Pelayanan Kefarmasian yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien
yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk
meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin
berkembang, dimana selain berorientasi kepada produk (product oriented), juga berorientasi
kepada pasien (patient oriented) dan seiring dengan peningkatan kesadaran pasien akan
pentingnya kesehatan memicu peningkatan dalam konsumsi obat. Rumah Sakit yaitu
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi (A). pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; yang meliputi kegiatan: pemilihan; perencanaan
kebutuhan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pendistribusian; pemusnahan dan penarikan;
pengendalian; dan administrasi. dan (B). meliputi: pengkajian dan
pelayanan Resep; penelusuran riwayat pemakaian Obat; rekonsiliasi Obat; Pelayanan Informasi
Obat (PIO); konseling; visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat
(MESO); Evaluasi pemakaian Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat
dalam Darah (PKOD).
Sediaan Farmasi yaitu obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. sedang Obat
yaitu bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipakai untuk mempengaruhi
atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
Apotek yaitu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh
Apoteker. Pusat Kesehatan pasien yang selanjutnya disebut Puskesmas yaitu unit pelaksana
teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan
pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Ada beberapa kegiatan farmasi klinik yang tidak
dilakukan di apotek atau puskesmas seperti aseptic dispensing, EPO, MESO, PKOD. Di Puskesmas
juga tidak dilakukan pengadaan obat sebab ketersediaan obat dikirim dari Dinkes.
1.2 Rumah Sakit
Rumah Sakit yaitu suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat berdasar Undang - Undang
Nomor 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan yang dilakukan
secara paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi beberapa aspek yaitu peningkatan
kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan
pemulihan (rehabilitatif) dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan
Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang kompleks, memakai gabungan alat
ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil terlatih dan terdidik
dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama
dalam kasus yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik berdasar dari pengertian diatas rumah sakit sebagai institusi kesehatan dengan
organisasi yang kompleks dibuktikan dengan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan kepada
pasien seperti pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, maka pasien tidak hanya
dapat pelayanan medik (yanmed) saja, namun sebagiannya perlu dapat pelayanan
perawatan, pelayanan penunjang baik itu penunjang medis (jangmed) maupun non medis
(jangum/non medis)
Gambar 1.1 Sistem Pelayanan RS
Pelayanan farmasi merupakan kegiatan yang dimasukkan dalam pelayanan penunjang medis
sama dengan laboratorium radiologi, patologi klinik dll.
1.2.1 Kategori Rumah Sakit
Menurut undang-undang Republik negara kita tahun No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
disebutkan kepemilikan dan penyelenggaraan rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan
oleh pemerintah atau swasta yang dibedakan menurut :
a. Rumah sakit Pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh:
1) Departemen Kesehatan (Pusat)
2) Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda)
3) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Pemda)
4) TNI dan POLRI
5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b. Rumah Sakit Swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh:
1) Yayasan yang sudah disahkan sebagai badan hukum
2) Badan hukum yang dimiliki oleh pemodal baik dalam negeri maupun asing
1.2.2 Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit di rumah sakit yang dikepalai
oleh seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai perundang-undangan yang
berlaku dan berkompeten secara professional. Dalam hal ini IFRS yaitu fasilitas penyelenggara
yang bertanggung jawab terkait dengan perbekalan kefarmasian yang mencakup perencanaan,
pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kefarmasian, dispensing obat berdasar resep
bagi pasien rawat inap dan jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta
pemakaian nya di seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit
Menurut Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit No. 72 Tahun
2016, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yaitu unit pelaksana fungsional yang menye-
lenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan ke-farmasian di
rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan rumah sakit yang
berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi
semua lapisan pasien yang merupakan tujuan kegiatan pengelolaan obat serta pelayanan
farmasi klinik yang dilandasi pharmaceutical care. Pelayanan kefarmasian juga merupakan
kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan
terkait obat. Obat berperan sangat penting dalam proses pelayanan kesehatan, penanganan dan
pencegahan berbagai penyakit. Obat tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi atau
farmakoterapi.
Permenkes No. 3 tahun 2020 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian menjamin
ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu,
bermanfaat, dan terjangkau. Pengorganisasian Instalasi Farmasi harus mencakup penyelenggaraan
pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, pelayanan farmasi
klinik dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap
menjaga mutu.
Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis
Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan
yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non
elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent. Sistem satu
pintu yaitu satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan
pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan
untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi.
berupa dispensing sediaan steril sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j hanya dapat
dilakukan oleh Rumah Sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi sediaan steril.
