Tampilkan postingan dengan label Farmasi rumahsakit 6. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Farmasi rumahsakit 6. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 November 2026

Farmasi rumahsakit 6


 provinsi 

dan kabupaten/ kota. Mempertimbangkan komitmen global 

dan komponennya yang relevan dan berpengaruh secara 


 

 

mendasar dan bermakna terhadap peningkatan derajat 

kesehatan pasien 

 

E. Pertimbangan Pelaksanaan SKN 

Menurut Peraturan Presiden Republik negara kita  (Nomor 

72 Tahun 2012) dalam pelaksanaan SKN beberapa faktor perlu 

dipertimbangkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, 

antara lain : 

1. Cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata; 

2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada 

rakyat; 

3. Kebijakan kesehatan pasien  untuk meningkatkan dan 

melindungi kesehatan pasien ; 

4. Kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan 

kesehatan;  

5. Inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan 

sistem rujukan;  

6. Pendekatan secara global dengan mempertimbangkan 

kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, 

dan responsif gender dan hak anak;  

7. Dinamika keluarga dan kependudukan;  

8. Keinginan pasien ;   

9. Epidemiologi penyakit; 

10. Perubahan ekologi dan lingkungan; dan  

11. Globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan 

semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan 

dan kerja sama lintas sektor. 

 

F. Ruang Lingkup SKN 

Kebijakan dari SKN telah banyak melakukan perubahan, 

salah satunya dalam hal perubahan sub sistem usaha  kesehatan 

dan pembiayaan kesehatan. Adanya permasalahan kesehatan 

yang terus berkembang menuntut SKN menjadi suatu tatanan 

yang kuat dalam pembangunan kesehatan dengan ruang 

lingkup pengelolaan sebagai berikut: 

180 

 

 

1. Pengelolaan usaha  kesehatan 

Menurut Undang-Undang Republik negara kita  

(Nomor 17 Tahun 2023) usaha  kesehatan merupakan segala 

bentuk kegiatan  dan/ atau serangkaian yang dilakukan 

secara terarah, terpusat dan saling berkesinambungan untuk 

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pasien  

dalam bentuk edukasi (promotif), pencegahan (preventif), 

pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan/ atau 

paliatif.  Terselenggaranya usaha  kesehatan yang diharapkan 

yaitu yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk 

menjamin pembangunan kesehatan guna meningkatkan 

derajat kesehatan mayarakat setinggi-tingginya. 

Penyelenggara usaha  kesehatan seperti yang diatur 

dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 

meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau 

pasien . Secara umum pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, 

menyelenggarakan, membina dan melakukan pengawasan 

terhadap penyelenggraaan usaha  kesehatan yang bermutu, 

aman, efesien, merata dan terjangkau oleh masyakarat. Selain 

itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib 

mengembangkan usaha  kesehatan demi meningkatkan akses 

dan mutu pelayanan kesehatan.  

usaha  Kesehatan meliputi usaha  kesehatan 

pasien  (UKM) dan usaha  kesehatan pribadi (UKP). 

UKM merupakan kegiatan untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 

menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 

sasaran keluarga, kelompok, dan pasien . UKP 

merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan 

pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 

pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 

penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 

perseorangan. usaha  kesehatan dalam bentuk pelayanan 

diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan primer dan 

pelayanan kesehatan lanjutan. Menurut Undang-undang 

181 

 

 

Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan (faskes) untuk UKM dan UKP pada era 

jaminan kesehatan nasional saat ini terdiri dari faskes tingkat 

pertama, faskes tingkat lanjut dan faskes penunjang. Adapun 

yang termasuk dalam tingkatan faskes ini  tersaji pada 

Gambar 12.2. 

 

Gambar 12.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

2. Penelitian dan pengembangan kesehatan 

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari 

penelitian dan penembangan yang merupakan saran atau 

amsukan bagi pengambilan keputusan dibidang kesehatan. 

Pengembangan kesehatan harus dilakukan untuk 

kepentingan pasien  dan tidak boleh bertentangan  

dengan etika, moral dan nilai agama (Departemen Kesehatan 

RI, 2004). Pengelolaan penelitian dan pengembangan, 

pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi 

kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna 

memberi  data kesehatan yang berbasis bukti untuk 

menjamin tercapainya derajat kesehatan pasien  yang 

setinggi-tingginya (Juwita, 2021). 

  

182 

 

 

3. Pembiayaan kesehatan 

Pembiayaan kesehatan harus tersedia dalam jumlah 

yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan 

secara berhasil-guna dan berdayaguna untuk menjamin 

terselenggaranya pembangunan kesehatan. Ruang lingkup 

ini mengandung tiga unsur utama yang mengatur mengenai 

pengalokasian dana kesehatan yang saling berkaitan agar 

dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Tiga unsur dalam pembiayaan kesehatan terlihat pada 

Gambar 12.3. 

