-orang LGBTI 

juga banyak yang menjadi WNI, maka pemerintah RI tidak dapat 

membiarkan pelanggaran hak orang-orang LGBTI terjadi di negara kita  

atas dasar apapun. lalu  pemerintah RI harus merumuskan 

produk hukum untuk menjerat dan menghukum semua pelaku 

pelanggaran hak-hak manusia, termasuk juga pelanggaran hak-hak 

kelompok LGBTI. 

 

 

Kebijakan Diskriminatif 

Kalau melihat ketentuan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang 

HAM1 dijelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 

pemenuhan HAM yaitu  tanggung jawab pemerintah. Hal itu juga 

meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, 

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan negara 

dan bidang lain2.  

Di dalam UUD 19453 dijelaskan bahwa setiap warga negara 

negara kita  (WNI)4 memiliki  hak yang sama. Pemerintah memiliki  

 

1  Pasal 8 jo Pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

2  Pasal 72 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM. 

3 Pasal 28 C UUD 1945 ayat 2: Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun warga , bangsa, 

dan negaranya.  

 Pasal 28 D ayat 1: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  

 Pasal 28 H ayat 2: Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 

untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai 

persamaan dan keadilan. 

 Pasal 28 I ayat 1: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 

pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk 

diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 

hukum yang berlaku surut yaitu  hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi 

dalam keadaan apa pun. 

 

                                                                                                  tanggung jawab untuk memenuhi semua hak WNI. Hal ini juga sesuai 

dengan kovenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan 

Budaya (Ekosob) serta kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil 

dan Politik (Sipol).5

Ironis memang. Di satu sisi pemerintah terlihat getol ingin 

menegakkan hak-hak manusia. Tapi dalam waktu bersamaan, 

pemerintah membuat kebijakan-kebijakan diskriminatif. jika  

mencermati beberapa  peraturan ataupun kebijakan pemerintah, 

seringkali bertentangan dengan UUD 1945 dan kovenan internasional 

ini .  

Beberapa produk hukum di tingkat nasional maupun daerah 

yang mendiskriminasikan kelompok LGBTI secara langsung yaitu  

sebagai berikut: 

1. Perda Provinsi Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini 

mengkriminalisasikan kelompok LGBTI dengan mengkategorikan 

kelompok LGBTI sebagai bagian dari perbuatan pelacuran.  

 

 Ayat 2: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan pada  perlakuan yang 

diskriminatif itu. 

 Ayat 4:  Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

yaitu  tanggung jawab negara, terutama pemerintah. 

 Ayat 5: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan 

prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia 

dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

 Pasal 28 J ayat 1: Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 

dalam tertib kehidupan berwarga , berbangsa dan bernegara. 

4  Sehingga semua WNI dengan orientasi seksual berbeda harus diartikan dan 

dipahami oleh pemerintah dan warga  negara kita  sebagai kelompok 

warga  yang juga diatur di dalam UUD 1945.                    

2. Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 tentang 

Pemberantasan Pelacuran. Perda ini mengkriminalisasikan 

kelompok LGBTI dengan mengkategorikan kelompok LGBTI 

sebagai bagian dari perbuatan pelacuran  Pemda Kota 

Palembang tampaknya tidak mengerti mengenai perbedaan 

pelacuran dengan orientasi seksual dan asas hukum yang 

berlaku di negara kita . 

3. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini hanya 

menyatakan bahwa perkawinan yang sah yaitu  perkawinan 

yang dilakukan oleh dua orang heteroseksual. 

4. Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum 

(Tibum). Perda ini mengkriminalisasikan pekerjaan-pekerjaan 

informal yang dilakukan oleh warga  miskin kota. Sehingga 

kelompok LGBTI di Jakarta yang memiliki  pekerjaan informal 

yang dikriminalisasikan oleh perda itu akan mengalami dampak 

langsung dari diberlakukannya perda Tibum ini. 

5. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan 

PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 

2006. Kedua peraturan itu hanya mengakui identitas 

transseksual (waria yang telah berhasil melakukan usaha  

perubahan kelamin) yang jumlahnya jauh lebih sedikit 

dibandingkan dengan transgender (waria yang belum, sedang 

atau tidak melakukan usaha  perubahan kelamin). 

 

6  Perda ini disahkan pada 7 Januari 2004 dan ditandatangani Walikota Palembang 

Eddy Santana Putra. Pasal 8 ayat 1 Perda ini menyebutkan: Pelacuran yaitu  

perbuatan yang dilakukan setiap orang dan atau sekelompok orang dengan sadar, 

bertujuan mencari kepuasan syahwat di luar ikatan pernikahan yang sah dengan 

atau tanpa menerima imbalan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya. 

  Pasal 8 ayat 2: Termasuk dalam perbuatan pelacuran yaitu : a. homoseks. b. 

lesbian. c. sodomi. d. pelecehan seksual, dan e. perbuatan porno lainnya.                            

Selain beberapa peraturan di atas, ada juga beberapa kebijakan 

pemerintah lainnya yang juga melanggar hak-hak kelompok LGBTI di 

negara kita . Salah satu contohnya yaitu   Kebijakan Departemen Sosial 

melalui Dinas Pembinaan Mental dan Kesehatan Sosial (Bintalkesos) 

DKI Jakarta yang memasukan kelompok waria ke dalam kategori 

penyandang cacat. Memang kebijakan ini  tidak tertulis, 

melainkan suatu kesalahan teknis yang akhirnya menjadi suatu 

kebiasaan. Dinas Bintalkesos DKI Jakarta memasukkan waria ke dalam 

kewenangan Sub Dinas Penyantunan Penyandang Cacat (Sudin PPC).  

saat  dikonfirmasikan kepada pihak Dinas Sosial7, mereka 

mengatakan bahwa hal itu bisa terjadi sebab  pada awalnya mereka 

tidak memiliki  dana untuk membuat program pembinaan pada  

kelompok waria. Maka dipakai lah dana dari program pembinaan 

penyandang cacat. Sudah tentu hal ini  langsung menimbulkan 

opini publik yang negatif dan warga  pun semakin percaya bahwa 

kelompok waria memang yaitu  kelompok penyandang cacat. 

Keadaan ini  menjadi semakin parah saat  Pemerintah 

bersifat pasif dengan melakukan pembiaran pada  kesalahan Dinas 

Bintalkesos dan tidak mengeluarkan kebijakan atau propaganda 

konstruktif apapun untuk melakukan counter pada  stigma 

pada  kelompok LGBTI yang ada di dalam warga .  

Keadaan di atas sedikit berubah pada saat ini. Dengan usaha  

yang gigih dari kelompok waria di Jakarta, akhirnya pada Juni 2008 

secara resmi Dinas Bintalkesos DKI Jakarta menyatakan bahwa Sub 

Dinas yang berwenang mengatasi  waria yang terjerat razia di jalanan 

yaitu  Sub Dinas Rehabilitasi Tuna Sosial (Sudin RTS).  

Perda-perda itu memang harus segera diharmonisasikan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Jika tidak, maka besar kemungkinan akan 

terjadi penangkapan pada  kelompok LGBTI. Kalau ini terjadi, 

usaha pemenuhan dan perlindungan HAM di negara kita  pada umumnya 

akan mengalami degradasi. Juga akan timbul berbagai bentuk 

penyelewengan dan korupsi atau gerakan  sewenang-wenang 

berdasar  perda oleh aparat pemda, pemkab, atau pemkot.  

Pemerintah sepertinya kurang bersemangat mengeluarkan 

kelompok LGBTI ini dari penderitaan mereka. Kubangan diskriminasi 

dan intoleransi masih terus menjadi konstruksi sosial dan pandangan 

dominan warga  pada  kelompok LGBTI. Pemerintah mungkin 

khawatir akan berhadapan dengan konstruksi sosial pandangan 

heteroseksual yang mendominasi pola pikir warga . Biasanya, 

warga  melakukan stigmatisasi pada  mereka dengan 

memakai  justifikasi doktrin dan teks-teks suci keagamaan. Oleh 

tafsir agama koservatif, kelompok LGBTI dianggap sampah 

warga , menyebarkan penyakit menular, tidak normal, tidak 

alamiah, sumber datangnya malapetaka, dan penyandang cacat 

mental. Parahnya lagi, pemerintah turut melegitimasi hal itu dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang diskriminatif pada  

kelompok marginal ini . 

 

Perkembangan Internasional mengenai LGBTI 

Di tingkat internasional, kelompok LGBTI sudah lama 

dikeluarkan dari kategori penyandang cacat mental. Pada 1973, 

Asosiasi Psikiater Amerika telah menyetujui pentingnya metode                         

penelitian baru yang dirancang lebih baik dan menghapuskan 

homoseksualitas dari daftar resmi kekacauan jiwa dan emosional. 

lalu , pada 1975, Asosiasi Psikolog Amerika mengeluarkan 

resolusi yang mendukung penghapusan kategori penyandang cacat 

mental ini . Selama 25 tahun terakhir, dua asosiasi ini mendesak 

ahli-ahli jiwa di dunia untuk ikut membantu menghilangkan stigma 

“penyandang cacat mental” pada  kelompok LGBTI. Desakan itu 

akhirnya juga sampai ke ahli-ahli jiwa negara kita ; Pedoman 

Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III (1993) sudah 

tidak lagi menyebutkan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa. 

Meskipun kelompok LGBTI sudah lama dikeluarkan dari kategori 

penyandang cacat mental, namun secara umum di tingkat 

internasional kelompok LGBTI atau kelompok warga  dengan 

orientasi seksual berbeda belum diakui secara resmi sebagai sebuah 

kelompok sosial. Hal itu terbukti dengan tidak adanya produk hukum 

internasional yang mengadopsi terminologi LGBTI ataupun orang 

dengan orientasi seksual berbeda. Lebih jauh lagi, belum ada satupun 

produk hukum internasional yang mengakui keberadaan kelompok 

LGBTI ini serta mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kelompok 

LGBTI secara khusus.  

jika  kita mengacu kepada definisi kelompok sosial yang 

diberikan oleh Robert Bierstedt8, kelompok LGBTI seharusnya telah 

diakui sebagai kelompok sosial. sebab  selama ini kelompok 

warga  dengan orientasi seksual berbeda ini telah berbaur, 

berinteraksi, dan membentuk kelompok ataupun komunitas atas dasar 

kesadaran dan pilihan mereka sendiri. lalu  kelompok LGBTI juga 

telah lama membangun hubungan positif dengan anggota kelompok 

warga  lainnya.  

