Tampilkan postingan dengan label Farmasi 4. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Farmasi 4. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 November 2026

Farmasi 4

 



Jaminan terhadap kesehatan merupakan salah satu 

pernyataan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) atau 

Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi dan 

disahkan oleh Majelis Umum Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB) 

pada 10 Desember 1948. Selain itu, sila ketiga Pancasila yang 

berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara kita ”, 

menunjukkan pemahaman pendiri bangsa akan perlunya 

kesetaraan dalam segala aspek tak terkecuali kesehatan.  

Kesehatan merupakan pilar dari suatu bangsa. Kesehatan 

merupakan modal dasar bagi manusia untuk dapat hidup 

produktif serta berkualitas baik secara sosial maupun ekonomi. 

Sehat menurut World Health Organization (WHO) tidah hanya 

kondisi terbebasnya seseorang dari keadaan sakit/lemah/cacat 

melainkan merupakan keadaan paripurna baik secara fisik, 

mental, maupun sosial. Selain itu, konsep sehat juga berkaitan 

dengan lingkungan internal dan eksternal seperti sehat baik 

secara spiritual maupun mental. negara kita  sebagai negara 

hukum telah merumuskan definisi kesehatan pada Pasal 1 Ayat 

1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, 

dimana kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik 

secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas 

dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. 


 

Perumusan ini senada dengan WHO dimana pada kondisi ini 

seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal. 

Sebagai usaha  mencapai kondisi ini , diperlukan 

kesadaran individu seperti menjaga pola hidup sehat. Selain itu, 

diperlukan pula usaha  kolektif oleh pasien  serta kebijakan 

terkait kesehatan yang disusun secara berkeadilan oleh 

pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan sumber 

daya kesehatan yang memadai diantaranya fasilitas pelayanan 

kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan 

kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan, 

pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan.  

Pelayanan kesehatan yaitu  segala bentuk kegiatan 

dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara 

langsung kepada perseorangan atau pasien  untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pasien  

dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, 

dan/atau paliatif yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan memerlukan dukungan dari 

sumber daya manusia kesehatan sebagai pelaksana teknis 

layanan yang terdiri atas tenaga medis yaitu dokter, tenaga 

kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.  

Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang 

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap 

profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan 

tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk 

melakukan usaha  kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan 

yaitu  tenaga kefarmasian. UU No. 17 Tahun 2023, menjelaskan 

bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi, 

apoteker, serta apoteker spesialis. berdasar  Peraturan 

Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan 

Kefarmasian, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah 

lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan 

apoteker, sehingga ia berhak melakukan pekerjaan kefarmasian 

di negara kita .  

  


 

Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas 

pelayanan kesehatan khususnya fasilitas pelayanan 

kefarmasian. Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua 

yakni pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang 

diselenggarakan berdasar  kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari 

Pemerintah Daerah dan/atau pasien . sedang , fasilitas 

pelayanan kefarmasian yaitu  sarana yang dipakai  untuk 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotek, 

instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, 

maupun praktek bersama. Apoteker yang bekerja di pelayanan 

kesehatan primer disebut dengan apoteker layanan primer, 

sedang apoteker yang bekerja di layanan swasta seperti apotek, 

toko obat, klinik disebut dengan apoteker komunitas.  

Merujuk pada PP No. 51 Tahun 2009, pekerjaan 

kefarmasian yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan 

kefarmasian antara lain pembuatan termasuk pengendalian 

mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan 

dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, 

pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, 

serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. 

Serupa, berdasar  UU No. 17 Tahun 2023, praktek 

kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, 

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan 

pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan 

pelayanan kefarmasian. Seluruh sarana pelayanan kesehatan 

yang melakukan layanan sediaan farmasi wajib memiliki tenaga 

kefarmasian khususnya Apoteker. Meski dalam kondisi 

tertentu, praktik kefarmasian ini  dapat dilakukan oleh 

tenaga kesehatan lain secara terbatas oleh selain tenaga 

kefarmasian. 

Pelayanan resep yang dilakukan oleh Apoteker 

diselenggarakan berdasar PP No. 51 Tahun 2009 pasal 21 ayat 2: 

“Penyerahan dan pelayanan obat berdasar  resep dokter 

dilaksanakan oleh Apoteker” dan pasal 24c: “...menyerahkan 

obat keras, narkotika dan psikotropika kepada pasien  atas 


 

resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan”. Meskipun demikian, ada  

permasalahan klasik yang sering terjadi antara lain legalitas 

resep yang dipertanyakan hingga tulisan dokter yang sulit 

terbaca sehingga rentan terjadi kesalahan pembacaan resep.  

Selain itu, meningkatnya ragam sediaan farmasi baik dari 

bentuk sediaan yang memerlukan cara pemakaian spesifik serta 

perhatian khusus maupun jenis nama produk sediaan farmasi di 

pasaran menunjukkan peran krusial seorang Apoteker. 

Sehingga, angka pemakaian  sediaan farmasi yang keliru 

maupun penyalah gunaannya dapat ditekan. Pada bab ini, kami 

akan memaparkan aspek hukum dan etika praktek kefarmasian 

apoteker di farmasi komunitas. 

 

B. Perubahan Paradigma 

Praktik farmasi komunitas di seluruh dunia telah bergeser 

dari berfokus pada produk (product oriented) menjadi berpusat 

pada pasien (patient oriented) dengan tujuan untuk mencapai 

luaran terapi yang optimal dan mampu meningkatkan kualitas 

hidup pasien. Konsep asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) 

pertama kali diperkenalkan oleh Hepler dan Strand pada tahun 

1990. Asosiasi Ahli Farmasi Amerika (American Pharmasis 

Association/APhA) telah mengembangkan lima prinsip praktik 

asuhan kefarmasian. Kelima prinsip ini  antara lain; (1) 

pengumpulan data pasien, (2) evaluasi informasi medis, (3) 

merumuskan rencana terapi obat, (4) mengimplementasikan 

rencana ini , serta (5) memantau dan memodifikasi rencana 

ini .  