 

Gambar 12.3 Unsur Utama Pembiayaan Kesehatan 

Penggalian kesehatan merupakan unsur pertama yang 

dilakukan dalam pembiaayan kesehatan yang didalamnya 

menjalankan kegiatan menghimpun dana yang diperlukan 

untuk penyelenggaraan usaha  kesehatan dan atau 

pemeliharaan kesehatan. Sumber dana untuk UKM terutama 

berasal dari pemerintah baik pusat dan daerah, melalui pajak 

umum, pajak khusus serta dari berbagia sumber lainnya. 

Sumber dana untuk UKP berasal dari masing-masing 

individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi pasien  

rentan dan keluarga miskin, sumber dana berasal dari 

pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan 

kesehatan wajib.  

Alokasi dana merupakan penetapan peruntukkan 

pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik yang 

bersumber dari pemerintah, pasien  atau swasta. Alokasi 

dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat 

maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% 

dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya. 

183 

 

 

Setelah dilakukannya pengalokasian dana maka unsur 

pembelanjaan dapat dilakukan. Pembelanjaan merupakan 

pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukannya dan 

atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan 

wajib atau suka rela. 

4. Sumber daya manusia kesehatan 

Tenaga kesehatan merupakan seseorang yang bekerja 

secara aktif dan professional dibidang kesehatan, baik yang 

memiliki pendidikan formal kesehatan atau tidak, yang 

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam 

melakukan usaha  kesehatan. Pada ruang lingkup ini 

mencakup berbagai usaha  perencanaan., pendidikan dan 

pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara 

terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya 

derajat kesehatan pasien . 

Tiga unsur utama dalam sumber daya manusia 

kesehatan terdiri dari : 

a. Perencanaan tenaga kesehatan merupakan usaha  

penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan 

sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. 

b. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan merupakan 

usaha  pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, 

jumlah dan kualifikasi yang telah direncanakan serta 

peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan 

pembangunan kesehatan 

c. Pendayagunaan tenaga kesehatan merupakan usaha  

pemerataan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan 

tenaga kesehatan. 

Penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan 

mengacu pada beberapa prinsip, antara lain: 

a. Pengadaan tenaga kesehatan yang mencakup aspek 

kesesuaian antara jumlah, jenis, kualifikasi tenaga 

kesehatan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan 

serta dinamika kebutuhan didalam dan luar negeri. 

184 

 

 

b. Pendayagunaan tenaga kesehatan perlu 

mempertimbangkan asas pemerataan pelayanan 

kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga 

kesehatan. 

c. Pembinaan tenaga kesehatan yang difokuskan pada 

penguasaan ilmu dan teknologi serta moral dan etika 

profesi. 

d. Pengembangan karir silaksanakan secara objektif, 

transparan dan disesuaikan dengan kebutuhan 

pembangunan kesehatan nasional (Departemen 

Kesehatan RI, 2004). 

5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

Sediaan farmasi yaitu  obat, bahan obat, obat 

tradisional dan kosmetika. Ruang lingkup ini mencakup 

berbagai usaha  yang menjamin ketersediaan, pemerataan, 

serta mutu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika 

secara terpadu dan saling mendukung dalam tercapainya 

usaha  kesehatan yang baik. Adapun tujuan dari pengelolaan 

sediaan farmasi yaitu agar ketersediaan sediaan farmasi 

dapat aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh 

pasien  untuk dapat menjamin usaha  pembangunan 

kesehatan. ada  3 unsur utama yang terkandung dalam 

ruang lingkup pengelolaan sediaan farmasi seperti yang 

tertuang pada Gambar 12.4. 

185 

 

 

 

Gambar 12.4 Unsur dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi 

Menurut Depkes RI (2004), penyelenggaraan sediaan 

farmasi mengacu pada beberapa prinsip, antara lain : 

a. Sediaan farmasi merupakan kebutuhan dasar yang 

berfungsi sosial sehingga tidak diperkenankan hanya 

sebagai komoditi ekonomi saja. 

b. Sediaan farmasi harus terjamin ketersediaan dan 

keterjangkauannya. 

c. Sediaan farmasi tidak dipromosikan secara berlebihan 

dan menyesatkan. 

d. Distribusi dan pemnafaatn sediaan farmasi tidak boleh 

bertentangan dengan hokum, etika dan moral. 

e. Penyediaan sediaan farmasi, khususnya obat harus 

mengutamakan obat esensial generik bermutu yang 

didukung oleh pengembangan industri bahan baku yang 

berbasis pada keanekaragaman sumber daya alam.  

f. Penyediaan sediaan farmasi diselenggrakan melalui 

optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan 

keragaman produk dan keunggulan daya saing. 

g. Pengadaan dan pelayanan sediaan farmasi khususnya 

obat di rumah sakit disesuiakan dengan standar 

formularium obat rumah sakit sedangkan fasilitas 

pelayanan kesehatn lainnya mengacu pada daftar obat 

esensial nasional. 

h. Pelayanan obat dilakukan secara rasional bagi pasien atau 

pasien  luas. 

