Tampilkan postingan dengan label Farmasi rumahsakit 1. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Farmasi rumahsakit 1. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 November 2026

Farmasi rumahsakit 1

 




---------------------

Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang luas 

pada berbagai bidang, antara lain apotek, rumah sakit, 

klinik/balai kesehatan, puskesmas, industri/manufaktur, 

distributor farmasi, dan institusi pemerintah, termasuk lembaga 

pengawasan terhadap obat, institusi pendidikan, riset, dan ilmu 

pengetahuan. Sejak tahun 1990, terjadi perubahan paradigma 

pekerjaan kefarmasian dari drug dispenser menjadi pharmaceutical 

carer yang komprehensif. Untuk dapat melakukan pelayanan 

kefarmasian (pharmaceutical care), seorang Apoteker bekerja 

dengan berpedoman kepada peraturan dan regulasi hukum 

yang berlaku di negara kita  .  

Beberapa produk ketentuan hukum di negara kita  yang 

menaungi dan memuat tentang pekerjaan kefarmasian, yang 

menjadi dasar dan pedoman bagi Apoteker untuk menyediakan 

pelayanan kefarmasian yang paripurna kepada pasien di Rumah 

Sakit, dapat berwujud suatu Undang-Undang (UU), Peraturan 

Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri Kesehatan 

(Permenkes), meliputi : 

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan  

2. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan 

Kefarmasian 

3. Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan 

Kefarmasian di Rumah Sakit 

PERATURAN DAN 

PERUNDANG-

UNDANGAN FARMASI 

RUMAH SAKIT 

2 

 

Beberapa peraturan dan perundang-undangan di 

negara kita  yang tidak secara langsung membahas pekerjaan 

kefarmasian dengan detail, namun berkaitan dengan pelayanan 

obat untuk pasien dan pasien  umum, antara lain: 

1. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

2. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan 

3. PP No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan 

4. PP No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

5. PP No. 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi 

Kesehatan Rumah Sakit  

6. Permenkes No. 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah 

Sakit 

7. Permenkes No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit 

8. Permenkes No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah 

Sakit 

9. Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan 

Perizinan Rumah Sakit 

10. Permenkes No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Perumahsakitan 

11. Permenkes No. 18 tahun 2022 tentang Satu Data Kesehatan 

12. Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis 

13. Permenkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan 

Penggolongan Narkotika 

14. Permenkes No. 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, 

dan Prekursor Farmasi  

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah 

Sakit, Apoteker sebaiknya memakai  beberapa pedoman 

yang telah disahkan berdasar  peraturan yang berlaku, antara 

lain: 

1. Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana 

Fasilitas Kesehatan tahun 2006 

2. Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Ibu Hamil dan Ibu 

Menyusui tahun 2006 

3. Pedoman Dasar Dispensing Sediaan Steril tahun 2009 

3 

 

4. Pedoman Pemantauan Terapi Obat tahun 2009 

5. Pedoman Interpretasi Data Klinik tahun 2011 

6. Pedoman Umum pemakaian  Antibiotik tahun 2011  

7. Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2011 

8. Pedoman Visite Bagi Apoteker tahun 2011 

9. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi tahun 2013 

10. Pedoman Penerapan Formularium Nasional tahun 2014 

11. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 

Sakit tahun 2019 

12. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga tahun 

2021 

13. Pedoman Survey Akreditasi Rumah Sakit tahun 2022 

 

B. Tujuan Regulasi Standar Pelayanan Kefarmasian 

berdasar  Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang 

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang disebut 

dengan Rumah Sakit yaitu sebuah lembaga/fasilitas yang 

menyediakan pelayanan kesehatan untuk tiap individu secara 

menyeluruh, paripurna meliputi pelayanan gawat darurat, 

perawatan jalan, dan perawatan inap. Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit dimaksud sebagai sebuah bagian dari struktur organisasi 

unit kerja pelaksana fungsional yang bertanggung jawab dan 

memiliki wewenang penuh untuk mengelola atau mengatur 

semua aktivitas pekerjaan kefarmasian (negara kita , 2016). 

Lebih lanjut, dalam Permenkes ini  juga dijelaskan 

bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian dipakai  sebagai suatu 

tolak ukur standar atau parameter baku dan acuan untuk tenaga 

kesehatan farmasi dalam menyediakan pelayanan yang 

paripurna untuk pasien. Petugas kesehatan yang memiliki  

tanggung jawab dan hak mutlak dalam melakukan pekerjaan 

kefarmasian yaitu  Apoteker. Apoteker menyediakan suatu 

asuhan kefarmasian yang bersifat langsung kepada pasien dan 

bertanggung jawab penuh yang berhubungan dengan 

ketersediaan/pemakaian  sediaan farmasi, alkes, dan bahan 

medis habis pakai dengan maksud dan harapan untuk 

memperoleh luaran terapi yang efektif untuk kepentingan 

kualitas/mutu hidup pasien (quality of life).  

Seperti yang telah diketahui, syarat untuk menjadi 

Apoteker yaitu  seorang Sarjana Farmasi yang sudah 

dinyatakan lulus sah sebagai Apoteker dan sudah mengucapkan 

lafal sumpah Apoteker. Dalam hal melaksanakan pelayanan dan 

mengambil keputusan terkait sediaan farmasi untuk pasien, 

peran Apoteker tidak dapat digantikan oleh profesi lain. Untuk 

mempercepat kinerja secara efektif dan efisien dalam 

melaksanakan pekerjaan teknis kefarmasian, Apoteker dapat 

dibantu oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian.  

