---------------------
Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang luas
pada berbagai bidang, antara lain apotek, rumah sakit,
klinik/balai kesehatan, puskesmas, industri/manufaktur,
distributor farmasi, dan institusi pemerintah, termasuk lembaga
pengawasan terhadap obat, institusi pendidikan, riset, dan ilmu
pengetahuan. Sejak tahun 1990, terjadi perubahan paradigma
pekerjaan kefarmasian dari drug dispenser menjadi pharmaceutical
carer yang komprehensif. Untuk dapat melakukan pelayanan
kefarmasian (pharmaceutical care), seorang Apoteker bekerja
dengan berpedoman kepada peraturan dan regulasi hukum
yang berlaku di negara kita .
Beberapa produk ketentuan hukum di negara kita yang
menaungi dan memuat tentang pekerjaan kefarmasian, yang
menjadi dasar dan pedoman bagi Apoteker untuk menyediakan
pelayanan kefarmasian yang paripurna kepada pasien di Rumah
Sakit, dapat berwujud suatu Undang-Undang (UU), Peraturan
Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes), meliputi :
1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian
3. Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan
Kefarmasian di Rumah Sakit
PERATURAN DAN
PERUNDANG-
UNDANGAN FARMASI
RUMAH SAKIT
2
Beberapa peraturan dan perundang-undangan di
negara kita yang tidak secara langsung membahas pekerjaan
kefarmasian dengan detail, namun berkaitan dengan pelayanan
obat untuk pasien dan pasien umum, antara lain:
1. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
2. Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan
3. PP No. 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
4. PP No. 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. PP No. 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan Rumah Sakit
6. Permenkes No. 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah
Sakit
7. Permenkes No. 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit
8. Permenkes No. 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah
Sakit
9. Permenkes No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit
10. Permenkes No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Perumahsakitan
11. Permenkes No. 18 tahun 2022 tentang Satu Data Kesehatan
12. Permenkes No. 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis
13. Permenkes No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan
Penggolongan Narkotika
14. Permenkes No. 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika,
dan Prekursor Farmasi
Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah
Sakit, Apoteker sebaiknya memakai beberapa pedoman
yang telah disahkan berdasar peraturan yang berlaku, antara
lain:
1. Pedoman Konseling Pelayanan Kefarmasian di Sarana
Fasilitas Kesehatan tahun 2006
2. Pedoman Pelayanan Kefarmasian untuk Ibu Hamil dan Ibu
Menyusui tahun 2006
3. Pedoman Dasar Dispensing Sediaan Steril tahun 2009
3
4. Pedoman Pemantauan Terapi Obat tahun 2009
5. Pedoman Interpretasi Data Klinik tahun 2011
6. Pedoman Umum pemakaian Antibiotik tahun 2011
7. Pedoman Nasional Pengendalian Tuberkulosis tahun 2011
8. Pedoman Visite Bagi Apoteker tahun 2011
9. Pedoman Penerapan Kajian Farmakoekonomi tahun 2013
10. Pedoman Penerapan Formularium Nasional tahun 2014
11. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit tahun 2019
12. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga tahun
2021
13. Pedoman Survey Akreditasi Rumah Sakit tahun 2022
B. Tujuan Regulasi Standar Pelayanan Kefarmasian
berdasar Permenkes No. 72 tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, yang disebut
dengan Rumah Sakit yaitu sebuah lembaga/fasilitas yang
menyediakan pelayanan kesehatan untuk tiap individu secara
menyeluruh, paripurna meliputi pelayanan gawat darurat,
perawatan jalan, dan perawatan inap. Instalasi Farmasi Rumah
Sakit dimaksud sebagai sebuah bagian dari struktur organisasi
unit kerja pelaksana fungsional yang bertanggung jawab dan
memiliki wewenang penuh untuk mengelola atau mengatur
semua aktivitas pekerjaan kefarmasian (negara kita , 2016).
Lebih lanjut, dalam Permenkes ini juga dijelaskan
bahwa Standar Pelayanan Kefarmasian dipakai sebagai suatu
tolak ukur standar atau parameter baku dan acuan untuk tenaga
kesehatan farmasi dalam menyediakan pelayanan yang
paripurna untuk pasien. Petugas kesehatan yang memiliki
tanggung jawab dan hak mutlak dalam melakukan pekerjaan
kefarmasian yaitu Apoteker. Apoteker menyediakan suatu
asuhan kefarmasian yang bersifat langsung kepada pasien dan
bertanggung jawab penuh yang berhubungan dengan
ketersediaan/pemakaian sediaan farmasi, alkes, dan bahan
medis habis pakai dengan maksud dan harapan untuk
memperoleh luaran terapi yang efektif untuk kepentingan
kualitas/mutu hidup pasien (quality of life).
Seperti yang telah diketahui, syarat untuk menjadi
Apoteker yaitu seorang Sarjana Farmasi yang sudah
dinyatakan lulus sah sebagai Apoteker dan sudah mengucapkan
lafal sumpah Apoteker. Dalam hal melaksanakan pelayanan dan
mengambil keputusan terkait sediaan farmasi untuk pasien,
peran Apoteker tidak dapat digantikan oleh profesi lain. Untuk
mempercepat kinerja secara efektif dan efisien dalam
melaksanakan pekerjaan teknis kefarmasian, Apoteker dapat
dibantu oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian.