186 

 

 

i. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional 

ditujukan agar obat tradisional dapat bermutu tinggi, 

aman serta memiliki khasiat yang teruji secara ilmiah. 

j. Pengamanan terhadap produksi sediaan farmasi dimulai 

dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan yang 

mencakup mutu, manfaat, keamanan dan keterjangkauan. 

k. Kebijaksanaan obat nasional ditetapkan bersama dengan 

pemerintah dan pihak terkait lainnya. 

Ruang lingkup mengenai alat kesehatan dan makanan 

memiliki prinsip yang sama dengan sediaan farmasi dengan 

tujuan yaitu tersedianya alat kesehatan dan makanan yang 

berkhasiat serta bermanfaat, aman dan bermutu guna 

mendukung tercapainya derajat kesehatan pasien  yang 

setinggi-tingginya. 

 

6. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan 

Manajemen kesehatan merupakan suatu sistem yang 

mencakup berbagai usaha  administrasi kesehatan yang 

terdiri dari pengeloaan data dan informasi, pengembangan 

dan penerapan ilmu pengetahuand an teknologi serta 

pengaturan hukum kesehatan. Informasi kesehatan yaitu  

hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan 

masukan untuk pengambilan keputusan dibidang kesehatan. 

Informasi kesehatan yang diberikan harus akurat dan 

disajikan secara cepat dan tepat waktu dengan 

mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. 

Regulasi kesehatan merupakan peraturan perundang-

undangan kesehatan yang dipakai  sebagai acuan bagi 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan 

menjunjung tinggi etika, moral dan nilai-nilai agama. 

7. Pemberdayaan pasien  

Tujuan meningkatnya kemampuan pasien  untuk 

berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah 

kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap 

pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak 

187 

 

 

dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan 

(Juwita, 2021). Dalam penyelenggaraan ruang lingkup 

pemberdayaan kesehatan ada  3 unsur utama seperti 

yang tersaji pada Gambar 12.5. 

 

Gambar 12.5 Unsur Pemberdayaan pasien  

Menurut Depkes (2004), pemberdayaan perorangan 

merupakan suatu usaha  untuk meningkatkan peran, fungsi 

dan kemmpuan perorangan dalam membuat keputusan 

untuk dapat memelihara kesehatan. Adapun target minimal 

yang diharapkan yaitu  untuk dirinya sendiri dengan 

mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 

Sedangkan target lainnya yang lebih luas yaitu dapat menjadi 

kader kesehatan dalam menggerakkan pasien  untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat.  

Pemberdayaan kelompok merupakan usaha  

meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok-

kelompok di pasien . Kegiatan yang dilakukan dapat 

berupa program pengabdian (to serve), memperjuangkan 

kepentingan pasien  di bidang kesehatan (to advocate) 

atau melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan 

kesehatan. Sedangkan dalam program pemberdayaan 

pasien , kegiatan yang dilakukan dapat berupa program 

pengabdian yang mengedepankan kepentingan 

pasien di bidang kesehatan. 


Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 

Republik negara kita  (RI) Nomor 3 Tentang Klasifikasi dan 

Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit yaitu  institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menteri Kesehatan 

Republik negara kita , 2020a). Setiap Rumah Sakit memiliki  

beberapa kewajiban yang mana salah satunya yaitu  kewajiban 

untuk menyelenggarakan rekam medis (Menteri Kesehatan 

Republik negara kita , 2018). Untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan di Rumah Sakit, ada beberapa hal penting yang harus 

diperhatikan, diantaranya yaitu  penyelenggaraan rekam 

medis Rumah Sakit. 

Permenkes RI No. 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis, 

BAB 1, pasal 1, mendefinisikan rekam medis sebagai dokumen 

yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien (Menteri Kesehatan Republik negara kita , 2022). 

Sedangkan menurut Permenkes RI No. 55 tahun 2013, rekam 

medis didefinisikan juga sebagai berkas yang berisi catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas 

pelayanan kesehatan 

 

Rekam medis yang baik yaitu rekam medis yang lengkap, 

akurat, tepat waktu, serta terdokumentasi dengan baik sehingga 

menjadi bukti pelayanan yang sudah diberikan. Rekam medis 

juga sebagai sumber dokumentasi informasi jasa kesehatan yang 

mengandung aspek hukum, baik medis maupun administrasi. 

Terselenggaranya rekam medis yang bermutu dan bernilai guna, 

maka akan bermanfaat untuk perencanaan, pengembangan, dan 

pengambilan keputusan oleh pihak manajemen rumah sakit. 