Apoteker menyediakan keperluan sediaan farmasi, alkes, 

dan bahan medis habis pakai, dan selanjutnya berkomunikasi 

dengan Dokter/Dokter Gigi melalui Resep Obat. Resep Obat 

merupakan permintaan secara tertulis, langsung, dan sah oleh 

Dokter/Dokter Gigi kepada Apoteker, untuk mengadakan, 

menyiapkan, meracik, dan memberi  obat/sediaan 

farmasi/alkes/bahan medis habis pakai untuk pasien sesuai 

dengan kebutuhan pasien. Resep, baik dalam bentuk kertas dan 

elektronik menjadi dokumen penting kefarmasian. Resep 

elektronik dapat diakses secara khusus oleh Apoteker melalui 

Sistem Informasi yang didesain untuk kepentingan Rumah Sakit 

Sediaan Farmasi yang dimaksud dalam Permenkes No. 72 

tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 

Sakit yaitu  berupa obat, bahan obat, obat tradisional/herbal 

(bahan alam), dan kosmetik. Obat merupakan bahan atau 

perpaduan bahan-bahan, termasuk juga produk biologik, yang 

dipakai dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menyelidiki 

sistem fisiologis tubuh, atau kondisi patologis (sakit) sebagai 

bentuk untuk menetapkan suatu diagnosis, melakukan tindakan 

preventif, tindakan menyembuhkan dan memulihkan (kausatif), 

dan meningkatkan taraf kesehatan dan kontrasepsi. Lebih lanjut 

juga diatur dalam Permenkes ini  yaitu  Alat Kesehatan 

(alkes). Alkes merupakan sebuah instrumen, mesin, alat 

dan/atau implan yang tidak terkandung obat di dalamnya, yang

dipakai untuk tujuan pencegahan (preventif), diagnosis, 

penyembuhan dan pemulihan suatu penyakit, perawatan 

terhadap orang yang sedang sakit, pemulihan kesehatan, 

dan/atau membangun struktur dan perbaikan fisiologi tubuh 

manusia. Selanjutnya, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 

meupakan suatu alkes yang dipakai  untuk pemakaian  satu 

kali pemakaian (single use) dalam pelayanan kesehatan, dimana 

daftar produknya diatur sesuai dengan regulasi hukum di 

negara kita  

Dalam Permenkes ini , dijelaskan bahwa regulasi 

terkait pekerjaan kefarmasian di rumah sakit memiliki  

tujuan, yaitu:  

1. Peningkatan kualitas pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker,  

2. Penjaminan kepastian hukum bagi profesional kefarmasian,  

3. Penjaminan kualitas bagi pasien dan pasien  umum 

dalam mendukung keselamatan pasien (patient safety) dan 

melindungi dari pemakaian  sediaan farmasi yang irasional.   

 

C. Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Rumah Sakit 

Pelayanan kefarmasian oleh Apoteker yaitu bentuk 

layanan yang terintegrasi (tidak bisa dipisahkan atau 

disintegrasi) dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang 

berbasiskan patient safety. Seiring dengan bertambahnya 

kebutuhan pasien  atas kehadiran pelayanan Apoteker dan 

kemajuan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

cepat, Apoteker bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan 

asuhan kefarmasian dengan efektif dan efisien. Peluang ini  

memberi  sebuah nilai lebih / value dan tantangan bagi 

eksistensi Apoteker di mata pasien, pasien , dan tenaga 

kesehatan profesional lainnya untuk dapat memberi  

pelayanan kefarmasian yang optimal, termasuk pekerjaan 

kefarmasian yang bersifat manajemen Kelola perbekalan farmasi 

dan farmasi klinis.  

Apoteker bekerja dengan berpedoman kepada Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 

 

1. Mengelola sediaan farmasi, alkes, dan BMHP 

Hal-hal yang termasuk dalam pengelolaan ini yaitu  

dimulai dari proses memilihkan obat, merencanakan stok 

kebutuhan obat, mengadakan/memesankan obat, menerima 

obat, menyimpan obat, mendistribusikan obat kepada pasien, 

memusnahkan dan menarik obat, hingga ke aktivitas 

pengendalian obat dan administrasi/pencatatan dokumen 

kefarmasian.  

2. memberi  pelayanan farmasi klinis 

Pelayanan farmasi klinis mencakup aspek pelayanan 

mengkaji dan melayani obat resep, menelusuri riwayat 

pemakaian atau rekonsiliasi pengobatan, melayani 

kebutuhan informasi terkait obat (PIO), konseling-informasi-

edukasi (KIE), pelayanan visite kepada pasien dan keluarga, 

memantau terapi obat (PTO), monitoring efek samping 

pengobatan (MESO), evaluasi pemakaian  obat (EPO), 

dispensing sediaan obat steril, dan memantau kadar/nilai obat 

di dalam darah.  

Untuk mendukung terciptanya harmonisasi pelayanan 

dalam sebuah Rumah Sakit, maka kegiatan menyelenggarakan 

pelayanan farmasi sebaiknya didukung oleh kesiapan dan 

ketersediaan sumber daya kefarmasian, standar operasional 

prosedur (Standard Operational Procedure, SOP), dan 

pengorganisasiaan yang berbasis kepada patient safety. Sumber 

daya kefarmasian yang perlu disiapkan dan disediakan, 

meliputi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan 

peralatan/alat mesin. Dalam hal melakukan dispensing sediaan 

steril, Rumah Sakit harus memiliki sarana yang terstandar untuk 

melakukan kegiatan produksi, compounding, dan dispensing 

sediaan steril. Selain itu, menurut peraturan perundangan ini 

pengorganisasian harus dapat mendeskripsikan struktur dan 

uraian pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab, dan 

hubungan komunikasi profesional, baik di dalam intra dan inter 

pelayanan kefarmasian yang ditentukan oleh pimpinan. 


 

D. Regulasi Ketentuan Pekerjaan Kefarmasian di Rumah Sakit 

Dalam melakukan pengorganisasian pekerjaan 

kefarmasian di Rumah Sakit tekait manajemen pengelolaan obat 

yang rasional, efektif, dan efisien, perlu disusun 

kebijakan/pedoman/standar prosedur operasional dalam 

bentuk dokumen-dokumen regulasi. Apoteker wajib menyusun 

kebijakan ini  sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun 

sekali dan dilakukan evaluasi/ditinjau kembali secara berkala. 

Evaluasi terhadap kebijakan yang telah disusun akan membantu 

manajemen Rumah Sakit untuk mengerti prioritas dan jumlah 

kebutuhan, memperbaiki mutu, meningkatkan atau 

mempertahankan mutu dan keselamatan pasien yang sudah 

terjaga dengan baik.  