Apoteker menyediakan keperluan sediaan farmasi, alkes,
dan bahan medis habis pakai, dan selanjutnya berkomunikasi
dengan Dokter/Dokter Gigi melalui Resep Obat. Resep Obat
merupakan permintaan secara tertulis, langsung, dan sah oleh
Dokter/Dokter Gigi kepada Apoteker, untuk mengadakan,
menyiapkan, meracik, dan memberi obat/sediaan
farmasi/alkes/bahan medis habis pakai untuk pasien sesuai
dengan kebutuhan pasien. Resep, baik dalam bentuk kertas dan
elektronik menjadi dokumen penting kefarmasian. Resep
elektronik dapat diakses secara khusus oleh Apoteker melalui
Sistem Informasi yang didesain untuk kepentingan Rumah Sakit
Sediaan Farmasi yang dimaksud dalam Permenkes No. 72
tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah
Sakit yaitu berupa obat, bahan obat, obat tradisional/herbal
(bahan alam), dan kosmetik. Obat merupakan bahan atau
perpaduan bahan-bahan, termasuk juga produk biologik, yang
dipakai dengan tujuan untuk mempengaruhi atau menyelidiki
sistem fisiologis tubuh, atau kondisi patologis (sakit) sebagai
bentuk untuk menetapkan suatu diagnosis, melakukan tindakan
preventif, tindakan menyembuhkan dan memulihkan (kausatif),
dan meningkatkan taraf kesehatan dan kontrasepsi. Lebih lanjut
juga diatur dalam Permenkes ini yaitu Alat Kesehatan
(alkes). Alkes merupakan sebuah instrumen, mesin, alat
dan/atau implan yang tidak terkandung obat di dalamnya, yang
dipakai untuk tujuan pencegahan (preventif), diagnosis,
penyembuhan dan pemulihan suatu penyakit, perawatan
terhadap orang yang sedang sakit, pemulihan kesehatan,
dan/atau membangun struktur dan perbaikan fisiologi tubuh
manusia. Selanjutnya, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
meupakan suatu alkes yang dipakai untuk pemakaian satu
kali pemakaian (single use) dalam pelayanan kesehatan, dimana
daftar produknya diatur sesuai dengan regulasi hukum di
negara kita
Dalam Permenkes ini , dijelaskan bahwa regulasi
terkait pekerjaan kefarmasian di rumah sakit memiliki
tujuan, yaitu:
1. Peningkatan kualitas pekerjaan kefarmasian oleh Apoteker,
2. Penjaminan kepastian hukum bagi profesional kefarmasian,
3. Penjaminan kualitas bagi pasien dan pasien umum
dalam mendukung keselamatan pasien (patient safety) dan
melindungi dari pemakaian sediaan farmasi yang irasional.
C. Pelayanan Kefarmasian oleh Apoteker di Rumah Sakit
Pelayanan kefarmasian oleh Apoteker yaitu bentuk
layanan yang terintegrasi (tidak bisa dipisahkan atau
disintegrasi) dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang
berbasiskan patient safety. Seiring dengan bertambahnya
kebutuhan pasien atas kehadiran pelayanan Apoteker dan
kemajuan dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang
cepat, Apoteker bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
asuhan kefarmasian dengan efektif dan efisien. Peluang ini
memberi sebuah nilai lebih / value dan tantangan bagi
eksistensi Apoteker di mata pasien, pasien , dan tenaga
kesehatan profesional lainnya untuk dapat memberi
pelayanan kefarmasian yang optimal, termasuk pekerjaan
kefarmasian yang bersifat manajemen Kelola perbekalan farmasi
dan farmasi klinis.
Apoteker bekerja dengan berpedoman kepada Standar
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi
1. Mengelola sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
Hal-hal yang termasuk dalam pengelolaan ini yaitu
dimulai dari proses memilihkan obat, merencanakan stok
kebutuhan obat, mengadakan/memesankan obat, menerima
obat, menyimpan obat, mendistribusikan obat kepada pasien,
memusnahkan dan menarik obat, hingga ke aktivitas
pengendalian obat dan administrasi/pencatatan dokumen
kefarmasian.
2. memberi pelayanan farmasi klinis
Pelayanan farmasi klinis mencakup aspek pelayanan
mengkaji dan melayani obat resep, menelusuri riwayat
pemakaian atau rekonsiliasi pengobatan, melayani
kebutuhan informasi terkait obat (PIO), konseling-informasi-
edukasi (KIE), pelayanan visite kepada pasien dan keluarga,
memantau terapi obat (PTO), monitoring efek samping
pengobatan (MESO), evaluasi pemakaian obat (EPO),
dispensing sediaan obat steril, dan memantau kadar/nilai obat
di dalam darah.
Untuk mendukung terciptanya harmonisasi pelayanan
dalam sebuah Rumah Sakit, maka kegiatan menyelenggarakan
pelayanan farmasi sebaiknya didukung oleh kesiapan dan
ketersediaan sumber daya kefarmasian, standar operasional
prosedur (Standard Operational Procedure, SOP), dan
pengorganisasiaan yang berbasis kepada patient safety. Sumber
daya kefarmasian yang perlu disiapkan dan disediakan,
meliputi sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan
peralatan/alat mesin. Dalam hal melakukan dispensing sediaan
steril, Rumah Sakit harus memiliki sarana yang terstandar untuk
melakukan kegiatan produksi, compounding, dan dispensing
sediaan steril. Selain itu, menurut peraturan perundangan ini
pengorganisasian harus dapat mendeskripsikan struktur dan
uraian pembagian tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab, dan
hubungan komunikasi profesional, baik di dalam intra dan inter
pelayanan kefarmasian yang ditentukan oleh pimpinan.
D. Regulasi Ketentuan Pekerjaan Kefarmasian di Rumah Sakit
Dalam melakukan pengorganisasian pekerjaan
kefarmasian di Rumah Sakit tekait manajemen pengelolaan obat
yang rasional, efektif, dan efisien, perlu disusun
kebijakan/pedoman/standar prosedur operasional dalam
bentuk dokumen-dokumen regulasi. Apoteker wajib menyusun
kebijakan ini sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun
sekali dan dilakukan evaluasi/ditinjau kembali secara berkala.
Evaluasi terhadap kebijakan yang telah disusun akan membantu
manajemen Rumah Sakit untuk mengerti prioritas dan jumlah
kebutuhan, memperbaiki mutu, meningkatkan atau
mempertahankan mutu dan keselamatan pasien yang sudah
terjaga dengan baik.
1. Kebijakan
Kebijakan merupakan suatu keputusan, ketetapan
yang dikeluarkan oleh seorang pimpinan di Rumah Sakit
pada posisi atau cakupan strategis yang bersifat umum dan
mengikat, mencakup: organisasi, pengelolaan, pemakaian
obat, alkes, dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinis. Dalam
menyusun kebijakan, Apoteker dapat mengajukan acuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada
pimpinan melalui organisasi unit kerja yang sudah tertata di
rumah sakit, misal: unit pengadaan atau logistik, tim atau
komite farmasi dan terapi, unit penunjang medik, Bersama
dengan staf medik fungsional.