Disebuah rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya 

seperti pusat kesehatan pasien  (puskesmas) atau klinik, 

penyelenggaraan rekam medis dilaksanakan oleh unit rekam 

medis yang terdiri atas kepala unit rekam medis dan perekam 

medis dan informasi kesehatan (PMIK). Rekam Medis diisi oleh 

petugas pemberi pelayanan kesehatan seperti dokter, dokter 

spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat, perawat 

spesialis, bidan, dan petugas penunjang medik seperti 

fisioterapis, apoteker, petugas laboratorium, dan perekam medis 

dan informasi kesehatan. Sedangkan isi dari berkas rekam medis 

yaitu  milik pasien yang diolah oleh pihak rumah sakit melalui 

petugas rekam medis dan informasi kesehatan rumah sakit. 

 

B. Pengertian Rumah Sakit 

berdasar  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

negara kita  Nomor 3 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah 

Sakit, pengertian Rumah Sakit yaitu  institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum 

(RSU) yaitu  Rumah Sakit yang memberi  pelayanan 

kesehatan berupa pelayanan medik, pelayanan keperawatan 

dan kebidanan, dan pelayanan non medik 

Sedangkan menurut Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2014 

Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Rumah 

Sakit yaitu  sebuah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

191 

 

 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 

dan gawat darurat (Menteri Kesehatan Republik negara kita , 

2019).  

berdasar  dua pengertian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa Rumah Sakit yaitu  sebuah institusi penyelenggara 

pelayanan kesehatan yang bertugas memberi  pelayan medis 

seperti rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat termasuk 

didalamnya yaitu  pelayanan keperawatan, pelayanan 

kebidanan, dan pelayanan non medik. 

 

C. Pengertian Rekam Medis 

ada  beberapa pengertian atau definisi Rekam Medis 

telah dijabarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik negara kita  

melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan juga oleh para ahli 

dibidang Rekam Medis, seperti: 

1. Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 

Dalam permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang 

Rekam Medis, rekam medis didefinsikan sebagai dokumen 

yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. 

2. Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013 

Menurut permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013, rekam 

medis di definisikan sebagai berkas yang berisi catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

3. Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 

Menurut Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008 

Tentang Rekam Medis, rekam medis yaitu  berkas yang 

berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang 

telah diberikan kepada pasien 

 

4. Edna K., Huffman 

Edna K., Huffman menjelaskan rekam medis yaitu  

fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat 

penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis 

oleh profesi kesehatan yang memberi  pelayanan kepada 

pasien ini  (K. Huffman. RRA, 1994). 

5. Gemala Hatta 

Menurut Gemala Hatta, rekam medis yaitu  rekam 

medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan 

seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit, 

pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para 

praktisi kesehatan dalam usaha  mereka memberi  

pelayanan kesehatan kepada pasien 

Dari beberapa definisi rekam medis ini dapat disimpulkan 

bahwa rekam medis atau dalam bahasa Inggris ditulis sebagai 

Medical Record yaitu  beberapa berkas milik rumah sakit yang 

berisikan rekam jejak pelayanan yang pernah diberikan kepada 

pasien berupa diagnosis, tindakan dan pengobatan, serta catatan 

pelayanan medis lain yang telah diberikan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan dari pasien dilahirkan sampai pasien 

meninggal dunia. Oleh sebab  itu keberadaan rekam medis 

sangat penting bagi pasien itu sendiri, keluarga pasien, pemberi 

pelayanan kesehatan, dan juga penting bagi pemerintah dalam 

hal ini yaitu  Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan 

Republik negara kita . 

 

 

D. Tujuan Pengaturan Rekam Medis 

Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022, BAB I, 

pasal 2, pengaturan rekam medis bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, 

2. memberi  kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan 

pengelolaan Rekam Medis, 

3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan 

ketersediaan data Rekam Medis, 

4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam 

Medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Menteri 

Kesehatan Republik negara kita , 2022). 

 

E. Penyelenggaraan Rekam Medis 

Menurut Permenkes Republik Nomor 24 Tahun 2022, BAB 

II, pasal 3, ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Rekam Medis 

Elektronik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

1. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau 

Tenaga Kesehatan lainnya; 

2. Puskesmas;  

3. Klinik; 

4. Rumah Sakit; 

5. Apotek; 

6. Laboratorium kesehatan; 

7. Balai; dan 

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh 

Menteri (Menteri Kesehatan Republik negara kita , 2022). 

 

F. Isi Rekam Medis 

berdasar  Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

negara kita  No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 26 

ayat 6, isi Rekam Medis paling sedikit terdiri atas: 

1. Identitas pasien, 

2. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, 

194 

 

 

3. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan 

kesehatan, 

4. Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi 

Pelayanan kesehatan 

 

G. Nilai Guna Rekam Medis 

Menurut Mayasari Tahun 2020 Tentang Sosialisasi 

Pengetahuan Tentang Nilai Guna Rekam Medis Bagi Tenaga 

Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Selaguri Padang, ada  

enam tujuan rekam medis yang disingkat ALFRED 

(Administration, Legal, Financial, Research, Education, 

Documentation) yang penjelasannya yaitu  sebagai berikut: 

1. Administrasi (Administration) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai 

administrasi sebab  isinya menyangkut tindakan 

berdasar  wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga 

medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan 

kesehatan. 

