kukan
untuk memastikan bahwa pemakaian layanan telefarmasi
semakin berkembang dan semakin baik. Apoteker, baik dalam
cakupan organisasi profesi, beserta stakeholder pemerintah
perlu melakukan advokasi mengenai pemakaian telefarmasi
yang menjamin keamanan dan privasi pasien. Komunikasi antar
apoteker dan pasien perlu didukung dengan fasilitas telefarmasi
yang kuat, aman, dan berbasis kebutuhan. Selain itu,
pengetahuan dan keahlian tentang telefarmasi perlu disisipkan
dalam program pendidikan formal. Terlebih, FIP telah
merumuskan bahwa literasi digital merupakan salah satu
kompetensi yang perlu dikuasai apoteker (15). Melalui
telefarmasi, diharapkan di masa depan pasien dapat merasa
aman dalam melakukan konsultasi dan pada akhirnya dapat
meningkatkan eksistensi apoteker sebagai tenaga kesehatan
yang berkualitas.
E. Rekomendasi dalam Penerapan Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian dari intervensi
dalam kesehatan yang penting dan dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan kualitas hidup pasien . Apoteker merupakan
tokoh penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian.
Meskipun pendekatan pelayanan kefarmasian di masa depan
telah banyak diimplementasikan dan didorong untuk dilakukan
secara mandiri serta luas, di beberapa negara, atau daerah, masih
tertinggal dalam memperkuat pelayanan kefarmasian.
Penting untuk dipahami, bahwa negara yang memiliki
heterogenitas yang tinggi, seperti di negara kita , memiliki variasi
dan ketimpangan dalam penerapan pelayanan kefarmasian.
Namun, terlepas dari variasi ini , ada beberapa kesamaan
yang melekat dan dalam meningkatkan praktek pelayanan
kefarmasian. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan
untuk menyiapkan apoteker dalam menghadapi perkembangan
zaman dan mengembangkan pelayanan kefarmasian antara lain:
1. Kehadiran apoteker di apotek (komunitas)
Kehadiran apoteker di dalam fasilitas pelayanan
kefarmasian sangat penting. Meskipun, di beberapa tempat,
khususnya komunitas, apoteker tidak selalu dikelola penuh
oleh apoteker. pasien tidak akan dapat membedakan
apoteker dengan tenaga selain apoteker di dalam komunitas
jika apoteker tidak hadir (16). jika pasien
merasakan manfaat langsung dari kehadiran apoteker di
apotek, maka hal ini dapat membuka jalan apoteker untuk
memperluas pelayanan kefarmasian yang dapat diberikan,
termasuk ke arah pelayanan telefarmasi di masa depan.
2. Batasan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab
apoteker
Pada Undang-Undang Kesehatan, tenaga kefarmasian
terdiri dari apoteker, apoteker spesialis, dan tenaga vokasi
farmasi (17). Dalam praktek pelayanan kefarmasian, seluruh
tenaga kefarmasian perlu diperjelas Batasan wewenangnya,
baik dari sisi pengelolaan, pelayanan klinik, dan sejauh apa
tenaga vokasi disupervisi oleh apoteker. Adanya kejelasan
dalam kewenangan dalam berpraktek dapat membantu
tenaga kefarmasian untuk mengembangkan pelayanan yang
dapat diberikan.
3. Keterlibatan apoteker dalam sistem jaminan kesehatan
nasional untuk meningkatkan afordabilitas obat
Sebagian besar apotek tidak terhubung dengan
pemerintah dalam rangka pelayanan berbasis asuransi sosial,
sehingga tidak ada subsidi pembiayaan pelayanan
kefarmasian dari pemerintah. Beberapa pelayanan
kefarmasian di sektor pemerintah telah menyediakan
layanan asuransi sosial, akan tetapi, ada kebutuhan untuk
melibatkan tenaga kesehatan lain, seperti dokter. Di masa
depan, dengan berbagai usaha , harapannya apotek lebih
banyak yang dapat terlibat dalam sistem JKN (16), sehingga
pelayanan kefarmasian dapat dikembangkan, dan biaya yang
dibebankan tidak besar.
4. Pelatihan pada apoteker dalam kemampuan klinis dan
komunikasi
Meskipun ada standar untuk melakukan
pelayanan klinik, hal itu tidak selalu diterapkan dengan
optimal. Berbagai faktor yang berkontribusi sudah dijelaskan
pada sub-bab sebelumnya. Oleh sebab itu, apoteker perlu
mengembangkan kemampuan klinis dalam rangka
mengembangkan pengetahuannya (16). Selain dari
kemampuan klinis, apoteker juga perlu melatih diri dalam
berkomunikasi, sehingga dapat berkolaborasi dengan tenaga
profesional lain dan bisa percaya diri saat berkomunikasi.
Kemampuan klinis yang memadai, disertai dengan rasa
percaya diri dan komunikasi yang baik akan mendorong
pengembangan layanan kefarmasian, sebab apoteker
mendapat kepercayaan dari mitra dan pasiennya.
5. Pemberian informasi yang sahih kepada pasien dan
tenaga profesional kesehatan lain
memberi informasi terkait obat yang benar dan
independen merupakan tantangan dalam beberapa negara
berkembang. Hal ini disebabkan sebab banyaknya
peresepan yang tidak rasional, berita palsu terkait kesehatan,
serta informasi obat yang salah dan menyesatkan. Terlebih,
literasi pasien terkait kesehatan masih rendah (16).
Apoteker harus siap untuk memerangi berita fenomena ini
dengan memberi informasi yang tidak bias. Salah satu
cara memberi informasi dengan benar yaitu melalui
media digital yang dapat dijangkau oleh pasien luas.
Menurut data JCAHO (Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations) Kesalahan medis menempati peringkat
kelima dalam sepuluh pemicu kematian paling banyak di
Amerika Serikat . Akar dari permasalahan
ini bukan lain yaitu buruknya koordinasi dan kolaborasi
yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kemudian
memicu keterlambatan atau bahkan kesalahan dalam
pengobatan kepada pasien serta kesalahan fatal dalam proses
operasi. Di negara kita sendiri hampir pada setiap pembuatan
resep dokter terjadi beberapa kesalahan, mulai dari kesalahan
dalam pembacaan resep, penulisan resep, dispensing obat serta
kesalahan dalam pemberian informasi mengenai obat oleh
apoteker yang bertugas di apotek atau instalasi farmasi rumah
sakit, hal ini tentunya akan memperburuk kondisi perawatan
pasien di rumah sakit di negara kita jika kondisi ini tidak
kunjung dibenahi oleh manajemen rumah sakit khususnya oleh
para profesional yang bekerja
Selain kondisi komunikasi yang buruk antar profesional,
ada beberapa faktor lain yang menghambat terwujudnya
kolaborasi yang baik antar profesional, salah satunya yakni
buruknya stereotip di kalangan tenaga kesehatan yang
merendahkan tenaga kesehatan satu dari yang lainnya serta
mengagungkan tenaga kesehatan satu dari yang lainnya. Di
negara kita sudah menjadi rahasia umum dalam kalangan tenaga
kesehatan bahwa dokter yaitu tenaga kesehatan yang memiliki
citra baik yang tak jarang menjadi simbol bagi dunia kesehatan,
dimana hal itu menjadi batu sandungan bagi terciptanya praktik
kolaborasi yang baik antar profesi kesehatan sebab dengan
tetap berlakunya stereotip ini tentunya memicu
kesenjangan sosial di kalangan tenaga kesehatan yang
berpotensi membuat tenaga kesehatan enggan untuk bekerja
bersama, hal ini tentunya akan berdampak kurang baik terhadap
hasil pelayanan kesehatan jika permasalahan ini tak kunjung
dibenahi oleh kalangan tenaga kesehatan
Sebagai salah satu usaha dalam peningkatan pelayanan
kesehatan oleh rumah sakit, perlu dilakukan pengharmonisasian
langkah yang dinamis dan efektif oleh antar klinisi dari berbagai
disiplin keilmuan untuk membangun tim yang efektif dan
efisien sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di
rumah sakit berjalan secara maksimal. Menurut Mitchell dan
Crittenden, Pasien yang ditangani secara interprofesional, baik
di ruang rawat inap ataupun di pelayanan kesehatan primer,
akan meningkatkan keberlanjutan asuhan, kepuasan pasien
serta mengurangi angka hospitalisasi dan angka kematian
Kerjasama Interprofesional atau Kolaborasi Interprofesi
atau Interprofessional Collaboration (IPC) yaitu kemitraan
antara orang dengan latar belakang profesi yang berbeda dan
bekerja sama untuk memecahkan masalah kesehatan dan
menyediakan pelayanan kesehatan
Kolaborasi interprofesional yaitu praktik mendekati
perawatan pasien dari perspektif berbasis tim
Menurut WHO (2014), IPC yaitu kerjasama antara
profesi kesehatan dengan latar pendidikan berbeda menjadi satu
tim, berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan yang efektif, dengan menerapkan kolaborasi
interprofesional dan belajar untuk bekerja sama dan
menghormati perspektif satu sama lain dalam perawatan
kesehatan, berbagai disiplin ilmu dapat bekerja lebih efektif
sebagai sebuah tim untuk membantu meningkatkan hasil pasien
IPC terjadi saat berbagai profesi kesehatan bekerja sama
dengan pasien, keluarga dan komunitas untuk menyediakan
pelayanan komprehensif dan berkualitas tinggi
IPC dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan memberi manfaat
bersama bagi semua yang terlibat
Adanya komunikasi yang baik antar profesi merupakan
salah satu bagian terpenting dalam penerapan IPC untuk
mencapai mutu hasil yang diinginkan dalam pelayanan
kesehatan. Kesanggupan untuk bekerja secara profesional untuk
memberi pelayanan kesehatan yang patient centered care
dianggap sebagai elemen penting dari praktek interprofesional
yang membutuhkan spesifikasi perangkat kompetensi.