2. Pedoman
Pedoman merupakan sekumpulan ketetapan atau
ketentuan umum yang menjadi acuan atau petunjuk untuk
melaksanakan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, misalnya
Pedoman Formularium, Pedoman Penyakit dan Terapi, dan
lain sebagainya. Dokumen pedoman/acuan bersifat spesifik
dan sesuai dengan kebutuhan suatu Rumah Sakit. Dalam
pemakaian nya di Rumah Sakit, sebab dipakai sebagai
petunjuk atau acuan, maka penyusunan pedoman/acuan
harus dituangkan dalam surat keputusan yang diberlakukan
oleh Direktur. Evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman
secara berkala paling sedikit tiap 2 tahun sekali.
3. Standar Prosedur Operasional
Standar prosedur operasional (Standard Operational
Procedure, SOP) merupakan suatu dokumen yang memuat
instruksi, perintah, Langkah praktis kerja yang ditetapkan,
distandardisasi untuk melakukan suatu pekerjaan rutin,
spesifik yang disepakati bersama. SOP disusun dan
didokumentasikan agar pelayanan kefarmasian yang
diberikan bersifat konsisten, transparan, runut, rencana jelas,
sistematis, dan memenuhi standar jaminan mutu yang telah
ditentukan. Dalam melakukan setiap detail pekerjaan
kefarmasian, baik manajemen pengelolaan obat dan
pelayanan farmas klinik, Rumah Sakit harus memiliki SOP
yang disusun oleh tim Apoteker.
4. Dokumen lain
Selain 3 (tiga) dokumen penting di atas, ada
beberapa dokumen lain yang juga perlu dimiliki dan disusun ke araya ke gadang Bukittinggi kota jember
oleh Rumah Sakit agar pelayanan kefarmasian dapat berjalan
dengan optimal, antara lain:
a. Formularium Rumah Sakit
b. Sumber informasi untuk petugas
c. Sumber informasi untuk pasien dan keluarga, contoh:
brosur, leaflet, poster, dan lain-lain
d. Daftar ketersediaan obat di Rumah Sakit
e. Dokumen kajian pengelolaan dan pemakaian obat
paling sedikit sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.
f. Surat-surat keputusan dan dokumen legalitas praktek
Apoteker, meliputi Surat Tanda Registrasi Apoteker,
Surat Ijin Praktek Apoteker, surat keputusan/penugasan,
sertifikat pelatihan kefarmasian yang relevan, dan lain-
lain.
g. Dokumen bukti supervisi terhadap proses pelayanan
kefarmasian oleh tim Instalasi Farmasi Rumah Sakit,
meliputi catatan rapat, laporan kegiatan periodik, lembar
pengawasan, catatan kerja harian (logbook) untuk setiap
aspek pelayanan kefarmasian, dan lain-lain.
h. Dokumen untuk keperluan akreditasi Rumah Sakit,
contoh: pelayanan kefarmasian dan pemakaian obat
(PKPO), pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI),
peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP),
komunikasi dan edukasi (KE), dan lain-lain.
Menurut Permenkes No. 72 tahun 2016 pada pasal 5 dan
pasal 6 dijelaskan bahwa dalam menjaga kualitas layanan
kefarmasian, perlu untuk mengendalikan indicator kualitas
layanan. Agar dapat menyelenggarakan sediaan farmasi, alkes,
dan BMHP yang bermutu, maka perlu diselenggarakan
penyediaan di Instalasi FRS memakai sistem satu pintu.
Untuk membantu proses pelayanan kefarmasian, maka Instalasi
FRS dapat membentuk satelit/depo farmasi sesuai dengan
kebutuhan, misal satelit farmasi unit rawat jalan, satelit farmasi
unit rawat darurat, dan satelit farmasi unit rawat inap. sebab
peran dan tupoksi yang besar dan luas, Apoteker harus
melakukan strategi untuk dapat memberi pelayanan dengan
optimal, yaitu dengan memanfaatkan Sistem Informasi yang
dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga Apoteker.
Sistem kefarmasian satu pintu merupakan sistem
kebijakan kegiatan pelayanan kefarmasian pada suatu Rumah
Sakit, meliputi menyusun formularium Rumah Sakit,
merencanakan, mengadakan, dan mendistribusikan obat, alat
kesehatan, dan BMHP untuk kepentingan pengobatan pasien
melalui Instalasi FRS. Contoh alkes meliputi: alat non
elektromedik seperti alat kontrasepsi (intrauterine device), alat
pacu jantung, implant, dan stent jantung. Hal ini
menegaskan bahwa kegiatan pengelolaan dan peredaran
sediaan farmasi, alkes, dan BMHP mutlak menjadi wewenang
dan kewajiban Kepala Instalasi dan tidak ada kegiatan
mengelola dan mengedarkan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP
di luar/selain Instalasi Farmasi Rumah Sakit
E. Anggota KFT dan Kriteria Anggota KFT
Anggota KFT yang memiliki hak suara harus terdiri
atas sekurang kurangnya yaitu dokter, apoteker, perawat,
unsur pimpinan, koordinator jaminan mutu, dan berbagai ahli
jika diperlukan. Anggota panitia diangkat oleh pimpinan rumah
sakit atas usul komite medik.
Ketua KFT yaitu seorang dokter praktisi senior yang
sudah berpengalaman dan memiliki prestasi, dan dipilih dan
diusulkan oleh komite medik. Sekretaris Komite yaitu kepala
IFRS atau apoteker senior yang lain yang ditunjuk oleh kepala
IFRS
F. Pelaporan, Pembinaan, dan Pengawasan
1. Pelaporan
Untuk setiap pelayanan kefarmasian yang
membutuhkan pelaporan, contoh: pemakaian obat
prekursor, psikotropika, dan narkotika, pemusnahan obat,
laporan MESO, dan lain-lain, maka perlu dibuat dokumen
laporan terhadap pelayanan kefarmasian tesebut, dan
dikirimkan pelaporan secara bertahap jenjang kepada
DinKes Kabupaten/Kota, DinKes Provinsi setempat, dan
Kemenkes RI.