1. Kebijakan 

Kebijakan merupakan suatu keputusan, ketetapan 

yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan di Rumah Sakit 

pada posisi atau cakupan strategis yang bersifat umum dan 

mengikat, mencakup: organisasi, pengelolaan, pemakaian  

obat, alkes, dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinis. Dalam 

menyusun kebijakan, Apoteker dapat mengajukan acuan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada 

pimpinan melalui organisasi unit kerja yang sudah tertata di 

rumah sakit, misal: unit pengadaan atau logistik, tim atau 

komite farmasi dan terapi, unit penunjang medik, Bersama 

dengan staf medik fungsional.  

2. Pedoman 

Pedoman merupakan sekumpulan ketetapan atau 

ketentuan umum yang menjadi acuan atau petunjuk untuk 

melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, misalnya 

Pedoman Formularium, Pedoman Penyakit dan Terapi, dan 

lain sebagainya. Dokumen pedoman/acuan bersifat spesifik 

dan sesuai dengan kebutuhan suatu Rumah Sakit. Dalam 

pemakaian nya di Rumah Sakit, sebab  dipakai  sebagai 

petunjuk atau acuan, maka penyusunan pedoman/acuan 

harus dituangkan dalam surat keputusan yang diberlakukan 

oleh Direktur. Evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman 

secara berkala paling sedikit tiap 2 tahun sekali.  

3. Standar Prosedur Operasional 

Standar prosedur operasional (Standard Operational 

Procedure, SOP) merupakan suatu dokumen yang memuat 

instruksi, perintah, Langkah praktis kerja yang ditetapkan, 

distandardisasi untuk melakukan suatu pekerjaan rutin, 

spesifik yang disepakati bersama. SOP disusun dan 

didokumentasikan agar pelayanan kefarmasian yang 

diberikan bersifat konsisten, transparan, runut, rencana jelas, 

sistematis, dan memenuhi standar jaminan mutu yang telah 

ditentukan. Dalam melakukan setiap detail pekerjaan 

kefarmasian, baik manajemen pengelolaan obat dan 

pelayanan farmas klinik, Rumah Sakit harus memiliki SOP 

yang disusun oleh tim Apoteker.  

4. Dokumen lain  

Selain 3 (tiga) dokumen penting di atas, ada  

beberapa dokumen lain yang juga perlu dimiliki dan disusun ke araya ke gadang Bukittinggi kota jember 

oleh Rumah Sakit agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan 

dengan optimal, antara lain: 

a. Formularium Rumah Sakit 

b. Sumber informasi untuk petugas  

c. Sumber informasi untuk pasien dan keluarga, contoh: 

brosur, leaflet, poster, dan lain-lain 

d. Daftar ketersediaan obat di Rumah Sakit 

e. Dokumen kajian pengelolaan dan pemakaian  obat 

paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.  

f. Surat-surat keputusan dan dokumen legalitas praktek 

Apoteker, meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker, 

Surat Ijin Praktek Apoteker, surat keputusan/penugasan, 

sertifikat pelatihan kefarmasian yang relevan, dan lain-

lain.  

g. Dokumen bukti supervisi terhadap proses pelayanan 

kefarmasian oleh tim Instalasi Farmasi Rumah Sakit, 

meliputi catatan rapat, laporan kegiatan periodik, lembar 

pengawasan, catatan kerja harian (logbook) untuk setiap 

aspek pelayanan kefarmasian, dan lain-lain. 

h. Dokumen untuk keperluan akreditasi Rumah Sakit, 

contoh: pelayanan kefarmasian dan pemakaian  obat 

(PKPO), pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), 

peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP), 

komunikasi dan edukasi (KE), dan lain-lain.   

Menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 pada pasal 5 dan 

pasal 6 dijelaskan bahwa dalam menjaga kualitas layanan 

kefarmasian, perlu untuk mengendalikan indicator kualitas 

layanan. Agar dapat menyelenggarakan sediaan farmasi, alkes, 

dan BMHP yang bermutu, maka perlu diselenggarakan 

penyediaan di Instalasi FRS memakai  sistem satu pintu. 

Untuk membantu proses pelayanan kefarmasian, maka Instalasi 

FRS dapat membentuk satelit/depo farmasi sesuai dengan 

kebutuhan, misal satelit farmasi unit rawat jalan, satelit farmasi 

unit rawat darurat, dan satelit farmasi unit rawat inap. sebab  

peran dan tupoksi yang besar dan luas, Apoteker harus 

melakukan strategi untuk dapat memberi  pelayanan dengan 

optimal, yaitu dengan memanfaatkan Sistem Informasi yang 

dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga Apoteker.  

Sistem kefarmasian satu pintu merupakan sistem 

kebijakan kegiatan pelayanan kefarmasian pada suatu Rumah 

Sakit, meliputi menyusun formularium Rumah Sakit, 

merencanakan, mengadakan, dan mendistribusikan obat, alat 

kesehatan, dan BMHP untuk kepentingan pengobatan pasien 

melalui Instalasi FRS. Contoh alkes meliputi: alat non 

elektromedik seperti alat kontrasepsi (intrauterine device), alat 

pacu jantung, implant, dan stent jantung. Hal ini  

menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan dan peredaran 

sediaan farmasi, alkes, dan BMHP mutlak menjadi wewenang 

dan kewajiban Kepala Instalasi dan tidak ada kegiatan 

mengelola dan mengedarkan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP 

di luar/selain Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

E. Anggota KFT dan Kriteria Anggota KFT 

Anggota KFT yang memiliki  hak suara harus terdiri 

atas sekurang kurangnya yaitu  dokter, apoteker, perawat, 

unsur pimpinan, koordinator jaminan mutu, dan berbagai ahli 

jika diperlukan. Anggota panitia diangkat oleh pimpinan rumah 

sakit atas usul komite medik. 

Ketua KFT yaitu  seorang dokter praktisi senior yang 

sudah berpengalaman dan memiliki prestasi, dan dipilih dan 

diusulkan oleh komite medik. Sekretaris Komite  yaitu  kepala 

IFRS atau apoteker senior yang lain yang ditunjuk oleh kepala 

IFRS 

 

F. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan 

1. Pelaporan 

Untuk setiap pelayanan kefarmasian yang 

membutuhkan pelaporan, contoh: pemakaian  obat 

prekursor, psikotropika, dan narkotika, pemusnahan obat, 

laporan MESO, dan lain-lain, maka perlu dibuat dokumen 

laporan terhadap pelayanan kefarmasian tesebut, dan 

dikirimkan pelaporan secara bertahap jenjang kepada 

DinKes Kabupaten/Kota, DinKes Provinsi setempat, dan 

Kemenkes RI. 