Penerapan IPC sangat penting untuk dilakukan sebab
IPC dinilai mampu mensinergikan dan mengefektifkan
perawatan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit.
Keberlangsungan IPC akan jauh lebih baik jika seluruh
elemen yang terhubung mampu memahami perannya masing-
masing, menguasai kompetensi inti, pola bahasa dan pola pikir
tenaga kesehatan lain serta mampu mengembangkan sikap dan
perilaku yang baik di kalangan profesi. Dalam meningkatkan
aksesibilitas pelayanan kesehatan tidak cukup menjadi
tanggung jawab satu profesi saja, melainkan kolaborasi praktik
oleh para profesional dari berbagai disiplin ilmu kesehatan lah
yang menjadi kunci dalam peningkatan kualitas kesehatan di
negara kita . IPC sangat diperlukan dalam mempersiapkan tenaga
kesehatan menjadi bagian dari peningkatan kualitas kesehatan
serta peningkatan keselamatan pasien menjadi jauh lebih tinggi
Penerapan IPC yang baik di rumah sakit dinilai mampu
menurunkan angka komplikasi, mengurangi tingkat kematian,
mengurangi durasi pengobatan, mengurangi biaya perawatan,
mengurangi insiden bunuh diri, serta mengurangi kunjungan
rawat jalan, tentunya IPC juga akan meningkatkan kepuasan
pasien Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (PBPJSK) Nomor 8
tahun 2018 tentang penerapan kendali mutu dan kendali biaya
pada penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional.
Menurut Limpakarnjanarat (2014), komponen dari IPC
yaitu meliputi apoteker, psikiater, dokter, perawat, hingga
tenaga teknis di instansi kesehatan
WHO mencatat ada 5 negara yang sampai tahun 2013 berhasil
menerapkan konsep IPC dalam pelayanan kesehatannya,
diantaranya yaitu Amerika Serikat, India, Brazil, Afrika Selatan
dan Kanada
Menurut Xyrinchis dan Ream (2008) kerja tim yaitu
proses yang dinamis yang melibatkan dua atau lebih profesional
kesehatan dengan latar belakang dan keterampilan yang saling
melengkapi, berbagai tujuan kesehatan umum dan melakukan
usaha fisik dan mental bersama dalam menilai, merencanakan,
dan mengevaluasi perawatan pasien. Hal ini dicapai melalui
kolaborasi independen, komunikasi terbuka dan pengambilan
keputusan berbagi, dan menghasilkan hasil nilai tambah
IPC merupakan tatanan pelayanan yang dirancang untuk
menyelaraskan berbagai profesi yang terlibat (antara lain dokter,
perawat, farmasi, dan gizi) dalam memberi pelayanan
kepada pasien yang menjalani hospitalisasi. Model ini terdiri
dari 4 komponen yaitu alur klinis pengelolaan pasien (integrated
care pathway), pengelolaan pasien secara tim, dokumentasi
asuhan terpadu dan penyelesaian masalah bersama melalui
diskusi kasus secara interprofesional. Esensi dasar praktik
interdisiplin diadopsi dari yaitu pemakaian
informasi secara bersama (information sharing), perhatian
terhadap tumpang tindihnya peran dan tanggung jawab
(attention to overlapped responsibility), rentang kendali (sense of
control) dan kepastian siapa melakukan apa (structuring
intervention).
Keempat key elements dari praktik interprofesional ini
diintegrasikan nilai- nilainya pada empat komponen model.
Praktik interprofesional dalam pelayanan kesehatan yang
menekankan pentingnya kultur kolektif untuk mewujudkan
iklim kemitraan (partnership) didukung oleh teori dan pendapat
Tenaga kesehatan harus melakukan praktek kolaborasi
dengan baik dan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan
sendiri-sendiri . Dampak
dari kolaborasi yang buruk yaitu tingginya kesalahan dalam
pembuatan resep di negara kita (sebanyak 98,69%) akibat dari
kesalahan dalam penulisan resep dokter, apoteker yang tidak
tepat dalam penyiapan obat dan pemberian informasi mengenai
obat ini Selain itu menurut National
Prescribing Service Australia menyebutkan bahwa 6% kasus
yang terjadi di rumah sakit disebabkan sebab efek samping
obat dan kesalahan selama perawatan. Hal ini muncul sebab
buruknya kolaborasi antar profesi kesehatan menjelaskan bahwa 70-80% kesalahan yang terjadi
di pelayanan kesehatan diakibatkan oleh buruknya komunikasi
dan kurangnya pemahaman anggota tim. Kolaborasi tim yang
baik dapat mengurangi masalah patient safety
B. Model / Pola Interprofessional Collaboration (IPC)
Model praktek kolaborasi ada 3 yaitu :
1. Model praktik hirarkis tipe 1, yakni model praktik yang
menekankan komunikasi satu arah, kontak terbatas antara
pasien dan dokter. Dokter merupakan tokoh yang dominan.
Gambar 11. 1 Pola Praktik Kolaborasi Tipe 1
2. Model praktik tipe 2, yakni model praktik yang menekankan
komunikasi dua arah tapi tetap menempatkan dokter pada
posisi utama dan membatasi hubungan antara dokter dan
pasien.
Gambar 11. 2 Pola Praktik Kolaborasi Tipe 2
3. Model praktik hirarkis tipe 3, yakni model praktik yang lebih
berpusat pada pasien, dan semua pemberi pelayanan harus
saling bekerja sama dengan pasien. Model ini tetap
melingkar, menekankan kontinuitas, kondisi timbal balik
satu dengan yang lain dan tidak ada satu pemberi pelayanan
yang mendominasi secara terus menerus. Kolaborasi yang
dilakukan dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya
semuanya berorientasi kepada pasien. dalam situasi apapun,
praktik kolaborasi yang baik harus dapat menyesuaikan diri
secara adekuat pada setiap lingkungan yang dihadapi
sehingga anggota kelompok dapat mengenal masalah yang
dihadapi pasien, sampai terbentuknya diskusi dan
pengambilan keputusan.
Gambar 11. 3 Pola Praktik Kolaborasi Tipe 3
Kolaborasi menurut menekankan
sikap saling menghargai antar tenaga kesehatan dan saling
memberi informasi tentang kondisi klien demi mencapai
tujuan bersama.
C. Berinteraksi dengan Profesional Kesehatan Lain
Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, apoteker tidak
hanya berinteraksi dengan pasien, tetapi juga berinteraksi
dengan personal lainnya baik di Apotek maupun Klinik,
Puskesmas dan Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan lainnya
seperti Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), pegawai
administrasi, kasir, tenaga pengantar, dan perwakilan
penjualan. Apoteker juga berinteraksi secara rutin dengan
profesional kesehatan lain, seperti dokter, dokter gigi, perawat
dan berbagai petugas kesehatan pasien (perawat yang
datang ke rumah, perawat kesehatan pasien , petugas social
dan petugas yang membantu dalam rawatan rumah). Dalam
rangka memberi asuhan kefarmasian yang optimal kepada
pasien, apoteker harus memiliki komunikasi dan kerjasama
yang baik dengan mereka semua
Kemampuan berbagai penyedia layanan kesehatan untuk
bekerjasama sangat penting untuk pelayanan kesehatan pasien
sebab berdampak positif meningkatkan pemantauan terapi
obat, meningkatkan pertukaran informasi tentang pasien, serta
menghasilkan resolusi yang lebih efektif dan efisien dalam
mengatasi masalah terapi obat.