Belum adanya pengakuan pada  kelompok LGBTI di tingkat 

internasional ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu stigma pada  

kelompok LGBTI yang dipengaruhi oleh doktrin agama telah merasuki 

pikiran warga  dunia; serta belum adanya iktikad bersama yang 

dibangun oleh Negara-negara anggota PBB untuk mengakui dan 

mengatur pemenuhan hak-hak kelompok LGBTI secara khusus. 

Namun belum adanya pengakuan pada  kelompok LGBTI ini 

tidak menyurutkan semangat para aktivis LGBTI dan juga aktivis HAM 

untuk memperjuangkan pengakuan bagi kelompok LGBTI dan 

perlindungan pada  mereka dari segala bentuk diskriminasi. 

Lambat laun usaha -usaha  yang dilakukan oleh para aktivis itu 

membuahkan hasil. Pada 26-29 Juli 2006 diadakan sebuah Konferensi 

Internasional tentang Hak-Hak LGBTI di Montreal, Kanada. Konferensi 

ini diakhiri dengan pembacaan Deklarasi Montreal oleh seorang petenis 

lesbian kelas dunia, Martina Navratilova. Deklarasi Montreal ini 

yaitu  langkah awal yang dihasilkan oleh para pejuang hak-hak 

LGBTI di dunia, dimana untuk pertama kalinya terminologi LGBTI 

dipakai  di dalam sebuah deklarasi Internasional. Walaupun bukan 

yaitu  dokumen resmi PBB ataupun produk hukum resmi 

Internasional, namun ada beberapa hal penting yang diatur di dalam 

deklarasi Montreal ini, yaitu desakan kepada Negara-negara di dunia 

untuk mengakui, memenuhi, dan melindungi hak-hak LGBTI serta 

desakan agar semua Negara dan PBB mengakui dan mempromosikan 

tanggal 17 Mei setiap tahunnya sebagai Hari Internasional Melawan 

Homophobia (IDAHO/International Day against Homophobia).                         

Namun demikian di kancah politik PBB, homofobia masih sangat 

kental dan negara-negara yang mendukung pengakuan hak-hak 

berdasar  orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, 

masih menjadi minoritas. Melihat situasi demikian dua buah lembaga 

internasional yang berbasis di Jenewa (Swiss), yaitu The International 

Commission of Jurists dan The International Service for Human Rights, 

mengambil inisiatif menempuh langkah alternatif, yaitu menyaring 

hak-hak apa saja yang sudah melekat pada kaum LGBTI berdasar  

kovenan-kovenan internasional yang sudah menjadi dokumen resmi 

PBB. Menjelang akhir 2006, tepatnya 6 sampai dengan 9 Nopember 

2006, 29 orang ahli hukum HAM Internasional berkumpul di 

Yogyakarta untuk merumuskan sekumpulan prinsip yang patut 

dipatuhi oleh suatu Negara terkait dengan orientasi seksual dan 

identitas gender seseorang. Sekumpulan prinsip itu – tepatnya ada 29 

prinsip – yang dinamakan Yogyakarta Principles1. Walaupun bukan 

yaitu  dokumen resmi PBB, namun perumusan Yogyakarta 

Principles harus dilihat sebagai sebuah kemajuan yang signifikan bagi 

usaha  pemenuhan dan perlindungan hak-hak LGBTI di dunia. Apalagi 

sekumpulan prinsip ini  dirumuskan di sebuah Negara yang 

sampai dengan saat ini belum mengakui identitas sosial dan politik 

kelompok LGBTI. Hal ini  menandakan keseriusan dari para 

perumus – sekaligus penandatangan – untuk terus mengkampanyekan 

pentingnya usaha  menghilangkan segala bentuk diskriminasi 

berbasiskan orientasi seksual dan identitas gender, serta pemenuhan 

dan perlindungan hak-hak LGBTI di negara-negara yang belum 

mengakomodasi hak-hak LGBTI. sebab  semangat non-diskriminasi 

serta, maka Yogyakarta Principles ini berhasil dirumuskan. 

 

Yogyakarta Principles sangat berguna bagi Negara-Negara yang 

telah meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan 

Politik serta Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya. Hal itu disebabkan sebab  semua prinsip yang 

dirumuskan dalam Yogyakarta Principles terkait dengan hak-hak sipil 

dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya dan juga 

berlaku ke pada kelompok warga  yang memiliki  orientasi 

seksual dan identitas gender berbeda. Selain itu diatur pula kewajiban-

kewajiban negara demi memenuhi hak-hak kelompok warga  

yang memiliki  orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda 

ini . 

Walaupun kelompok LGBTI belum diakui sebagai sebuah 

kelompok sosial di tingkat Internasional, namun Deklarasi Montreal 

dan Yogyakarta Principles dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran 

bagi Negara-negara di dunia maupun PBB untuk segera melakukan 

affirmative action untuk mengakui keberadaan kelompok LGBTI. Salah 

satu affirmative action yang dapat dilakukan yaitu  merumuskan 

suatu produk hukum khusus yang mengatur tentang pengakuan, 

pemenuhan, dan perlindungan hak-hak LGBTI. 

 

Pemahaman Diskriminasi 

Di negara kita  kelompok LGBTI menjadi salah satu kelompok 

warga  yang terus mendapatkan diskriminasi multidimensional. 

Diskriminasi di sini dapat diartikan sebagai pelayanan dan/atau 

perlakuan yang tidak adil pada  individu tertentu, di mana 

pelayanan/perlakuan berbeda ini dibuat berdasar  karakteristik 

yang diwakili oleh individu ini , seperti karakteristik kelamin, 

orientasi seksual, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi 

  

                                   

fisik atau karakteristik lain, yang tidak mengindahkan tujuan yang sah 

atau wajar. 

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat 

hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan 

karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan 

sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi 

individu-individu yang memiliki  karakteristik yang disebutkan di 

dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan ini . Bentuk 

diskriminasi yang kedua yaitu  diskriminasi tidak langsung, yaitu 

diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral 

menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan9.  

Pada dasarnya semua diskriminasi pada  kelompok LGBTI 

disebabkan oleh stigma sosial yang dihasilkan dari doktrin dan 

pemahaman agama yang konservatif. Beberapa contoh diskriminasi 

yang sering dihadapi kelompok LGBTI di negara kita  yaitu  sebagai 

berikut: 

1. Diskriminasi sosial, contohnya yaitu  stigmatisasi, cemoohan, 

pelecehan, dan pengucilan, tidak adanya kesempatan yang 

sama untuk mengenyam pendidikan formal, dan kekerasan fisik 

maupun psikis; contohnya melempar batu kerikil ke seorang 

waria.  

2. Diskriminasi hukum contohnya yaitu  kebijakan Negara yang 

melanggar hak-hak LGBTI dan perlakuan hukum yang berbeda 

sebagaimana telah dikemukakan di bagian sebelumnya di dalam 

buku ini. 

 

3. Diskriminasi politik, contohnya yaitu  kesempatan berbeda 

dalam wilayah politik praktis dan pencekalan atau tidak adanya 

keterwakilan politik dari kelompok LGBTI. 

4. Diskriminasi ekonomi, contohnya yaitu  pelanggaran hak atas 

pekerjaan di sektor formal. 

5. Diskriminasi kebudayaan, contohnya yaitu  usaha  penghapusan 

dan penghilangan nilai-nilai budaya yang ramah pada  

kelompok LGBTI. Contohnya, selama dasawarsa 70-80an 

budaya Bissu di Sulawesi Selatan hampir musnah diberantas 

oleh kelompok Islam garis keras, DI-TII. 

 

berdasar  uraian Bab I dan Bab II ini, ada tiga pokok 

persoalan yang hendak diajukan di dalam buku ini. Pertama, persoalan 

stigma, diskriminasi, dan kekerasan fisik ataupun psikis pada  

kaum LGBTI, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, warga , 

ataupun negara. Kedua, adanya ketidak-harmonisan peraturan 

perundang-undangan di satu sisi yang tidak memperbolehkan 

diskriminasi dan kebijakan lainnya yang sangat diskriminatif. Ketiga, 

kemungkinan menciptakan pendekatan komprehensif untuk membuat 

ideologi, ekonomi, sosial, politik, hukum dan hak-hak manusia, serta 

budaya yang berperspektif LGBTI.  

Untuk dapat mewujudkan keadilan dan tidak menindas kelompok 

minoritas serta mengembangkan budaya toleransi bisa ditempuh 

melalui pendidikan. Pendidikan yaitu  proses penyadaran kritis 

bagi harkat kemanusiaan, mencerahkan, dan membebaskan manusia 

dari segala bentuk ketertindasan. supaya   pendidikan bisa menjadi unit 

sosial yang membebaskan, maka seharusnya praktik-praktik 

pendidikan mengacu pada eksistensi manusia itu sendiri dan 

                        

menawarkan adanya multiepisteme seksualitas. sebab  itu, 

membangun epistemologi marginal sebagai episteme alternatif sudah 

tidak bisa ditunda lagi, keberadaannya mutlak diperlukan sebagai 

syarat terbentuknya negara yang demokratis. 

Di banyak negara lain diskriminasi sudah diakui sebagai 

permasalahan yang harus ditangani secara khusus sebab  tidak 

mungkin negara membuat undang-undang yang bisa mengatur segala 

bentuk diskriminasi dalam kehidupan warga . Banyak bentuk 

diskriminasi sangat subtil dan subyektif sehingga tidak layak 

diberantas dengan peradilan. Oleh sebab  itu banyak pemerintah 

membentuk beberapa lembaga negara seperti Komisi Anti Diskriminasi 

dan Komisi Ombudsman2.  

Semua lembaga pelayanan warga , lembaga negara 

maupun privat, diwajibkan membentuk prosedur pengaduan internal, 

misalnya tiap rumah sakit harus ada komite ethik, dll. Pengaduan 

mengenai diskriminasi dan/atau pelayanan buruk yang berasal dari 

rumah sakit itu ditanggapi oleh komite ethika itu, mediasi, langkah 

disipliner dan ganti rugi sejauh mungkin diselesaikan di sana. Hanya 

jika seorang tidak merasa puas dengan penanganan pengaduannya 

baru dia bisa mengadu ke komisi-komisi negara atau ke pengadilan. 

Peran utama komisi-komisi ini  yaitu  mediasi antara pihak-pihak 

yang berselisih; seringkali mereka juga berfungsi sebagai ‘wasit’ 

sebab  mereka dianggap kompeten di bidang masalah diskriminasi.  

 

2 Istilah Ombudsman berasal dari bahasa Swedia, yang berarti seorang yang 

mewakili rakyat kecil pada  pemerintah/kerajaan. Jaman sekarang Ombudsman 

diartikan lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah dalam kewajibannya untuk 

melayani kepentingan warga . 