2. Pembinaan 

Fungsi pembinaan diselenggarakan oleh MenKes RI, 

Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Badan/Balai 

Besar POM setempat disesuaikan dengan kapasitas, tugas 

pokok, fungsi, dan tanggung jawab. Dalam 

menyelenggarakan akreditasi Rumah Sakit, Komite 

Akreditasi Rumah Sakit juga akan melakukan fungsi 

pembinaan kepada Rumah Sakit jika  diperlukan.  

3. Pengawasan 

Fungsi pengawasan diselenggarakan oleh MenKes RI, 

Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Badan/Balai 

Besar POM setempat disesuaikan dengan kapasitas, tugas 

pokok, fungsi, dan tanggung jawab. Dalam 

menyelenggarakan akreditasi Rumah Sakit, Komite 

Akreditasi Rumah Sakit juga akan melakukan fungsi 

pembinaan kepada Rumah Sakit jika  diperlukan. 

 

Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 72 Tahun 

2016 tentang Rumah Sakit suatu institusi pelayanan kesehatan 

dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat salah satunya pelayanan 

kefarmasian dengan standar pelayanan kefarmasian di Rumah 

Sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan 

pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang 

berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai 

hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 

Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan 

kefarmasian merupakan standar yang menjadi tolok ukur 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit 

(Permenkes, 2016).  

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Republik negara kita  

tentang Penyelenggaraan Bidang Rumah Sakit Nomor 47 Tahun 

2021 dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi 

persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, 

kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus 

menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan 

terjangkau 

 

Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana fungsional 

yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan 

kefarmasian di Rumah Sakit dengan demikian Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit (IFRS) suatu departemen atau unit atau bagian 

disuatu Rumah Sakit dalam penyelenggaraan semua kegiatan 

pekerjaan manajerial dan pelayanan kefarmasian dibawah 

pimpinan seorang Apoteker penanggung jawab dengan dibantu 

oleh beberapa orang Apoteker pendamping yang bertanggung 

jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang 

terdiri atas pelayanan secara paripurna mencakup menyangkut 

pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan 

perbekalan farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, distribusi obat berdasar  resep pasien rawat 

inap dan rawat jalan, pencatatan, pelaporan, pemusnahan atau 

penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat, 

konseling, farmasi klinik diruangan 

Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit 

dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan 

Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. 

Kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus 

agar perubahan paradigma ini  dapat diimplementasikan. 

Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari 

hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum. 

Dengan demikian, para Apoteker negara kita  dapat berkompetisi 

dan menjadi tuan rumah dinegara sendiri. 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu 

organisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang 

memberi  pelayanan berupa produk sediaan farmasi, 

perbekalan kesehatan atau alat kesehatan dan gas medis habis 

pakai atau BHP (bahan habis pakai) serta melakukan pelayanan 

jasa kefarmasian yaitu farmasi klinik berupa pelayanan 

informasi obat, visite, konseling, monitoring efek samping obat, 

pemantauan terapi obat, reaksi obat yang tidak diinginkan dan 

melakukan pelayanan farmasi berupa home care bagi pasien atau 

keluarga pasien. 

 

B. Tujuan, Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi IFRS 

1. Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk menjamin mutu 

pelayanan kefarmasian baik secara manajerial farmasi dan 

farmasi klinis dengan memenuhi kebutuhan Rumah Sakit 

berupa obat, alkes dan bahan habis pakai (BHP) dengan 

mengutamakan keselamatan pasien dengan pemakaian  

obat yang rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient 

safety).  

2. Tugas dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit melaksanakan 

pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan 

kesehatan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang 

dimaksud yaitu  obat, bahan obat, gas medis dan alat 

kesehatan, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, 

penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan, 

administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan 

bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit berperan sangat sentral terhadap 

pelayanan di Rumah Sakit terutama pengelolaan dan 

pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan 

kesehatan. 

3. Tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

mengembangkan pelayanan farmasi secara paripurna sesuai 

dengan tujuan Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang Standar 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan dapat 

terkoordinasi dengan baik secara internal maupun eksternal 

serta tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang 

bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien 

dengan mengutamakan keselamatan pasien. 

4. Instalasi Farmasi Rumah Sakit berfungsi sebagai unit 

pengadaan satu pintu di Rumah Sakit yang berperan dalam 

pelayanan kesehatan, unit produksi maupun manajerial 

farmasi. Unit pelayanan kesehatan yang dimaksud yaitu  

pelayanan yang bersifat secara klinis yang berhubungan 

langsung dengan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya 

dan pasien serta dapat menjunjung tinggi etika dan perilaku 

sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang 

berkompeten, handal dan prosional. Unit produksi 

merupakan bagian instalasi farmasi yang membuat sediaan 

farmasi yang diproduksi secara internal untuk memenuhi 

kebutuhan rumah sakit misalnya pembuatan hand sanitizer, 

dispensing aseptik penyiapan antibiotik terutama untuk 

pasien anak yang memerlukan penambahan pelarut, 

dispensing obat kemoterapi bila rumah sakit memiliki 

ruangan pencampuran obat kemoterapi. Manajemen atau 

manajerial farmasi merupakan pelayanan instalasi farmasi 

rumah sakit yang menyediakan unsur logistik atau 

perbekalan kesehatan dan aspek administrasi 

 

C. Struktur Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

 

 

1. Kepala atau Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit yaitu  Apoteker yang bertanggung jawab secara 

menyeluruh terhadap pelayanan kefarmasian baik secara 

manajerial maupun farmasi klinis di Rumah Sakit ini . 

Bertangggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian secara 

farmasi klinis dan manajerial serta terhadap mutu Instalasi 

Farmasi dalam mutu pelayanan misalnya berupa waktu 

tunggu pasien terhadap obat, bertanggung jawab terhadap 

formularium Rumah Sakit atau pemakaian  obat sesuai

dengan formularium dengan acuan minimal 80% 

pemakaian  obat formularium, bertanggungjawab terhadap 

pemantauan high alert, bertanggungjawab terhadap 

pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan administrasi 

lainnya. 