2. Hukum (Legal) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai hukum 

sebab  isinya menyangkut masalah adanya jaminan 

kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha 

menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk 

menegakkan keadilan. 

3. Keuangan (Financial) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai uang 

sebab  isinya menyangkut data dan informasi yang dapat 

dipakai  dalam menghitung biaya pengobatan atau 

tindakan dan perawatan. 

4. Penelitian (Research) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai 

penelitian, sebab  isinya menyangkut dataatau informasi 

yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.  

  

195 

 

 

5. Pendidikan (Education) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai 

pendidikan, sebab  isinya menyangkut data atau informasi 

tentang perkembangan atau kronologis dan kegiatan 

pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi 

ini  dapat dipergunakan sebagai bahanatau referensi 

pengajaran di bidang profesi kesehatan.  

6. Dokumentasi (Documentation) 

Suatu berkas rekam medis memiliki  nilai 

dokumentasi, sebab  isinya menyangkut sumber ingatan 

yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan 

pertanggung jawaban. 

 

H. Rekam Medis Farmasi 

Rekam medis selain diisi oleh dokter, rekam medis dapat 

pula di isi dan di evaluasi oleh petugas kefarmasian dalam hal 

ini yaitu  apoteker instalasi farmasi Rumah Sakit. Petugas 

Farmasi dalam hal ini bertanggung jawab dalam pengisian 

rekam medis seperti: 

1. Rancangan dan Catatan Perkembangan Pelayanan 

Terintegrasi (CPPT), 

2. Pengkajian dan Pendidikan Pasien dan Keluarga, dan 

3. Pendidikan Terintegrasi Rawat Jalan dan Perkembangan 

Lanjutan. 

Instalasi farmasi rumah sakit sangat memerlukan akses ke 

rekam medis elektronik untuk dapat mengetahui resep-resep 

dokter yang perlu disiapkan, dan juga untuk mengetahui 

kecocokan maupun ketidakcocokan pasien terhadap jenis-jenis 

obat tertentu. Dalam hal ini seorang petugas kefarmasian harus 

memiliki, dan juga harus memahami ilmu-ilmu dasar 

kedokteran seperti anatomi fisiologi, patologifisiologi, dan 

terminologi medis.  

Dengan penerapan rekam medis elektronik rumah sakit di 

tahun 2024, informasi pasien, termasuk rekam jejak pengobatan 

dan kondisi alergi pasien, dapat dengan cepat dan terkini 

diakses. Ini memudahkan petugas farmasi untuk mencocokkan 

196 

 

 

resep. Digitalisasi arsip rekam medis sangat membantu 

kebutuhan untuk akses dan manajemen informasi di dalam 

rekam medis. Pada akhirnya, tenaga medis dan petugas rumah 

sakit dapat menjadi lebih produktif sebab  waktu tidak terlalu 

banyak dihabiskan untuk tugas administratif yang dilakukan 

secara manual. 

Petugas farmasi juga harus mengumpulkan informasi 

tentang pasien dari rekam medis, profil pengobatan dan 

pemakaian  obat, wawancara dengan pasien, keluarga, dan 

tenaga kesehatan lainnya. Dalam rekam medis kefarmasian 

ada  sistematika rekam medis yang mana meliputi: 

1. Identitas Pasien 

2. Keluhan Utama 

3. Riwayat Penyakit Sekarang 

4. Riwayat Penyakit Terdahulu 

5. Riwayat Sosial 

6. Riwayat Keluarga 

7. Riwayat pemakaian  Obat 

8. Pemeriksaan Fisik 

9. Uji Laboratorium 

10. Uji Diagnostik 

11. Daftar Masalah Medis 

12. Terapi 

13. Catatan Perkembangan  Pasien Terintegrasi (CPPT) 

14. Obat-obat yang sedang dipakai  

15. Resume Medis 

Untuk dapat menginterpretasikan catatan medis di berkas 

rekam medis, seorang apoteker harus memiliki pengetahuan 

tentang: 

1. Penyakit yang mana didapatkan dari ilmu patologi, 

patofisiologi, tanda-tanda, gejala penyakit 

2. Terminologi medis (ilmu peristilahan medis) 

 

 

Peraturan Menteri Kesehatan negara kita  Nomor 72 Tahun 

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

menyebutkan rumah sakit yaitu  institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan dan gawat darurat. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di rumah sakit harus memberi  pelayanan yang 

paripurna yaitu pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif atau disebut dengan pelayanan holistic yang tidak 

dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya (Undang-Undang, 

2009).  