 

POTRET KEKERASAN pada  LGBTI 

- Mengungkap Fakta Kekerasan di negara kita  - 

 

Selama ini pemerintah tidak pernah memprioritaskan 

pemenuhan dan perlindungan hak-hak kelompok LGBTI. Mereka tidak 

saja mendapatkan diskriminasi dalam bentuk pengusiran, cemoohan, 

dan pengucilan, tapi juga mengalami berbagai tindak kekerasan fisik 

seperti pelecehan seksual, pemukulan, penganiayaan dan bahkan 

pembunuhan.   

Pemerintah yang seharusnya memberi  perlindungan “lebih” 

kepada mereka sesuai amanat Pasal 5 ayat 3 UU No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, justru menjadi aktor kekerasan, baik 

secara tidak langsung melalui peraturan perundang-undangan yang 

diskriminatif maupun secara langsung. Kekerasan oleh negara ini 

lalu  menular ke warga . Organisasi sosial keagamaan dan 

anggota warga  lainnya seolah mendapatkan ’’lampu hijau’’ untuk 

melakukan gerakan  serupa.  

Untuk lebih jelas tentang kenyataan itu, berikut ini diungkapkan 

kisah para LGBTI yang mengalami berbagai tindak diskriminasi, baik 

dilakukan negara, organisasi kewarga an, maupun anggota 

warga  lainnya. Data-data ini diperoleh dari hasil investigasi yang 

dijalankan oleh Tim Investigasi Arus Pelangi. Tim ini dibentuk sesudah  

diselenggarakannya Pelatihan Investigasi Berperspektif LGBT, 29-31 

Oktober 2007 di Jakarta. Anggota Tim Investigasi tersebar di berbagai 

tempat di selurah negara kita . 

  

1. Perberantasan Komunitas Bissu (Sulawesi Selatan) 

      Tradisi Bissu Terancam Syariat  

 Dari sekian banyak waria, Fitri Pabente barangkali 

nasibnya sangat beruntung. Keluarga, warga , dan teman-temann 

sekolahnya tidak ada yang mempermasalahkan kewariaannya. 

Bahkan, waria kelahiran Watampone, 1 Oktober 1963 ini mendapat 

kepercayaan menjadi seorang bissu.  

 Fitri merasa ’’berbeda’’ sejak kelas 5 SD. Untungnya pihak 

keluarganya yang sangat agami bisa menerima ’’keperbedaannya’’. 

Buktinya, semua kebutuhan sekolahnya dibiayai hingga perguruan 

tinggi. ’’Ibu saya malah bilang kalau dari keturunan kakek ada yang 

waria,” kata dia.  

Meski kedua orangtuanya bisa menerima, keduanya berpesan 

agar Fitri selalu berbuat baik, jujur dan mengenakan busana yang 

sopan. Tidak lupa rajin menjalankan ibadah. Meski waria, Fitri tidak 

pernah pakai rukuk kalau salat. Soal ibadah memang dia 

memposisikan dirinya sebagaimana laki-laki. ’’Saya baru dandan kalau 

ada acara-acara waria saja. Di luar itu saya tetap berpakaian secara 

biasa saja, terkadang memakai kebaya,” cerita dia.  

Diakui Fitri, didikan keislaman orangtua kepada anaknya 

memang kuat. Namun untungnya orangtua dia termasuk golongan 

yang berpikir moderat. Tidak mempermasalahkan kewariaan 

sebagaimana sebagian keluarga muslim lainnya. Waria juga tidak 

dilaknat. Namun ya itu tadi, Fitri dituntut untuk selalu berbuat baik. 

’’Di lingkungan Fitri, yang dimaksud waria itu bukan orientaasi seksual. 

Tapi, lebih kepada organisasi,” kata anak pertama dari sembilan 

bersaudara ini.   

Tidak adanya diskriminasi inilah yang membuat perjalanan hidup 

Fitri relatif tidak ada persoalan berarti. Masa sekolahnya yang 

dihabiskan di Watampone lancar-lancar saja, bahkan sukses hingga 

jenjang D-1 dan S-1. Anak pasangan Purn. TNI Alm. Antak P. dan 

almarhumah Siti Zaenab ini berhasil gelar Sarjana Sastra negara kita  

dari STKIP Muhammadiyah Bone.  

 Riwayat pendidikan yang cukup baik itulah yang membuat 

dirinya didaulat menjadi ketua ini dan itu. Di antaranya yaitu  ketua 

Forum Komunikasi Waria se-negara kita  Timur, ketua Lembaga Seni 

Budaya Arung Palapa, Komite Seni Tradisional di DK Bone dan BKKI, 

serta anggota Lembaga Adat Bone. Kini, Fitri diberikan amanat 

menjadi pengelola objek wisata Keraton Rumah Adat Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Bone dan menjadi ketua Bissu se-Sulawesi 

Selatan. 

 Bissu yaitu  seniman yang juga pendeta agama Bugis 

kuno (Sulawesi Selatan) pra Islam yang makin berkurang personilnya. 

Umumnya mereka yaitu  pria yang bersifat kewanitaan 

(calabai/waria) dan dalam kehidupan keseharian selalu tampil sebagai 

wanita. Walaupun bissu digolongkan sebagai waria, mereka bukan 

waria biasa. Untuk menjadi bissu, seorang waria harus ditasbihkan 

(irebba) terlebih dulu. Mereka memiliki kesaktian dan peran dalam 

upacara-upacara ritual. Mereka juga memiliki kedudukan dalam 

warga  sebagai penjaga pusaka keramat (arajang) di istana yang 

dipercayai dihuni oleh roh-roh nenek moyang. Tradisi cross-dressing 

(lelaki yang berperan sebagai wanita ) dalam warga  Bugis 

sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Bagaimana Fitri bisa 

menjadi bissu? 

 Pada 1980, sesudah  menyelesaikan studi S-1, Fitri mencoba 

menelusuri jejak bissu terlebih dulu. Hal itu dilakukan sebab  sekitar  

1950 hingga 1965, meletus pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam 

negara kita  (DI/TII) yang berusaha keras menghapuskan dan melarang 

semua yang dianggap musyrik atau menyekutukan Tuhan bagi umat 

Islam. Jumlah bissu terus menyusut terutama sesudah  peristiwa tragis 

yang dialami para bissu selama Orde Lama dan Orde Baru.  

Gerombolan Pengacau Keamanan (GPK) Kahar Muzakkar 

menganggap kegiatan para bissu termasuk menyembah berhala. 

sebab  itu kegiatan, alat-alat upacara dan para pelakunya diberantas. 

Ribuan perlengkapan upacara dibakar atau ditenggelamkan ke laut. 

Banyak sanro (dukun) dan bissu dibunuh atau dipaksa menjadi pria 

yang harus bekerja keras. Penderitaan ini masih berlanjut pada masa 

Orde Lama dan Orde Baru. Gerakan pembantaian besar-besaran itu 

diberi nama Operasi Toba (Operasi Taubat) yang dilancarkan pada 

masa kekuasaan  Orba antara 1965-1967, bersamaan dengan pembantaian 

massal G30S/PKI.  

“Bissu yang tertangkap harus memilih antara mati dibunuh atau 

masuk agama tertentu secara benar serta harus bersikap sebagai pria 

normal, bukan sebagai waria. Para bissu bersembunyi dari ancaman 

maut yang memburunya setiap saat”.  

warga  tidak peduli akan nasib mereka sebab  sebagian dari 

mereka memang mendukung gerakan Operasi Toba ini . 

Sebagian warga  yang bersimpati kepada para bissu hanya 

tinggal diam tanpa bisa berbuat apa-apa.  

Para bissu yang tersisa saat ini dapat dikatakan sebagai generasi 

terakhir yang mewarisi kejayaan tradisi Bugis klasik. Jumlah dan 

tingkat kualitas mereka makin menyusut dari hari ke hari. Para 

pemimpin bissu kharismatik satu per satu wafat mendahului mereka.  

Nah itulah alasan mengapa pada 1980 Fitri melakukan 

penelusuran bissu dulu. Awalnya jadi waria biasa. Saat itu, tepatnya 

saat  berusia 40 tahun, dia merasa ada transfer ilmu gaib. Orang 

bilang dapat wangsit. “Orang-orang bilang saya memiliki  tanda-

tanda seorang bissu. Kejujuran dan kepemimpinan yaitu  salah satu 

dari sekian tanda seseorang terpilih menjadi bissu. Bissu pasti waria, 

tapi tidak semua waria bisa menjadi bissu,” jelas dia. 

Namun pelantikan bissu secara massal baru ada lagi pada 2003. 

Yang melantik yaitu  para pemangku adat. Kini, jumlah bissu di 

Sulawesi Selatan sekitar 100 orang. Di Bone ada 40 bissu, di Soppeng 

ada 8 bissu, di Wajo ada 12 bissu dan di Pangkep ada 22 bissu. 

Bagaimana dengan adanya kelompok yang menginginkan syariat 

Islam berlaku kembali di Sulawesi Selatan? 

Memang kini ada Kelompok Persiapan Penegakan Syariat Islam 

(KPPI) yang memperjuangkan penerapan syariat Islam sebagaimana 

di Aceh. Namun, kata Fitri, hubungannya dengan KPPI sejauh ini 

masih baik. Alasannya bissu mengajak orang berbuat baik. “Saya tidak 

takut sekarang. sebab  sekarang ada Komnas HAM. negara kita  ini kan 

sangat beragam,” kata dia. (*) 

  

2. masalah  Penyerangan Acara HIV/AIDS (Yogyakarta) 

    Sosialisasi HIV/AIDS berujung perusakan 

Masih bisa dimaklumi jika pada jaman Orde Baru banyak terjadi 

tindak kekerasan pada  kelompok yang dianggap anti-pemerintah 

sebab  pemerintah sendiri yang paling banyak melakukan pelanggaran 

HAM. Di zaman Reformasi, tindak kekerasan lebih sering dilakukan 

individu maupun kelompok warga  pada  komunitas atau 

individu tertentu; ini seharusnya menjadi perhatian khusus negara dan 

 35 

warga . Sebab, pada dasarnya LGBTI sudah menjadi wacana yang 

distigma buruk oleh banyak kalangan, termasuk oknum pemerintah. 

Dari pemantauan Arus Pelangi, hingga saat ini di beberapa kota masih 

banyak masalah  kekerasan yang dilakukan  

Dimulai dari November 2000 di Yogyakarta. Sekelompok remaja 

masjid menganiaya para gay dan waria yang sedang seminar di Wisma 

Hastorenggo, Kaliurang, Sleman. Awalnya, acara ini untuk 

penanggulangan dan sosialisasi penyebaran HIV/AIDS di kalangan 

LGBTI. Dihelat pada 11 November 2000, acara ini tentu saja dihadiri 

kaum LGBTI, khususnya para gay dan waria. Sesuai nama kelompok 

mereka, acara itu bertajuk Kerlap-kerlip Warna Kedaton 2000. 