2. Rawat Jalan yaitu  Apoteker atau asisten apoteker yang 

membantu dalam pelayanan kefarmasian untuk pasien rawat 

jalan dimana Apoteker disini bertugas sebagai pemberi 

informasi obat kepada pasien rawat jalan atau memberi  

PIO kepada pasien rawat jalan dan dibantu oleh asisten 

apoteker dalam penginputan, penyiapan dan penyerahan 

dilakukan oleh Apoteker. 

3. Rawat inap yaitu  berisi Apoteker bertugas salah satunya 

sebagai farmasi klinis yang melakukan visite, pemantauan 

terapi obat, monitoring efek samping obat yang berinteraksi 

kepada pasien selama dirawat inap atau tergantung dari 

pembagian tanggung jawab setiap Rumah Sakit. Asisten 

apoteker membantu dalam pemenuhan stock obat depo 

rawat inap dengan cara membuat perencanaan atau 

membuat defecta ke bagian logistik atau gudang farmasi 

untuk kebutuhan obat pasien rawat inap, memberi  etiket, 

membantu dalam mendistribusikan obat setiap ruangan 

rawat inap dan memastikan penyimpanan obat dirawat inap 

sesuai dengan standar dan Apoteker sebagai pemberi 

informasi obat kepada pasien rawat inap. 

4. Gudang Farmasi yaitu  berisi Apoteker atau asisten apoteker 

sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, 

dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat 

kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta memantau 

perlengkapan perbekalan kesehatan, perencanaan dan 

pengadaan, sistem penyimpanan digudang dan produksi 

obat dalam kapasitas Rumah Sakit.  

5. Purchasing yaitu  berisi Apoteker atau staf yang melakukan 

pemesanan obat ke distributor sesuai dengan kebutuhan 

yang direncanakan oleh Apoteker penanggung jawab dan 

telah disetujui sesuai dengan SOP Rumah Sakit serta 

bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi yang baik 

terhadap distributor yang bekerja sama dengan Rumah Sakit 

dalam pengadaan obat, dapat melakukan pelaporan secara 

terperinci tentang obat yang dipesan serta dapat melakukan 

pencarian obat bila terjadi kekosongan obat di distributor 

untuk memenuhi kebutuhan obat di Rumah Sakit. 

 

D. Sumber Daya Kefarmasian dan Sarana Prasarana 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus memiliki Apoteker 

yang memiliki STRA dan berkompetensi dan tenaga teknis 

kefarmasian yang memiliki STRTTK dan berkompetensi sesuai 

ketentuan dan beban kerja yang ada di Rumah Sakit disesuaikan 

dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya sasaran dan 

tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit dalam menjalankan 

pelayanan manajerial dan farmasi klinis secara 

berkesinambungan. Ketersediaan jumlah tenaga Apoteker dan 

Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah Sakit akan 

mempengaruhi palayanan kefarmasin di Rumah Sakit sehingga 

harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan 

perizinan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri 

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit didukung oleh 

sarana dan peralatan yang memenuhi ketentuan sesuai 

perundang-undangan kefarmasian yang berlaku dimana 

Instalasi Farmasi dalam dalam lingkungan Rumah satu yang 

harus menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, dengan 

fasilitas ruangan yang pelayanan langsung kepada pasien 

misalnya ruang PIO dan ruangan konseling, peracikan, produksi 

ruangan produk steril dan nonsteril, laboratorium mutu yang 

dilengkapi penanganan limbah 

 

E. Kegiatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Kegiatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit melakukan 

memberi  pelayanan farmasi berupa pelayanan manajerial 

farmasi melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai dan farmasi klinis. Kegiatan 

 

 

ini  harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan 

peralatan yang sesuai dengan ketentuan sehingga Apoteker 

yang dibantu oleh Asisten apoteker dapat melaksanakan 

kegiatan Pelayanan Kefarmasian ini  mempertimbangkan 

faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen 

risiko. 

Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai sehingga Apoteker bertanggung 

jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan 

bahan medis habis pakai di Rumah Sakit menjamin seluruh 

rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku sehingga memastikan kualitas, manfaat, dan 

keamanannya terjamin. Pengelolaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus 

kegiatan dari manajerial farmasi di Rumah Sakit dimulai dari 

pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, 

penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, 

pengendalian, dan administrasi dan pengelolaan sediaan 

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan 

secara multidisiplin, terkoordinir dan memakai  proses 

yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya 

Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi , alat Kesehatan 

dan bahan medis habis harus berkualitas, manfaat dan aman 

selain itu harus menjamin bahwa kendali mutu dan kendali 

biaya sehingga untuk memastikan Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit aspek ini  dilakukan secara satu pintu yang dilakukan 

oleh instalasi farmasi berupa salah satunya yaitu  alat kesehatan 

yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa 

alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik, antara 

lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent 

sesuai dengan Kemenkes No 72 Tahun 2016 dengan didukung 

oleh ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 

2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat 

kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di 

Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu 

pintu 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus ikut serta dalam 

penyusunan kebijakan terkait manajemen pemakaian  obat 

secara efektif sehingga kebijakan ini  harus ditinjau ulang 

oleh Rumah Sakit yang dapat dilakukan satu tahun sekali. 

Peninjauan ulang sangat membantu Rumah Sakit memahami 

kebutuhan dan prioritas dari perbaikan sistem mutu dan 

keselamatan pemakaian  obat secara berkesinambungan.  

Instalasi Farmasi Rumah Sakit ikut dalam 

mengembangkan dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan 

obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya pada obat-obat 

yang perlu diwaspadai yaitu obat-obat high-alert. High-alert 

merupakan suatu obat yang harus diwaspadai secara hati-hati 

sebab  sering memicu  terjadi kesalahan secara serius 

(sentinel event) dalam pemakaian  obat ini  misalnya obat 

yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa) 

dan Ucapan Mirip atau NORUM, atau Look Alike Sound Alike atau 

LASA), Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 

2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida 

lebih pekat dari 0,9% dan obat-obat sitostatika dan obat yang 

berisiko tinggi memicu  Reaksi Obat yang Tidak 

Diinginkan (ROTD). 