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi 

pasien  yang membutuhkan proses penyembuhan untuk 

sakit yang pernah diderita. Sebagai pelayanan publik, rumah 

sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk 

menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Salah 

satu komponen penting yang berpengaruh dalam keberhasilan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu  pelayanan 

kefarmasian 

Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung 

dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan 

sediaan farmasi. Dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu 


 

standar sebagai tolak ukur atau pedoman bagi tenaga 

kefarmasin dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian 

(PMK, 2016). Kegiatan dalam pelayanan kefarmasi di rumah 

sakit meliputi dua kegiatan yaitu manajerial berupa pengelolaan 

perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan 

kegiatan ini  harus didukung dengan sumber daya manusia 

yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.   

Anggaran belanja obat merupakan komponen terbesar 

dari pengeluaran rumah sakit yang menyerap 40% - 50 % dari 

biaya keseluruhan. besarnya biaya yang dikeluarkan sehingga 

perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien (Kemenkes, 

2019).  Efisiensi obat dapat dicapai dengan perencanaan dan 

pengendalian yang baik melalui pengadaan obat. Proses 

pengadaan harus memastikan obat yang akan dibeli tepat jenis, 

tepat jumlah, tepat waktu pengiriman dan mutu yang terjamin. 

 

B. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

Standar pelayanan rumah sakit merupakan tolak ukur 

yang dipakai  sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian 

dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah 

sakit. Standar ini  bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian 

dan melindungi pasien dari pemakaian  obat yang tidak 

rasional dalam rangka patient safety . Standar 

pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi, pengelolaan 

sedia farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan 

pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian yang 

berorientasi kepada pasien (patient oriented) dituntut untuk 

mampu menyediakan obat yang bermutu, aman serta harga 

terjangkau.  

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan 

medis habis pakai meliputi memilih jenis sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

rumah sakit bedasarkan formularium, standar pengobatan dan 

terapi, pola penyakit 

 

1. Merencanakan kebutuhan dengan optimal memakai  

metode yang tepat 

2. Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP 

sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat 

3. Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

dengan kriteria yang ditetapkan 

4. Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sesuai 

dengan jenis, jumlah serta mutu berdasar  dokumen 

penyerta 

5. Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP 

sesuai spesifikasi dan persyaratan yang berlaku 

6. Menyalurkan/mendistribusikan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP ke unit-unit pelayanan di rumah sakit 

7. Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat 

kesehatan dan BMHP yang sudah tidak memenuhi syarat 

8. Melakukan pengendalian perbekalan farmasi untuk 

memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan 

 

C. Pengadaan 

Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di 

rumah sakit harus didukung dengan sumber daya kefarmasian, 

pengorganisasian yang berorientasi pada keselamatan pasien 

dan standar prosedur operasional. Instalasi farmasi rumah sakit 

(IFRS) yang dipimpin oleh apoteker diberikan tanggung jawab 

dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian melalui 

sistem satu pintu. Sistem satu pintu suatu kebijakan bahwa 

seluruh perbekalan farmasi dilayani oleh instalasi farmasi mulai 

dari pemilihan sampai distribusi obat kepada pasien 

Pengadaan merupakan bagian dari pengelolaan 

perbekalan farmasi yakni kegiatan merealisasikan perencanaan 

kebutuhan  yang sudah dibuat di rumah sakit. Pengadaan 

merupakan suatu proses untuk mendapat  obat dari pihak 

eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau 

pedagang besar farmasi untuk menunjang pelayanan kesehatan 

di rumah sakit dengan ketentuan anggaran yang sudah 


 

 

ditetapkan  Pengadaan barang atau obat harus 

menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, 

bersaing, adil dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip 

ini  dapat dipastikan akan memperoleh barang atau obat 

yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas maksimal serta 

biaya pembelian yang minimal (LKPP.go.id) 

Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, 

jumlah, harga terjangkau, kualitas obat yang diterima  dan tepat 

waktu pengiriman. Pengiriman yang tidak tepat waktu dan 

penentuan jumlah obat yang dibeli tidak spesifik dapat 

memicu  pemborosan biaya, sehingga proses pengadaan 

perlu dilakukan secara efisien . Pengadaan efektif 

artinya harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah 

ditetapkan serta memberi  manfaat yang sebesar-sebesarnya. 

Suatu pengadaan dikatakan efisien yaitu  pemakaian  dana 

yang minimal untuk dapat mencapai kualitas dan sasaran waktu 

yang ditetapkan atau memakai  dana yang telah ditetapkan 

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang 

maksimal.  