Gambar 1.2 Sistem Pelayanan Kefarmasian
Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh
ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan
pasien, dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud
meliputi sumber daya manusia; dan sarana dan peralatan. Pengorganisasian sebagaimana
dimaksud harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan
koordinasi di dalam maupun di luar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan
Rumah Sakit. Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai
penanggung jawab. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dapat
dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Farmasi
Rumah Sakit.
berdasar peraturan pemerintah Republik negara kita Nomor 51 tahun 2009 tentang
pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi;
pengamanan; pengadaan; penyimpanan; dan pendistribusian atau penyaluran obat; pengelolaan
obat; pelayanan obat atas dasar resep dokter; pelayanan informasi obat; serta pengembangan obat;
bahan obat, dan obat tradisional. berdasar hal ini , maka Apoteker dituntut untuk antara
lain meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan
pelayanan kefarmasian langsung ke pasien. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan
kefarmasian ini , maka seorang Apoteker harus dapat melaksanakan pemberian informasi
obat, monitoring pemakaian obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan
terdokumentasi dengan baik. Apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada
agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu,
Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan
terapi untuk mendukung pemakaian obat yang rasional dan berupaya mencegah dan
meminimalkan masalah yang terkait obat (drug related problems). Kesadaran pasien yang
semakin tinggi akan kesehatan, memicu meningkatnya pula tuntutan pelayanan yang harus
diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini yaitu Apoteker. Tuntutan pasien dan pasien
akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama
drug oriented ke paradigma baru patient oriented dengan filosofi pharmaceutical care (pelayanan
kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan
untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang
berhubungan dengan kesehatan. Oleh sebab itu seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan yang memadai terutama saat sedang melakukan pelayanan
kepada pasien secara langsung melalui konseling pasien ataupun pemberian Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien mengenai obat dan permasalahan terkait obat yang
akan dipakai oleh pasien.
Gambar 1.3 Pelayanan Farmasi
Pelayanan farmasi bukan hanya pelayanan yang berorientasi pengelolaan obat saja tapi juga harus
disertai pelayanan langsung ke pasien dalam memastikan bahwa pasien dapat obat yang
tepat untuk kesembuhan penyakitnya dan tanpa efek yang merugikan dengan beban biaya yang
rasional.
MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT
2.1 Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat
manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta
kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia,
sarana, dan peralat
Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pelayanan Farmasi
PENGELOLAAN BEKKES FARMASI KLINIK
a. Pemilihan; a. Pengkajian dan Pelayanan Resep;
b. Peremcanaan; b. Penelusuran Riwayat pemakaian Obat;
c. Pengadaan; c. Rekonsiliasi Obat;
d. Penerimaan; d. Pelayanan Informasi Obat(PIO);
e. Penyimpanan; e. Konseling;
f. Pendistribusian; f. Visite;
g. Pemusnahan dan Penarikan; g. Pemantauan Terapi Obat (PTO);
h. Pengendalian; h. Monitoring Efek Samping Obat(MESO);
i. Administrasi;
i. Evaluasi pemakaian Obat(EPO);
j. Dispensing sediaan steril (hanya dapat
dilakukan oleh Rumah Sakit yang
mempunyai sarana untuk melakukan
produksi sediaan steril; dan
k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah
(PKOD).
Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan,
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan
dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan
Kefarmasian.
Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus
dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan memakai proses yang efektif untuk
menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan Alat Kesehatan,
Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi
Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu
berupa alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat
pacu jantung, implan, dan stent.
Sistem satu pintu yaitu satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium,
pengadaan, dan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan
demikian semua Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di
Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan
selain oleh Instalasi Farmasi.
Dengan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu, Instalasi Farmasi sebagai satu-satunya
penyelenggara Pelayanan Kefarmasian, sehingga Rumah Sakit akan dapat manfaat dalam
hal:
a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemakaian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai;
b. standarisasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;
c. penjaminan mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;
d. pengendalian harga Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;
e. pemantauan terapi Obat;
f. penurunan risiko kesalahan terkait pemakaian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai (keselamatan pasien);
g. kemudahan akses data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang
akurat;
h. peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan citra Rumah Sakit; dan
i. peningkatan pendapatan Rumah Sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
Rumah Sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen pengunaan Obat yang efektif.
Kebijakan ini harus ditinjau ulang sekurang- kurangnya sekali setahun. Peninjauan ulang
sangat membantu Rumah Sakit memahami kebutuhan dan prioritas dari perbaikan sistem mutu
dan keselamatan pemakaian Obat yang berkelanjutan.
Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan Obat untuk mening-katkan
keamanan, khususnya Obat yang perlu diwaspadai (high- alert medication). High-alert medication
yaitu Obat yang harus diwaspadai sebab sering memicu terjadi kesalahan/kesalahan
serius (sentinel event) dan Obat yang berisiko tinggi memicu Reaksi Obat yang Tidak
Diinginkan (ROTD).