2. Pembinaan
Fungsi pembinaan diselenggarakan oleh MenKes RI,
Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Badan/Balai
Besar POM setempat disesuaikan dengan kapasitas, tugas
pokok, fungsi, dan tanggung jawab. Dalam
menyelenggarakan akreditasi Rumah Sakit, Komite
Akreditasi Rumah Sakit juga akan melakukan fungsi
pembinaan kepada Rumah Sakit jika diperlukan.
3. Pengawasan
Fungsi pengawasan diselenggarakan oleh MenKes RI,
Kadinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Badan/Balai
Besar POM setempat disesuaikan dengan kapasitas, tugas
pokok, fungsi, dan tanggung jawab. Dalam
menyelenggarakan akreditasi Rumah Sakit, Komite
Akreditasi Rumah Sakit juga akan melakukan fungsi
pembinaan kepada Rumah Sakit jika diperlukan.
Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) nomor 72 Tahun
2016 tentang Rumah Sakit suatu institusi pelayanan kesehatan
dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan, dan gawat darurat salah satunya pelayanan
kefarmasian dengan standar pelayanan kefarmasian di Rumah
Sakit menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan
pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang
berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai
hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan
kefarmasian merupakan standar yang menjadi tolok ukur
sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
(Permenkes, 2016).
Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Republik negara kita
tentang Penyelenggaraan Bidang Rumah Sakit Nomor 47 Tahun
2021 dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi
persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus
menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan
terjangkau
Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana fungsional
yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan
kefarmasian di Rumah Sakit dengan demikian Instalasi Farmasi
Rumah Sakit (IFRS) suatu departemen atau unit atau bagian
disuatu Rumah Sakit dalam penyelenggaraan semua kegiatan
pekerjaan manajerial dan pelayanan kefarmasian dibawah
pimpinan seorang Apoteker penanggung jawab dengan dibantu
oleh beberapa orang Apoteker pendamping yang bertanggung
jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang
terdiri atas pelayanan secara paripurna mencakup menyangkut
pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan
perbekalan farmasi (perencanaan, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, distribusi obat berdasar resep pasien rawat
inap dan rawat jalan, pencatatan, pelaporan, pemusnahan atau
penghapusan), pelayanan resep, pelayanan informasi obat,
konseling, farmasi klinik diruangan
Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit
dituntut untuk merealisasikan perluasan paradigma Pelayanan
Kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien.
Kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus
agar perubahan paradigma ini dapat diimplementasikan.
Apoteker harus dapat memenuhi hak pasien agar terhindar dari
hal-hal yang tidak diinginkan termasuk tuntutan hukum.
Dengan demikian, para Apoteker negara kita dapat berkompetisi
dan menjadi tuan rumah dinegara sendiri.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu
organisasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang
memberi pelayanan berupa produk sediaan farmasi,
perbekalan kesehatan atau alat kesehatan dan gas medis habis
pakai atau BHP (bahan habis pakai) serta melakukan pelayanan
jasa kefarmasian yaitu farmasi klinik berupa pelayanan
informasi obat, visite, konseling, monitoring efek samping obat,
pemantauan terapi obat, reaksi obat yang tidak diinginkan dan
melakukan pelayanan farmasi berupa home care bagi pasien atau
keluarga pasien.
B. Tujuan, Tugas, Tanggung Jawab dan Fungsi IFRS
1. Tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk menjamin mutu
pelayanan kefarmasian baik secara manajerial farmasi dan
farmasi klinis dengan memenuhi kebutuhan Rumah Sakit
berupa obat, alkes dan bahan habis pakai (BHP) dengan
mengutamakan keselamatan pasien dengan pemakaian
obat yang rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient
safety).
2. Tugas dari Instalasi Farmasi Rumah Sakit melaksanakan
pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan
kesehatan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang
dimaksud yaitu obat, bahan obat, gas medis dan alat
kesehatan, mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penghapusan,
administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan
bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Instalasi
Farmasi Rumah Sakit berperan sangat sentral terhadap
pelayanan di Rumah Sakit terutama pengelolaan dan
pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan
kesehatan.
3. Tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit
mengembangkan pelayanan farmasi secara paripurna sesuai
dengan tujuan Permenkes No 72 Tahun 2016 tentang Standar
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dan dapat
terkoordinasi dengan baik secara internal maupun eksternal
serta tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang
bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien
dengan mengutamakan keselamatan pasien.
4. Instalasi Farmasi Rumah Sakit berfungsi sebagai unit
pengadaan satu pintu di Rumah Sakit yang berperan dalam
pelayanan kesehatan, unit produksi maupun manajerial
farmasi. Unit pelayanan kesehatan yang dimaksud yaitu
pelayanan yang bersifat secara klinis yang berhubungan
langsung dengan tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya
dan pasien serta dapat menjunjung tinggi etika dan perilaku
sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang
berkompeten, handal dan prosional. Unit produksi
merupakan bagian instalasi farmasi yang membuat sediaan
farmasi yang diproduksi secara internal untuk memenuhi
kebutuhan rumah sakit misalnya pembuatan hand sanitizer,
dispensing aseptik penyiapan antibiotik terutama untuk
pasien anak yang memerlukan penambahan pelarut,
dispensing obat kemoterapi bila rumah sakit memiliki
ruangan pencampuran obat kemoterapi. Manajemen atau
manajerial farmasi merupakan pelayanan instalasi farmasi
rumah sakit yang menyediakan unsur logistik atau
perbekalan kesehatan dan aspek administrasi
C. Struktur Instalasi Farmasi Rumah Sakit
1. Kepala atau Penanggung Jawab Instalasi Farmasi Rumah
Sakit yaitu Apoteker yang bertanggung jawab secara
menyeluruh terhadap pelayanan kefarmasian baik secara
manajerial maupun farmasi klinis di Rumah Sakit ini .
Bertangggung jawab terhadap pelayanan kefarmasian secara
farmasi klinis dan manajerial serta terhadap mutu Instalasi
Farmasi dalam mutu pelayanan misalnya berupa waktu
tunggu pasien terhadap obat, bertanggung jawab terhadap
formularium Rumah Sakit atau pemakaian obat sesuai
dengan formularium dengan acuan minimal 80%
pemakaian obat formularium, bertanggungjawab terhadap
pemantauan high alert, bertanggungjawab terhadap
pelaporan Narkotika dan Psikotropika dan administrasi
lainnya.