Selain diisi penyuluhan tentang bahaya HIV/AIDS, ditampilkan pula 

pergelaran busana laki-laki dan wanita , yang semuanya 

diperagakan oleh laki-laki. Pergelaran dalam rangka ikut memperingati 

Hari AIDS Dunia itu diikuti sekitar 350 gay, waria, dan kaum 

heteroseksual dari dalam dan luar negeri.  

Menurut Yayuk, saksi mata yang juga hadir dalam acara 

ini , saat  para peserta berderai tawa menyaksikan perhelatan 

busana, sekitar pukul 21.20, tiba-tiba dari arah pintu bertebaran 

puluhan pria bersenjata golok, ketapel dan pentungan. Sambil 

berteriak bajingan, gerombolan itu menerobos masuk ruangan. 

Bahkan mereka sempat memukul beberapa sekuriti yang saat itu 

bertugas menjaga dan mengamankan acara. Salah satu korban yaitu  

pria yang biasa dipanggil Mas Man. Laki-laki yang seharinya bekerja di 

PKBI Yogyakarta, yang juga yaitu  salah satu lembaga 

penyelenggara acara itu, mengaku mendapat pukulan saat 

pembubaran paksa masal yang dilakukan kelompok sipil atas nama 

Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK).  

 36 

Sontak, keributan dan teriakan histeris para peserta bergema. 

Dua waria yang sedang berlenggak-lenggok di atas panggung 

langsung lari terbirit-birit tanpa mempedulikan pakaian yang 

dikenakan. Bagaimana tidak. Para penyerang itu menghancurkan apa 

saja yang mereka jumpai, seperti meja, lampu, bahkan peralatan 

sound system. Sebagian lagi memukuli bahkan mengejar peserta 

sampai ke luar gedung. Beberapa mobil dan motor yang sedang 

diparkir di halaman wisma juga menjadi sasaran empuk perusakan.  

Jean Pascal Elbaz, Direktur Lembaga negara kita -Perancis 

Yogyakarta, yang hadir dalam acara itu, juga tak luput dari sasaran. 

Saksi mata juga melihat sebagian penyerang itu merampas dompet, 

handphone, dan tas milik peserta. sesudah  merusak dan menganiaya, 

setengah jam lalu  mereka kabur memakai  bus dan motor. 

Puluhan peserta mengalami luka-luka, sebagian cukup serius, hingga 

harus dirawat di Rumah Sakit Panti Nugroho, Pakem, Sleman. Ada 

juga beberapa yang mengalami trauma sebab  kejadian ini. 

“berdasar  pengakuan 57 penyerang yang kami tangkap, mereka 

dari kelompok Remaja Masjid Yogyakarta, Gerakan Pemuda Ka’bah, 

Gerakan Anti Maksiat dan Darwis,” ujar Kapolres Sleman, 

Superintenden Djoko Subroto.    

Alasan mereka diserang, menurut pengakuan Ketua Badan 

Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Yogyakarta, Muhammad Jazir, 

seminar itu ditengarai hanya sebagai sebagai kedok ajang pesta seks 

para gay. Sebelum acara berlangsung, Jazir menegaskan, anak 

buahnya sempat pura-pura menanyakan kepada panitia, apakah acara 

itu menyediakan waria yang bisa ‘dipakai’. “Mereka menjawab ya, ya 

bisa,” Tutur Jazir. Selain itu, kata dia lagi, di lokasi juga ditemukan 

kondom dan jelly. Para remaja itu juga memergoki sepasang gay 

“bergumul’’ di salah satu ruang wisma itu. “Jika acara itu murni  

penyuluhan AIDS, mengapa dilaksanakan sampai larut malam, dan 

ada pesta segala?” ujar Jazir penuh selidik. Dengan alasan itulah para 

remaja itu melakukan penertiban. “Saya tidak menginginkan 

terjadinya kekerasan, tapi kalau dipaksa melakukan itu untuk 

membela agama, kami tidak keberatan,” katanya lagi.  

Tuduhan dan keterangan Jazir itu dibantah panitia 

penyelenggara dari Lentera Sahaja, LSM yang bernaung di bawah 

Perkumpulan Keluarga Berencana negara kita  (PKBI), Yogyakarta. Salah 

seorang panitia yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, 

acara itu murni kegiatan kesenian dan penyuluhan tentang HIV/AIDS. 

Tudingan adanya pasangan gay yang kepergok berhubungan intim 

juga dibantah. “Semua panitia berkumpul di ruangan utama tempat 

acara berlangsung,” sumber itu menandaskan lagi.  

Bantahan ini dibenarkan Djoko. Selain kegiatan itu sudah 

memiliki  izin, saat acara berlangsung, dua anggotanya menjaga. 

Kecil kemungkinan para polisi itu membiarkan kemesuman para gay 

terjadi. Muncul kecurigaan bahwa kegiatan membubarkan acara 

ini  tampaknya juga tidak semata-mata bertujuan memberantas 

kemaksiatan. Aksi merampas dompet dan perhiasan milik peserta 

menunjukkan kelompok itu tidak steril dari kaum berandalan. Aroma 

minuman keras yang menyebar dari mulut penyerang, seperti 

dituturkan salah satu peserta, semakin menguatkan dugaan itu. Tidak 

aneh jika muncul tuduhan ada maksud lain di balik itu. Bukan tidak 

mungkin, dengan dalih agama, para remaja itu dipakai untuk 

memenuhi hasrat kepentingan oknum tertentu. “Mereka mengaku 

hanya diajak teman untuk membubarkan acara maksiat, tanpa 

maksud merusak dan menganiaya,” kata Djoko. 

Selain itu, darimana para remaja ini tahu ada kegiatan para gay? 

Biasanya, acara semacam ini  hanya diumumkan pada kalangan  

terbatas, yakni lingkaran LGBTI itu sendiri. Namun belakangan 

diketahui, beberapa hari sebelum acara digelar, salah satu takmir 

Masjid Jogokaryan, Kota Gede, Yogyakarta, menerima surat kaleng 

yang menyebut ada pesta seks para gay berkedok penyuluhan AIDS. 

“Saya memang melihat ada pihak lain yang ikut campur,” ujar Djoko.  

Saat didesak siapa kelompok yang dimaksud, Kapolres Sleman 

itu menolak berkomentar labih jauh dengan alasan sedang melakukan 

penyelidikan. Mungkin sebab  memperhitungkan kekuatan politik 

kelompok itu, polisi belum terlihat bertindak tegas. “Kami sulit 

membuktikan senjata dan pentungan itu milik siapa,” kilah Djoko. 

Alasan itu sulit diterima akal sehat, mengingat dua anak buahnya 

berada di lokasi saat kejadian berlangsung.  

Bila proses hukum berlanjut, sebetulnya Mas Man (salah seorang 

sekuriti yang berjaga pada saat acara) mau menjadi saksi dalam masalah  

pembubaran acara KKWK. Namun, waktu itu ada ancaman dari pihak 

“uang”, yang diduga sebagai kelompok yang melakukan kekerasan. 

Selain itu, pihak PKBI, salah satu penyelenggara acara, sedikit takut 

hingga akhirnya menyatakan masalah  ini  dihentikan saja. Ini 

dilakukan demi menjaga keamanan lembaga PKBI.  

Penanganan perkara pun tidak dilanjutkan. Padahal saat itu tim 

advokasi yang terdiri atas beberapa aliansi organisasi dan LSM seperti 

PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Yogyakarta) memiliki beberapa data yang berhubungan dengan masalah  

ini . (*) 

 

3. masalah  pembunuhan tiga waria di Jakarta Barat 

Waria di-petrus-kan  

Pada bulan Maret 2002 terjadi suatu peristiwa yang tidak akan 

pernah dilupakan oleh kaum waria, dan yaitu  bukti nyata di 

mana aparat kepolisian tidak mampu mengayomi bahkan melindungi 

warga  termasuk kaum minoritas (dalam hal ini kaum waria).  

Pada waktu itu sekitar jam 23.00 WIB, salah satu waria yang 

sedang berada di Tanjung Duren, Jakarta Barat, didekati oleh seorang 

tamu. Tawar-menawar harga pun terjadi antara waria ini  dengan 

tamunya sehingga akhirnya ada kesepakatan harga. sesudah  sesudah  

selesai melayani tamunya, waria ini  menagih pembayaran dari 

tamunya. Namun tamu ini  melanggar kesepakatan dengan 

membayar jauh di bawah harga yang telah disepakati. sebab  tamu 

ini  tidak membayar sesuai dengan kesepakatan maka waria 

ini  menahan handphone (HP) milik tamu ini  dan akan 

dikembalikan sesudah  pembayaran dilunasi. 

Merasa HP-nya dikuasai oleh waria ini  maka tamu tadi 

pergi melaporkan kejadian ini  kepada aparat kepolisian dengan 

alasan bahwa HPnya telah dicuri oleh seorang waria. sebab  sang 

tamu telah pergi waria ini  kembali bertemu dengan teman-

teman waria yang lain dan kembali mangkal menanti tamu yang lain. 

Namun beberapa jam lalu  tamu ini  datang dengan 

disertai beberapa aparat kepolisian dari polsek Tanjung Duren. Melihat 

aparat kepolisian menghampiri tempat para waria, serta merta para 

waria yang sedang berada di bawah terowongan Taman Anggrek lari 

untuk menyelamatkan dirinya sebab  dikira ada pembersihan. Dalam 

aksi pengejaran itu aparat kepolisian berhasil menangkap 3 orang 

waria dan menahan mereka untuk beberapa saat. 

Keesokan harinya warga  menemukan 3 mayat waria di 

bawah terowongan Taman Anggrek dengan luka tembakan di kepala. 

namun  pemberitaan di media massa mengatakan bahwa mereka  

yaitu  kawanan penjahat yang dikejar aparat kepolisian pada saat 

melarikan diri.    