Model yang menjelaskan pengembangan IPC antara
dokter dan apoteker telah dikemukakan oleh McDonough dan
Doucette, dimana dijelaskan 5 tahap pengembangan IPC
dimulai dari :
1. Tahap 0, yaitu kesadaran profesional, pertukaran terbatas,
interaksi singkat dan terpisah, tidak terlalu memikirkan
pengembangan hubungan contoh, peringatan tentang efek
samping obat (ESO);
2. Tahap 1, yaitu pengakuan professional, penting bagi
apoteker, tapi tidak bagi dokter; dokter mungkin belum
melihat manfaat dari layanan atau hubungan ini; usaha
untuk mengembangkan hubungan dimulai oleh apoteker;
3. Tahap 2, yaitu eksplorasi dan percobaan, apoteker
memprakarsai hubugan; dokter mempertimbangkan resiko
dan manfaat serta mengevaluasi keterampilan dan
kompetensi apoteker; dokter mengidentifikasi pasien-pasien
yang membutuhkan layanan ini dan keduabelah pihak saling
berbagi indormasi dalam suatu komunikasi formal;
4. Tahap 3, yaitu pengembangan hubungan professional;
komunikasi semakin melibatkan keduabelah pihak;
hubungan yang disesuaikan melalui penilaian kinerja; dokter
mulai mengharapkan layanan ini sebagai norma dan
menghargai layanan ini; apoteker mendapatkan lebih banyak
tanggungjawab, misalnya penyesuaian dosis
5. Tahap 4, yaitu komitmen terhadap IPC; semakin banyak
dokter yang terlibat; dokter mamandang lebih sedikit resiko
dan lebih banyak manfaat IPC; kedudukan dokter dan
apoteker semakin setara dan masing-masing memberi
banyak masukan; lebih konsisten dan dalamjangka yang
lebih panjang; mengadakan pertemuan tatap muka,
mendapatkan tanggapan baik dan mendiskusikan hal-hal
tertentu, merumuskan perjanjian praktek bersama resmi.
Untuk mengembangkan hubungan melalui tahap-tahap
ini, apoteker harus memahami sifat hubungan dengan rekan
sejawat dan dokter serta mengembangkan cara-cara yang lebih
baik untuk bekerja sama.
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan IPC
Meskipun dokter biasanya bersifat kooperatif bila
apoteker menghubungi mereka untuk merekomendasikan
produk atau kekuatan lain, mengajukan pertanyaan untuk
memperjelas sesuatu, atau mengkoreksi kesalahan (sebuah
survei menunjukkan persentase sebesar 96%), dokter kurang
dapat menerima rekomendasi apoteker yang berhubungan
dengan masalah yang timbul akibat pemakaian obat yang
teridentifikasi dalam asuhan kefarmasian (sebuah survei baru-
baru ini menunjukkan persentase sebesar 76%) . Apoteker mendapati bahwa hubungan
antara dokter dan apoteker menegang begitu keduanya semakin
terlibat dalam terapi pasien dan hasil pengobatan.
McDonough dan Doucette mengemukakan bahwa
pengembangan IPC antara apoteker dengan professional
kesehatan lain dipengaruhi oleh kepribadian professional
kesehatan dan karakteristik professional, konteks praktik
professional serta sifat dan tingkat pertukaran (yang meliputi
keuangan, komunikasi, informasi) yang terjadi di antara
professional kesehatan ini .
Sumber utama kesulitan apoteker dalam berhubungan
dengan professional kesehatan lain meliputi perebutan
kekuasaan, komunikasi yang buruk, tidak ada kepercayaan dan
lingkungan komunikasi yang tidak memuaskan. Beberapa
diantara kesulitan ini juga dapat menjadi masalah antara
apoteker dan personal lain di apotek.
1. Perebutan Kekuasaan
Perebutan kekuasaan dan autonomi telah diketahui
sebagai kendala utama dalam komunikasi antara apoteker
dan professional kesehatan lain. Dokter secara berangsur-
angsur menerima peran apoteker dalam asuhan kefarmasian,
akan tetapi dokter tidak percaya bahwa apoteker memiliki
pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk
melaksanakan banyak layanan farmasi modern yang
diajukan. Meskipun sebagian besar dokter sepertinya
mendukung apoteker dalam menemukan kesalahan resep
(sebuah survei menunjukkan 88%) dan mempromosikan
kesehatan di pasien (74%), hanya sebagian dokter
mendukung apoteker memberi edukasi pasien (65%) dan
menawarkan pemeriksaan kesehanan seperti pemeriksaan
tekanan darah atau kolesterol (69%) dan lebih sedikit lagi
dokter mendukung apoteker menghubungi pasien kembali
melalui telepon untuk memantau ketaatan pasien dalam
pengobatan, efek samping dan efikasi obat (53%). Khususnya
dokter mengeluh bahwa apoteker kadang-kadang
memberi informasi yang tidak sesuai atau bahwa
konseling yang diberikan oleh apoteker bertentangan dengan
saran dokter, menakutkan pasien, atau kadang-kadang
menyalahi peran dokter.
Apoteker memerlukan informasi medis pasien untuk
dapat melaksanakan layanan asuhan kefarmasian, tetapi
dokter seringkali tidak setuju bila apoteker mendapatkan
informasi ini
Hubungan dokter dengan apoteker rumah sakit
tampaknya lebih baik sebab dokter menyadari bahwa
apoteker rumah sakit yaitu sumber utama informasi obat,
namun dokter umumnya tidak mengidentifikasi peran
apoteker komunitas dalam hal ini.
2. Komunikasi yang Buruk Antarprofesional
Apoteker sering terlibat diskusi dengan profesional
kesehatan lain, khususnya dokter, dalam situasi yang sulit
(misalnya, ketika hasil pengobatan pasien tidak bagus atau
ketika apoteker menemukan masalah sehubungan dengan
resep dokter).
Penelitian menunjukkan bahwa apoteker sangat
menyadari masalah ini. Sebagian masalah ini kemungkinan
hanya disebabkan oleh komunikasi yang terlalu sedikit.
Penelitian yang dilakukan baru-baru ini menunjukkan 25%
dokter memiliki kontak pribadi dengan apoteker
sehubungan dengan pengobatan pasien empat (4) kali atau
lebih setiap hari, tetapi 20% menyatakan jarang memiliki
hubungan semacam ini.
Dokter terkadang menganggap apoteker hanya
mempedulikan penurunan biaya dan tidak memperhatikan
perawatan pasien secara optimal. Akan tetapi, semakin
banyak dokter bersentuhan dengan layanan kefarmasian
apoteker, sikap dokter terhadap apoteker cenderung
membaik,
Komunikasi antara apoteker dengan sesama dokter
sering terjadi melalui telepon. Media telepon cenderung
menonjolkan jarak diantara pihak yang terlibat. Dokter tidak
suka menunggu saat menelepon atau mendengar nada sibuk,
sedang apoteker jengkel bila harus berurusan dengan
resepsionis dan bila harus menelepon dokter untuk hal yang
tidak penting.
Komunikasi tertulis antara dokter dan apoteker
sebagian besar terjadi melalui resep. Herannya, dokter
tampak lebih sensitif terhadap masalah yang berhubungan
dengan resep dibandingkan apoteker : 50% dokter
(dibanding dengan apoteker hanya 10%) menyatakan tulisan
mereka yang tidak terbaca merupakan salah satu sumber
masalah dengan apoteker.
Komunikasi antara dokter dan apoteker umumnya
diprakarsai oleh apoteker dan seringkali bersifat satu arah
(pesan tertulis atau melalui telepon yang ditinggalkan pada
resepsionis atau perawat atau melalui direct massage).
3. Lingkungan
Lingkungan apotek rumah sakit/depo farmasi dan
apotek komunitas sering tidak memiliki privasi sehingga
setiap kali terjadi perdebatan atau peneguran dapat
terdengar oleh orang lain. Hal ini menambah rasa tidak
nyaman bagi orang-orang yang terlibat dalam situasi
ini . Selain itu saat melakukan percakapan melalui
telepon sering terjadi gangguan dan latar belakang bising dan
banyak terjadi hal yang mengalihkan perhatian dan adanya
tekanan waktu.
Sistem pelayanan kesehatan dimana tempat
profesioanal kesehatan bekerja sering terpisah-pisah
sehingga sulit dilakukan pertukaran informasi dan
professional kesehatan hanya memiliki sedikit kesempatan
untuk berkomunikasi atau bekerja sama sebagai tim.