Tujuan pengadaan obat yaitu  tersedianya obat dengan 

jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan kesehatan, mutu terjamin serta kemudahan dalam 

memperoleh obat. Untuk mencapai tujuan ini  perlu 

diperhatikan kriteria obat, persyaratan pemasok, penentuan 

waktu pengadaan, pemeriksaan pada saat penerimaan obat serta 

prosedur penyimpanan 

 

D. Produksi 

Pengadaan perbekalan farmasi dapat dilakukan melalui 

pembelian, produksi/pembuatan sediaan farmasi dan 

sumbangan/droping/hibah (Kemenkes, 2019). Produksi 

merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk dan 

pengemasan kembali sediaan steril dan/atau non steril untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Kriteria sediaan farmasi yang diproduksi meliputi : 

  

 

 

1. Sediaan farmasi dengan formula khusus 

2. Sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga 

lebih murah 

3. Sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali 

4. Sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran 

5. Sediaan farmasi untuk penelitian 

6. Sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru 

Jenis sediaan farmasi yang diproduksi terdiri dari 

produksi steril/asecptic dispensing dan produksi non steril 


1. Produksi steril 

Produksi steril meliputi pembuatan sediaan steril dan 

pengemasan kembali sediaan steril  

2. Produksi non steril 

Produksi non steril terdiri dari pembuatan puyer, sirup, 

salep, kapsul, pengemasan kembali (seperti, alkohol dan 

povidon iodin) dan pengenceran (seperti, antiseptik dan 

disinfektan). 

Kualitas sediaan farmasi yang diproduksi berkaitan 

dengan stabilitas obat. Sifat dan sifat  (kekuatan, 

kemurnian dan mutu) obat saat dibuat di pabrik harus 

dipertahankan pada saat produksi sampai obat dipakai  

pasien. Proses produksi harus dilakukan oleh tenaga farmasi 

atau tenaga professional lain yang sudah mendapat  

pelatihan dibawah supervisi tenaga farmasis/apoteker dengan 

mengacu pada standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) 

atau GMP 

Rumah sakit yang akan melakukan produksi sediaan 

steril/non steril harus memenuhi standar yang ditetapkan 

seperti tersedianya ruangan khusus untuk produksi, peralatan, 

sumber daya manusia yang kompeten, SOP/Dokumen terkait 

yang ditetapkan di setiap rumah sakit serta pengemasan/etiket. 

Produk hasil produksi hanya boleh dipakai  untuk internal 

rumah sakit, tidak boleh diperjual belikan ke luar rumah sakit 

dengan maksud memperoleh keuntungan 

 

E. Pengemasan Kembali/Repacking 

Kemasan yaitu  komponen penting dari sediaan farmasi, 

dimana fungsi kemasan yaitu  memberi  identitas pada isi 

secara jelas dan lengkap, melindungi dari kerusakan fisik, 

melindungi hilangnya kandungan atau stabilitas obat sebab  

lingkungan seperti kelembaban, cahaya matahari, suhu 

penyimpanan serta kemungkinan terjadinya kontaminasi silang. 

Kategori kemasan sediaan farmasi terdiri dari kemasan 

primer, sekunder dan tersier. Kemasan primer yaitu  lapisan 

pertama yang membungkus dan bersentuhan langsung dengan 

produk seperti blister, strip, vial dll. Kemasan sekunder yaitu  

lapisan kedua setelah primer seperti kotak, karton, baki injeksi. 

Sedangkan kemasan tersier yaitu  kemasan terluar yang 

berfungsi dalam proses distribusi atau pengiriman seperti dus, 

kontainer dll (Pareek, 2014). 

Pengemasan kembali/repacking yaitu  kegiatan 

mengambil produk obat jadi dari wadah asli dimana produk 

ini  didistribusikan oleh produsen dan 

ditempatkan/dikemas kembali ke dalam wadah baru yang 

berbeda tanpa menambahkan kandungan lain. Pengemasan 

kembali merupakan pengemasan sediaan dari wadah ruah ke 

dalam wadah khusus bagi pasien atau disebut dengan 

pengemasan ulang atau pengemasan unit pemakaian  

Rumah sakit melakukan pengemasan kembali sediaan 

obat dengan mempertimbangkan harga yang lebih 

menguntungkan jika  dibeli dalam jumlah besar kemudian 

dilakukan pengemasan kembali sesuai kebutuhan dengan 

melibatkan tenaga farmasi untuk memenuhi kebutuhan 

pelayanan kesehatan. Pengemasan kembali sediaan farmasi 

terdiri dari pengemasan kembali sediaan steril dan non steril. 

 

F. Pengemasan Kembali Sediaan Steril 

Pengemasan kembali sediaan steril membutuhkan proses 

yang disebut dengan teknis aseptik/aseptic dispensing. 

Rangkaian perubahan bentuk obat dari kondisi semula menjadi 


 

 

produk baru yang dilakukan secara aseptis oleh 

apoteker/tenaga kefarmasian  di rumah sakit (PMK, 2016). 

Contoh pengemasan kembali sediaan steril yaitu  sediaan obat 

suntik dari kemasan ampul/vial menjadi sediaan dalam 

kemasan syringe yang siap diberikan kepada pasien melalui 

perawat.  