Mendengar kejadian ini  beberapa waria dari Forum 

Komunikasi Waria berusaha  untuk melakukan proses pengambilan 

ketiga jenazah waria ini . Namun sekali lagi para waria yang 

berniat baik untuk mengurus ketiga rekan mereka mendapatkan 

kesulitan dari pihak kepolisian dan mereka juga mendapatkan 

perlakuan yang kasar dari aparat kepolisian. Melihat gerakan  aparat 

kepolisian yang seperti itu maka para waria menyepakati untuk 

melakukan demonstrasi ke Polres Jakarta Barat tanpa baju/benang 

sehelaipun di badan. sebab  mendengar pernyataan ini , aparat 

kepolisian langsung menanggapi keinginan mereka dan mengeluarkan 

surat keterangan untuk dapat mengurus ketiga jenazah waria yang 

pada saat itu sedang diotopsi di R.S. Cipto Mangunkusumo (RSCM), 

Jakarta Pusat. Keesokan harinya ketiga jenazah baru bisa diambil 

untuk dikebumikan. Dari ketiga jenazah ini , satu jenazah yang 

dikenal dengan nama Neneng dibawa keluarganya pulang ke Lubuk 

Linggau (Sumatera Selatan) untuk dikebumikan. sedang  dua 

jenazah lainnya dikebumikan di TPU Selapajang, Tangerang. 

Yang menjadi pertanyaan besar untuk aparat kepolisian yaitu  

bahwa niat baik dan tulus dari teman-teman waria yang lain saat  

mengajukan permohonan untuk diijinkan mengebumikan teman 

mereka yang telah meninggal kepada pihak aparat kepolisian Resort 

Jakarta Barat, namun dengan alasan harus memiliki  surat 

keterangan dari keluarga baru diijinkan untuk mengambil jenazah 

ini , pihak kepolisian tidak memberi  ijin kepada teman-teman 

waria untuk mengambil jenazah ketiga teman mereka di RSCM. 

Walaupun telah diterangkan bahwa keluarga dari ketiga waria ini  

tidak berada di Jakarta dan ini yaitu  sikap solidaritas sesama waria 

 41 

dan sikap manusiawi agar jenazah ini  cepat dikebumikan. 

Birokrasi yang berbelit-belit sudah sangat lumrah di Negeri negara kita  

ini, melihat kejadian dan situasi yang terjadi seharusnya dengan rasa 

kemanusiaan aparat kepolisian lebih proaktif dan berpihak pada 

warga . Hal ini  mengakibatkan pandangan kaum waria 

pada  aparat kepolisian menjadi miring. Aparat kepolisian yang 

dianggap dapat menjadi tempat untuk mendapatkan perlindungan bagi 

warga , berdasar  peristiwa di atas ternyata tidak dapat 

diharapkan. Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik negara kita   dikatakan bahwa “Fungsi kepolisian yaitu  salah 

satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban warga , penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada warga ”. Bahkan dalam 

pasal 14 UU No. 2 tahun 2002 ayat (1) poin i dijelaskan bahwa tugas 

pokok Kepolisian sebagaimana pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 polisi 

bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, warga , 

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana 

termasuk memberi  bantuan dan pertolongan dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

Selama 2006-2007 Arus Pelangi telah berusaha mencari data 

lebih lengkap tentang kejadian ini. Namun itu ternyata sangat sulit 

sebab  kejadiannya sudah lama; usaha  mendapatkan laporan visum et 

repertum di RSCM terbentur birokrasi, tidak ditemui saksi yang 

bersedia, dan keluarga korban yang bisa memberi  kuasa hukum, 

semua tinggal di luar Jakarta dan tidak ada alamat yang jelas. 

 

4. Pembubaran Kontes Waria di Jakarta 

usaha  Kekerasan dari kelompok agama 

 42 

Jakarta sebagai ibu kota negara RI ternyata juga punya potensi 

besar pada  pelanggaran pada  hak-hak kelompok LGBTI. 

Pelakunya beragam. Mulai ormas keagamaan tertentu, polisi, hingga 

satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP).  

saat  menggelar kontes Miss Waria, misalnya. Pagelaran rutin 

itu, yang dirayakan pada tanggal 26 Juni 2005, mendapat kecaman 

keras dari sebuah ormas keagamaan. Diwakili seratus orang 

anggotanya, mereka menuntut panitia penyelenggara menghentikan 

dan membubarkan acara yang dihelat di gedung Sarinah, Jalan M.H. 

Thamrin, Jakarta Pusat itu.  

Tak ingin situasi makin runyam, Ruhut Sitompul selaku wakil 

penyelenggara kontes Miss Waria, berusaha menengahi kedua belah 

pihak yang berseberangan. Namun, pihak FPI (Front Pembela Islam) 

tetap bersikukuh agar acara ini  dihentikan sebab  melanggar 

norma agama. Tapi untungnya, pemaksaan kehendak itu dapat 

diredam aparat. Puluhan anggota dari Polsek Menteng dan Polres 

Jakarta Pusat mengawal ketat perhelatan yang sudah dua kali digelar 

ini . Akhirnya, kontes itu tetap berlangsung hingga selesai sesuai 

jadwal yang disepakati dan niat tindak kekerasan yang tadinya jelas-

jelas ditunjukkan FPI, tidak terwujud. (*)  

 

5. masalah  Pembunuhan Budi (Sukabumi) 

Penyelidikan Berhenti sebab  Anggaran 

 Sungguh malang nasib Ujang Herman alias Budi. Gay 

berusia sekitar 30 tahun ini bekerja di salon Asti Sukabumi, Jawa 

Barat. Dia dibunuh di kamar kosnya yang berada di Kebon Jati, 

Sukabumi, pada 2005. Di tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan 

 43 

                                   

sebilah pisau. Pada bagian leher korban ada  goresan benda 

tajam. Korban ditemukan pertama kali oleh rekannya, Iyang3.  

berdasar  keterangan saat penandatangan penunjukan 

Lembaga Swadaya warga  (LSM) Arus Pelangi sebagai kuasa 

hukum untuk melakukan usaha  advokasi, pihak keluarga mengatakan 

bahwa rekan terdekat Budi sebelum Iyang yaitu  Andy4. Andy, kata 

pihak keluarga, seringkali bertindak kasar pada  Budi. Sayangnya, 

hingga saat ini biodata dugaan pelaku masih belum diketahui. Ini 

disebab kan pihak Polres Sukabumi tidak melanjutkan proses 

penyelidikan ini . Dalihnya, keterbatasan para saksi dan 

anggaran. Sejauh ini, gerakan  hukum yang dilakukan kepolisian 

hanyalah memeriksa para saksi, khususnya yang berhubungan dengan 

korban semasa hidupnya.  

Alasan-alasan keterbatasan, menurut Arus Pelangi, tentu saja 

tidak dapat dibenarkan. Polisi mestinya melakukan investigasi ulang 

sebab  minimnya bukti dan saksi yang ditemukan pihak penyidik. Tapi 

kenyataannya, tim advokasi Arus Pelangi hingga kini belum 

mendapatkan dokumentasi dari Polres Sukabumi terkait peristiwa 

nahas ini . (*) 

 

6. masalah  Pembunuhan Vera (Purwokerto) 

Nyawa manusia dibandingkan dengan kendaraan bermotor 

 Pada 29 Oktober 2005 sekitar pukul 21.00 WIB, Vera 

(waria) yang sedang berdiri di Jl. S. Parman, Purwokerto, tepatnya di 

depan dealer motor Kymco, dihampiri oleh seorang pria yang memakai 

 

3 Bukan nama asli. 

4 Bukan nama asli. 

 44 

jaket hitam dan topi. Tidak lama sesudah  itu keduanya berjalan ke arah 

ladang di samping sebuah butik yang agak gelap sehingga lalu  

tidak kelihatan. Namun beberapa saat lalu  terdengar suara 

minta tolong, dan terdengar oleh beberapa teman korban yang tidak 

jauh dari daerah ini . sesudah  ditemukan ternyata Vera sedang 

terkapar penuh lumpur dan ada darah yang keluar dari bagian dada 

korban hingga korban lalu  dibawa ke tempat kosnya untuk 

dibersihkan. sesudah  selesai dibersihkan Vera dibawa ke RSUD Dr. 

Margono, Purwokerto oleh temannya dan aparat kepolisian setempat. 

Namun sayang akhirnya Vera meninggal dunia di RS itu pada 5 

Nopember 2006 disebab kan tidak mampu pembayar biaya 

pengobatan.  

Sekilas memang peristiwa ini sama seperti peristiwa 

penganiayaan lainnya, kecuali melibatkan seorang korban waria. 

Namun di dalam proses penanganan hukumnya ternyata banyak sekali 

bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian setempat. 

Sewaktu tim advokasi Arus Pelangi pertama kali mendatangi 

kantor kepolisian sektor Purwokerto Selatan, tim dikejutkan dengan 

pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Kapolsek pada waktu itu. 

Dia mengatakan bahwa kepolisian sudah banyak membantu dalam 

proses perawatan Vera hingga korban meninggal dunia. Namun 

kepolisian belum dapat mengatasi  masalah  ini sebab  kekurangan bukti 

dan saksi. “Selain itu banyak sekali masalah  pencurian kendaraan 

bermotor yang harus kami tangani. Sehingga kami belum sempat 

berfokus pada masalah  pembunuhan Vera,” ucap Kapolsek kepada tim 

advokasi. 

Pernyataan Kapolsek yang lebih mengejutkan lagi yaitu  “untuk 

apa kalian datang jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk mengatasi  

masalah  kematian waria PSK. Memang tidak ada masalah  lain apa yang bisa  

ditangani?” Mendengar pernyataan seperti itu, sepulangnya ke Jakarta 

tim advokasi langsung melayangkan surat pengaduan kepada Ketua 

Komnas HAM, Kapolri, dan Ketua DPR-RI. 

Hasilnya cukup memuaskan. berdasar  MOU penanganan 

masalah  pelanggaran hak-hak manusia antara Komnas HAM dengan 

POLRI, maka salah satu anggota komisioner Komnas HAM langsung 

melayangkan surat tekanan kepada Kapolri, Kapolda Jawa Tengah, 

Ketua DPR-RI dan Gubernur Jawa Tengah. sesudah  menerima surat itu, 

Kapolda Jawa Tengah langsung memerintahkan jajaran di bawahnya 

untuk segera mengatasi  masalah  pembunuhan Vera ini.  

sesudah  hampir dua tahun lamanya, akhirnya pada 11 Juli 2007 

berkas perkara masalah  pembunuhan Vera disidangkan di PN 

Purwokerto. Persidangan masalah  ini berjalan hampir empat bulan 

lamanya. Pada 23 Oktober 2007, majelis hakim Pengadilan Negeri 

Purwokerto menghukum pelaku pembunuhan (Gogi Yusanta) dengan 

hukuman 6 tahun penjara. (*) 

 

7. masalah  Teror Arus Pelangi Banyumas 

Ormas islam ancam melakukan kekerasan  

Pada 5 November 2005, Arus Pelangi Banyumas (APB), Jawa 

Tengah, resmi dikukuhkan sebagai organisasi yang membela kaum 

LGBTI. Acara yang diadakan di DD Diskotek Purwokerto ini bukan 

hanya dihadiri para LGBTI se-Banyumas, namun  juga mendapat 

perhatian dari beberapa wartawan media lokal setempat. Sehingga 

keesokan harinya, tentu saja acara pengukuhan ini sudah terpampang 

di beberapa surat kabar lokal. 