Kegiatan manajerial Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai meliputi: 

1. Pemilihan merupakan kegiatan untuk melakukan penetapan 

sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai 

yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk 

melakukan pemilihan sesuai dengan Formularium Rumah 

Sakit yang telah ditetapkan oleh Komite Farmasi dan Terapi, 

bermutu dengan efektifitas dan keamanan telah teruji dengan 

melampiran profil perusahaan dan dengan literatur obat 

yang masuk dalam formurium Rumah Sakit, pola penyakit 

berdasar  data Rumah Sakit dan harga bersaing serta 

ketersediaan obat dipasaran. 


2. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan dalam 

menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi, 

alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 

kebutuhan Rumah Sakit dan anggaran yang disetujui oleh 

Rumah Sakit dengan menjamin tepat jenis obat, alkes 

maupun bahan medis habis pakai tepat jumlah yang 

direncanakan, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dapat 

dilakukan memakai  metode konsumsi obat, 

epidemiologi atau metode kombinasi untuk menghindari 

dari kekosongan obat atau obat tidak tersedia di Instalasi 

Farmasi. 

3. Pengadaan merupakan merealisasikan perencanaan 

kebutuhan yang disiapkan oleh Instalasi Farmasi untuk 

kebutuhan Rumah Sakit. Pengadaan yang efektif bisa 

menjamin dalam ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat 

sesuai dengan yang direncanakan dan harga yang terjangkau 

sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Rumah Sakit. 

Pengadaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang 

dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit dimulai dari 

pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian 

antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, 

pemilihan pemasok untuk pengadaan, penentuan spesifikasi 

kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran. 

Dalam pengadaan ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain menurut 

Permenkes No 72 Tahun 2016 

a. Bahan baku obat harus melampirkan sertifikat analisa 

tentang bahan baku yang ada  pada sediaan farmasi. 

b. Bahan-bahan berbahaya harus menyertakan Material 

Safety Data Sheet (MSDS) contoh seperti alhokol, reagen, 

formalin dll. 

c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai wajib memiliki  Nomor Izin Edar yang berlaku. 

d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun 

kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan 

lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Penerimaan merupakan penerimaan sediaan obat, alkes dan 

BHP dari distributor dan dilakukan mengecekan petugas 

gudang farmasi dan petugas distributor atau pengirim  untuk 

menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu 

penyerahan dan harga yang tertera sesuai dengan kontrak 

atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. 

Dokumen terkait penerimaan barang dirapihkan dan 

dokumen harus tersimpan dengan baik dan tertata rapih 

5. Penyimpanan suatu proses penempatan sediaan obat, alkes 

dan bahan medis habis pakai setelah diterima dari PBF, 

Penyimpanan dilakukan sesuai bentuk sediaan obat 

misalnya penyimpanan sediaan vaksin dilemari es khusus 

vaksin sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan 

menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan 

persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian berupa 

persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, 

kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan 

farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai   Tempat 

penyimpanan harus memerhatikan beberapa hal seperti: 

a. Obat dan bahan kimia yang dipakai  dalam pelayanan 

kesehatan harus diberi label secara jelas terbaca memuat 

nama obat dan bahan kimia, tanggal kemasan saat dibuka 

pertama kali, tanggal kadaluwarsa yang tertera pada 

kemasan obat dan bahan kimia dan beri tanda peringatan 

khusus terutama pada bahan kimia B3. 

b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan dalam unit 

perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting 

dengan dilengkapi dengan pengaman berupa kunci yang 

berkode atau bernomor dan ditempatkan ditroly 

emergency diberi label elektrolit tinggi yang jelas.  

 

c. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai yang dibawa oleh pasien dari luar Rumah Sakit 

pada saat rawat inap harus disimpan secara khusus 

ditempat penyimpanan obat agar mencegah terjadinya 

duplikasi terapi pada saat pasien dirawat inap. 

d. Tempat penyimpanan obat yang belum dipakai  atau 

sebagai stock obat dengan penyimpanan barang lainnya 

tidak memicu  kontaminasi misalnya membedakan 

tempat penyimpanan antara obat dan bahan kimia atau 

e. Instalasi Farmasi memastikan bahwa sediaan farmasi, alat 

kesehatan, dan bahan medis habis pakai disimpan secara 

benar dan diinspeksi secara periodik misalnya yang harus 

terpisah dengan sediaan farmasi dan alkes berupa B3, bila 

bahan yang mudah terbakar simpan diruang tahan api 

dan diberi tanda khusus bahan berbahaya dan gas medis 

disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi 

penandaan hal ini untuk menghindari kesalahan 

pengambilan jenis gas medis antara tabung gas medis 

kosong dan tabung gas medis isi dan penyimpanan 

tabung gas medis diruang perawatan harus 

memakai  tutup untuk keselamatan baik petugas 

kesehatan maupun pasien. 

f. Metode penyimpanan di Instalasi Farmasi dapat 

memakai  kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis 

sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis 

pakai dengan susunan secara alfabetis dengan 

menerapkan suatu prinsip First Expired First Out (FEFO) 

dan First In First Out (FIFO), tidak menempatkan 

berdekatan dan harus diberikan label khusus untuk 

sediaan farmasi, alkes dan bmhp yang mirip 

g. Rumah Sakit harus menyediakan lokasi penyimpanan 

obat emergensi untuk kondisi kegawatdaruratan yang 

dimonitoring oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan 

memperhatikan tempat penyimpanan mudah diakses dan 

terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. 

6. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau 

menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan 

medis habis pakai dari tempat penyimpanan di Instalasi 

Farmasi sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan 

menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah serta ketepatan 

waktu dalam pendistribusian yang telah ditetapkan. Sistem 

pendistribusian dapat memakai  metode sistem 

persediaan lengkap diruangan (floor stock), sistem resep 

perorangan, sistem unit dosis dan sistem kombinasi dengan 

sistem distribusi unit dose dispensing (UDD) menurut 

Permenkes No 72 Tahun 2016 dianjurkan sebab  kesalahan 

dalam pemberian obat dapat diminimalkan 

7. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat dipakai  

sebab  rusak atau expired date harus dilaksanakan 

pemusnahan dengan tata cara pemusnahan yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi 

standar atau tidak memenuhi mutu ketentuan dalam 

peraturan perundang-undangan dilakukan penarikan 

produk oleh pemilik izin edar berdasar  perintah 

penarikan dari BPOM atau berdasar  inisiasi yang 

dilakukan oleh pemilik izin edar secara sukarela tetap 

memberi  laporan kepada Kepala BPOM. 

8. Pengendalian dilakukan setiap Rumah Sakit untuk menjamin 

mutu terhadap jenis dan jumlah persediaan dan pemakaian  

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi dibantu oleh Komite 

atau Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit. Pengendalian 

dilakukan untuk mengevaluasi pemakaian  obat sesuai 

dengan Formularium Rumah Sakit yang berlaku dengan 

pemakaian  obat sesuai dengan diagnosis dokter serta 

memastikan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

bahan medis habis pakai distock secara efektif dan efisien 

sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekosongan stock 

maupun mengevaluasi stock yang slow moving dan 

persediaan stock yang 3 bulan tidak terjadi pengeluaran 

(death stock). 

9. Administrasi dilakukan secara berkesinambungan bertujuan 

untuk mempermudah penelusuran kegiatan Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit yang sudah berjalan sebelumnya. 

Kegiatan administrasi ini berupa pencatatan dan pelaporan 

dilakukan secara bulanan, triwulan, semester atau pertahun 

disesuaikan dengan pelaporan yang berlaku di Rumah Sakit 

dengan melakukan pencatatan sesuai dengan persyaratan 

Kementrian Kesehatan atau BPOM, dasar akreditasi Rumah 

Sakit, dasar audit Rumah Sakit dan pencatatan sesuai dengan 

dokumen Instalasi Farmasi. Administrasi Keuangan yaitu  

administrasi berupa anggaran Instalasi Farmasi dalam 

pembelian kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan 

bahan medis habis pakai ke distributor, pengendalian seperti 

stock maksimal sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis 

pakai, analisis biaya seperti jumlah total pembelian kepada 

distributor, informasi tentang keuangan seperti inventori 

Instalasi Farmasi, laporan kegiatan Instalasi Farmasi. 

Administrasi penghapusan dilakukan untuk usulan 

pengahapusan sediaan farmasi, alat kesehaan maupun bahan 

medis habis pakai disebab kan kadaluwarsa, rusak, tidak 

memenuhi standar atau mutu sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 

Manajemen risiko merupakan aktifitas Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, 

dan bahan medis habis pakai dalam melakukan pemilihan 

konteks resiko yang terjadi pada seluruh proses tentang 

pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai, 

melakukan identifikasi resiko misalnya keterlambatan dalam 

pemenuhan sediaan farmasi untuk kebutuhan Rumah Sakit, 

melakukan analisis resiko sesuai dengan permasalahan yang 

timbul, evaluasi resiko permasalahan yang terjadi di Instalasi 

Farmasi Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku 

misalnya memakai  SOP dan mengatasi resiko dengan cara 

menganalisis kemungkinan resiko yang masih ada dan 

mengimplementasikan rencana tindakan. 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit memiliki pelayanan 

farmasi klinik merupakan pelayanan langsung oleh Apoteker 

kepada pasien dalam rangka memberi  pelayanan 

kefarmasian untuk meningkatkan outcome terapi dan 

meminimalkan risiko efek samping obat dengan tujuan 

keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup 

pasien (quality of life) meningkat. Pelayanan farmasi klinik 

meliputi: 

1. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis masalah 

terkait obat yang diresepkan dengan memperhatikan 

persyaratan administrasi resep, farmasetik dan klinis, jika  

ditemukan masalah terkait obat yang diresepkan Instalasi 

Farmasi harus konsultasikan kepada dokter penulis resep. 

2. Penelusuran riwayat pemakaian  obat merupakan suatu 

proses pencarian informasi mengenai seluruh obat atau 

sediaan Farmasi yang pernah konsumsi atau sedang pasien 

konsumsi, informasi atau riwayat pengobatan dapat 

diperoleh dari wawancara pasien atau keluarga pasien dan 

data Rekam Medis atau pencatatan pemakaian  obat pasien. 

3. Rekonsiliasi obat merupakan suatu proses membandingkan 

instruksi pengobatan pada pasien sesuai dengan obat yang 

telah didapat pasien, hal ini dilakukan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan obat atau medication error seperti obat 

tidak diberikan sesuai dengan instruksi pengobatan, ada  

duplikasi obat, kesalahan dosis obat atau ada  interaksi 

obat. Rekonsiliasi dilakukan sebab  kesalahan obat rentan 

terjadi pada saat pemindahan pasien dari satu Rumah Sakit 

ke Rumah Sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada 

pasien yang keluar dari Rumah Sakit ke layanan kesehatan 

primer dan sebaliknya sehingga rekonsiliasi harus dilakukan 

oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai salah satu 

pelayanan klinis untuk mencapai terapi obat yang baik. 

4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan 

penyediaan informasi dan pemberian informasi dalam 

bentuk buletin, leaflet, poster, newsletter dengan 

memberi  rekomendasi obat secara independent sesuai 

dengan kompetensi, akurat, tidak bias, uptade dan 

komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada pasien, 

tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya dengan tujuan 

menunjang pemakaian  obat yang rasional. 

5. Konseling obat yaitu  suatu aktivitas pemberian nasihat atau 

saran terkait terapi obat dari Apoteker kepada pasien atau 

keluarganya. Konseling dilakukan oleh Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 

disemua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif 

Apoteker dengan memprioritaskan pasien polifarmasi, 

pasien dengan pemakaian  obat khusus, pasien kronis, 

pasien dengan pengobatan jangka panjang, pasien dengan 

memakai  obat indeks terapi sempit, pasien dengan 

kondisi khusus misalnya pediatri, geriatri, ibu hamil dan 

menyusui, pasien dengan gangguan hati atau ginjal, sesuai 

dengan rujukan dokter atau keinginan pasien atau 

keluarganya untuk mendapat  informasi tentang obat 

yang diterima. Konseling bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman tentang obat, menurunkan reaksi yang tidak 

diharapkan dari obat dengan memakai  metode untuk 

mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang 

pemakaian  obat memakai  salah satunya metode Three 

Prime Questions. 