2. Rawat Jalan yaitu Apoteker atau asisten apoteker yang
membantu dalam pelayanan kefarmasian untuk pasien rawat
jalan dimana Apoteker disini bertugas sebagai pemberi
informasi obat kepada pasien rawat jalan atau memberi
PIO kepada pasien rawat jalan dan dibantu oleh asisten
apoteker dalam penginputan, penyiapan dan penyerahan
dilakukan oleh Apoteker.
3. Rawat inap yaitu berisi Apoteker bertugas salah satunya
sebagai farmasi klinis yang melakukan visite, pemantauan
terapi obat, monitoring efek samping obat yang berinteraksi
kepada pasien selama dirawat inap atau tergantung dari
pembagian tanggung jawab setiap Rumah Sakit. Asisten
apoteker membantu dalam pemenuhan stock obat depo
rawat inap dengan cara membuat perencanaan atau
membuat defecta ke bagian logistik atau gudang farmasi
untuk kebutuhan obat pasien rawat inap, memberi etiket,
membantu dalam mendistribusikan obat setiap ruangan
rawat inap dan memastikan penyimpanan obat dirawat inap
sesuai dengan standar dan Apoteker sebagai pemberi
informasi obat kepada pasien rawat inap.
4. Gudang Farmasi yaitu berisi Apoteker atau asisten apoteker
sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,
dan pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta memantau
perlengkapan perbekalan kesehatan, perencanaan dan
pengadaan, sistem penyimpanan digudang dan produksi
obat dalam kapasitas Rumah Sakit.
5. Purchasing yaitu berisi Apoteker atau staf yang melakukan
pemesanan obat ke distributor sesuai dengan kebutuhan
yang direncanakan oleh Apoteker penanggung jawab dan
telah disetujui sesuai dengan SOP Rumah Sakit serta
bertanggung jawab dalam melakukan komunikasi yang baik
terhadap distributor yang bekerja sama dengan Rumah Sakit
dalam pengadaan obat, dapat melakukan pelaporan secara
terperinci tentang obat yang dipesan serta dapat melakukan
pencarian obat bila terjadi kekosongan obat di distributor
untuk memenuhi kebutuhan obat di Rumah Sakit.
D. Sumber Daya Kefarmasian dan Sarana Prasarana
Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus memiliki Apoteker
yang memiliki STRA dan berkompetensi dan tenaga teknis
kefarmasian yang memiliki STRTTK dan berkompetensi sesuai
ketentuan dan beban kerja yang ada di Rumah Sakit disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku agar tercapainya sasaran dan
tujuan Instalasi Farmasi Rumah Sakit dalam menjalankan
pelayanan manajerial dan farmasi klinis secara
berkesinambungan. Ketersediaan jumlah tenaga Apoteker dan
Tenaga Teknis Kefarmasian di Rumah Sakit akan
mempengaruhi palayanan kefarmasin di Rumah Sakit sehingga
harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan klasifikasi dan
perizinan Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri
Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit didukung oleh
sarana dan peralatan yang memenuhi ketentuan sesuai
perundang-undangan kefarmasian yang berlaku dimana
Instalasi Farmasi dalam dalam lingkungan Rumah satu yang
harus menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, dengan
fasilitas ruangan yang pelayanan langsung kepada pasien
misalnya ruang PIO dan ruangan konseling, peracikan, produksi
ruangan produk steril dan nonsteril, laboratorium mutu yang
dilengkapi penanganan limbah
E. Kegiatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
Kegiatan Instalasi Farmasi Rumah Sakit melakukan
memberi pelayanan farmasi berupa pelayanan manajerial
farmasi melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai dan farmasi klinis. Kegiatan
ini harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan
peralatan yang sesuai dengan ketentuan sehingga Apoteker
yang dibantu oleh Asisten apoteker dapat melaksanakan
kegiatan Pelayanan Kefarmasian ini mempertimbangkan
faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen
risiko.
Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai sehingga Apoteker bertanggung
jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan
bahan medis habis pakai di Rumah Sakit menjamin seluruh
rangkaian kegiatan perbekalan sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sehingga memastikan kualitas, manfaat, dan
keamanannya terjamin. Pengelolaan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai merupakan suatu siklus
kegiatan dari manajerial farmasi di Rumah Sakit dimulai dari
pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan,
penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan,
pengendalian, dan administrasi dan pengelolaan sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan
secara multidisiplin, terkoordinir dan memakai proses
yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya
Pelayanan pengelolaan sediaan farmasi , alat Kesehatan
dan bahan medis habis harus berkualitas, manfaat dan aman
selain itu harus menjamin bahwa kendali mutu dan kendali
biaya sehingga untuk memastikan Instalasi Farmasi Rumah
Sakit aspek ini dilakukan secara satu pintu yang dilakukan
oleh instalasi farmasi berupa salah satunya yaitu alat kesehatan
yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa
alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik, antara
lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent
sesuai dengan Kemenkes No 72 Tahun 2016 dengan didukung
oleh ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat
kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai di
Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu
pintu
Instalasi Farmasi Rumah Sakit harus ikut serta dalam
penyusunan kebijakan terkait manajemen pemakaian obat
secara efektif sehingga kebijakan ini harus ditinjau ulang
oleh Rumah Sakit yang dapat dilakukan satu tahun sekali.
Peninjauan ulang sangat membantu Rumah Sakit memahami
kebutuhan dan prioritas dari perbaikan sistem mutu dan
keselamatan pemakaian obat secara berkesinambungan.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit ikut dalam
mengembangkan dan penentuan kebijakan dalam pengelolaan
obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya pada obat-obat
yang perlu diwaspadai yaitu obat-obat high-alert. High-alert
merupakan suatu obat yang harus diwaspadai secara hati-hati
sebab sering memicu terjadi kesalahan secara serius
(sentinel event) dalam pemakaian obat ini misalnya obat
yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa)
dan Ucapan Mirip atau NORUM, atau Look Alike Sound Alike atau
LASA), Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida
2meq/ml atau yang lebih pekat, kalium fosfat, natrium klorida
lebih pekat dari 0,9% dan obat-obat sitostatika dan obat yang
berisiko tinggi memicu Reaksi Obat yang Tidak
Diinginkan (ROTD).