 Bisa ditebak, organisasi yang aksinya memang terbilang 

unik dari LSM lainnya (membela kaum LGBTI) ini, menuai berbagai 

 46 

kecaman dan teror dari beberapa ormas Islam di Purwokerto. 

Keberadaan APB mulai menjadi kontroversi di kalangan ormas Islam 

itu.  

Kontroversi itu mulai memanas pada 2006. Puncaknya yaitu  

saat  APB mengadakan kegiatan Perkemahan Sabtu-Minggu 

(Persami) LGBTI pada 16-17 September 2006 di Bumi Perkemahan 

Kendalisada, Purwokerto, Jawa Tengah. Persami LGBTI yaitu  

yang pertama diadakan di negara kita . Acara ini diikuti sekitar 150 

LGBTI dari berbagai daerah seperti Banyumas, Yogya, Cilacap, dan 

perwakilan dari Arus Pelangi Jakarta.   

Sehari sebelum kegiatan itu dilaksanakan, 15 September 2006, 

ada ancaman via SMS. Layanan pesan singkat ini dikirimkan kepada 

tiga anggota Arus Pelangi Banyumas. Mereka yaitu  Sandy (Ketua 

APB), Mario (Sekretaris APB), dan Chandra (Ketua Badan Pengawas 

APB). Ancaman ini datang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

negara kita  (KAMMI) Purwokerto. Isi pesannya sebagai berikut: 

’’Assalamualaikum. Kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa 

Muslim negara kita  - Purwokerto dengan ini memperingatkan 

kepada Saudara bahwa acara yang akan Anda selenggarakan 

besok di Bumper Kendalisada yaitu kemah kaum gay dan lesbian 

untuk segera dibatalkan. Jika tidak kami beserta ormas Islam di 

Purwokerto lainnya akan bertindak anarkis untuk membubarkan 

acara itu dengan cara kami. Terima kasih atas perhatiannya. 

Wassalam.” 

 

Tentu saja pesan itu membuat Badan Pengurus APB merasa 

ketakutan. Padahal mereka sudah memberitahukan rencana kegiatan 

ini  kepada kantor kepolisian setempat. Dan saat itu pula, mereka 

 47 

menghubungi Arus Pelangi Jakarta untuk meminta pendapat. Di akhir 

pembicaraan, Sandy sepakat bahwa kegiatan itu harus tetap 

dijalankan sambil menunggu kedatangan perwakilan Arus Pelangi 

Jakarta untuk membantu meminta bantuan pengamanan dari pihak 

kepolisian setempat.  

Setibanya di Purwokerto, perwakilan Arus Pelangi Jakarta 

langsung menemui Andy dan bersama-sama menuju Polsek 

Kendalisada untuk melaporkan ancaman ini . sesudah  

menjelaskan duduk perkaranya, akhirnya pihak kepolisian berjanji 

akan mengamankan kegiatan ini  dengan menurunkan mobil 

patroli ke Bumi Perkemahan Kendalisada selama kegiatan Persami. 

Berita tentang kegiatan Persami LGBTI ini telah dipublikasikan di 

Radar Banyumas (17 September 2006) dengan judul ’’150 LGBTI 

Berkemah di Kendalisada’’, dan di harian Indo Pos (21 September 

2006) dengan judul ’’Purwokerto Pertama, Perkemahan LGBTI di 

negara kita ’’. 

Bentuk kecaman dan teror pada  keberadaan organisasi APB 

sebagai pembela kaum LGBTI dari beberapa ormas Islam Purwokerto 

dan sekitarnya masih terus berlangsung. Di antaranya oleh Pengurus 

daerah Muhammadiyah Purwokerto, Pengurus cabang Nahdlatul Ulama 

Banyumas, dan Badan Koordinasi Umat Islam. Bahkan aksi 

demonstrasi menolak keberadaan Arus Pelangi Banyumas juga 

dilakukan Gerakan Pemuda Kakbah Banyumas pada 15 November 

2006. Aksi mereka dipicu oleh pemberitaan surat kabar lokal yang 

meliput acara pengukuhan Arus Pelangi Banyumas (APB) sebagai 

organisasi LGBT setempat.   

Bentuk kecaman dan teror yang dilakukan berupa pernyataan 

sikap penuh kebencian. Tidak hanya itu. Mereka juga mendatangi 

rumah beberapa anggota Arus Pelangi Banyumas. Mereka mengancam 

 48 

akan membakar rumah semua pengurus Arus Pelangi jika organisasi 

ini tidak segera dibubarkan.  

Bentuk aksi demonstrasi dan pernyataan sikap ini  dimuat 

di beberapa media cetak yakni harian Suara Merdeka dengan judul 

Muhammadiyah dan NU Tolak Organisasi Gay (7 November 2006), 

harian Kompas dengan judul Organisasi Kaum Gay dan Lesbian 

Diprotes Warga (16 November 2006), dan harian Seputar negara kita  

dengan judul GPK Banyumas Desak Pemkab Bubarkan Arus Pelangi 

(16 November 2006). Lucunya, pemda hanya main manis saja dengan 

mengatakan akan menunggu pendaftaran APB dan mempelajari 

masalah nya lebih lanjut. Padahal pemda tahu bahwa sebetulnya tidak 

ada halangan apapun pada  keberadaan APB. (*) 

 

8. Stigmatisasi Komunitas Gay (Jakarta) 

Penangkapan 20 Gay di Pulogadung 

Ada pula kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah 

satunya terjadi di terminal Pulogadung, Jakarta Timur. Malam itu, 

sekitar pukul 22.00, bulan Oktober 2006, sekelompok gay yang asyik 

berkumpul di sebuah warung terminal, didatangi enam polisi. Mereka 

meminta kartu identitas 20 orang gay. Meski semuanya memiliki KTP, 

aparat tetap saja menggiringnya ke Polsek Pulogadung, Jakarta Timur. 

Mereka dinilai petugas mengganggu ketenteraman warga .  

Di kantor polisi, beberapa  wartawan, baik dari media elektronik 

maupun cetak, ternyata sudah menunggu dan berebut memotret dan 

mewawancarai para gay. Kontan, mereka lebih shock. Menyakitkannya 

lagi, seorang petugas yang membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) 

berkomentar keji pada  mereka. ’’Kalian pasti yaitu  orang-orang 

 49 

                                   

sakit yang menyukai sesama jenis ya? Dan kalian pasti juga termasuk 

laki-laki penjual seks?” tanya petugas ini .  

 Derwin5, salah seorang gay, berusaha menjelaskan bahwa 

kawan-kawannya tidak seperti yang dituduhkan. Tapi, tetap saja pihak 

kepolisian memperkarakan mereka. Keesokan harinya, perkara 

mereka yang sebenarnya sepele, menjadi berita menarik di beberapa 

media. (*) 

 

9.   masalah  Penyiksaan Pasangan Gay (Aceh) 

Dipaksa Ereksi di Depan Polisi  

Bekerja di Lembaga Swadaya warga  (LSM) yang membela 

kaum marginal ternyata tidak menjadikan orang ini  mendapat 

perlakuan adil. Ini bukanlah masalah  terakhir dari banyaknya masalah  

penganiayaan dan pelecehan seksual yang dialami beberapa 

warga  kita. Ironisnya, polisi yang mestinya menjadi pelindung 

warga , ternyata jauh lebih keras dalam ‘mengadili’ seseorang.  

Hartoyo, misalnya. Pria yang sehari-harinya bekerja di Yayasan 

Matahari Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), ini tak 

pernah menyangka bahwa dirinya akan berhadapan dengan aparat 

polisi dengan cara tidak menyenangkan. Bagaimana kisahnya?  

Hari itu, Senin, 22 Januari 2005, Hartoyo baru saja pulang dari 

pertemuan di Warung kopi Solong, Ulee Kareng. sesudah  tiba di kosnya 

pukul 21.30, pria berusia 32 tahun ini, langsung mandi dan lalu  

tidur. Namun, tidak lama berselang, seseorang mengetuk pintu 

rumahnya. Ternyata ‘pacar’-nya bernama Bobby6 yang berkunjung. 

 

5 Bukan nama asli. 

6 Bukan nama asli. 

 50 

Mereka lalu menonton berita gempa di sebuah televisi swasta. Kos-

kosan ini  berlantai dua, dan kamar Hartoyo terletak di lantai 

atas. Beberapa menit lalu , pacarnya menyatakan ingin 

menonton film tentang gay. namun  saat  dicoba, ternyata DVD film 

ini  tidak bisa diputar. Keduanya kembali menonton berita dan 

tak lama lalu  bermesraan.  

saat  sedang ‘asyik’, terdengar suara orang naik tangga dan 

masuk kamar sebelah Hartoyo. Beberapa lama lalu  lampu di 

kamar ini  mati. sesudah  itu, terdengar orang keluar dari kamar 

dan turun ke lantai satu. Hartoyo dan Bobby masih bermesraan. Pria 

yang aslinya beralamat di Binjai, Medan, itu, hanya mengenakan 

celana pendek. Sedang pacarnya, Bobby, tidak mengenakan apapun. 

Lalu kembali terdengar ada orang naik tangga dan tiba-tiba pintu 

kamar Hartoyo didobrak begitu keras hingga terbuka, lalu diiringi 

suara gaduh. Dua orang masuk ke kamar Hartoyo. Salah satunya, dia 

kenal sebagai pekerja di warung kopi Pesona. Mereka lalu memukuli, 

menendang, menampar Bobby pada bagian wajah dan badan. Mereka 

juga merusak barang-barang yang ada di kamar kos Hartoyo. Kejadian 

ini terjadi sekitar pukul 23.30 waktu setempat.  

Dalam keadaan ketakutan, sepasang kekasih ini disuruh turun 

ke lantai satu. Ternyata di bawah sudah banyak orang, sekitar 10-15. 

Mereka menghujat kedua pasangan yang lagi dimabuk kepayang 

ini . Bermacam-macam umpatan telontar. Antara lain, “Orang 

luar buat malu saja di daerah orang. Rumah tempat cari makan kau 

kotori pula.” Bahkan, sekitar 4-5 orang memukuli dan menendang 

habis-habisan.  