Laporan nasional pemakaian  obat-obatan tahun 2015 di 

Malaysia menunjukkan bahwa pada umumnya pasien  

tidak dapat membedakan obat generik dan nama dagang obat 

(46,8%). Selain itu, hampir sepertiga konsumen menyatakan 

melakukan pemakaian  bersama obat-obatan dengan orang 

lain, tidak memahami efek samping, indikasi pemakaian  obat, 

hingga cara penyimpanan obat dengan tepat. Temuan yang 

cukup mengejutkan yaitu  mayoritas pasien  

 

menginginkan adanya media konseling tambahan dari apoteker 

untuk dapat memahami dan mengatasi masalah terkait 

pemakaian  obat-obatan (70,8%). Meskipun negara kita  belum 

memiliki data nasional terkait pemakaian  obat di komunitas, 

namun Kementerian Kesehatan Republik negara kita  bersama 

Ikatan Apoteker negara kita  (IAI) telah menyelenggarakan secara 

masif Gema Cermat yakni Gerakan pasien  cerdas 

memakai  obat serta DAGUSIBU yakni Dapatkan, Gunakan, 

Simpan Buang.  

Kedua gerakan ini sering diselenggarakan bersamaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien  

dalam memakai  obat secara bijaksana serta mengurangi 

medication error yang merupakan pemicu  meningkatnya 

mortalitas dan morbiditas. Medication errors is any preventable 

event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient 

harm while the medication is in the control of the health care 

professional, patient, or consumer. Such events may be related to 

professional practice, health care products, procedures, and systems, 

including prescribing, order communication, product labelling, 

packaging, and nomenclature, compounding, dispensing, distribution, 

administration, education, monitoring, and use (The United States 

National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention in WHO Medication Errors).  

Errors atau kesalahan yang terjadi dapat berupa 

kesalahan pada dosis obat, waktu pemberian, rute pemberian 

obat, penyerahan pada pasien yang keliru, atau bahkan 

penulisan resep yang keliru. Sama halnya dengan minimnya 

data pemakaian  obat, data medication errors di negara kita  pun 

belum banyak diketahui. Meskipun demikian, kejadian ini 

cukup sering ditemui pada fasilitas pelayanan kesehatan.  

Beberapa kasus yang pernah terjadi di komunitas. 

Seorang pasien mengeluhkan wasirnya belum membaik meski 

telah melakukan terapi. Apoteker ini  pun menemukan 

letak permasalahan ada  pada rute pemberian yang tidak 

tepat. Suppositoria yang seharusnya diberikan secara per rectal 

melalui dubur/anus, namun oleh pasien dimasukkan pada 

bubur kemudian dikonsumsi secara per oral. Pelafalan yang 

 

tidak jelas atau pemberian informasi yang tidak komprehensif 

dapat memicu  tujuan terapi tidak tercapai. Komunikasi, 

secara global menjadi pemicu  tertinggi medication errors. 

Pada kesempatan yang lain dijumpai pasien Diabetes 

Melitus mengeluh tidak bisa menelan obat kepada dokter. 

Dokter meminta tolong apoteker melalui resep agar 

membuatkan puyer namun ditolak dengan alasan keselamatan 

pasien. Dokter berasumsi membuat puyer dapat meningkatkan 

kepatuhan pasien mengonsumsi obat, namun obat yang 

dimaksud merupakan obat dengan bentuk sediaan lepas 

terkendali (Modifiying Release). Jika sediaan dihancurkan maka 

secara spontan pasien dapat mengalami hipoglikemia dan dapat 

berakibat fatal. Kurangnya pemahaman terkait bentuk sediaan 

obat dan pengalaman menjadi salah satu faktor terjadinya 

medication errors. 

Kasus yang sering sekali dijumpai pada praktek di 

komunitas yaitu  pemakaian  bersama obat-obatan dengan 

orang lain contohnya seperti tetes mata, sirup penurun deman, 

analgetika, bahkan antibiotik sisa pasien lain yang sengaja tidak 

dihabiskan sebab  merasa kondisinya telah membaik. 

pemakaian  bersamaan tidak diperbolehkan kaerna indikasi 

penyakit bisa jadi berbeda sehingga diperlukan jenis obat atau 

dosis dna durasi yang berbeda. Rendahnya pengetahuan pasien 

serta pemahaman terhadap resiko yang mungkin akan terjadi 

pun menjadi salah satu faktor terjadinya medication errors. 

Ketiga kasus diatas menunjukkan pentingnya peran 

apoteker dalam memberi  edukasi dan informasi baik kepada 

pasien maupun tenaga medis/kesehatan lainnya terkait sediaan 

farmasi yang akan dipakai  oleh pasien. Apoteker bukan lagi 

profesi yang hanya menyediakan obat sebagai komoditas untuk 

meraup keuntungan sebanyak-banyaknya namun profesi luhur 

yang mengedepankan kepentingan pasien dalam hal layanan 

kesehatan yang paripurna. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan 

bahwa peran Apoteker telah bergeser dari seorang compounder 

dan dispenser menjadi “drug therapy manager” yang secara 

komprehensif bertanggung jawab terhadap efek terapetik dan 

 

keamanan pemakaian  obat agar mencapai efek terapi yang 

optimal serta meningkatkan kualitas hidup pasien. 