Kelompok Obat high-alert diantaranya:
a. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan
Mirip/NORUM, atau Look Alike Sound Alike/LASA).
b. Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat,
kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat =50% atau lebih
pekat).
c. Obat-Obat sitostatika.
2.2 Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
Kegiatan pengelolaan ini dikenal juga dengan istilah Manajemen Logistik. Manajemen dapat
diartikan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam
rangka pencapain tujuan tertentu dengan mendorong orang lain untuk melakukan suatu kegiatan.
Logistik pertama kali merupakan istilah dalam perang. Penelitian menunjukkan bahwa
pemakaian pertama dalam kaitannya dengan administrasi militer yang terorganisasi secara sains
disusun oleh penulis Swiss, Antoine-Henri Jomini, pada tahun 1838. Beliau menyusun sebuah teori
perang dikenal teori Trinitas yang meliputi strategi, taktik medan tempur, dan logistic.
Aktivitas militer yang dikenal sebagai logistik mungkin sama tuanya dengan perang itu
sendiri. Dalam sejarah awal manusia ketika perang pertama , setiap orang harus mencari makanan
sendiri. Setiap prajurit bertanggung jawab untuk cari makan untuk makanan dan kayu bakar
sendiri. Kemudian ketika bergabung sebagai pejuang memerangi kelompok-kelompok dan
kelompok menjadi lebih besar, menjadi alasan untuk menunjuk orang-orang tertentu yang
berspesialisasi dalam penyediaan makanan dan senjata kepada para pejuang. Orang-orang yang
memberi dukungan kepada para pejuang merupakan organisasi logistik pertama.
Logistik merupakan sebuah istilah yang berasal dari kemiliteran yang memilik dua aspek
didalamnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, hal yang termasuk kedalam perangkat
lunak yaitu semua sebuah system atau sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan dan
pelaksanaan dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan,
distribusi, evaluasi termasuk dengan kontruksi. Dan untuk perangkat kerasnya sendiri yaitu
personil yang melaksanakannya persediaan dan peralatan yang dipakai (Siagian, 2009). Dalam
sistem logistik militer dikenal logistik pertahanan dan logistik wilayah.
Logistik Pertahanan menekankan pada logistik sebagai jembatan antara garis depan dan garis
belakang. Logistik pertahanan yaitu segala upaya dalam menentukan kebijakan, perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian melalui tahap pembinaan dan
pemakaian personel, materiel, fasilitas, dan jasa sesuai tuntutan operasional, baik dalam jumlah,
mutu, waktu, jenis, tempat, dan kondisi serta dapat mempertahankan kesiapannya selama
dipakai .
sedang logistik wilayah menekankan pada penyiapan dukungan logistik yang
ditetapkan pada lokasi dan jarak dari medan-medan pertahanan dan daerah-daerah pangkal
pertahanan dan perlawanan. Pembangunan pusat-pusat dukungan logistik sesuai dengan lokasi
pusat pengembangan ekonomi dan industri (sesuai tata ruang wilayah negara) yang memadukan
kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Atau Logistik wilayah yaitu logistik
yang di gunakan untuk mendukung operasi pertahanan di wilayah yang bertumpu kepada
kemampuan sumber daya dalam wilayah yang bersangkutan.
Dalam ilmu militer, menjaga jalur suplai sambil mengganggu jalur logistik musuh amatlah
krusial. Napoleon bahkan mengatakan logistik yaitu faktor terpenting dalam strategi militer,
sebab sebuah angkatan bersenjata tanpa sumber daya dan transportasi itu tidak berdaya.
Kekalahan Inggris di Perang Kemerdekaan Amerika dan kekalahan Poros ( Nazi Jerman, Italia dan
Kekaisaran Jepang) di medan Afrika pada Perang Dunia II semua disebabkan oleh kegagalan
Logistik. ILS (Integrated Logistics Support ) dukungan logistik terpadu yaitu kegiatan yang
dilaksanakan pada kegiatan tentara/militer untuk memastikan sistem dukungan yang kuat dalam
memberi layanan perbekalan (logistik).
Dalam logistik militer, perwira logistik mengatur bagaimana dan kapan memindahkan
sumber daya ke tempat dimana mereka dibutuhkan. Manajemen rantai suplai di logistik militer
biasanya bersinggungan dengan variabel-variabel tertentu untuk memprediksi biaya, penurunan
kualitas, konsumsi dan permintaan masa depan. Pengelompokan kategori AD AS (pengurutan dan
kategorisasi) yaitu klasifikasi suplai dikembangkan sedemikian rupa sehingga suplai dengan
kategori konsumsi yang mirip dikelompokkan menjadi grup-grup tersendiri untuk kegunaan
perencanaan lebih lanjut. Contohnya, konsumsi pada masa damai untuk amunisi dan bahan bakar
akan lebih sedikit dibandingkan pada masa peperangan, dimana suplai lainnya seperti makanan
dan baju memiliki rasio konsumsi yang konstan tanpa menghiraukan perang maupun damai.