Hartoyo menjadi pusat pemukulan dan penganiayaan massa 

sebab  berusaha melindungi Bobby. sesudah  beberapa lama, pekerja 

warung kopi menyuruh Hartoyo membereskan barang-barang dan 

 51 

memaksanya keluar dari kos. Dengan wajah penuh ketakutan dan 

badan terasa perih, dia kembali ke kamar mengemasi seluruh barang, 

memasukkan ke tas dan sebagian pakaian dibungkus dengan seperai. 

namun  belum selesai berkemas, tiga orang masuk dan meminta kaset 

film gay dan memaksa keduanya turun kembali ke lantai satu. Sambil 

turun, mereka terus memukul pria kurus ini meski sebelumnya sempat 

memakai baju dan celana serta membawa tas berisi beberapa kertas 

dan dompet.  

Hartoyo terus mendapat hujatan dari warga  sampai tiba di 

lantai bawah. Sambil menghajar, mereka menanyakan identitas atau 

kartu tanda penduduk (KTP). Dia lalu memberi  dompet kepada 

salah seorang yang menganiayanya. Hartoyo dan Bobby lalu disuruh 

jongkok dan sarung yang dipakai  Bobby dikalungkan ke mereka 

berdua. Salah seorang warga lalu  bertanya, “Ini mau dibawa ke 

mana? Ke polisi atau ke Wilayatul Hisbah (WH atau biasa disebut Polisi 

Syariat)?”  

Salah seorang di antaranya lantas mengambil inisiatif. “Kalau ke 

WH, kita nanti malu sebab  masuk koran.” lalu , mereka 

meminta seorang pekerja warung kopi memanggil polisi dengan 

memakai  motor. Meski pemukulan sudah dihentikan, hujatan 

masih terus telontar. Sekitar pukul 01.30, polisi datang. Mereka 

berjumlah sekitar 3-4 orang dan seorang di antaranya membawa 

senjata laras panjang.  

Pasangan gay ini lalu dinaikkan ke mobil. Pada saat itu, 

pasangan gay ini sangat lega dan merasa mendapat perlindungan 

polisi. Ini dirasakan sampai di Polsek Bandar Raya. Keduanya 

dipersilakan duduk di ruang tunggu dengan sopan oleh polisi.  

Sayang, perasaan lega dan terlindungi itu lalu  hilang 

saat  keduanya ditanya petugas tentang masalah  yang dialaminya. 

 52 

Petugas lalu meminta dia membuka baju dan celana, sehingga yang 

tersisa di badannya hanyalah celana pendek. Mulai saat itulah 

perasaan takut kembali muncul. Saat itu juga, dia merasa amat malu 

dan dipermalukan.  

Tidak cukup itu. Tiba-tiba, Hartoyo dan Bobby kembali dipukuli 

oleh sekitar tujuh petugas, sembari melontarinya dengan caci maki. 

Dia dihajar di bagian perut, kaki, dan paha. Kekerasan itu berlangsung 

sekitar 10 menit. Sambil terus memukul, mereka memaksa kedua pria 

ini membuka celana hingga telanjang bulat. Salah seorang petugas 

mengejek Hartoyo. “Barang kau kecil!”. “Sudah, ayo pakai celana kau 

kembali,” bentak polisi.  

Keduanya merasa terhina dan ketakutan sebab  menganggap 

tidak diperlakukan sebagai manusia. Lebih tak manusiawi lagi saat  

lalu  Bobby dipaksa memegang penis Hartoyo agar ereksi di 

hadapan para petugas. Kala itu, dia mengenakan celana pendek, dan 

saat  petugas beranggapan penisnya sudah tegang, Hartoyo dipaksa 

membuka celananya kembali. sebab  tidak tahan, dia menangis. 

Mereka lalu memaksa dirinya memilih petugas yang disukai.  

Hartoyo mengatakan tidak ada seorang pun yang disukai, 

namun mereka tetap memaksa dirinya untuk memilih. Sambil tertawa, 

para petugas itu lalu berlagak seolah-olah penis mereka akan dihisap 

Hartoyo dengan cara memajukan penis mereka ke wajahnya. Seorang 

petugas bersenjata laras panjang lalu  menempelkan ujung 

senjata ini  ke anus Hartoyo. gerakan  mereka membuat dirinya 

sangat ketakutan sekaligus marah. Tapi dia tak mampu berbuat apa-

apa.  

Tak lama lalu , Hartoyo dan Bobby dibawa ke sebuah 

tempat seperti gang kecil di depan sebuah ruang (pagi harinya, 

Hartoyo baru tahu bahwa itu ruang Kapolsek, terlihat dari tulisan yang 

 53 

tertera di pintu ruangan). Mereka berdua lalu disuruh telanjang lagi 

dan Bobby dipaksa jongkok dan menghisap penis pacarnya. Setiap kali 

Hartoyo menolak, pada saat itulah dia kembali mendapatkan pukulan 

dan tendangan dari salah seorang petugas. Sedang yang lain hanya 

menonton sambil tertawa terbahak-bahak. Dia lalu menangis lagi dan 

berteriak menolak. sesudah  itu, keduanya dipaksa duduk di bawah TV, 

di ruang tunggu, sambil disuruh berpelukan. Saat itu, seorang petugas 

berkata, “Hartoyo tampaknya diam, namun  sebenarnya di luaran 

banyak omong,” lalu melempar sandal Hartoyo ke mukanya. 

Lalu, petugas yang lain berkata, “Mandiin..!” Sekitar pukul 

02.00, keduanya disuruh ke halaman polsek dekat kolam. Mereka 

disuruh jongkok dan salah seorang polisi lantas mengambil selang dan 

memutar keran. Mereka berdua disemprot dengan air dari keran itu. 

Hartoyo menggigil kedinginan sebab  hanya memakai celana pendek, 

sedang  Bobby mengenakan celana panjang. Tidak lama lalu , 

Bobby mengatakan akan kencing. Seorang petugas lalu  

menyuruh dirinya kencing di kepala Hartoyo. Saat itu Hartoyo hanya 

menunduk dan lalu merasakan ada air hangat mengalir di kepalanya 

lumayan lama, sekitar 2 menit. sesudah  itu, mereka berdua dibawa ke 

sel sambil menggigil kedinginan dan ketakutan.  

Hartoyo memakai kembali baju dan celana. sedang  Bobby 

memakai sarung yang dipakai  untuk mengalungi mereka tadi. 

Lantas keduanya disuruh tidur. Hartoyo tidak bisa tidur dan duduk di 

depan kamar mandi dalam sel ini . Selain berdua, ada seorang 

tahanan lagi yang tinggal di dalam sel itu. Ruang tahanan jadi terasa 

sempit untuk tiga orang. lalu  seorang petugas memberi kedua 

pria ini minum, namun  Hartoyo menolak sebab  merasa takut dijebak. 

Dia ingat perkataan petugas yang menyatakan bahwa dirinya pecandu 

saat  pertama kali dibawa ke polsek. Namun Bobby meminum air itu.   

Satu jam lalu , seorang petugas lewat di depan sel. 

Hartoyo bertanya apakah diperbolehkan memakai  handphone 

(HP) untuk menghubungi kakaknya di Banda Aceh. Petugas ini  

menolak dan menyarankan besok pagi saja. Polisi menyuruh Hartoyo 

segera tidur saja. Namun dirinya semakin tidak bisa tidur sebab  

merasa putus asa, ketakutan, dan sangat tertekan. saat  azan subuh 

berkumandang, Hartoyo bangun dan meminta HP kembali. Tapi, lagi-

lagi tidak diberikan. Petugas ini  mengatakan, “Kalau penyidikan 

sudah berjalan, kakak akan dipanggil untuk datang.”  

Sesudah salat, petugas menyuruh Hartoyo push up sepuluh kali. 

Selanjutnya, disuruh berkenalan dengan seorang tahanan yang sudah 

ada lebih dulu di sel. Menurut salah seorang polisi, hal itu sudah 

menjadi budaya di penjara ini . Dia diminta berjabat tangan dan 

menyebutkan nama dan masalah  yang dialami. saat  dijelaskan bahwa 

masalah nya homoseksual, tiba-tiba tahanan ini  menampar pipinya 

dengan keras. Hartoyo marah sebab  tamparan itu. Polisi lalu segera 

masuk, memukul serta menendang dia sebab  dianggap melawan. 

Petugas lain lalu datang dan ikut memukul bagian perut. Dia lalu  

berkata bahwa dirinya masih diduga tak bersalah sebab  ada asas 

praduga tak bersalah. Lalu polisi berkata lantang, “Jadi kau tidak 

merasa bersalah?” Hartoyo pun menjawab, “Pengadilanlah yang akan 

memutuskan saya bersalah atau tidak.” saat  perdebatan 

berlangsung sengit, petugas lainnya mendekat dan memukul bagian 

perutnya lagi.  

Hartoyo dan Bobby lalu  disuruh keluar dari sel dan duduk 

di ruang tunggu. Tak lama lalu  polisi yang bertugas pagi datang 

dan menanyakan kembali masalah  mereka. Keduanya lalu dibawa masuk 

ke sel lagi. Oleh para polisi apel sekitar pukul 09.00, Hartoyo disidik. 

Mereka bertanya siapa wanita  yang menunggu di depan. Ternyata 

 55 

Laila, salah seorang rekan kerja Hartoyo di Yayasan Matahari. Dia 

masuk, dan meminta izin berbicara dengan Hartoyo tanpa dihadiri 

petugas. Namun, dia baru bisa diizinkan sesudah  proses penyidikan.  

Usai penyidikan, dan saat akan menandatangani surat-surat 

ini , Hartoyo menanyakan tentang apakah benar dirinya 

dikenakan pasal tentang pencabulan. Namun, polisi itu tidak 

merespons pertanyaannya. “Bagaimana dengan pemukulan dan 

pelecehan yang dilakukan polisi?” tanya Hartoyo. “Kalau hendak 

melanjutkan (perkara pemukulan polisi, Red), maka prosesnya akan 

lama,” kata petugas.  

sesudah  mendapat keterangan ini , Hartoyo membayangkan 

dirinya akan disel kembali dan mendapatkan pemukulan serta 

penyiksaan. Akhirnya dia mau menandatangani berkas ini . Dia 

lalu dipertemukan dengan Laila dan Titi. Petugas mempersilakan 

mereka memakai  ruangan sel di sebelah sel tempat Hartoyo 

ditahan. Di situ, dia menangis dan mengadukan seluruh peristiwa 

penganiayaan pada Laila dan meminta tolong untuk memberitahukan 

pada Nana, yang yaitu  pendiri Yayasan Matahari. Namun, dia 

datang lalu  meski tidak sempat berbicara dengan Hartoyo 

sebab  menunggu di luar.  