 

C. Perubahan Peraturan Perundangan 

Dunia kesehatan di negara kita  memasuki babak baru 

sesudah  disahkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 

Tentang Kesehatan yang mengubah banyak undang-undang 

yang sudah ada, termasuk mencabut sembilan undang-undang 

dan mengubah empat undang-undang terkait kesehatan. 

berdasar  Kementerian Kesehatan RI, ada  beberapa 

aspek yang akan diperbaiki sesudah  diterapkannya undang-

undang ini, antara lain; (1) Fokus pengobatan beralih dari kuratif 

menjadi promotif dan preventif, (2) akses layanan kesehatan 

lebih mudah, (3) memiliki sistem kesehatan yang tangguh 

menghadapi bencana, (4) meningkatkan efisiensi dan 

transparansi pembiayaan kesehatan, (5) mendukung 

peningkatan teknologi kesehatan dengan mengintegrasikan 

sistem informasi kesehatan, (6) melindungi tenaga kesehatan, (7) 

mendorong industri kesehatan dalam negeri lebih mandiri, dan 

(8) menyederhanakan proses perizinan kesehatan.  

Dampak undang-undang ini bagi tenaga kesehatan yang 

nampaknya mendapat antusiasme tertinggi yaitu  proses 

perizinan ketenagaan kesehatan menjadi lebih mudah dimana 

Surat Tanda Registrasi (STR) atau jika apoteker yaitu  Surat 

Tanda Registrasi  Apoteker (STRA) berlaku seumur hidup dan 

hal ini secara tidak langsung mempercepat izin praktek tenaga 

kesehatan. Meskipun, dalam undang-undang ini telah dijelaskan 

pada pasal 145 ayat 4 yakni “Ketentuan mengenai praktik 

kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Artinya, masih 

diperlukan proses adaptasi/penyesuaian terkait turunan dari 

undang-undang ini yang mengatur segala kebutuhan teknis 

praktek kefarmasian di negara kita . 

Hal lain yang tak kalah menarik jika dilihat dari sudut 

pandang kefarmasian yaitu  penguatan rantai pasok 

kefarmasian dan alat kesehatan dimana diprioritaskan 


 

pemakaian  bahan baku dan produk dalam negeri sehingga 

akan mendorong perkembangan industri kesehatan di dalam 

negeri serta pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat 

mendorong pemakaian  teknologi biomedis dan pelayanan 

kedokteran presisi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

pelayanan kesehatan. Sehingga, pelayanan kefarmasian tidak 

lagi bertolak pada “jika pasien A berhasil, maka pada pasien B 

tentu akan berhasil”, melainkan berdasar  evidence based 

medicine yang cost-effective. 

Dibalik pro-kontra pengesahan undang-undang ini , 

undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan 

aksesibilitas terhadap layanan kesehatan disertai dengan 

peningkatan kualitas layanan yang berkeadilan untuk semua 

lapisan pasien  di negara kita  sesuai sila ketiga Pancasila. 

 

D. Tantangan Apoteker di Komunitas 

Permasalahan terkait apoteker komunitas di Malaysia 

yaitu  kurangnya keterlibatan apoteker komunitas dalam 

memberi  perawatan yang optimal kepada pasien  

umum yang disebabkan oleh belum adanya peraturan mengenai 

pemisahan antara peresepan dan pembelian obat. Kondisi inilah 

yang membatasi kesempatan apoteker komunitas di Malaysia 

untuk memberi  layanan kefarmasian sebab  sebagian besar 

pasien mendapatkan obat yang diresepkan di rumah sakit atau 

klinik swasta, bukan di apotek komunitas. Kondisi di negara kita  

tidak jauh berbeda meskipun standar praktek kefarmasian 

komunitas mendapatkan respon positif dari apoteker komunitas 

sebagai pedoman bagi apoteker dalam menjalankan praktek 

profesi.  

Permasalahan mendasar dari praktik farmasi komunitas 

di negara kita  yaitu  kurangnya usaha  yang sungguh-sungguh 

untuk melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kaidah-kaidah profesi. Selain itu, sumber 

pendapatan apoteker yang bekerja pada sektor swasta atau 

komunitas hanya berasal dari penjualan produk dan seringkali 

layanan jasa konsultasi maupun tinjauan resep tidak berbayar 

 

atau gratis, dan jika apoteker bekerja pada pemilik modal maka 

pemilik modal yang menentukan besaran pendapatannya.  

Proses memahamkan para pemangku kebijakan dan 

kepentingan di bidang farmasi untuk meningkatkan praktik 

kefarmasian di negara kita  telah disusun dan diimplementasikan 

namun masih secara terpisah-pisah dan tak jarang saling 

bertentangan serta tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini turut 

menjadi hambatan praktek kefarmasian yang profesional di 

komunitas di negara kita . 

 

E. Tugas dan Wewenang Apoteker dalam Pelayanan 

Kefarmasian di Komunitas 

Apoteker komunitas yaitu  penyedia layanan kesehatan 

yang paling mudah diakses oleh pasien  umum dan sering 

dipakai  sebagai fasilitas perawatan kesehatan sehingga dapat 

memainkan peran utama dalam memberi  informasi yang 

memadai mengenai pemakaian  obat-obatan. pasien  

cenderung memilih membeli obat di apotek sebab  tidak perlu 

mengantri terlalu lama sehingga lebih menghemat waktu, selain 

itu apotek buka selama tujuh hari dan minimal 15 jam per hari, 

bahkan beberapa apotek buka 24 jam setiap harinya. Apoteker 

komunitas di negara kita  berkontribusi terhadap pelayanan 

kesehatan melalui penyediaan obat-obatan serta produk dan 

layanan terkait kesehatan baik secara mandiri maupun 

berkolaborasi dengan anggota layanan primer lainnya,  terutama 

Dokter Umum.  