Pasukan akan selalu memerlukan seragam dan makanan, lebih banyak pasukan berarti
kebutuhan makanan dan seragam akan lebih banyak.
Dalam perkembangannya manajemen logistik yaitu unit yang melaksanakan 5 komponen
perusahaan yang meliputi : struktur lokasi fasilitas, transportasi, persediaan (inventory),
komunikasi, dan pengurusan dan penyimpanan telah dilaksanakan orang semenjak awal
spesialisasi komersil. sedang manajemen logistik pada era modern menurut
dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan
penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier, diantara fasilitas-fasilitas
perusahaan dan kepada para pelanggan. Tujuan manajemen logistic yaitu dapat barang,
waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau namun tetap memberi profit
bagi penyedia jasa logistik. Kegiatan logistik sendiri bertujuan untuk penyediaan suatu barang yang
tepat pada waktu dan tempat yang tepat.
Fungsi-fungsi logistik meliputi pemilihan, perencanaan dan penentuan kebutuhan,
penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, peng-
hapusan, dan pengawasan. Jika fungsi dari perencanaan tidak benar contohnya dalam menentukan
suatu barang maka akan menimbulkan kekacauan keseluruhan manajemen logistik, maka harus
diatur dengan benar agar semua fungsi dalam manajemen logistik selalu selaras dan seimbang
dalam penerapannya
Berikut yaitu bagan siklus manajemen logistik :
Gambar 2.1 Siklus Manajemen Logistik
berdasar pembinaan material kesehatan (matkes) di lingkungan TNI, manajemen logistic yang
dikenal dengan siklus logistic terdiri dari fungsi utama dan fungsi pendukung. Siklus logistic
dimulai dari perencanaan kebutuhan (renbut) dilanjutkan penelitian dan pengembangan untuk
memastikan kesesuaian renbut dengan kondisi sebenarnya, sesudah itu baru diadakan pengadaan
(ada) dengan cara yang sesuai dengan peraturan, kemudian matkes hasil pengadaan diterima oleh
tim komisi untuk dicek dan diperiksa kesesuaiannya dengan perencanaan dan kontrak. Jika telah
sesuai maka dicatat dalam pergudangan ,disimpan dan didistribusikan (distri) sesuai rencana
distribusi yang telah disusun.
Untuk barang-barang yang belum dipakai harus dilakukan pemeliharaan (har) dan
perawatan sehingga terjaga kondisinya tetap baik. Untuk obat dan BHP yang rusak, kedaluwarsa
harus didata dan dikomisi untuk dilakukan penghapusan sesuai peraturan yang ada. sesudah
dihapus maka rangkaian kegiatan fungsi utama telah selesai. Namun dari berbagi kegiatan fungsi
utama ini bersamaa juga didukung kegiatan berupa pengendalian dan inventarisasi (dal
invent), Standarisasi dan Katalogisasi untuk mendukung ketertiban administrasi. Dengan
memanfaatkan system informasi pembinaan logistic maka rangkaian kegiatan fungsi utama dapat
berjalan dengan maksimal. Administrasi bendaharan material berupa system peergudangan sangat
mendukung kemudahan penyimpanan dan pencarian sehingga mempercepat pelayanan farmasi.
Mobilisasi dan demobilisasi dapat mendukung kegiatan distribusi dan penghapusan lebih baik.
Rincian kegiatan-kegiatan logistik sbb.
1. Pemilihan
Pemilihan yaitu kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ini berdasar :
a. formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi;
b. standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah
ditetapkan;
c. pola penyakit;
d. fektifitas dan keamanan;
e. pengobatan berbasis bukti;
f. mutu;
g. harga; dan
h. ketersediaan di pasaran.
Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium
Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim
Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit
harus tersedia untuk semua penulis Resep, pemberi Obat, dan penyedia Obat di Rumah Sakit.
Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai
kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit.
Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasar
pertimbangan terapetik dan ekonomi dari pemakaian Obat agar dihasilkan Formularium
Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional.
Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit:
a. membuat rekapitulasi usulan Obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF)
berdasar standar terapi atau standar pelayanan medik;
b. mengelompokkan usulan Obat berdasar kelas terapi;
c. membahas usulan ini dalam rapat Komite/Tim Farmasi dan Terapi, jika
diperlukan dapat meminta masukan dari pakar;
d. mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite/Tim Farmasi dan Terapi,
dikembalikan ke masing-masing SMF untuk dapat umpan balik;
e. membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF;
f. menetapkan daftar Obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit;
g. menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi; dan
h. melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan melakukan
monitoring.