Kedekatan jarak tempat kerja apoteker dengan
profesional kesehatan lain memperbaiki sifat hubungan kerja
sama. Kesempatan untuk berkomunikasi tatap muka,
berinteraksi secara sosial, dan memberi pelayanan untuk
pasien bersama meningkat bila tempat praktek profesional
kesehatan berdekatan secara geografis
E. Strategi Memperbaiki Hubungan Antara Apoteker dan
Profesional Kesehatan Lain
Strategi yang disarankan oleh McDonough dan Doucette
untuk apoteker yang hendak mengembangkan IPC dari tahap 0-
4, selain menyediakan layanan berkualitas tinggi yang
dilengkapi dengan dokumentasi hasil untuk pasien, strategi
yang paling penting meliputi frekuensi dan memperbaiki isi
komunikasi, menghadapi konflik, menunjukkan empati pada
profesional kesehatan lain dan bersikap asertif pada profesional
kesehatan lain, seperti yang diuraikan berikut ini :
1. Memperbaiki Komunikasi
Penyediaan layanan yang berkualitas tinggi untuk
pasien dan profesional kesehatan lain akan memperbaiki
hubungan antarprofesional kesehatan dengan menunjukkan
betapa berharganya layanan yang diberikan apotek, secara
perlahan tapi pasti menanamkan kepercayaan pada
kompetensi apoteker, dan mengembangkan norma-norma
baru dalam praktek.
Apoteker juga harus meningkatkan frekuensi
komunikasi dengan profesional kesehatan lain, hal ini dapat
dilakukan dengan mempromosikan secara aktif layanan-
layanan apotek, baik secara individu maupun melalui
organisasi apoteker dan pelayanan kesehatan. Apoteker
harus ikut serta berperan aktif dalam pertemuan secara rutin
dengan profesional kesehatan lain yang berhubungan
dengannya, contoh ketika membuka apotek baru, apoteker
harus berinisiatif memperkenalkan diri secara langsung (atau
melalui telepon sebagai pilihan kedua) pada profesional
kesehatan lain yang nantinya akan berhubungan dengannya.
Profesional kesehatan baru yang pindah ke daerah tempat
praktek apoteker perlu dihubungi. Perkenalan ini sebaiknya
meliputi informai pribadi tentang apoteker, metode praktek
apoteker, layanan-layanan yang akan disediakan dan
jaminan bahwa kepedulian apoteker (sama dengan
kepedulian profesional kesehatan lain) didasarkan pada
jaminan bahwa pasien sedapat mungkin mendapatkan
pelayanan kesehatan terbaik.
Apoteker dapat membuat forum untuk berkomunikasi
dengan profesional kesehatan lain dengan mengorganisasi
seminar informasi obat atau topik lain yang menarik bagi
setiap profesional kesehatan yang terlibat, hal ini dapat
berkolaborasi dengan dokter sebagai narasumber. Program
orientasi layanan apotek dapat diatur sedemikian rupa untuk
memperbaiki komunikasi antara personel apotek dan tenaga
kesehatan lain.
Informasi tertulis seperti hasil penelitian yang dapat
diterbitkan melalui majalah ilmiah atau buletin dan laporan
tentang intervensi farmasi dapat menjadi media untuk
menginformasikan pada profesional kesehatan lain bahwa
apoteker memiliki kemampuan dan pengetahuan yang
baik serta menyediakan layanan kefarmasian yang berharga.
sebab komunikasi dapat ikut berperan dalam
timbulnya masalah, maka berbagai usaha harus dilakukan
agar percakapan dapat dilaksanakan ditempat khusus atau
setidaknya ditempat terpisah dari tempat aktivitas utama.
Pertemuan rutin harus diatur (misalnya pertemuan antar staf
dan pertemuan antara personel apotek dn perawat) agar
kekhawatiran dapat diungkapkan dan tanggapan positif
dapat diberikan pada kelompok untuk menghasilkan kerja
yang kooperatif. Sistem pelayanan kesehatan yag berbasis
pada pelayanan kesehatan dasar, organisasi pemeliharaan
kesehatan dan klinik multidisiplin meningkatkan
kesempatan apoteker untuk bekerjasama lebih erat dengan
profesional kesehatan lain. Model praktek seperti ini
memberi kesempatan apoteker memberi konsultasi di
tempat praktek dokter atau dokter berpraktek di lokasi yang
sama dengan apotek sehingga meningkatkan kesempatan
berkomunikasi dan bekerja sama.
Apoteker dapat meningkatkan frekuensi dan
memperbaiki isi komunikasi dengan profesional kesehatan
lain dengan cara-cara sebagai berikut :
a. memakai bahasa dokter (bukan bahasa pasien)
b. Mempertahankan focus diskusi pada pasien
c. Selalu bersedia menjawab pertanyaan pada waktu yang
tepat dan dengan cara yang dapat diandalkan
d. Meluangkan waktu untuk menjelaskan permasalahan
yang dilengkapi dengan data dan referensi untuk
mendukung saran yang diberikan dan bukan hanya
memberitahukan professional kesehatan lain bahwa telah
terjadi kesalahan.
e. memberi beberapa alternatif, bukan hanya
memberi satu rekomendasi sehingga memberi
kesempatan pada dokter untuk membuat keputusan
berdasar informasi yang diberikan dan tidak merasa
didikte
f. memberi layanan-layanan seperti informasi berita
baru mengenai obat, memperingatkan tentang
kemungkinan tentang pemakaian salah/
penyalahgunaan obat dan interaksi obat, dan saling
berbagi informasi profil pasien, yaitu tinjauan pengobatan
pasien yang diidentifikasi oleh dokter sebagai rujukan
g. Memantau pengobatan pasien dan memberi
tanggapan balik tentang perkembangan pasien pada
profesional kesehatan lain yang terlibat
h. Membuat dokumentasi yang sesuai sehubungan dengan
tindakan yang dilakukan pada pasien. Pembuatan
dokumen sebaiknya memakai format SOAP
(Subjective, Objective, Assessment, Plan) baik secara
terintegrasi dengan dokumentasi SOAP dari professional
kesehatan lain ataupun secara manual.
i. Mengadakan pertemuan rutin dengan profesional
kesehatan lain secara proaktif untuk memperkenalkan
diri dan menawarkan layanan-layanan
j. Mengadakan pertemuan rutin dengan dokter untuk
memperoleh tanggapan baik tentang layanan yang
diberikan dan membicarakan masalah yang berhubungan
dengan komunikasi dan kerja sama
k. Menciptakan kesempatan untuk mengadakan interaksi
social atau belajar Bersama
2. Menghadapi Konflik
Memperbaiki komunikasi akan menurunkan frekuensi
konflik, akan tetapi konflik yang tidak dapat dielakkan akan
terjadi dari waktu ke waktu ketika apoteker bekerja sama
dengan profesional kesehatan lain. Konflik sering muncul
ketika apoteker memberi rekomendasi atau layanan lebih
dari byang diharapkan professional kesehatan lain. Beberapa
saran untuk menghindari konflik ktika merekomendasikan
sesuatu pada profesional kesehatan lain meliputi:
a. Berikan informasi faktual dengan cara yang jelas, singkat
dan teratur
b. Jelaskan dengan jelas bagaimana rekomendasi yang
diberikan menurunkan risiko atau memperbaiki
pelayanan pada pasien
c. Perlihatkan fleksibilitas dan kemauan untuk mengakui
adanya keterbatasan pemahaman
d. Hindari mengkritik profesi kesehatan lain
e. Berikan respons untuk memastikan bahwa orang lain
paham dan untuk mendorong timbulnya pertanyaan dan
komentar.
f. Menjaga jalur komunikasi selalu terbuka dengan
membuat pertemuan rutin dan menciptakan kesempatan
untuk mengadakan interaksi social juga akan
menurunkan kemungkinan terjadinya konflik.
Komunikasi tatap muka tentang suatu masalah dan bukan
hanya melalui telepon atau dalam bentuk tertulis juga
membantu.
3. Menunjukkan Empati pada Profesional Kesehatan Lain
Apoteker dapat meningkatkan hubungan dengan
rekan sejawat atau profesional kesehatan lain dengan
menunjukkan empati, sama seperti yang ditunjukkan pada
pasien. Apoteker dapat mengurangi ketegangan dan
membawa keadaan menuju pemecahan masalah bersama
dengan lebih baik dalam hubungan yang lebih setara, dengan
cara membiarkan orang lain atau profesi lain tahu bahwa
apoteker memahami pendapat orang atau profesi lain
ini .
4. Bersikap Asertif pada Profesional Kesehatan Lain
Komunikasi asertif yaitu memecahkan masalah
dengan suatu cara yang memungkinkan kedua belah pihak
“menang”. Tujuan komunikasi asertif bukan untuk
memanipulasi seseorang atau situasi, melainkan mendorong
setiap pihak mengekspresikan perasan dan keinginan
mereka secara langsung dan jujur.
Sikap asertif apoteker juga dapat meningkatkan
hubugan kerja sama dengan profesional kesehatan lain.