6. Visite merupakan kegiatan apoteker berkunjung pada pasien 

rawat inap di Rumah Sakit yang dilakukan secara mandiri 

atau bersama tim tenaga kesehatan untuk memantau dan 

mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dirawat 

inap dengan mengkaji masalah terkait obat bila terjadi 

kesalahan terkait obat, memantau terapi obat yang diterima 

pasien selama dirawat inap, memonitoring terjadinya reaksi 

obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang 

rasional dengan memberi  rekomendasi obat sesuai

dengan gejala klinis pasien, dan menyajikan informasi obat 

secara terperinci baik kepada dokter, pasien dan profesional 

kesehatan lainnya. Visite bisa dilakukan oleh apoteker untuk 

pasien yang sudah pulang dari rawat inap dengan program 

dari Rumah Sakit yaitu pelayanan farmasi home care. 

7. Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu layanan 

klinis dari instalasi farmasi terutama pada bagian farmasi 

rawat inap atau farmasi klinis dengan melakukan 

pemantauan terapi obat untuk memastikan terapi obat yang 

pasien terima dalam keadaan yang aman, efektif dan 

rasional. Tujuan dari adanya PTO untuk meningkatkan 

efektivitas terapi obat yang diterima oleh pasien dan untuk 

meminimalkan risiko atau terjadinya reaksi obat yang tidak 

dikehendaki (ROTD). 

8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan 

dari farmasi klinis dalam melakukan pemantauan setiap 

respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi 

pada dosis lazim atau dosis terapi yang dipakai  pada 

manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. 

Dalam hal ini terjadinya efek samping obat dalam dosis terapi 

yang mengakibatkan reaksi obat yang tidak dikehendaki 

terkait dengan kerja farmakologi obat. 

9. Evaluasi pemakaian  Obat (EPO) merupakan program 

evaluasi pemakaian  obat secara terstruktur serta 

berkesinambungan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit, bertujuan untuk melihat mutu indikator 

peresepan obat, indikator tentang pelayanan, indikator 

tentang fasilitas Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan untuk 

mengevaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang 

berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit. 

10. Dispensing sediaan steril merupakan pelayanan klinis dari 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh Apoteker 

atau asisten apoteker yang memiliki  sertifikat aseptik 

dispensing dengan teknik aseptik dalam membuat produk 

dengan menjamin sterilitas dan stabilitas produk serta 

melindungi petugas Apoteker atau asisten apoteker dalam 

melakukan dispensing steril dari paparan zat berbahaya dan 

kesalahan pemberian obat steril, untuk kegiatan dispensing 

steril ini melakukan pencampuran obat suntik, nutrisi 

parenteral dan sediaan sitotoksik. 

11. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan 

pelayanan klinis yang dilakukan oleh Apoteker dengan 

tujuan memantau atau menginterpretasi hasil pemeriksaan 

kadar obat tertentu misalnya untuk obat-obatan dengan 

indeks terapi sempit atas permintaan dari dokter yang 

merawat pasien rawat inap atau atas usulan dari apoteker 

kepada dokter 



A. Definisi Komite Farmasi Terapi (PFT/KFT) 

Komite Farmasi dan Terapi (KFT) menurut Menteri 

Kesehatan Republik negara kita  No.1197/Menkes/SK/X/2004 

yaitu  organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara 

staf dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter 

yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit 

dan apoteker wakil dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga 

kesehatan lainnya (Siregar, 2004). 

Komite Farmasi dan Terapi merupakan suatu bentuk unit 

kerja dalam memberi  rekomendasi kepada pimpinan rumah 

sakit mengenai kebijakan pemakaian  obat di rumah sakit yang 

anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi 

yang ada di Rumah Sakit, Apoteker instalasi Farmasi, serta 

tenaga kesehatan lainnya jika  diperlukan. Komite Farmasi 

dan Terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau apoteker. 

Tujuan dibentuknya Komite Farmasi dan Terapi yaitu  

menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, 

pemakaian  serta evaluasinya dan melengkapi staf profesional 

di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang 

berhubungan dengan obat dan penggunaa obat sesuai 

kebutuhan 

Komite Farmasi dan Terapi yaitu  sekelompok penasehat 

dari staf medik dan bertindak sebagai garis komunikasi 

organisasi antara staf medik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

(IFRS). Pembentukan suatu KFT yang efektif akan memberi  


kemudahan dalam pengadaan sistem formularium yang 

membawa perhatian staf medik pada obat yang terbaik dan 

membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi 

pengobatan penderita tertentu. Komite ini difungsikan rumah 

sakit untuk mencapai terapi obat yang rasional 

Komite Farmasi dan Terapi memberi rekomendasi atau 

membantu memformulasi program yang didesain untuk 

memenuhi kebutuhan staf profesional (dokter, perawat, 

apoteker, dan praktisi pelayanan kesehatan lainnya) untuk 

melengkapi pengetahuan tentang obat dan pemakaian  obat. 

KFT meningkatkan pemakaian  obat secara rasional melalui 

pengembangan kebijakan dan prosedur yang relevan untuk 

seleksi obat, pengadaan, pemakaian , dan melalui edukasi 

tentang obat bagi penderita dan staf profesional 

 

B. Kegunaan Komite Farmasi dan Terapi 

Kegunaan utama dari KFT yaitu  : 

1. Perumus kebijakan prosedur 

Komite farmasi dan terapi memformulasi kebijakan 

berkenaan dengan evaluasi, seleksi, dan pemakaian  terapi 

obat, serta alat yang berkaitan di rumah sakit. 

2. Edukasi 

Panitia farmasi dan terapi memberi rekomendasi atau 

membantu memformulasi program yang didesain untuk 

memenuhi kebutuhan staf profesional (dokter, perawat, 

apoteker, dan praktisi pelayan kesehatan lainnya) untuk 

melengkapi pengetahuan mutakhir tentang obat dan 

pemakaian  oba