Apoteker dapat berpraktek mandiri dengan memberi  

layanan konsultasi berbayar maupun bersamaan dengan 

penjualan obat bebas, bebas terbatas, serta obat keras yang 

tergolong dalam daftar Obat Wajib Apotek (OWA). Tak jarang, 

pasien melakukan kegiatan pengobatan sendiri atau 

swamedikasi. Kondisi inilah yang cukup krusial dan menantang 

sehingga memerlukan pendampingan oleh apoteker komunitas. 

berdasar  hal ini , kita dapat menyimpulkan bahwa 

apotek komunitas beserta apoteker yang berpraktek di 

komunitas jika ditempatkan pada posisi strategis disertai 

 

dengan regulasi yang jelas sekaligus mampu mengayomi maka 

kehadirannya dapat mengurangi beban kunjungan pasien pada 

layanan kesehatan primer maupun lanjutan. 

ada  peraturan perundang-undangan utama yang 

menjadi dasar praktek kefarmasian di negara kita  yaitu UU No. 

17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana selama belum 

ada  turunannya maka PP No. 51 tahun 2009 Tentang 

Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes) No. 9 tahun 2017 Tentang Apotek masih dijadikan 

acuan teknis pelaksanaan praktek kefarmasian di lapangan. UU 

No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang barusaja disahkan 

menjadi undang-undang pertama yang mengatur pekerjaan 

kefarmasian. Didalamnya memuat jenis ketenaga kerjaan 

kefarmasian, pelayanan kefarmasian, aturan mengenai 

perbekalan kesehatan, hingga kemandirian kefarmasian dan alat 

kesehatan.   

Peraturan Praktik Kefarmasian yang tertuang dalam PP 

No. 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian memberi  

kerangka acuan yang memastikan bahwa apoteker memiliki 

tanggung jawab penuh untuk melakukan praktik kefarmasian 

diseluruh fasilitas layanan kesehatan yang memiliki layanan 

kefarmasian seperti di komunitas. Secara teknis dan menjadi hal 

yang paling penting yaitu  aturan ini mendefinisikan ruang 

lingkup praktik apoteker mulai dari pembuatan, pengembangan 

obat, pengendalian mutu obat, proses pendistribusian, hingga 

pemakaian  obat dipasaran. Lebih spesifiknya untuk kegiatan 

praktek profesi apoteker di komunitas, peraturan ini 

memberi  standar pelayanan pekerjaan kefarmasian dari 

perencanaan dan pengadaan produk farmasi hingga kegiatan 

yang memastikan pemakaian  obat yang berkualitas bagi pasien 

dan pasien .  

Permenkes No. 9 tahun 2017, hingga saat ini masih 

dipakai  sebagai pijakan yang mengatur persyaratan 

pendirian apotek dan teknis pelaksanaan praktek kefarmasian di 

lapangan. Permenkes ini mengatur kelengkapan minimal 

pendirian apotek yang menjadi syarat awal pendirian sebuah 

apotek serta monitoring kelayakan sebuah apotek. Standar-

standar ini disusun dengan tujuan agar dapat menjadi panduan 

dasar untuk penyediaan layanan kefarmasian yang 

menguraikan tingkat layanan minimal yang harus dapat 

diberikan secara konsisten oleh apoteker setiap kali memberi  

pelayanan. Standar yang dimaksud seperti persyaratan 

administratif yang menjadi syarat legalitas praktek apoteker, 

persyaratan ruangan layanan kefarmasian untuk dapat 

menyediakan dan mengelola obat-obatan baik obat bebas, bebas 

terbatas, keras, psikotropikan, maupun narkotika, serta produk 

medis lainnya, dan pelayanan farmasi klinis. Meskipun ada  

perbedaan pelaksanaan aturan ini disetiap lokasi yang 

disebabkan faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang 

majemuk di negara kita , standar ini telah ditetapkan menjadi 

acuan utama pada praktek kefarmasian di apotek. Sehingga 

diharapkan setiap apotek dapat menjadi tempat berpraktek 

profesional seorang apoteker dengan mengoptimalkan fasilitas 

yang dimiliki. 

Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus 

bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur 

operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak 

pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker wajib 

melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian 

profesinya yang dilandasi pada kepentingan pasien . Dalam 

hal obat yang diresepkan ada  obat merek dagang, maka 

Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat 

generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang 

lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien. Selain itu, jika obat 

yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak 

mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, Apoteker 

dapat mengganti obat sesudah  berkonsultasi dengan dokter 

penulis Resep untuk pemilihan obat lain.  

Oleh sebab itu, permasalahan klasik di lapangan terkait 

penggantian obat oleh apoteker semestinya dapat terselesaikan 

dengan menilik aturan pekerjaan kefarmasian di apotek 

ini . Apoteker perlu secara sadar dan kontinue membangun 

 

komunikasi yang baik dan efektif dengan pasien pun dokter 

penulis resep agar tidak memicu  kesalah pahaman. 

Distorsi pemahaman pasien mengenai jenis obat generik 

ataupun paten dapat menghambat akses pasien  terhadap 

obat. Distorsi ini pun masih sering dijumpai pada level 

pemerintah sehingga tak heran penulis resep terkadang masih 

memiliki keraguan terhadap obat generik.  

Obat paten yaitu  obat yang memiliki hak paten dari 

industri farmasi, tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan 

nama generik oleg industri farmasi lain tanpa izin pemilik paten 

selama masih dalam masa paten serta memiliki harga yang jauh 

lebih mahal. Obat generik yaitu  obat yang sama baik pada 

nama ataupun dengan zat aktif berkhasiat yang terkandung di 

dalamnya serta memiliki harga yang lebih murah. Sedang, obat 

generik bermerek yaitu  obat generik tertentu yang diberi nama 

atau merek dagang sesuai dengan kehendak produsen obat yang 

menawarkan harga yang relatif lebih murah atau bersaing. 