Kegiatan manajerial Instalasi Farmasi Rumah Sakit
berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai meliputi:
1. Pemilihan merupakan kegiatan untuk melakukan penetapan
sediaan farmasi, alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai
yang disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk
melakukan pemilihan sesuai dengan Formularium Rumah
Sakit yang telah ditetapkan oleh Komite Farmasi dan Terapi,
bermutu dengan efektifitas dan keamanan telah teruji dengan
melampiran profil perusahaan dan dengan literatur obat
yang masuk dalam formurium Rumah Sakit, pola penyakit
berdasar data Rumah Sakit dan harga bersaing serta
ketersediaan obat dipasaran.
2. Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan dalam
menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi,
alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
kebutuhan Rumah Sakit dan anggaran yang disetujui oleh
Rumah Sakit dengan menjamin tepat jenis obat, alkes
maupun bahan medis habis pakai tepat jumlah yang
direncanakan, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dapat
dilakukan memakai metode konsumsi obat,
epidemiologi atau metode kombinasi untuk menghindari
dari kekosongan obat atau obat tidak tersedia di Instalasi
Farmasi.
3. Pengadaan merupakan merealisasikan perencanaan
kebutuhan yang disiapkan oleh Instalasi Farmasi untuk
kebutuhan Rumah Sakit. Pengadaan yang efektif bisa
menjamin dalam ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat
sesuai dengan yang direncanakan dan harga yang terjangkau
sesuai standar mutu yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.
Pengadaan merupakan kegiatan yang berkelanjutan yang
dilakukan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit dimulai dari
pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian
antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan,
pemilihan pemasok untuk pengadaan, penentuan spesifikasi
kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.
Dalam pengadaan ada beberapa hal yang harus
diperhatikan dalam pengadaan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai antara lain menurut
Permenkes No 72 Tahun 2016
a. Bahan baku obat harus melampirkan sertifikat analisa
tentang bahan baku yang ada pada sediaan farmasi.
b. Bahan-bahan berbahaya harus menyertakan Material
Safety Data Sheet (MSDS) contoh seperti alhokol, reagen,
formalin dll.
c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis
Pakai wajib memiliki Nomor Izin Edar yang berlaku.
d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun
kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan
Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan
lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan.
4. Penerimaan merupakan penerimaan sediaan obat, alkes dan
BHP dari distributor dan dilakukan mengecekan petugas
gudang farmasi dan petugas distributor atau pengirim untuk
menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu
penyerahan dan harga yang tertera sesuai dengan kontrak
atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.
Dokumen terkait penerimaan barang dirapihkan dan
dokumen harus tersimpan dengan baik dan tertata rapih
5. Penyimpanan suatu proses penempatan sediaan obat, alkes
dan bahan medis habis pakai setelah diterima dari PBF,
Penyimpanan dilakukan sesuai bentuk sediaan obat
misalnya penyimpanan sediaan vaksin dilemari es khusus
vaksin sebelum dilakukan pendistribusian. Penyimpanan
menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan
persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian berupa
persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya,
kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai Tempat
penyimpanan harus memerhatikan beberapa hal seperti:
a. Obat dan bahan kimia yang dipakai dalam pelayanan
kesehatan harus diberi label secara jelas terbaca memuat
nama obat dan bahan kimia, tanggal kemasan saat dibuka
pertama kali, tanggal kadaluwarsa yang tertera pada
kemasan obat dan bahan kimia dan beri tanda peringatan
khusus terutama pada bahan kimia B3.
b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan dalam unit
perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting
dengan dilengkapi dengan pengaman berupa kunci yang
berkode atau bernomor dan ditempatkan ditroly
emergency diberi label elektrolit tinggi yang jelas.
c. Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai yang dibawa oleh pasien dari luar Rumah Sakit
pada saat rawat inap harus disimpan secara khusus
ditempat penyimpanan obat agar mencegah terjadinya
duplikasi terapi pada saat pasien dirawat inap.
d. Tempat penyimpanan obat yang belum dipakai atau
sebagai stock obat dengan penyimpanan barang lainnya
tidak memicu kontaminasi misalnya membedakan
tempat penyimpanan antara obat dan bahan kimia atau
e. Instalasi Farmasi memastikan bahwa sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan bahan medis habis pakai disimpan secara
benar dan diinspeksi secara periodik misalnya yang harus
terpisah dengan sediaan farmasi dan alkes berupa B3, bila
bahan yang mudah terbakar simpan diruang tahan api
dan diberi tanda khusus bahan berbahaya dan gas medis
disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi
penandaan hal ini untuk menghindari kesalahan
pengambilan jenis gas medis antara tabung gas medis
kosong dan tabung gas medis isi dan penyimpanan
tabung gas medis diruang perawatan harus
memakai tutup untuk keselamatan baik petugas
kesehatan maupun pasien.
f. Metode penyimpanan di Instalasi Farmasi dapat
memakai kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis
sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis
pakai dengan susunan secara alfabetis dengan
menerapkan suatu prinsip First Expired First Out (FEFO)
dan First In First Out (FIFO), tidak menempatkan
berdekatan dan harus diberikan label khusus untuk
sediaan farmasi, alkes dan bmhp yang mirip
g. Rumah Sakit harus menyediakan lokasi penyimpanan
obat emergensi untuk kondisi kegawatdaruratan yang
dimonitoring oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit dengan
memperhatikan tempat penyimpanan mudah diakses dan
terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian.
6. Pendistribusian merupakan kegiatan menyalurkan atau
menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan
medis habis pakai dari tempat penyimpanan di Instalasi
Farmasi sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan
menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah serta ketepatan
waktu dalam pendistribusian yang telah ditetapkan. Sistem
pendistribusian dapat memakai metode sistem
persediaan lengkap diruangan (floor stock), sistem resep
perorangan, sistem unit dosis dan sistem kombinasi dengan
sistem distribusi unit dose dispensing (UDD) menurut
Permenkes No 72 Tahun 2016 dianjurkan sebab kesalahan
dalam pemberian obat dapat diminimalkan
7. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat dipakai
sebab rusak atau expired date harus dilaksanakan
pemusnahan dengan tata cara pemusnahan yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi
standar atau tidak memenuhi mutu ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan dilakukan penarikan
produk oleh pemilik izin edar berdasar perintah
penarikan dari BPOM atau berdasar inisiasi yang
dilakukan oleh pemilik izin edar secara sukarela tetap
memberi laporan kepada Kepala BPOM.