Kriteria pemilihan Obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit:
a. mengutamakan pemakaian Obat generik;
b. memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan
penderita;
c. mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas;
d. praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan;
e. praktis dalam pemakaian dan penyerahan;
f. menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien;
g. memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasar biaya
langsung dan tidak lansung; dan
h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based
medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formularium Rumah Sakit, maka Rumah
Sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan Obat dalam
Formularium Rumah Sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaaan, efektivitas,
risiko, dan biaya.
Pemilihan obat juga harus menyesuaikan dengan program nasional yang dikenal dengan
Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). JKN yaitu suatu program pemerintah yang
ditujukan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat
sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang mulai dioperasikan sejak tanggal 1 januari 2014. Pada penyelenggaraanya
peserta yang harus mengikuti program ini yaitu seluruh warga negara negara kita dan warga
asing yang telah berada di negara kita dengan masa tinggal paling singkat 6 bulan.
Peserta dibedakan menjadi peserta dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta
bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Adapun penjelasan peserta PBI yaitu golongan
pasien yang tidak mampu yang sudah terdata sedang untuk yang non PBI sendiri meliputi
para pekerja yang menerima upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI,
anggota polri, penjabat negara pegawai swasta, dan lainnya), pekerja yang tidak menerima
upah atau dalam hal ini yaitu para pekerja mandiri dan lain-lain, dan bukan pekerja beserta
keluarganya (Investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran dan lain-lain)
Penyedia fasilitas kesehatan dalam hal pelayanan wajib menyediakan pelayanan obat,
alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien peserta JKN yang
diberikan sesuai dengan indikasi medisnya. Dalam pembayaran fasilitas pelayanan yang
diberikan diatur dalam paket yang telah disediakan yaitu INA-CBG’s. Paket INA-CBG’s sendiri
mengacu pada Formularium Nasional untuk hal pelayanan obat. Adapun pemakaian obat
yang dipakai tidak sesuai dengan rujukan yang tersedia pada Formularium Nasional namun
indikasi medis memerlukan nya dapat memakai obat lain dengan persetujuan dari
Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah sakit (Depkes RI,2014).
Tarif INA-CBG’s untuk penentuannya semua diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik negara kita no 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Program JKN.
Dalam PerMenKes ini menyebutkan bahwa tarif INA-CBG’s yaitu tarif pelayanan
kesehatan yang klaim pembayarannya didasarkan pada diagnosis penyakit dan prosedur yang
berlaku sesuai juga dengan Penetapan regional, penetapan ini ditetapkan bedasarkan
kesepakatan bersama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS (Depkes RI, 2016).
Formularium Nasional (ForNas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik
negara kita n nomor HK.02.02/MenKes/523/2015 yaitu suatu acuan daftar obat yang
dipakai untuk melayani pengobatan perserta JKN. Formularium Nasional harus tersedia di
fasilitas pelayanan kesehatan. Obat yang tidak tercantum dalam Formularium Nasional dapat
dipakai dengan persetujuan komite medik dan direktur rumah sakit
2. Perencanaan Kebutuhan
Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode/waktu
pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil
kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat
waktu dan efisien.
Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan memakai
metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah
ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi
dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus
mempertimbangkan:
a. anggaran yang tersedia;
b. penetapan prioritas;
c. sisa persediaan;
d. data pemakaian periode yang lalu;
e. waktu tunggu pemesanan; dan
f. rencana pengembangan.
3. Pengadaan
Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan
kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang
tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan
yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan,
penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok,
penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.
Untuk memastikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai
dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan dilaksanakan
oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai antara lain:
a. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa.
b. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).
c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai
Nomor Izin Edar.
d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-
lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.
Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok Obat yang secara
normal tersedia di Rumah Sakit dan dapat Obat saat Instalasi Farmasi tutup.
Pengadaan dapat dilakukan melalui:
a. Pembelian
Untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa
yang berlaku baik Peraturan Presiden maupun peraturan kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
pembelian yaitu :
1) Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang
meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat.
2) Persyaratan pemasok.
3) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai.
4) Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.
b. Produksi Sediaan Farmasi
Instalasi Farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:
1) Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran;
2) Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri;
3) Sediaan Farmasi dengan formula khusus;
4) Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking;
5) Sediaan Farmasi untuk penelitian; dan
6) Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru
(recenter paratus).
Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas
hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit ini .
c. Sumbangan/Dropping/Hibah
Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan
pemakaian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
sumbangan/dropping/ hibah. Seluruh kegiatan penerimaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah harus
disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat membantu pelayanan kesehatan,
maka jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai
dengan kebutuhan pasien di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi dapat memberi
rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan /menolak
sumbangan/dropping/hibah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien Rumah Sakit.