Oleh sebab itu, obat generik dan paten dengan kandungan 

zat aktif yang sama memiliki khasiat yang sama meski pada 

proses produksi ada  perbedaan seperti perbedaan cara 

pembuatan ataupun bahan yang dipakai  hingga perbedaan 

pemasaran. Beberapa penelitian yang bertujuan menilai 

ketersediaan hayati obat generik dan paten sudah banyak 

dilakukan dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikanm sehingga ketika diberikan kepada pasien  pun 

akan memberi  efek yang tidak berbeda. Meskipun demikian, 

tetap diperlukan kejelian dalam memilih produk yang beredar 

dipasaran. 

Pemilihan produk yang beredar di pasaran tentu menjadi 

concern apoteker komunitas. Selain melihat nama besar industri 

yang menaungi produk ini , apoteker perlu memperhatikan 

distributor tempat melakukan pemesanan obat. Dalam hal 

pemesanan obat kepada distributor, sebaiknya dilakukan 

kepada distributor utama obat seperti contohnya jika seorang 

apoteker hendak memesan obat dengan kandungan zat aktif 

Paracetamol dengan merek Sanmol, maka sebaiknya memesan 

 

langsung ke distributor utama PT Sanbe Farma yaitu PT Bina 

San Prima cabang terdekat. Selain itu, apoteker juga perlu 

melihat sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari 

setiap distributor yang dituju. Hal ini dilakukan untuk 

menjamin kualitas produk obat ataupun alat kesehatan yang 

akan disediaan di layanannya.  

Pembuatan surat pesanan pun harus menyesuaikan 

antara surat pesanan obat bebas, bebas terbatas, dan keras yang 

ditulis pada surat pesanan reguler. Surat pesanan obat yang 

mengandung zat aktif golongan tertentu seperti 

dextrometorphan pada obat batuk dilakukan memakai  

surat pesanan obat-obat tertentu (OOT). Surat pesanan obat 

seperti pseudoefedrin dan phenilpropanolamin pada obat flu 

dilakukan memakai  surat pesanan obat golongan 

prekursor. Sama halnya dengan golongan psikotropika dan 

narkotika yang dipesan masing-masing memakai  surat 

pesanan khusus psikotropika dan narkotika. Pemesanan 

narkotika masih ditujukan kepada Kimia Farma Trading and 

Distribution sebagai pemegang utama distribusi sediaan farmasi 

narkotika di negara kita . 

Pengadaan obat dan alat kesehatan oleh apotek yang baru 

beroperasi dapat dilakukan dengan metode epidemiologi. 

Apoteker dapat meminta data sebaran penyakit di dinas 

kesehatan setempat untuk membantu menyusun pengadaan 

perbekalan farmasi. Namun, bagi apotek yang sudah beroperasi 

dapat memakai  metode konsumsi. Meskipun kombinasi 

antara metode epidemiologi dan konsumsi juga tepat 

dipakai . Pada metode konsumsi, apoteker melakukan 

pemesanan obat berdasar  pola konsumsi konsumen 

terhadap obat di apotek. Frekuensi pencarian obat tertentu yang 

lebih tinggi dari obat lainnya memicu  itu dapat dipesan 

lebih banyak. Obat ini  lebih cocok jika dimasukkan dalam 

kategori obat fast moving. Pengadaan barang yang sesuai 

dengan kebutuhan dapat menurunkan resiko barang 

kadaluarsa. 

 

Volume produk kadaluarsa yang tinggi dapat 

meningkatkan resiko kerugian secara finansial bagi apotek 

sebab  tidak semua distributor berkenan menerima retur barang 

yang mendekati tanggal kedaluarsa. Produk yang telah 

kadaluarsa harus disimpan dan didata dengan baik. Tentunya, 

semakin besar volume produk kadaluarsa maka semakin banyak 

kebutuhan ruang penyimpanannya. Selain kebutuhan ruang 

penyimpanan, produk ini perlu dimusnahkan. Limbah obat 

tidak dapat dibuang begitu saja seperti di aliran sungai atau 

dipendam di tanah lapang sebab limbah obat dapat merusak 

ekosistem di perairan maupun memicu  kerusakan tanah 

yang terlihat dengan tanah menjadi tandus. Sebagai tenaga 

profesional, seorang apoteker harus memiliki etika terhadap 

lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dilakukan pemusnahan 

limbah produk kadaluarsa memakai  insinerator bagi 

limbah padat. Tantangan akan muncul bagi apotek di daerah 

yang tidak memiliki fasilitas pemusnahan limbah obat 

kadaluarsa. Oleh sebab itu, proses pengadaan yang dilakukan 

oleh apoteker di komunitas harus dilakukan secara hati-hati dan 

bijaksana. 

Seluruh sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah 

dipesan melalui distributor kemudian disimpan pada tempat 

yang telah disediakan. Sebagai apoteker, pekerjaan 

penyimpanan obat ternyata memerlukan keterampilan dengan 

melibatkan seni tersendiri. Tidak heran apotek BUMN di 

negara kita  sering mengadakan perlombaan merias apotek. 

Prinsip penyimpanan obat yang diajarkan melalui buku-buku 

ajar yaitu  dengan menyesuiakan bentuk sediaan obat (tablet, 

sirup, salep, suppositoria, ovula, ampule dsb) yang mana perlu 

diperhatikan suhu penyimpanannya. Selain itu perlu diamati 

golongan obat yang dimiliki seperti obat bebas, obat bebas 

terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika.  