Apoteker yang bersifat ragu-ragu dan tidak percaya diri
dalam berkomunikasi kemunginan besar tidak akan
dihargai. Dengan bersikap asertif apoteker dapat
memastikan bahwa pandangannya mendapatkan pengakuan
dan pada saat yang bersamaan apoteker membiarkan profesi
lain tahu bahwa pandangan mereka juga mendapat perhatian
yang sama. Hal ini akan memicu situasi berfokus pada
masalah pasien dan memecahkan masalah ini bersama-
sama secara rasional demi kebaikan pasien.
Sistem Informasi Farmasi merupakan suatu sistem
teknologi informasi yang memproses dan mengintegrasikan
seluruh alur proses pelayanan kefarmasian dalam bentuk
jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi
untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat. Dalam hal
pelayanan kefarmasian, sistem informasi umumnya
dipakai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi
Farmasi di Klinik/Puskesmas, maupun Apotek. Dalam
melaksanakan pelayanan kesehatan sehari-hari, setiap rumah
sakit sebaiknya menyediakan dan mengembangkan sistem
informasi manajemen (SIM) yang mampu menunjang pelayanan
kesehatan, meliputi:
1. Kecepatan dan kemudahan dalam melakukan pekerjaan
manajerial dan operasional.
2. Kecepatan dalam melakukan identifikasi masalah serta
mengambil keputusan.
3. memberi transparasi kinerja, koordinasi dan komunikasi
antar unit, kesepahaman sistem, dan mengurangi biaya
operasional dalam melakukan fungsi organisasi.
TEKNOLOGI DAN
SISTEM INFORMASI
FARMASI
B. Pengertian dan Perangkat Sistem Informasi
Sistem informasi yaitu suatu sistem gabungan perangkat
keras dan perangkat lunak yang dibuat oleh manusia dengan
tujuan untuk mengolah, menyajikan, menyimpan, dan
menyalurkan (transfer) informasi dalam bentuk data.
Komponen sistem informasi yang dikembangkan umumnya
terdiri atas perangkat keras (hardware), perangkat lunak
(software), sumber daya manusia, data dan algoritma data, dan
standar prosedur kerja
Sistem informasi manajemen rumah sakit sebaiknya
melingkupi integrasi fungsi-fungsi keuangan, manajemen, dan
pelayanan klinikal yang menjadi subsistem dari SIMRS.
Subsistem yaitu elemen dari SIM berdasar tugas pokok dan
fungsi untuk mempercepat dan mengkhususkan pelayanan di
rumah sakit, seperti Sistem Informasi Farmasi.
Dalam pelayanan kefarmasian, sistem informasi atau
yang juga biasa disebut dengan sistem komputerisasi
dikembangkan dan difungsikan untuk kegiatan organisasi,
manajerial, dan administrasi (perencanaan, pengadaan/
pemesanan, pembelian, penerimaan/input barang, transaksi,
penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, penjualan, dan
pembuatan laporan) termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan
farmasi klinik (rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat). SIM
Farmasi ini sebaiknya terintegrasi dengan SIM rumah sakit
dengan tujuan mengoptimalkan efisiensi tugas pokok dan fungsi
manajerial, sehingga data pasien dapat diidentifikasi dan
dianalisis untuk mengambil keputusan terkait diagnosis,
manajemen terapi, dan fungsi monitoring pengobatan. Beberapa
variabel yang termasuk dalam SIM Farmasi, antaa lain transaksi
pembelian obat, alkes, dan bahan medis habis pakai dari
distributor, penjualan komoditi farmasi ke pasien, retur obat,
laporan penjualan, laporan stock opname obat, alkes, dan bahan
medis habis pakai, laporan analisis pemakaian obat, dan grafik
pemakaian /penjualan obat. Selain perangkat keras dan
perangkat lunak, hal penting yang harus diperhatikan untuk
kelancaran SIM yaitu adanya jaringan yang stabil.
C. Model dalam Sistem Informasi
Beberapa model yang dapat diadopsi untuk
mengembangkan sebuah sistem SIM pelayanan kesehatan,
antara lain :
1. Metode Air Terjun/Waterfall
Metode air terjun merupakan metode yang
menampilkan sebuah pendekatan yang sistematis dan
berurutan (sekuensial) melalui tahapan-tahapan yang
tersedia dalam Software Development Life Cycle untuk
mengembangkan sebuah perangkat lunak. Berikut
merupakan gambar SIM dengan metode air terjun, yaitu:
Gambar 12. 1 Metode Air Terjun / Waterfall
Metode air terjun/waterfall menggambarkan proses
sistematik/runutnya kerja sistem informasi. Metode ini
sering dipakai untuk mengembangkan sistem aplikasi
atau perangkat lunak yang tidak terlalu kompleks,
sederhana, dan melibatkan sedikit sumber daya manusia
dalam proses pemakaian sistem ini .
2. Metode Data Flow Diagram (DFD)
Metode ini merupakan suatu metode yang
menggambarkan arus data, dimulai dari proses input
(masuknya) data hingga output (keluaran) informasi/data.
Metode DFD dimulai dari diagram konteks yang
mendeskripsikan suatu sistem dan batasannya.
3. Metode Entity Relationship Diagram (ERD)
Metode ERD merupakan suatu metode atau rancangan
metode atau bentuk hubungan suatu kegiatan di dalam
sistem informasi yang berkaitan satu sama lain baik dari segi
fungsi dan proses penyaluran informasi.
4. Metode PHP
Metode PHP merupakan suatu metode atau Bahasa
pemrograman script yang bertujuan untuk merancang atau
menciptakan aplikasi website. Sistem aplikasi website yaitu
aplikasi yang disimpan dan dieksekusi oleh mesin PHP (PHP
engine) di dalam lingkungan server website. Setiap permintaan
informasi yang dilakukan oleh pengguna (user) melalui
aplikasi (web browser), maka akan direspon oleh aplikasi web,
kemudian hasil informasi dikembalikan ke pengguna.
5. Metode MySQL
Metode MySQL merupakan sebuah manajemen data
perangkat lunak berbasis dat SQL (sistem manajemen
data/database management system) atu DBMS yang bersifat
multi pengguna (pengguna lebih dari satu). Beberapa
manfaat dari sistem MySQL, antara lain: akses portal yang
mudah, bersifat sumber terbuka (open source).
D. Pembuatan Sistem Informasi
Dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi
manajemen farmasi yaitu dengan cara 1) menentukan lingkup
awal bisnis dan 2) menentukan kebutuhan. Menentukan lingkup
awal bisnis dengan cara mengidentifikasi fungsi dan proses
bisnis, entitas dalam proses bisnis, dan menentukan proses
bisnis yang dikembangkan. Proses bisnis dalam pelayanan
farmasi melingkupi manajemen inventory obat, alkes, dan bahan
medis habis pakai, peracikan, penentuan harga jual, penjualan,
pencatatan, dan pelaporan. Entitas merupakan bagian atau unit
yang terlibat dalam proses bisnis, antara lain pelayanan di depan
(front office), unit pelayanan (misal rawat inap/rawat jalan), unit
manajemen, kepala instalasi farmasi termasuk staf yang
bertugas, kasir atau unit keuangan, direksi, distributor, dan
dinas kesehatan .
Dalam menentukan kebutuhan, perancang SIM sebaiknya
mampu menentukan masalah, batasan masalah, dan
mengumpulkan kebutuhan sesuai dengan tujuan proses bisnis.
Batasan masalah bertujuan untuk menyusun pokok bahasan
menjadi lebih teridentifikasi dan terstruktur. Permasalahan pada
sistem konvensional, antara lain sistem kesulitan mendapatkan
atau mentrasnfer data yang akurat untuk dijadikan informasi
dalam mengambil keputusan dan menilai kualitas pelayanan
rumah sakit.
Sebagai gambaran sederhana, berikut hubungan SIM
Farmasi dengan keterkaitan entitas atau unit yang dimaksud,
yaitu :
1. Unit pelayanan di depan (front office)
Unit pelayanan di depan akan menerima informasi
dari pasien dan menterjemahkannya menjadi data registrasi
pasien. Data registrasi pasien diperlukan oleh Instalasi
Farmasi untuk mengidentifikasi informasi obat yang
diperlukan oleh pasien, terutama untuk perhitungan dosis,
dan pemberian label informasi pada obat. Data registrasi ini
juga dapat dimanfaatkan dalam sistem transaksi obat
berdasar resep yang akan diberikan di unit pelayanan
dan untuk membayar transaksi obat di unit kasir atau
keuangan.