8. Pengendalian dilakukan setiap Rumah Sakit untuk menjamin
mutu terhadap jenis dan jumlah persediaan dan pemakaian
sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi dibantu oleh Komite
atau Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit. Pengendalian
dilakukan untuk mengevaluasi pemakaian obat sesuai
dengan Formularium Rumah Sakit yang berlaku dengan
pemakaian obat sesuai dengan diagnosis dokter serta
memastikan bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan dan
bahan medis habis pakai distock secara efektif dan efisien
sehingga tidak terjadi kelebihan ataupun kekosongan stock
maupun mengevaluasi stock yang slow moving dan
persediaan stock yang 3 bulan tidak terjadi pengeluaran
(death stock).
9. Administrasi dilakukan secara berkesinambungan bertujuan
untuk mempermudah penelusuran kegiatan Instalasi
Farmasi Rumah Sakit yang sudah berjalan sebelumnya.
Kegiatan administrasi ini berupa pencatatan dan pelaporan
dilakukan secara bulanan, triwulan, semester atau pertahun
disesuaikan dengan pelaporan yang berlaku di Rumah Sakit
dengan melakukan pencatatan sesuai dengan persyaratan
Kementrian Kesehatan atau BPOM, dasar akreditasi Rumah
Sakit, dasar audit Rumah Sakit dan pencatatan sesuai dengan
dokumen Instalasi Farmasi. Administrasi Keuangan yaitu
administrasi berupa anggaran Instalasi Farmasi dalam
pembelian kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan dan
bahan medis habis pakai ke distributor, pengendalian seperti
stock maksimal sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis
pakai, analisis biaya seperti jumlah total pembelian kepada
distributor, informasi tentang keuangan seperti inventori
Instalasi Farmasi, laporan kegiatan Instalasi Farmasi.
Administrasi penghapusan dilakukan untuk usulan
pengahapusan sediaan farmasi, alat kesehaan maupun bahan
medis habis pakai disebab kan kadaluwarsa, rusak, tidak
memenuhi standar atau mutu sesuai dengan prosedur yang
berlaku.
Manajemen risiko merupakan aktifitas Instalasi Farmasi
Rumah Sakit dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan,
dan bahan medis habis pakai dalam melakukan pemilihan
konteks resiko yang terjadi pada seluruh proses tentang
pengelolaan sediaan farmasi, alkes dan bahan medis habis pakai,
melakukan identifikasi resiko misalnya keterlambatan dalam
pemenuhan sediaan farmasi untuk kebutuhan Rumah Sakit,
melakukan analisis resiko sesuai dengan permasalahan yang
timbul, evaluasi resiko permasalahan yang terjadi di Instalasi
Farmasi Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku
misalnya memakai SOP dan mengatasi resiko dengan cara
menganalisis kemungkinan resiko yang masih ada dan
mengimplementasikan rencana tindakan.
Instalasi Farmasi Rumah Sakit memiliki pelayanan
farmasi klinik merupakan pelayanan langsung oleh Apoteker
kepada pasien dalam rangka memberi pelayanan
kefarmasian untuk meningkatkan outcome terapi dan
meminimalkan risiko efek samping obat dengan tujuan
keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup
pasien (quality of life) meningkat. Pelayanan farmasi klinik
meliputi:
1. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisis masalah
terkait obat yang diresepkan dengan memperhatikan
persyaratan administrasi resep, farmasetik dan klinis, jika
ditemukan masalah terkait obat yang diresepkan Instalasi
Farmasi harus konsultasikan kepada dokter penulis resep.
2. Penelusuran riwayat pemakaian obat merupakan suatu
proses pencarian informasi mengenai seluruh obat atau
sediaan Farmasi yang pernah konsumsi atau sedang pasien
konsumsi, informasi atau riwayat pengobatan dapat
diperoleh dari wawancara pasien atau keluarga pasien dan
data Rekam Medis atau pencatatan pemakaian obat pasien.
3. Rekonsiliasi obat merupakan suatu proses membandingkan
instruksi pengobatan pada pasien sesuai dengan obat yang
telah didapat pasien, hal ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya kesalahan obat atau medication error seperti obat
tidak diberikan sesuai dengan instruksi pengobatan, ada
duplikasi obat, kesalahan dosis obat atau ada interaksi
obat. Rekonsiliasi dilakukan sebab kesalahan obat rentan
terjadi pada saat pemindahan pasien dari satu Rumah Sakit
ke Rumah Sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada
pasien yang keluar dari Rumah Sakit ke layanan kesehatan
primer dan sebaliknya sehingga rekonsiliasi harus dilakukan
oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai salah satu
pelayanan klinis untuk mencapai terapi obat yang baik.
4. Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan
penyediaan informasi dan pemberian informasi dalam
bentuk buletin, leaflet, poster, newsletter dengan
memberi rekomendasi obat secara independent sesuai
dengan kompetensi, akurat, tidak bias, uptade dan
komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada pasien,
tenaga medis, tenaga kesehatan lainnya dengan tujuan
menunjang pemakaian obat yang rasional.
5. Konseling obat yaitu suatu aktivitas pemberian nasihat atau
saran terkait terapi obat dari Apoteker kepada pasien atau
keluarganya. Konseling dilakukan oleh Instalasi Farmasi
Rumah Sakit untuk pasien rawat jalan dan rawat inap
disemua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif
Apoteker dengan memprioritaskan pasien polifarmasi,
pasien dengan pemakaian obat khusus, pasien kronis,
pasien dengan pengobatan jangka panjang, pasien dengan
memakai obat indeks terapi sempit, pasien dengan
kondisi khusus misalnya pediatri, geriatri, ibu hamil dan
menyusui, pasien dengan gangguan hati atau ginjal, sesuai
dengan rujukan dokter atau keinginan pasien atau
keluarganya untuk mendapat informasi tentang obat
yang diterima. Konseling bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman tentang obat, menurunkan reaksi yang tidak
diharapkan dari obat dengan memakai metode untuk
mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien tentang
pemakaian obat memakai salah satunya metode Three
Prime Questions.