Obat bebas dan bebas terbatas dapat didisplay pada rak 

swalayan ataupun rak kaca yang mudah dilihat orang 

sedang  obat keras dan utamanya golongan psikotropika 

serta narkotika harus disimpan pada ruang khusus yang tidak 

 

dapat dilihat oleh konsumen ataupun pihak lain yang tidak 

berkepentingan di dalam sarana pelayanan kefarmasian. 

Display obat bebas yang menarik selain mempercantik tampilan 

apotek namun juga dapat meningkatkan pendapatan apotek. 

Bagi golongan obat keras, psikotropika, dan narkotika, 

penyimpanan dengan baik dapat menghindarkan 

penyalahgunaan obat ataupun kehilangan/pencurian. Sebab 

obat psikotropika dan narkotika memiliki kekhususan baik sejak 

pengadaan hingga proses evaluasi obat di sarana kesehatan oleh 

Dinas Kesehatan dan BPOM setempat.  

Penyimpanan obat yang telah disesuaikan diatas 

kemudian disusun berdasar  golongan farmakoterapi/ 

farmakologi obat dan diurutkan sesuai urutan alfabetis. Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan pencarian obat dan menghindari 

adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien. Pada masing-

masing jenis obat kemudian disusun berdasar  urutan 

FEFO/FIFO (First Expired First Out/First In First Out) dengan 

tujuan untuk meminimalisir barang kadaluarsa. Strategi yang 

dapat diterapkan untuk menurunkan kemungkinan barang 

kadaluarsa yaitu  penulisan kartu stok manual secara rutin 

meskipun sarana telah dilengkapi dengan aplikasi perhitungan 

stok barang. Selain itu, perlu dilakukan stok opname secara rutin 

sekali dalam sebulan, tiga bulan, dan satu tahun untuk stok 

opname besar.  

Amanah peraturan pekerjaan kefarmasian yang telah 

dijabarkan sebelumnya, jika tidak dilaksanakan dengan 

bertanggung jawab dan disiplin maka dapat memicu  

dampak yang merugikan. Kasus yang pernah terjadi di 

komunitas seperti kekeliruan apoteker dalam menyerahkan obat 

sebab  adanya kemiripan nama obat maupun tampilan sediaan 

obat (LASA/Look Alike Sound Alike) contohnya piracetam dan 

piroxicam, penyerahan obat yang sudah masuk masa 

kadaluarsanya sebab  jarang dilakukan stok opname atau 

ketidak disiplinan dalam melakukan penataan barang saat 

disimpan pada wadah/rak, penyerahaan jenis sediaan khusus 

yang berbeda dengan yang dimaksud yakni tetes mata diberi 

 

tetes telinga, penyerahan obat dengan dosis berbeda dengan 

yang dimaksud contoh captopril 12,5 mg diberi captopril 25 mg, 

dan lain sebagainya. Kejadian ini tentunya dapat memicu  

medication errors yang dapat mengancam keselamatan jiwa 

pasien.  

Apoteker di komunitas perlu kehati-hatian dalam 

menjaga mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimiliki 

sebab dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang 

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasar  ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 

berlaku serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau 

penggantian atas kerugian akibat pemakaian , pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Oleh 

sebab itu apoteker perlu menjamin kualitas barang dan/atau 

jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

konsumen. 

Selanjutnya, sesuai amanah undang-undang, apoteker 

dituntut dapat memberi  pelayanan informasi obat kepada 

pasien. Oleh sebab itu, keterampilan berkomunikasi efektif dan 

efisien perlu dimiliki oleh seorang apoteker sehingga dapat 

menunjang kemampuan apoteker dalam memberi  edukasi 

dan informasi obat baik kepada pasien, keluarga pasien, 

maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu, 

keterampilan komunikasi yang baik akan sangat membantu 

proses konseling pasien berjalan dengan lancar.  

Prinsip dasar berkomunikasi yaitu  memiliki niat dan 

etika yang baik, mampu bersikap sopan dan membina hubungan 

yang baik. Seorang apoteker yang profesional dapat memahami 

cara menghormati pasien, cara mengenalkan diri, mampu 

mengingat nama pasien, menyadari pentingnya berpenampilan 

menarik namun sopan dan mengedepankan adab etika bangsa 

timur, mampu menghormati serta menjaga privasi pasien, 

menghindari bersikap SARA, serta mampu memakai  body 

language secukupnya dan sepantasnya.  


 

Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan 

penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang 

independen, akurat, tidak bias, up to date, dan komprehensif 

yang dilakukan oleh apoteker kepada tenaga medis serta tenaga 

kesehatan lainnya dan pasien ataupun pihak lain diluar fasilitas 

layanan kesehatan. Kegiatan PIO memiliki tujuan untuk 

menyediakan informasi yang objektif terkait sediaan farmasi 

dan alat kesehatan untuk dapat menunjang pemakaian  obat 

yang rasional dengan bersumber pada literatur yang valid dan 

terbaru. Beberapa rekomendasi obat diwajibkan bersumber pada 

data evidence based medicine (EBM) terbaru. 

Konseling Obat merupakan kegiatan pemberian nasihat 

atau saran terkait terapi Obat dari Apoteker selaku konselor 

kepada pasien dan/atau keluarganya. Konseling bagi pasien 

rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan 

dapat dilakukan atas inisiatif Apoteker, rujukan dokter, maupun 

keinginan pribadi pasien/keluarga pasien. Konseling dilakukan 

dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi, 

mengoptimalkan hasil terapi, meminimalisir resiko reaksi obat 

yang tidak dikehendaki, meningkatkan efektivitas biaya terapi, 

serta keamanan pemakaian  obat bagi pasien (patient safety). 