2. Unit pelayanan
Unit pelayanan mencangkup unit pelayanan rawat
jalan, rawat inap, dan rawat darurat. Pasien akan
mendapatkan perawatan di unit pelayanan dan petugas akan
memasukkan informasi pasien yang diintegrasikan dengan
data registrasi pasien, sebagai contoh data diagnosis dan data
hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. jika pada unit
pelayanan memberi terapi obat, alkes, dan bahan medis
habis pakai kepada pasien, maka SIM di unit ini diharapkan
mampu untuk melakukan proses permintaan terhadap
komoditas farmasi ini , distribusi, dan pencatatan
pemakaian nya.
3. Unit/instalasi farmasi
Sistem informasi yang tersedia pada unit ini harus
mampu mengkalkulasi kebutuhan obat yang diperlukan oleh
pasien, mengirim permintaan kepada subunit
logistik/penyimpanan, mengelola proses distribusi obat dari
subunit logistik ke unit perawatan pasien termasuk
dispensing dan compounding, dan melakukan proses
pencatatan terhadap komoditas farmasi yang keluar.
4. Unit manajemen
Unit manajemen (termasuk subunit keuangan) akan
memberi informasi berupa data harga pembelian
komoditas farmasi dari distributor, menentukan harga jual
obat kepada pasien, memfasilitasi proses pembelian –
penjualan, menfasilitasi proses klaim asuransi kesehatan, dan
melakukan pencatatan.
Berikut ini merupakan gambar kerangka sederhana SIM
Farmasi dalam pelayanan di rumah sakit. Kerangka SIM Farmasi
dapat dikembangkan sesuai dengan analisis kebutuhan dan
jumlah personal yang terlibat dalam sistem.
Gambar 12. 2 Kerangka Sistem Informasi Farmasi
Dari gambar kerangka ini , dapat dijabarkan
keterangan proses sebagai berikut:
1. Proses A: proses transfer data dari instalasi farmasi ke
distributor, berupa pemesanan/permintaan/pembelian obat
atau pengembalian obat (retur).
2. Proses B: proses transfer data dari distributor ke instalasi
farmasi, berupa pengiriman/penjualan obat (faktur).
3. Proses C: proses transfer data dari instalasi farmasi ke front
office atau kasir, berupa informasi ketersediaan obat,
informasi pembayaran/penjualan obat.
4. Proses D: proses transfer data dari front office atau kasir ke
instalasi farmasi, berupa data registrasi pasien, data
penjualan
5. Proses E: proses transfer data antar subunit farmasi Contoh:
data dari unit logistik ke satelit farmasi berupa pengiriman
obat, compounding, dispensing, informasi stock opname,
data obat expired, dan lain-lain.
6. Proses F: proses transfer data antar subunit farmasi. Contoh:
data dari satelit farmasi ke unit logistik berupa permintaan
obat sesuai data registrasi pasien.
7. Proses G: proses transfer data dari instalasi farmasi ke dinas
kesehatan berupa laporan pemakaian narkotika dan
psikotropika
8. Proses H: proses transfer data dari dinas kesehatan ke
instalasi farmasi berupa rekap laporan pemakaian
narkotika dan psikotropika, permintaan data laporan, dan
pengiriman aturan pemakaian dan pelaporan narkotika dan
psikotropika.
9. Proses I: proses transfer data dari instalasi farmasi ke unit
layanan (layanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat)
berupa informasi kondisi pasien dan jumlah ketersediaan
obat, alkes, dan bahan medis habis pakai.
10. Proses J: proses transfer data dari unit layanan ke instalasi
farmasi, berupa informasi kondisi pasien, resep, permintaan
obat.
11. Proses K: proses transfer data dari instalasi farmasi ke unit
manajemen/keuangan berupa laporan pembelian obat dari
distributor, laporan pemakaian obat, laporan penjualan
obat ke pasien, analisis keuntungan-kerugian, klaim asuransi.
12. Proses L: proses transfer data dari unit manajemen/
keuangan ke instalasi farmasi berupa data penentuan harga
jual obat dan kententuan klaim asuransi.
E. Digitalisasi Kesehatan di negara kita
Untuk menyiapkan diri terhadap perkembangan iptek
dan tuntutan pasar serta keselamatan pasien , Permenkes RI
No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategies 2020-2024
menegaskan usaha perubahan tata kelola pembangunan
kesehatan mencangkup integrasi sistem informasi, penelitian,
dan pengembangan kesehatan. Proses digitalisasi kesehatan
dirancang untuk dilaksanakan di tingkat nasional hingga ke
daerah. Kegiatan prioritas transformasi teknologi kesehatan
dibagi menjadi 3 bagian rencana utama yaitu
1. Transformasi Teknologi Kesehatan
Pada tahap ini, dirancang integrasi dan
pengembangan data kesehatan, meliputi integrasi sistem
data kesehatan dan pembangunan sistem analisis big data
kesehatan. Output utama dari tahap ini yaitu peningkatan
mutu kebijakan kesehatan melalui penyajian data yang
akurat, lengkap, terpercaya, dan unggul.
2. Integrasi dan Pengembangan Aplikasi Kesehatan
Pada tahap ini, ada 3 program rancangan, yaitu
merancang aplikasi kesehatan yang integratif, meningkatkan
sumber daya manusia yang unggul dalam pemanfaatan
teknologi informasi kesehatan, dan menciptakan layanan
bantuan terpusat di Kemenkes. Output utama dari tahap ini
yaitu efisiensi pelayanan kesehatan di fasyankes di setiap
lini tingkat pertama dan tingkat lanjut.
3. Pengembangan Ekosistem Teknologi Kesehatan
Pada tahap ini, ada 3 program rancangan, yaitu
memperluas teknologi telemedisin, mengembangkan
ekosistem produk inovasi teknologi kesehatan, dan
mengintegrasikan riset bioteknologi kesehatan. Output
utama dari kegiatan ini yaitu terciptanya ekosistem
digitaliasasi kesehatan antara pemerintah, industri di bidang
kesehatan, akademisi/universitas/lembaga penelitian dan
kajian, dan pasien umum.
Dalam menuju proses digitalisasi kesehatan negara kita ,
integrasi sistem data kesehatan harus memperhatikan desain
arsitektur tata kelola satu data kesehatan yang berbasis data
individu (Integrated Electronic Health Record). Tujuan dari
pengembangan ini yaitu agar setiap orang memiliki data
kesehatan yang terintegrasi. Untuk dapat mengintegrasikan data
kesehatan ini , beberapa aspek yang perlu dirancang
meliputi desain arsitektur platfom data, interoperabilitas sistem,
keamanan sistem, dan infrastruktur sistem.
F. Digitalisasi Layanan Farmasi dan Alat Kesehatan
Untuk menjaga ketahanan layanan farmasi dan
memperluas digitalisasi layanan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai di seluruh wilayah negara kita , maka
dibutuhkan perancangan sistem integrated end-to-end supply chain
management. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
membangun digitalisasi layanan ini , antarra lain
:
1. Standardisasi kode komoditas farmasi
Sebagai contoh standardisasi kode obat disesuaikan
dengan standar BPOM, standar kode alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga disesuaikan dengan
standar dari Kemenkes, dan kode perusahaan dengan
standar dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (sistem
OSS, Online System Submission).
2. Integrasi data yang tersedia melalui Open API dengan standar
FHIR yang terkoneksi dengan Enterprise Resource Planning
(ERP) dan Inventory Management System (IMS) yang dimiliki
oleh industri manufaktur, distributor, dan fasyankes.
3. Transformasi dari sistem pencatatan manual menjadi sistem
pencatatan digital dengan sistem yang telah terintegrasi,
dapat memakai pengembang pihak ketiga penyedia
sistem.
4. Konektivitas data dari berbagai lini fasyankes ke dalam satu
database sistem pelayanan.
G. Telemedisin di negara kita
Untuk mempercepat proses digitalisasi kesehatan dan
memperluas layanan kesehatan hingga di pelosok negara kita ,
diperlukan layanan jarak jauh yang profesional, atau yang sering
disebut dengan Pelayanan Telemedisin. Menurut Permenkes RI
Nomor 20 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pelayanan
telemedisin antar fasyankes di negara kita , telemedisin
merupakan pelayanan kesehatan yang dioperasikan dalam jarak
jauh oleh tenaga kesehatan profesional dengan memakai
perangkat teknologi informasi dan komunikasi, mencakup
aspek pertukaran informasi diagnosis, manajemen terapi dan
pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, monitoring dan
evaluasi pengobatan, penelitian dan pendidikan berkelanjutan
penyedia layanan kesehatan
Dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa ruang
lingkup pelayanan telemedisin meliputi konsultasi untuk
menegakkan suatu diagnosis kepada individu, pemilihan dan
pemberian terapi, dan/atau mencegah suatu penyakit
(prevensi). Menurut pasal 3 dalam Permenkes Nomor 20 tahun
2019 disebutkan bahwa pelayanan telemedisin terdiri atas
teleradiology, teleelektrokardiografi, teleultrasonografi,
telekonsultas klinik dan pelayanan lain yang sesuai dengan
perkembangan iptek dan kebutuhan pasien.