6. Visite merupakan kegiatan apoteker berkunjung pada pasien
rawat inap di Rumah Sakit yang dilakukan secara mandiri
atau bersama tim tenaga kesehatan untuk memantau dan
mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dirawat
inap dengan mengkaji masalah terkait obat bila terjadi
kesalahan terkait obat, memantau terapi obat yang diterima
pasien selama dirawat inap, memonitoring terjadinya reaksi
obat yang tidak dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang
rasional dengan memberi rekomendasi obat sesuai
dengan gejala klinis pasien, dan menyajikan informasi obat
secara terperinci baik kepada dokter, pasien dan profesional
kesehatan lainnya. Visite bisa dilakukan oleh apoteker untuk
pasien yang sudah pulang dari rawat inap dengan program
dari Rumah Sakit yaitu pelayanan farmasi home care.
7. Pemantauan Terapi Obat (PTO) merupakan suatu layanan
klinis dari instalasi farmasi terutama pada bagian farmasi
rawat inap atau farmasi klinis dengan melakukan
pemantauan terapi obat untuk memastikan terapi obat yang
pasien terima dalam keadaan yang aman, efektif dan
rasional. Tujuan dari adanya PTO untuk meningkatkan
efektivitas terapi obat yang diterima oleh pasien dan untuk
meminimalkan risiko atau terjadinya reaksi obat yang tidak
dikehendaki (ROTD).
8. Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan
dari farmasi klinis dalam melakukan pemantauan setiap
respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi
pada dosis lazim atau dosis terapi yang dipakai pada
manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi.
Dalam hal ini terjadinya efek samping obat dalam dosis terapi
yang mengakibatkan reaksi obat yang tidak dikehendaki
terkait dengan kerja farmakologi obat.
9. Evaluasi pemakaian Obat (EPO) merupakan program
evaluasi pemakaian obat secara terstruktur serta
berkesinambungan yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi
Rumah Sakit, bertujuan untuk melihat mutu indikator
peresepan obat, indikator tentang pelayanan, indikator
tentang fasilitas Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan untuk
mengevaluasi secara kualitatif dan kuantitatif yang
berhubungan dengan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
10. Dispensing sediaan steril merupakan pelayanan klinis dari
Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang dilakukan oleh Apoteker
atau asisten apoteker yang memiliki sertifikat aseptik
dispensing dengan teknik aseptik dalam membuat produk
dengan menjamin sterilitas dan stabilitas produk serta
melindungi petugas Apoteker atau asisten apoteker dalam
melakukan dispensing steril dari paparan zat berbahaya dan
kesalahan pemberian obat steril, untuk kegiatan dispensing
steril ini melakukan pencampuran obat suntik, nutrisi
parenteral dan sediaan sitotoksik.
11. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD) merupakan
pelayanan klinis yang dilakukan oleh Apoteker dengan
tujuan memantau atau menginterpretasi hasil pemeriksaan
kadar obat tertentu misalnya untuk obat-obatan dengan
indeks terapi sempit atas permintaan dari dokter yang
merawat pasien rawat inap atau atas usulan dari apoteker
kepada dokter
A. Definisi Komite Farmasi Terapi (PFT/KFT)
Komite Farmasi dan Terapi (KFT) menurut Menteri
Kesehatan Republik negara kita No.1197/Menkes/SK/X/2004
yaitu organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara
staf dengan staf farmasi, sehingga anggotanya terdiri dari dokter
yang mewakili spesialisasi-spesialisasi yang ada di rumah sakit
dan apoteker wakil dari Farmasi Rumah Sakit, serta tenaga
kesehatan lainnya (Siregar, 2004).
Komite Farmasi dan Terapi merupakan suatu bentuk unit
kerja dalam memberi rekomendasi kepada pimpinan rumah
sakit mengenai kebijakan pemakaian obat di rumah sakit yang
anggotanya terdiri dari dokter yang mewakili semua spesialisasi
yang ada di Rumah Sakit, Apoteker instalasi Farmasi, serta
tenaga kesehatan lainnya jika diperlukan. Komite Farmasi
dan Terapi dapat diketuai oleh seorang dokter atau apoteker.
Tujuan dibentuknya Komite Farmasi dan Terapi yaitu
menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat,
pemakaian serta evaluasinya dan melengkapi staf profesional
di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang
berhubungan dengan obat dan penggunaa obat sesuai
kebutuhan
Komite Farmasi dan Terapi yaitu sekelompok penasehat
dari staf medik dan bertindak sebagai garis komunikasi
organisasi antara staf medik dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit
(IFRS). Pembentukan suatu KFT yang efektif akan memberi
kemudahan dalam pengadaan sistem formularium yang
membawa perhatian staf medik pada obat yang terbaik dan
membantu mereka dalam menyeleksi obat terapi yang tepat bagi
pengobatan penderita tertentu. Komite ini difungsikan rumah
sakit untuk mencapai terapi obat yang rasional
Komite Farmasi dan Terapi memberi rekomendasi atau
membantu memformulasi program yang didesain untuk
memenuhi kebutuhan staf profesional (dokter, perawat,
apoteker, dan praktisi pelayanan kesehatan lainnya) untuk
melengkapi pengetahuan tentang obat dan pemakaian obat.
KFT meningkatkan pemakaian obat secara rasional melalui
pengembangan kebijakan dan prosedur yang relevan untuk
seleksi obat, pengadaan, pemakaian , dan melalui edukasi
tentang obat bagi penderita dan staf profesional
B. Kegunaan Komite Farmasi dan Terapi
Kegunaan utama dari KFT yaitu :
1. Perumus kebijakan prosedur
Komite farmasi dan terapi memformulasi kebijakan
berkenaan dengan evaluasi, seleksi, dan pemakaian terapi
obat, serta alat yang berkaitan di rumah sakit.
2. Edukasi
Panitia farmasi dan terapi memberi rekomendasi atau
membantu memformulasi program yang didesain untuk
memenuhi kebutuhan staf profesional (dokter, perawat,
apoteker, dan praktisi pelayan kesehatan lainnya) untuk
melengkapi pengetahuan mutakhir tentang obat dan
pemakaian oba






.jpeg)