Pada masa pandemi COVID-19 dimana pasien  

melakukan aktivitas sangat minimal di luar rumah, apotek tetap 

beroperasional dan apoteker di komunitas beralih dari 

pemberian informasi dan edukasi serta konseling melalui tatap 

muka menjadi secara daring/online. Pada masa ini terjadi panic 

buying obat yakni pembelian obat OTC (Over the Counter) 

ataupun pembelian obat secara online besar-besaran dan 

pemakaian  yang tidak sesuai. Kasus yang sering terjadi yaitu  

pemakaian  obat imunostimulan dengan durasi panjang atau 

setiap hari, konsumsi vitamin C lebih dari dosis harian yang 

direkomendasikan, konsumsi antibiotik azitromisin untuk 

mencegah terinfeksi COVID-19, atau beragam jenis herbal yang 

diklaim dapat memproteksi diri dari COVID-19. Padahal, jika 

mengacu pada peraturan perlindungan konsumen, tidak 

diperbolehkan over-claiming pada sediaan obat tertentu tanpa 


 

adanya bukti klinis yang mendukung. Sehingga hal ini dapat 

memicu  kerugian bagi konsumen. 

Pada masa itu, terjadi missed information ataupun missed 

understanding dipasien  terhadap pemakaian  sediaan 

farmasi yang dipicu oleh ketakutan tertular COVID-19. Hal ini 

memerlukan peran apoteker untuk membantu memberi  

pemahaman yang tepat kepada konsumen baik melalui tatap 

muka secara langsung maupun media komunikasi lainnya. 

Sehingga, apoteker di komunitas tidak hanya dapat memberi  

layanan sediaan farmasi dan alat kesehatan melainkan 

pemberian jasa informasi ter up to date dan valid terkait sediaan 

farmasi maupun konseling mengenai terapi obat yang 

dikonsumsi oleh pasien. Besaran jasanya dapat ditentukan oleh 

apoteker di komunitas sendiri sama halnya dengan tarif periksa 

pasien kepada dokter di fasilitas layanan kesehatan. 

Pengetahuan kefarmasian yang dimiliki oleh seorang 

apoteker yang ditunjang dengan pemahamannya terkait aspek 

legal pekerjaan kefarmasian serta etika yang baik akan sangat 

membantu praktek profesional yang diselenggarakan. 

Dukungan kebijakan yang mengayomi apoteker memang sangat 

diperlukan namun sebagai seorang apoteker kita dapat 

menginisiasi untuk menentukan nasib profesi kita di masa yang 

akan datang. 

  


Manajemen inventaris obat merupakan jantung dari 

sistem persediaan obat. Jika sistem manajemen inventarisnya 

tidak baik, maka sistem pasokan obat secara keseluruhan tidak 

akan dapat berjalan dengan baik. Sistem manajemen inventaris 

obat yang tidak berjalan dengan baik dapat memicu   

kerugian biaya, kekurangan beberapa obat esensial atau bahkan 

bisa kelebihan obat yang mengakibatkan banyaknya obat 

kadaluwarsa, yang hasil akhirnya dapat mempengaruhi kualitas 

pelayanan kefarmasian pada pasien. Sehingga salah satu tujuan 

manajemen inventaris obat yaitu  untuk mengendalikan biaya 

yang berkaitan dengan obat (Management Sciences for Health, 

2012). Manajemen inventaris obat yang tidak baik juga akan 

memicu  kerugian dari segi penurunan mutu obat dari 

kerusakan dan rusaknya obat sebelum masa kadaluwarsa 

(Palupiningtyas, 2014). Tujuan lain dari manajemen inventaris 

obat yaitu  terjaminnya ketersediaan obat yang bermutu baik, 

secara tepat jenis obat dan tepat jumlah obat yang dibutuhkan 

(Kumalasari, 2016). 

Tujuh permasalahan dasar yang harus dipertimbangkan 

secara hati-hati ketika pertama kali membuat sistem manajemen 

inventaris obat yaitu  

 

1. Sistem manajemen inventaris obat ini  harus mampu 

mendefinisikan dimana sistem manajemen ini  harus 

berfungsi 

2. Penentuan jenis pencatatan stok obat dan laporan persediaan 

yang diperlukan  

3. Pemilihan obat yang akan distok sebagai obat standar  

4. Safety stok  

5. Penerapan aturan pengambilan keputusan untuk 

menentukan kapan pemesanan ulang  

6. Penerapan aturan pengambilan keputusan untuk 

menentukan berapa banyak yang harus dipesan ulang  

7. Identifikasi dan pengendalian biaya pengelolaan persediaan 

memakai  analiss ABC, analisis VEN atau teknik 

minimalisasi biaya lainnya 

 

B. Catatan Stok dan Pelaporan 

Catatan stok yaitu  catatan inti di dalam sistem 

manajemen inventaris obat. Pencatatan di kartu stok meliputi 

nama, bentuk sediaan dan kekuatan sediaan, jumlah persediaan, 

tanggal, nomor dokumen dan sumber penerimaan, jumlah yang 

diterima, tanggal, nomor dikumen dan tujuan penyerahan, 

jumlah yang diserahkan, nomor bets dan kadaluarsa, paraf atau 

identitas petugas. Pencatatan stok dapat dilakukan secara 

manual atau terkomputerisasi dengan sistem yang tervalidasi, 

mampu telusur dan dapat dicetak. Kartu stok secara manual 

harus diletakkan berdekatan dengan sediaan farmasi yang 

bersangkutan, pencatatan harus dilakukan setiap kali ada 

mutasi atau keluar masuk sediaan farmasi. Stock opname 

sediaan farmasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 

sekali dalam 6 bulan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika, 

stock opname dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 

sekali dalam 1 bulan (Kementrian Kesehatan Republik 

negara kita , 2019). Banyak yang melakukan pencatatan stok 

dengan 2 cara untuk meningkatkan akurasi. Poin penting dari 

kartu stok baik secara manual atau komputerisasi yaitu  bahwa 

pencatatan ini  harus terkini dan akurat. Manajemen 

 

inventaris obat yang baik dapat dilakukan jika pergerakan stok 

obat ini  dapat dilacak.  