Agar pemberian layanan berjalan sesuai dengan standar
kesehatan yang berlaku, maka fasyankes yang memberi
konsultasi telemedisin memiliki tugas, antara lain
menetapkan sumber daya manusia yang akan ditugaskan dalam
melakukan pelayanan telemedisin, menyusun standar prosedur
operasional pelayanan telemdisin, mendokumentasikan setiap
layanan telemedisin dalam rekam medis atau catatan lain yang
mendukung, dan melakukan respon terhadap setiap keluhan,
kritik, dan saran atas pelayanan telemedisin baik dari fasyankes
yang meminta konsultasi atau pasien yang mendapatkan
pelayanan ini . Pelayanan telemedisin mencakup sumber
daya manusia, sarana dan prasarana (perangkat keras dan
perangkat lunak), serta prosedur kerja
Beberapa sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan
untuk membangun layanan telemedisine meliputi area
pelayanan telemedisin, jaringan listrik dan jaringan internet
yang memadai, peralatan medis dan nonmedis, dan sistem
keamanan data dan jaringan. Dalam proses pelayanan
telemedisin, beberapa informasi yang dapat ditransfer antara
lain gambar, teks, biosinyal, video, atau suara baik dari tenaga
kesehatan yang meminta konsultasi kepada tenaga kesehatan
lain atau pasien langsung yang berkomunikasi dengan tenaga
kesehatan
Telefarmasi, merupakan salah satu bagian dari pelayanan
telemedisin sudah mulai banyak diperkenalkan di negara-
negara maju, meskipun di negara kita , pelayanan telefarmasi
belum masuk dalam peraturan perundangan, sehingga aspek
komponen pelayanan, prosedur kerja pelayanan, dan imbalan
jasa kepada apoteker yang menyediakan dan melakukan
pelayanan ini belum dapat diberikan sesuai standar. Secara
umum, telefarmasi dapat dipakai untuk menunjang aktivitas
kefarmasian, yang meliputi: komunikasi terkait identifikasi obat
dan pengatasan permasalahan obat, peracikan dan
pendistribusian obat, rekonsiliasi obat, penelusuran kepatuhan
obat, perhitungan dosis, pemberian konseling, informasi, dan
edukasi kepada pasien, dan monitoring dan evaluasi
pengobatan
Apoteker memainkan peran penting dalam menjaga dan
meningkatkan kesehatan pasien . Semua apoteker
memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam usaha
global, nasional, regional, dan institusional untuk meningkatka
n
kesehatan pasien dan untuk mengintegrasikan tujuan
inisiatif ini ke dalam praktik profesi apoteker. Selain itu,
apoteker memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama
dengan pemerintah untuk memastikan keterlibatan profesi
apoteker dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan
pasien dan dalam perencanaan, pengembangan, dan
implementasi usaha kesehatan pasien .
Tanggung jawab apoteker yaitu mengoptimalkan terapi
pengobatan pasien. Oleh sebab itu, apoteker memiliki peran
penting dalam mengedukasi pasien tentang pentingnya terapi
berkelanjutan dan kepatuhan di rumah serta mengatasi efek
samping yang mungkin terjadi pada pasien
Konseling pemulangan obat pasien memberi kesempatan
bagi apoteker untuk meningkatkan hasil terapeutik pasien.
Konseling pada pasien saat keluar dari rumah sakit dan tindak
lanjut yang teratur akan meningkatkan kepatuhan pengobatan
pasien dan kepuasan pengobatan, sehingga meningkatkan hasil
klinis
Berikut ini yaitu contoh kegiatan lain yang dapat
dilakukan apoteker untuk meningkatkan kesehatan pasien :
1. Mempromosikan kesehatan pasien .
2. Mengembangkan program pencegahan dan pengendalian
penyakit (termasuk program penyakit kronis).
3. Mempromosikan usaha keamanan pengobatan di institusi
dan komunitas apoteker.
4. Terlibat dalam usaha pengelolaan opioid, termasuk
pencegahan, intervensi, dan pengobatan.
5. Mengembangkan kebijakan dan program pendidikan
kesehatan di institusi apoteker yang memenuhi kebutuhan
pasien, profesional kesehatan lainnya, tokoh pasien , dan
pasien , secara individu dan sebagai anggota komite
yang memiliki bidang kegiatan yang berhubungan
dengan kesehatan pasien , dan berpartisipasi sebagai
anggota organisasi kesehatan pasien dan cabang di
organisasi farmasi.
6. Melakukan advokasi terhadap undang-undang, peraturan,
dan kebijakan publik terkait pencegahan dan pengelolaan
penyakit.
7. Terlibat dalam penelitian dan program pendidikan yang
berhubungan dengan kesehatan pasien , memulai
kampanye untuk menyebarkan pengetahuan baru, dan
memberi program pelatihan yang mencakup alat
kesehatan pasien dasar seperti analisis statistik,
epidemiologi, teknik pengawasan penyakit, strategi
pengurangan risiko, dan wawasan mengenai metodologi
B. Kesehatan pasien
Apoteker dapat berpartisipasi dalam manajemen
kesehatan pasien dengan mampu mengidentifikasi
kebutuhan pasien dan menerapkan perubahan yang
diperlukan, misalnya dengan melakukan tinjauan pengobatan
(terutama obat-obatan yang berisiko atau mahal) dan bekerja
sama dengan penyedia layanan kesehatan lain untuk
mengembangkan jalur perawatan pada penyakit kronis.
Mengingat pentingnya perilaku sebagai penentu kesehatan,
maka apoteker bisa meningkatkan kesehatan pasien
melalui tindakan terpadu untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap pengobatan, pola makan, dan pola olah raga, dan
melalui usaha untuk mencegah perilaku berbahaya seperti
pemakaian tembakau, penyalahgunaan zat adiktif/narkotika/
psikotropika, dan aktivitas seksual berisiko tinggi.
Apoteker yang berpraktek di layanan rawat jalan dan
layanan primer (Puskesmas) memiliki posisi yang baik untuk
membantu memastikan pasien telah menerima perawatan
pencegahan yang tepat, seperti kunjungan perawatan kesehatan,
imunisasi, dan pemeriksaan lanjutan (misalnya, mammogram,
kolonoskopi). Apoteker juga memiliki peran dalam
manajemen kesehatan pasien dengan berkontribusi
terhadap pemantauan berbasis tim dan pendidikan pasien
tentang pilihan gaya hidup sehat dan skrining untuk faktor-
faktor penentu sosial kesehatan.
C. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Apoteker dapat terlibat dalam pencegahan dan
pengendalian penyakit dengan berbagai cara. Misalnya,
membantu mengembangkan program skrining institusional
untuk memeriksa status imunisasi dan mengidentifikasi kondisi
medis yang tidak terdiagnosis (misalnya hipertensi, diabetes,
hiperlipidemia, depresi, penyalahgunaan zat adiktif/narkotika/
psikotropika, dan masalah kesehatan perilaku).
Apoteker dapat memberi edukasi dan mencontohkan
perilaku untuk memitigasi ancaman yang berisiko tinggi
terhadap kesehatan pasien seperti antraks, botulisme,
wabah penyakit cacar, serta penyakit yang sedang berkembang
yang disebarkan oleh vektor virus dan bakteri seperti Zika, HIV,
Influenza (misalnya H1N1), dan virus Corona. Perilaku ini
antara lain mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,
imunisasi, dan tidak bekerja/ melakukan isolasi diri jika
menunjukkan gejala.
Semua profesional kesehatan, termasuk apoteker,
memiliki peran penting dalam memberi edukasi cara-cara
mengurangi stres (misalnya, olahraga teratur, yoga,
memperbanyak waktu di alam terbuka, menenangkan hewan).
Apoteker dapat lebih aktif mengelola pencegahan penyakit
melalui perjanjian perawatan kolaboratif, peresepan,
manajemen pengobatan terapeutik, dan konseling.
D. Keamanan Pengobatan
Keamanan obat yaitu salah satu tanggung jawab utama
apoteker. Kejadian pengobatan yang merugikan diperkirakan
memicu kerugian lebih dari $30 miliar per tahun di
Amerika Serikat dan memicu kerugian dan penderitaan
yang tak terhitung banyaknya pada korban
Di negara kita kesalahan dalam pelayanan obat belum di data
secara sitematis, sistem pelaporan maupun pencegahan yang
terdokumentasi belum banyak dilaksanakan terutama di apotek
komunitas. Dengan memberi instruksi pengobatan yang
terfokus dan komprehensif kepada pasien secara individu dan
kelompok, apoteker dapat membantu mengurangi ruang gawat
darurat kunjungan dan masuk rumah sakit hingga 30%.