Pada proses pengadaan khusus obat-obat yang masuk dalam kelompok obat JKN
atau yang ini dalam Formularium Nasional (ForNas) diatur dalam PerMenKes
Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat disebutkan bahwa dalam pengadaannya
dilaksanakan dengan prosedur E-Purchasing dengan dasar E-Catalogue. Sistem ini
merupakan penerapan dari pemerintah dengan tujuan menunjukan transparansi dalam
pengadaan obat JKN demi melahirkan persaingan yang sehat . Pada
sistem E-Catalogue dengan prosedur E-Purchasing, dijelaskan E-Purchasing sendiri
yaitu tata cara pembayaran atau pembelian barang melalui sistem E-catalogue.
sedang E-Catalogue merupakan informasi atau data yang memuat daftar obat dari
berbagai penyedia
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian
atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD harus mengikuti perpres pengadaan
barang & jasa pemerintah (2010PERPRES 80/2003; PERPRES 54/2010; PERPRES 35/2011;
PERPRES 70/2012; PERPRES 16/2018, PERPRES 12/2021)
Gambar 2.2 Tata Cara Pengadaan
Dalam melakukan kegiatan pengadaan harus memperhatikan etika pengadaan sehingga
terlaksana dengan baik, jujur dan adil untuk menmdapatkan barang yang sesuai
perencanaan tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat.
Gambar 2.3 Ketentuan Kode Etik
4. Penerimaan
Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu,
waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi
fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.
Penerimaan dilakukan oleh personel atau tim yang ditunjuk pimpinan dengan memperhatikan
kompetensi dan kredibilitasnya. Harus dibuatkan berita acara penerimaan yang
ditandatangani oleh pengirim, penerima dan mengetahui pimpinan atau yang mewakili.
Personel atau tim yang ditunjuk harus mencocokan barang yang diterima dengan klausul-
klausul dalam kontrak pengadaan.
5. Penyimpanan
sesudah barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan
pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian.
Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan,
sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Komponen yang harus diperhatikan antara lain:
a. Obat dan bahan kimia yang dipakai untuk mempersiapkan Obat diberi label yang
secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal
kadaluwarsa dan peringatan khusus.
b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk
kebutuhan klinis yang penting.
c. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi
dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi
ketat (restricted) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hatihati.
d. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dibawa oleh
pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi.
e. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya
yang memicu kontaminasi.
Instalasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan diinspeksi
secara periodik. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang harus
disimpan terpisah yaitu:
a. Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda
khusus bahan berbahaya.
b. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaaan untuk
menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis
kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas
medis di ruangan harus memakai tutup demi keselamatan.
Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasar kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan disusun secara alfabetis
dengan menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO) disertai
sistem informasi manajemen. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound Alike) tidak
ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya
kesalahan pengambilan Obat.
Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan Obat emergensi untuk
kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari
penyalahgunaan dan pencurian. Pengelolaan Obat emergensi harus menjamin:
a. jumlah dan jenis Obat sesuai dengan daftar Obat emergensi yang telah ditetapkan;
b. tidak boleh bercampur dengan persediaan Obat untuk kebutuhan lain;
c. bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti;
d. dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa; dan
e. dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.
6. Pendistribusian
Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dari tempat penyimpanan
sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah,
dan ketepatan waktu. Rumah Sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin
terlaksananya pengawasan dan pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai di unit pelayanan. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan
dengan cara:
a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock)
1) Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh Instalasi Farmasi.
2) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang disimpan
di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.
3) Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang mengelola (di
atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung
jawab ruangan.
4) Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada
petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.
5) Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan interaksi
Obat pada setiap jenis Obat yang disediakan di floor stock.
b. Sistem Resep Perorangan
Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
berdasar Resep perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap melalui Instalasi
Farmasi.
c. Sistem Unit Dosis (UDD)
Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
berdasar Resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda,
untuk pemakaian satu kali dosis/pasien. Sistem unit dosis ini dipakai untuk pasien
rawat inap.
d. Sistem Kombinasi
Sistem pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
bagi pasien rawat inap dengan memakai kombinasi a + b atau b + c atau a + c. Sistem
distribusi Unit Dose Dispensing (UDD) sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap
mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian Obat dapat diminimalkan
sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem floor stock atau Resep individu yang
mencapai 18%. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh
pasien dengan mempertimbangkan: efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada; dan
metode sentralisasi atau desentralisasi.
7. Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
yang tidak dapat dipakai harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasar perintah penarikan oleh BPOM
(mandatory recall) atau berdasar inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (voluntary recall)
dengan tetap memberi laporan kepada Kepala BPOM.
Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang
izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai bila:
a. produk tidak memenuhi persyaratan mutu;
b. telah kadaluwarsa;
c. tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau
kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau
d. dicabut izin edarnya.
Tahapan pemusnahan terdiri dari:
a. membuat daftar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang
akan dimusnahkan;
b. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan;
c. mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait;
d. menyiapkan tempat pemusnahan; dan
e. melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan
yang berlaku.
8. Pengendalian
Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan pemakaian Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pengendalian pemakaian Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi
harus bersama dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit.
Tujuan pengendalian persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai yaitu untuk:
a. pemakaian Obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit;
b. pemakaian Obat sesuai dengan diagnosis dan terapi; dan
c. memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan
kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta
pengembalian pesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai.
Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai yaitu :
a. melakukan evaluasi persediaan yang jarang dipakai (slow moving);
b. melakukan evaluasi persediaan yang tidak dipakai dalam waktu tiga bulan
berturut-turut (death stock);
c. Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.
9. Administrasi
Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan
penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Kegiatan administrasi terdiri dari:
a. Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian,
pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode
waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau pertahun). Jenis-jenis pelaporan yang
dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dilakukan untuk:
1) persyaratan Kementerian Kesehatan/BPOM;
2) dasar akreditasi Rumah Sakit;
3) dasar audit Rumah Sakit; dan
4) dokumentasi farmasi.
Pelaporan dilakukan sebagai:
1) komunikasi antara level manajemen;
2) penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di Instalasi
Farmasi; dan
3) laporan tahunan.
b. Administrasi Keuangan
Apabila Instalasi Farmasi harus mengelola keuangan maka perlu menyelenggarakan
administrasi keuangan.
Administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa
biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, pemakaian laporan yang
berkaitan dengan semua kegiatan Pelayanan Kefarmasian secara rutin atau tidak rutin
dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.
c. Administrasi Penghapusan
Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap Sediaan Farmasi,
Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak terpakai sebab kadaluwarsa,
rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada pihak terkait
sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2.3 Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis
Habis Pakai
Manajemen risiko merupakan aktivitas Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi,
evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan dan keluarga
pasien, serta risiko kehilangan dalam suatu organisasi.
Manajemen risiko pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:
a. Menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
b. Mengidentifikasi Risiko
Beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan,
dan Bahan Medis Habis Pakai antara lain:
1) ketidaktepatan perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai selama periode tertentu;
2) pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tidak
melalui jalur resmi;
3) pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang
belum/tidak teregistrasi;
4) keterlambatan pemenuhan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan
Medis Habis Pakai;
5) kesalahan pemesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
seperti spesifikasi (merek, dosis, bentuk sediaan) dan kuantitas;
6) ketidaktepatan pengalokasian dana yang berdampak terhadap pemenuhan
/ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;
7) ketidaktepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan dan kesalahan
dalam pemberian;
8) kehilangan fisik yang tidak mampu telusur;
9) pemberian label yang tidak jelas atau tidak lengkap; dan
10) kesalahan dalam pendistribusian.
c. Menganalisa Risiko
Analisa risiko dapat dilakukan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Pendekatan
kualitatif dilakukan dengan memberi deskripsi dari risiko yang terjadi. Pendekatan
kuantitatif memberi paparan secara statistik berdasar data sesungguhnya.
d. Mengevaluasi Risiko
Membandingkan risiko yang telah dianalisis dengan kebijakan pimpinan Rumah Sakit
(contoh peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan
Direktur) serta menentukan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Evaluasi dapat
dilakukan dengan pengukuran berdasar target yang telah disepakati.
e. Mengatasi Risiko
Mengatasi risiko dilakukan dengan cara:
1) melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pimpinan Rumah Sakit;
2) mengidentifikasi pilihan tindakan untuk mengatasi risiko;
3) menetapkan kemungkinan pilihan (cost benefit analysis);
4) menganalisa risiko yang mungkin masih ada; dan
5) mengimplementasikan rencana tindakan, meliputi menghindari risiko, mengurangi
risiko, memindahkan risiko, menahan risiko, dan mengendalikan risiko.
3.1 Pengertian
merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien
dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping
sebab Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien
(quality of life) terjamin. yang dilakukan meliputi:
1 pengkajian dan pelayanan Resep;
2 penelusuran riwayat pemakaian Obat;
3 rekonsiliasi Obat;
4 Pelayanan Informasi Obat (PIO);
5 konseling;
6 visite;
7 Pemantauan Terapi Obat (PTO);
8 Monitoring Efek Samping Obat (MESO);
9 Evaluasi pemakaian Obat (EPO);
10 dispensing sediaan steril; dan
11 Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);
Rincian beberapa aktifitas pelayanan klinik yaitu :
1. Pengkajian dan Pelayanan Resep
Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, bila ditemukan
masalah terkait Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Apoteker harus
melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan
persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.