Beberapa faktor berkontribusi terhadap pencatatan kartu 

stok yang tidak akurat, ada yang sepenuhnya dapat dihindari 

namun ada yang tidak, hal ini  diantaranya yaitu  

(Management Sciences for Health, 2012):  

1. Entri berulang dalam jumlah besar bisa memicu  

kesalahan entri  

2. Nama obat serupa, bentuk sediaan berbeda dan kekuatan 

sediaan obat berbeda dari item yang sama dapat tertukar saat 

melakukan entri stok obat. 

 

Gambar 8. 1 Contoh Gambar Nama Obat Serupa Kekuatan 

Sediaan Berbeda 

1. Duplikat entri sebab  duplikat dokumen yang diberikan 

secara terpisah  

2. Obat rusak atau kadaluarsa tapi tidak dihapuskan dari 

catatan 

3. Penghitungan fisik obat mungkin jarang atau tidak pernah 

dilakukan, sehingga memicu  tidak akurat atau 

mungkin kartu stok tidak diperbaiki sesudah  dilakukan 

penghitungan stok  

4. Adanya pencurian obat menghasilkan catatan yang tidak 

akurat  

5. Staf administrasi kurang terlatih  

6. Pengawasan terhadap staf gudang atau staf administrasi 

minim 

Otomatisasi dan teknologi baru seperti bar code di obat 

mengurangi beberapa masalah terkait entri data yang tidak 

akurat. pemakaian  bar code memicu  terjadinya 

penurunan signifikan selisih hasil perhitungan stok opname 


 

dengan data yang ada di SIM RS hal itu menunjukkan bahwa bar 

code dapat meningkatkan keakuratan kartu stok dan 

memperkecil lolosnya item obat yang tidak terhitung (Suryati & 

Fitriasari, 2021). Akan tetapi pemakaian  teknologi ini masih 

mahal dan tidak menyelesaikan semua masalah. Cara terbaik 

untuk meningkatkan akurasi yaitu  melalui pelatihan yang 

lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat oleh supervisor. 

 

Gambar 8. 2 Teknologi Bar Code di Kemasan Obat 

Laporan rutin mengenai pengelolaan obat baik pembelian 

dan stok obat harus dibuat setiap bulan dalam sistem 

komputerisasi dan setidaknya setiap tahun dalam sistem 

manual. Laporan persediaan harus melaporkan (Management 

Sciences for Health, 2012):  

1. Posisi stok  

2. Nilai persediaan awal dan akhir serta biaya stok rata-rata  

3. Nilai seluruh perbekalan yang diterima dan dikeluarkan 

selama periode pelaporan  

4. Perubahan nilai persediaan dan perbedaan apa pun yang 

ditemukan selama penghitungan stok  

5. Nilai penyesuaian stok yang dilakukan saat sesudah  

melakukan perhitungan stok  

6. Pola konsumsi obat dan analisis ABC  

7. Obat yang beresiko kadaluarsa  

8. Jumlah stok obat rusak yang akan dimusnahkan 

 

 

C. Seleksi atau Pemilihan Obat 

Dalam manajemen inventaris obat hal yang penting 

yaitu  kita harus memiliki stok obat. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan ketersediaan obat, untuk menjaga kepercayaan 

konsumen terhadap sistem manajemen inventaris layanan 

kesehatan, untuk mengurangi biaya satuan obat, untuk 

menghindari adanya kekurangan biaya, untuk meminimalkan 

biaya pemesanan dan untuk mengantisipasi jika ada fluktuasi 

atau peningkatan permintaan atau konsumsi terhadap beberapa 

item obat. Di dalam manajemen inventaris obat yang baik harus 

mampu menyeimbangkan antara manfaat adanya stok (seperti 

meningkatnya efisinsi transportasi, menjaga adanya 

kemungkinan fluktuasi) dan harga yang timbul sebab  adanya 

stok (seperti biaya personel, biaya fasilitas penyimpanan, biaya 

penyimpanan stok, biaya pemesanan, biaya kerugian jika 

adanya obat rusak atau kadaluarsa) sehingga tidak ada 

kekurangan obat atau kerugian biaya 

 

Gambar 8. 3 Keseimbangan Manajemen Inventaris Obat 

Manajemen inventaris obat yang baik memerlukan seleksi 

item obat yang perlu distok. Sebagian layanan kesehatan 

mencoba untuk secara rutin menyediakan semua item yang ada. 

Seleksi yang baik perlu dilakukan terhadap barang yang vital 

atau yang non vital, barang yang berbiaya tinggi dan berbiaya 

 

rendah, atau antara barang yang sering dipakai  atau jarang 

dipakai . Jika tidak dilakukan maka bisa memicu  

akumulasi stok yang jarang keluar dan bisa memicu  

peningkatan biaya (biaya penyimpanan, biaya kemungkinan 

kerugian sebab  rusak atau kadaluarsa) ( 

Untuk menjamin ketersediaan obat dan efisiensi anggaran 

maka perlu dilakukan perencanaan pengadaan obat agar dapat 

memaksimalkan pelayanan kefarmasian ( Metode untuk m