Peran apoteker dalam keamanan pengobatan dan efek
samping obat sejalan dengan tujuan kesehatan pasien
nasional. Apoteker dapat menjalankan peran kepemimpinan
sebagai sumber daya ahli dalam keamanan pengobatan
berdasar pendidikan dan pelatihan serta tanggung jawab
untuk memastikan keamanan pengobatan melalui pemakaian
teknologi seperti barcode, e-resep, pompa infus, dan
mendukung pengambilan keputusan klinis.
Apoteker dapat meningkatkan proses dalam pemilihan
dan keamanan mutu obat melalui keterlibatan dalam komite
seluruh fasilitas (misalnya, komite farmasi dan terapeutik).
Apoteker juga dapat meningkatkan kepatuhan dan pemakaian
obat yang efektif melalui inisiatif di komunitas dan organisasi
lokal. Apoteker bertanggung jawab untuk memantau
pemakaian obat dan melaporkan efek samping terkait obat.
Apoteker menjadi bagian penting dalam transisi
pelayanan (misalnya, melalui apotek komunitas, fasilitas
layanan terkelola, layanan jangka panjang), sehingga mereka
dapat memainkan peran penting dalam memastikan keamanan
pengobatan dengan memberi konseling kepada pasien,
mengidentifikasi potensi efek samping obat yang terkait dengan
pengobatan. Kemampuan apoteker untuk memecahkan masalah
dan mengurangi kejadian buruk terkait pengobatan di masa
depan bermanfaat bagi kesehatan pasien secara luas.
E. Konseling
Peran apoteker dalam konseling pasien yaitu
memberi nasihat, informasi dan dukungan kepada pasien
untuk hasil kesehatan yang lebih baik, dan pemahaman tentang
kondisi kesehatan dan pilihan pengobatan. Apoteker
memberi konseling pasien dengan memberi nasihat kepada
pasien tentang pengobatan, mengumpulkan informasi pasien,
dan mengedukasi pasien terkait resep baru. Apoteker juga
melakukan tindak lanjut secara rutin untuk menilai efektivitas
pengobatan dan mengatasi segala kekhawatiran atau perubahan
pada kondisi pasien
Apoteker memberi obat kepada pasien dengan
meninjau resep, memverifikasi informasi pasien dan
menyiapkan sesuai dosis yang diresepkan. Apoteker mencari
potensi interaksi obat, petunjuk dosis dan peringatan atau
tindakan pencegahan yang diperlukan, dan menyampaikannya
kepada pasien. Mereka juga memberi nasihat tentang kondisi
penyimpanan yang tepat, seperti perlindungan dari sinar
matahari atau kelembapan dan pendinginan, serta penanganan
obat yang tepat. Apoteker mendorong pasien untuk mengajukan
pertanyaan dan mengatasi kekhawatiran pasien terkait
pengobatan
Apoteker mungkin menetapkan jadwal tindak lanjut
untuk memastikan kepuasan pengobatan dan kepatuhan
terhadap rejimen pengobatan untuk menghindari reaksi obat
yang merugikan (ADR) dan risiko komplikasi pasca keluar dari
rumah sakit. Apoteker juga membantu memperbaiki masalah
terapi obat dengan meningkatkan manajemen pengobatan.
Mereka mungkin menawarkan saran untuk mengintegrasikan
jadwal pengobatan ke dalam rutinitas sehari-hari dan
merekomendasikan pemakaian alat pengingat pengobatan.
Apoteker memotivasi pasien untuk berperan aktif dalam
manajemen kesehatan dengan mengembangkan perilaku
partisipatif. Apoteker membantu pasien menetapkan tujuan
kesehatan yang realistis dan dapat dicapai untuk melanjutkan
usaha manajemen Kesehatan pasien.
Apoteker membantu pasien dalam mengelola kondisi
medisnya, termasuk sifat penyakit, tujuan pengobatan, dan
peran obat dalam pengelolaan penyakit. Apoteker memberi
informasi kepada pasien tentang terapi obat dan mendiskusikan
pentingnya obat dalam mengendalikan gejala, mencegah
perkembangan penyakit, dan meningkatkan hasil kesehatan
secara keseluruhan. Apoteker mengoptimalkan terapi untuk
pasien dan memastikan mereka meminum resep dengan benar.
Apoteker juga menyediakan sumber daya dan dukungan untuk
pemantauan diri, perawatan diri, dan berbagai teknik
pengelolaan penyakit. Konseling kefarmasian di apotek
ditemukan meningkatkan kepatuhan pemakaian antibiotik.
Kepatuhan pemakaian antibiotik juga dipengaruhi oleh
frekuensi minum obat. Konseling apoteker saat mengakses obat
di apotek sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pasien
dalam pemakaian antibiotik
F. usaha untuk Mengatasi Epidemi Opioid
Apoteker memiliki posisi yang baik di layanan kesehatan
dan komunitas lokal untuk berkolaborasi dengan penyedia
layanan lain dalam pengobatan nyeri akut dan kronis dan
berusaha menerapkan terapi alternatif opioid jika
memungkinkan. Selain itu, apoteker harus dilibatkan untuk
merekomendasikan rejimen dosis opioid yang tepat yang
mengurangi peresepan berlebihan dan mengurangi risiko
penyalahgunaan dan kecanduan bila diperlukan. Apoteker,
sebagai bagian dari tim interprofesional, memiliki peran
dalam pencegahan, intervensi, dan pengobatan penyalahgunaan
dan kecanduan opioid yang mencakup namun tidak terbatas
pada hal-hal berikut (ASHP, 2021).
1. Pencegahan
a. Berkolaborasi dengan rekan-rekan di layanan kesehatan
untuk melakukan pendekatan interprofesional dalam
manajemen nyeri dan penanganan opioid yang
menggabungkan terapi non-opioid berbasis bukti dan
mengurangi risiko penyalahgunaan dan kecanduan.
b. Menerapkan pendekatan komunikasi dan edukasi untuk
menjelaskan instruksi pemberian dosis kepada pasien
dengan cara yang menghindari atau mengurangi masalah
umum yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau
pemakaian opioid secara berlebihan.
c. Memimpin usaha untuk mencegah pengalihan zat-zat
yang dikendalikan.
d. Bekerja sama dengan profesional kesehatan lainnya,
lembaga pemerintah, dan organisasi pasien untuk
menghilangkan stigma terhadap gangguan pemakaian
opioid dan mendorong pengembangan program
pengobatan.
e. memakai dan mengadvokasi peningkatan program
pemantauan obat opioid.
f. Berpartisipasi dalam program pendidikan dan
pencegahan penyalahgunaan narkoba di pasien .
2. Intervensi
a. Membantu mengidentifikasi individu, rekan kerja, dan
orang lain yang mungkin mengalami masalah terkait
penyalahgunaan opioid.
b. memberi nalokson, serta melatih perawat untuk
memberi nya.
c. Bekerja sama dengan distrik setempat untuk
menyediakan program dan mendorong intervensi teman
sebaya serta peluang untuk melakukan konseling dengan
apoteker mengenai pilihan pengobatan.
3. Pengobatan
a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai
pemakaian obat-obatan yang dipakai dalam
pengobatan gangguan pemakaian opioid (misalnya
metadon, buprenorfin, buprenorfin-naloxone,
naltrexone).
b. Mengoptimalkan hasil terapi dengan mengumpulkan
informasi pemeriksaan klinis dan kesehatan penting
tentang pasien.
G. Kebijakan Kesehatan pasien
Apoteker harus berpartisipasi dalam pengembangan
kebijakan kesehatan pasien , mulai dari dewan kesehatan
daerah hingga program nasional. Dengan menghubungkan
prevalensi penyakit, pemanfaatan obat, dan faktor penentu
penyakit, apoteker dapat menempatkan pencegahan dalam
konteks yang lebih luas. pemakaian obat-obatan memainkan
peran sentral dalam kesehatan dan kebijakan kesehatan,
terutama kebijakan yang ditujukan pada penyakit kronis, yang
harus dirumuskan dengan pemahaman luas tentang hubungan
antara terapi pengobatan dan banyak faktor lain yang
mempengaruhi hasil penyakit.
Sebagai ahli pemakaian obat dan administrator sistem
kesehatan yang berpengalaman, apoteker berkontribusi pada
pengembangan undang-undang dan peraturan terkait
kesehatan pasien dan harus terlibat dalam pengawasan dan
administrasi program publik. Apoteker, sebagai individu dan
melalui asosiasi profesinya, dewan kesehatan negara bagian dan
lokal, serta dewan farmasi negara bagian, didorong untuk
berpartisipasi dalam proses legislatif, peraturan, dan
pengawasan.











.jpeg)