Tak lama lalu , saat  mereka masih berbicara, seorang 

polisi yang lalu  diketahui sebagai Kapolsek berkata, “Mengapa 

berbicara di ruangan ini (sel, Red)?”. namun  tidak ada respon dari 

petugas lain hingga pembicaraan dengan Laila selesai. Hartoyo merasa 

sangat tidak puas sebab  hanya diberi waktu berbicara lima menit. Dia 

dikembalikan ke sel dan tidak sempat berbicara dengan Nana. Namun 

Laila sempat berjanji akan tetap tinggal menemani agar Hartoyo tidak 

dipukuli lagi. Beberapa polisi masih menanyai tentang masalah  dirinya 

sampai Indri dan seorang rekan lagi dari Yayasan Matahari datang.  

Kapolsek sempat bertanya pada Hartoyo, “Apakah kau dipukul polisi 

semalam?” Dia menjawab ya. Lalu Kapolsek bertanya lagi, “Siapa yang 

menelepon dari Koalisi NGO?” Hartoyo menjawab tidak tahu.  

sesudah  tahu ada Koalisi NGO yang menelpon dan menanyakan 

tentang penganiayaan dan penyiksaan ini , polisi yang menyidik 

Hartoyo lalu  bertanya. “Kamu keberatan dengan pemukulan 

yang dilakukan polisi? Kalau memang keberatan dibuat surat 

pengaduan’’. Tapi Hartoyo hanya menjawab, “Saya menunggu 

pengacara saja’’. Kala itu, dia masih merasa ketakutan. Tapi di sisi 

lain, sangat marah dengan perlakuan petugas. Bobby yang telah 

selesai disidik lalu  menyarankan agar Hartoyo tidak 

memperpanjang masalah . Lantaran kasihan melihat Bobby dan saat itu 

memang yang terpikir yaitu  keluar dari polsek sesegera mungkin, 

Hartoyo hanya mengiyakan.  

Tak lama lalu , Ratna dari koalisi NGO datang bersama 

teman laki-lakinya dan bertanya pada mereka berdua apakah ingin 

memperpanjang masalah nya atau tidak. sebab  hanya berpikir untuk 

keluar saja dari sel, Hartoyo mengatakan tidak. Lalu, dia, Bobby, 

Ratna, dan Nana bertemu Kapolsek di ruangannya. sesudah  beberapa 

pembicaraan, hasilnya yaitu  Hartoyo tidak akan memperpanjang 

masalah  ini. Dia dan Bobby lalu diminta menandatangani surat 

pernyataan yang isinya tidak berbuat hal yang sama lagi. Surat 

perjanjian ini yaitu  antara mereka berdua dengan warga  yang 

diwakili Pak Keucik.  

sesudah  itu, Hartoyo diminta mengecek tas yang diambil 

petugas. Dia lalu diantar ke Lempineung oleh Laila, Nana, dan Indri 

untuk beristirahat. Namun malam harinya, dia tidak bisa tidur dan 

terus menangis. Terutama jika mengingat perlakuan warga  dan 

polisi yang menurutnya tidak manusiawi dan telah menghilangkan  

martabat kemanusiaannya. Selain itu, dia masih merasakan sakit di 

bagian tubuh akibat penganiayaan.  

Di tengah situasi galau ini , Hartoyo masih memikirkan 

keadaan Bobby dan memintanya agar datang keesokan harinya ke 

tempat dia untuk mengantarkan celana panjangnya. Sebab, Hartoyo 

sudah tidak lagi memiliki persediaan celana panjang. Sayang, Bobby 

tidak menepati janji dan handphone-nya sudah tidak dapat dihubungi 

lagi hingga kini.  

Tidak terima mendapat perlakuan kejam dari pihak Polsek 

Bandar Raya, Hartoyo kembali membuka masalah  yang dialaminya. Dia 

melaporkan penganiayaan dan penyiksaan yang telah dialaminya. 

Sayangnya, saat melapor kembali, sedikit sekali bukti yang didapat 

penyidik selain nama Eripda Rahayu Saputra, dkk yang yaitu  

pelaku dari masalah  penyiksaan ini . Mereka yaitu  anggota 

SatSamapta Poltabes Banda Aceh. Hasil VER (visum et repertum) dari 

saksi korban Hartoyo juga tidak ada.  

Menurut tim advokasi (yang terdiri dari Arus Pelangi, YLBHI, 

KAPAL wanita , LBH-APIK dll.) korban memberi  keterangan di 

kepolisian, seharusnya pihak penyidik dapat memerintahkan segera 

dilakukan VER sebab  ada pengaduan dari korban saat proses 

penyidikan. Di lain pihak, Bobby juga tidak mau diminta kesaksiannya 

meski sudah mendapat dua kali surat panggilan. Pihak penyidik sudah 

menghubungi tim advokasi atau pendamping untuk membantu 

memberi  informasi alamat atau keberadaan terbaru dari saksi 

korban ini . Namun, sampai saat ini keberadaannya saja belum 

bisa diketahui. Menurut kabar yang tidak bisa dikonfirmasi para pelaku 

di Polsek Banda Raya sudah dipecat, sementara masalah  ini diangkat ke 

dunia internasional. Antara lain Amnesty International, Asian Human                             

Rights Commission sampai Pelapor Khusus Anti Penyiksaan PBB telah 

mengangkat masalah  ini. (*) 

 

. masalah  Pemukulan Lesbian (Makassar) 

Mantan Polisi Hajar Lesbi 

Sungguh malang nasib Linda7 dan Wilma8. Pasangan lesbian ini 

dipukuli B. alias choky , tetangga kos mereka di Jalan Mappanyuki No. 

69 Makassar. choky  sendiri yaitu  mantan aparat yang dipecat 

sebab  masalah  penyalahgunaan narkoba. 

 masalah  ini bermula saat  hubungan antara istri choky  

dengan rekan komunitas lesbian bernama Olivia9 mulai akrab. Saat 

itu, Selasa, 10 Juli 2007, Linda dan Wilma sedang berkunjung ke 

rumah Anita10 (salah satu rekan komunitas lesbian). Anita sendiri baru 

saja pulang kerja dari Serui. Di rumah yang beralamat di Jl. Nusantara 

Baru Kompleks PU Makassar, ini juga ada istri choky  atau biasa disebut 

Mami. Siang itu Mami sengaja berkunjung ke rumah Anita sebab  ada 

janji mengenai masalah pekerjaan.  

 Sekitar pukul 14.00, Olivia datang membujuk Mami untuk 

pulang ke rumahnya tapi ditolak Mami. Akhirnya dia pulang dan tanpa 

sepengetahuan mereka, Olivia datang ke tempat kos choky  di Jalan 

Mappanyuki No. 59. Di sana, dia mengadukan bahwa istri choky  sedang 

bergaul dengan para lesbian.  

 Dengan sangat emosi, choky  mendatangi rumah Anita dan 

langsung memukul istrinya hingga melukai hidung dan membuat 

bengkak seluruh wajah istrinya. Mami mengeluarkan banyak darah 

hingga mengotori karpet di rumah Anita. Puas memukul istrinya, choky  

lalu  memukul Linda yang sedang makan siang. Piring yang 

dipegangnya jatuh. Lalu dia menendang dua kali paha Linda. 

Pemukulan berlanjut pada Wilma. Kali ini dia memakai  helm, 

namun ditangkis tangan Wilma. sebab  kesal pukulannya meleset, 

choky  langsung menendang bahu depan atas dan pundak belakang 

Wilma dengan keras. Saat kejadian Anita sedang berada di rumah 

tetangganya, sehingga dia tidak sempat mendapat perlakuan kasar 

yang sama dengan ketiga korban.  

sesudah  puas memukul ketiganya, choky  menyeret Mami keluar 

dengan paksa sambil berteriak keras, hingga menarik perhatian warga 

sekitar. “Dasar kalian semua lesbian anjing, sundal, iblis tidak 

tahu untung!”. Lalu, dia menuduh Linda dan Wilma yang telah 

menjerumuskan Mami menjadi seorang lesbian. Para tetangga pun 

keluar dan menyaksikan adegan heboh ini .  

Tentu saja, teriakan itu pun dibalas oleh Linda. “Itu bukan 

urusan kamu. Aku mau menjadi lesbian atau tidak yang penting aku 

tidak pernah merugikan siapapun. Dan atas dasar apa kamu 

mengatakan aku dan Wilma telah menjerumuskan mami menjadi 

seorang lesbian.” 

 Usai kejadian itu, tidak lama lalu  Anita datang. Dia 

heran sebab  telah terjadi keributan di rumahnya. Melihat bercak 

darah Mami berceceran di karpet rumah, dia langsung mengambil 

inisiatif memotret darah Mami memakai  kamera handphone 

miliknya. Dia juga menyarankan Linda dan Wilma segera melapor 

kejadian yang menimpa mereka ke kepolisian terdekat.   

Sayangnya, saat melapor ke kantor Polresta Kesatuan Pelaksana 

Pengamanan Pelabuhan (KP3), keduanya malah mendapat perlakuan 

kurang menyenangkan. Polisi berasumsi bahwa masalah  mereka 

hanyalah faktor kecemburuan pasangan lesbian sehingga enggan 

untuk mengatasi  masalah nya dengan cepat. Polisi tidak membuat surat 

tanda pelaporan sesuai ketentuan. Laporan Wilma hanya ditulis dalam 

buku besar saja, tidak dimasukkan ke file komputer.  

Bahkan saat menulis, pihak kepolisian yang yaitu  rekan si 

pemukul, choky , mengatakan pada pasangan lesbian seperti ini: 

“Kalian tahu kalau choky  itu orangnya nekat dalam melakukan 

segala sesuatu dan ke mana-mana selalu bawa celurit?” 

Perkataan ini dimaksudkan untuk membuat mental keduanya ciut dan 

tidak melaporkan masalah  pemukulan yang terjadi. sesudah  dimintai 

keterangan, polisi meminta agar luka Wilma divisum dan hasilnya 

dapat diambil keesokan harinya.  

Pada Rabu, 11 juli 2007, sebelum berangkat menuju ke KP3, 

Wilma sempat diancam choky  dengan kata-kata: “Awas, sampai kau 

teruskan laporanmu, aku akan mengerahkan anak buahku 

untuk menelanjangimu.” Pukul 11.00 WITA (waktu negara kita  

bagian tengah), Wilma bersama rekan-rekan dari komunitas lesbian 

dan perwakilan Arus Pelangi Jakarta, mendatangi Anwar, rekan di LBH 

Makassar. Mereka menceritakan kronologis masalah ini . Anwar 

menyarankan agar pelapor, yakni Wilma, sebaiknya mengambil bukti 

pelaporan di KP3. Di tempat ini  pula, mereka membentuk tim 

advokasi yang terdiri Arus Pelangi dan Kelompok Sehati Makassar 

untuk mendampingi selama proses di Polresta KP3. 

Setiba di kantor

Read More