Persyaratan administrasi meliputi:
a. nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;
b. nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;
c. tanggal Resep; dan
d. ruangan/unit asal Resep.
Persyaratan farmasetik meliputi:
a. nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;
b. dosis dan Jumlah Obat;
c. stabilitas; dan
d. aturan dan cara pemakaian .
Persyaratan klinis meliputi:
a. ketepatan indikasi, dosis dan waktu pemakaian Obat;
b. duplikasi pengobatan;
c. alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);
d. kontraindikasi; dan
e. interaksi Obat.
Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan Sediaan
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk peracikan Obat, pemeriksaan,
penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan
upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication error)
2. Penelusuran Riwayat pemakaian Obat
Penelusuran riwayat pemakaian Obat merupakan proses untuk dapat informasi
mengenai seluruh Obat/Sediaan Farmasi lain yang pernah dan sedang dipakai , riwayat
pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/pencatatan pemakaian
Obat pasien. Tahapan penelusuran riwayat pemakaian Obat:
a. membandingkan riwayat pemakaian Obat dengan data rekam medik/pencatatan
pemakaian Obat untuk mengetahui perbedaan informasi pemakaian Obat;
b. melakukan verifikasi riwayat pemakaian Obat yang diberikan oleh tenaga
kesehatan lain dan memberi informasi tambahan jika diperlukan;
c. mendokumentasikan adanya alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki
(ROTD);
d. mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi Obat;
e. melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam memakai Obat;
f. melakukan penilaian rasionalitas Obat yang diresepkan;
g. melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap Obat yang dipakai ;
h. melakukan penilaian adanya bukti penyalahgunaan Obat;
i. melakukan penilaian terhadap teknik pemakaian Obat;
j. memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap Obat dan alat bantu kepatuhan
minum Obat (concordance aids);
k. mendokumentasikan Obat yang dipakai pasien sendiri tanpa sepengetahuan
dokter; dan
l. mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan pengobatan alternatif yang
mungkin dipakai oleh pasien.
Kegiatan:
a. penelusuran riwayat pemakaian Obat kepada pasien/keluarganya; dan
b. melakukan penilaian terhadap pengaturan pemakaian Obat pasien.
Informasi yang harus didapatkan:
a. nama Obat (termasuk Obat non Resep), dosis, bentuk sediaan, frekuensi pemakaian ,
indikasi dan lama pemakaian Obat;
b. reaksi Obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi; dan
c. kepatuhan terhadap regimen pemakaian Obat (jumlah Obat yang tersisa).
3. Rekonsilasi Obat
Rekonsiliasi Obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat
yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan Obat
(medication error) seperti Obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi Obat.
Kesalahan Obat (medication error) rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu Rumah
Sakit ke Rumah Sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang keluar dari Rumah
Sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya.
Tujuan dilakukannya rekonsiliasi Obat yaitu :
a. memastikan informasi yang akurat tentang Obat yang dipakai pasien;
b. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter;
dan
c. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.
Tahap proses rekonsiliasi Obat yaitu:
a. Pengumpulan data
Mencatat data dan memverifikasi Obat yang sedang dan akan dipakai pasien,
meliputi nama Obat, dosis, frekuensi, rute, Obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan
dihentikan, riwayat alergi pasien serta efek samping Obat yang pernah terjadi. Khusus
untuk data alergi dan efek samping Obat, dicatat tanggal kejadian, Obat yang
memicu terjadinya reaksi alergi dan efek samping, efek yang terjadi, dan tingkat
keparahan.
Data riwayat pemakaian Obat didapatkan dari pasien, keluarga pasien, daftar Obat
pasien, Obat yang ada pada pasien, dan rekam medik/medication chart. Data Obat yang
dapat dipakai tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya. Semua Obat yang dipakai
oleh pasien baik Resep maupun Obat bebas termasuk herbal harus dilakukan proses
rekonsiliasi.
b. Komparasi
Petugas kesehatan membandingkan data Obat yang pernah, sedang dan akan dipakai .
Discrepancy atau ketidakcocokan yaitu bilamana ditemukan ke-
tidakcocokan/perbedaan diantara data-data ini . Ketidakcocokan dapat pula terjadi
bila ada Obat yang hilang, berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang
didokumentasikan pada rekam medik pasien. Ketidakcocokan ini dapat bersifat
disengaja (intentional) oleh dokter pada saat penulisan Resep maupun tidak disengaja
(unintentional) dimana dokter tidak tah











.jpeg)