Tujuan dilakukan teknis aseptik yaitu  

1. Menghasilkan sediaan obat yang memenuhi syarat 

2. Membuat sediaan obat sesuai dengan dosis tiap individu 

3. Meminimalisir kesalahan penyiapan obat suntik 

4. Menjamin sterilitas dan stabilitas produk 

5. Menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien 

6. Melindungi petugas dari paparan zat berbahaya 

7. Menekan pengeluaran rumah sakit dengan 

pembuatan/pengemasan kembali secara mandiri.  

Guidance on repacking and overlabelling small menyebutkan kegiatan pengemasan kembali harus 

dilakukan dalam kondisi yang aman dan akurat dengan 

memenuhi standar CPOB/GMP seperti : 

1. Manajemen mutu 

Kegiatan pengemasan kembali harus mengacu pada 

dokumen terkait dan spesifikasi dari tiap sediaan obat. Setiap 

proses dalam pengemasan kembali harus terdokumentasi 

mulai dari persiapan, proses, labeling/etiket serta jika 

ada  komplain harus tercatat dengan baik. 

2. Fasilitas 

a. Fasilitas atau tempat pengemasan memiliki ruang khusus 

yang mana tidak ada  aktivitas lain yang dapat 

mengganggu atau memicu  kontaminasi pada 

sediaan obat, tidak berdekatan dengan area penerimaan 

resep/penyerahan obat kepada pasien. 

b. Penyiapan sediaan steril harus dilakukan dalam area yang 

bersih, ada  Laminar Air Flow, pass box dan lingkungan 

yang aman untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan 

menjamin sterilitas sediaan.  


 

 

c. Kelembaban 35 – 50%, suhu ruang 18 – 22⸰C, jumlah 

partikel dalam ruangan sesuai ketentuan.  

d. Peralatan yang dipakai  selama proses pengemasan 

harus selalu dibersihkan untuk mencegah kontaminasi.  

e. Laminar Air Flow (LAF) merupakan peralatan yang 

dipakai  untuk melakukan produksi sediaan steril.  

LAF merupakan sistem penyaringan ganda yang 

memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga mampu 

menyaring bakteri dan bahan eksogen di udara, menjaga 

aliran udara tetap konstan serta mencegah masuknya 

kontaminasi ke dalam LAF (Kemenkes, 2019).  

f. LAF Horizontal (aliran udara horizontal) dipakai  

untuk pencampuran sediaan steril non sitostatika. Aliran 

udara ke depan langsung kea rah petugas.  

g. LAF Vertikal (aluran udara vertikal) dipakai  untuk 

pencampuran sediaan steril sitostatika. Aliran udara 

mengalir ke bawah jauh dari petugas.  

h. Pass box yaitu  tempat masuk dan keluarnya alat 

kesehatan dan obat sebelum dan sesudah dilakukan 

produksi steril. Pass box terletak di antara ruang 

persiapan dan ruang pencampuran, memakai  sistem 

interlock (jika satu pintu dibuka, pintu yang lainnya 

tertutup) 

3. Personil 

a. Personil harus mendapat  pelatihan tentang penyiapan 

ruang clean room, proses pengemasan kembali sediaan 

obat, pemakaian  APD serta penanganan jika  terjadi 

tumpahan atau kecelakaan pada saat pengemasan.  

b. APD yang dipakai  dalam pencampuran sediaan steril 

meliputi baju pelindung, sarung tangan, kaca mata 

pelindung dan masker disposable.  

  

 

4. Dokumen dan label/etiket 

Instruksi dalam etiket harus jelas yang memuat nama 

obat/nama generik, tanggal pengemasan kembali, waktu 

kadaluwarsa, penyimpanan sediaan obat, pemberian/aturan 

pakai, dosis, kekuatan sediaan serta informasi lain yang 

berhubungan dengan keselamatan pasien.  

5. Product release 

Produk obat hasil pengemasan kembali sebelum 

diberikan kepada pasien/perawat harus diperiksa kembali 

meliputi kebenaran dan kejelasan data dalam etiket, jumlah 

sediaan obat dan informasi lain. 

 

G. Pengemasan Kembali Sediaan Non Steril 

Pengemasan obat yaitu  proses memberi  wadah atau 

pembungkus untuk mengurangi atau mencegah kerusakan pada 

obat/sediaan yang akan dibungkus . kemasan yaitu  suatu 

bentuk aktivitas yang melibatkan desain serta produk sehingga 

kemasan dapat berfungsi sebagai pelindung bagi produk/obat. 

Kemasan juga memiliki fungsi memberi  informasi kepada 

konsumen tentang produk/obat yang ada didalamnya.  

Persyaratan praktis yang harus dipenuhi untuk wadah 

yang dipakai  untuk pengemasan kembali yaitu   

1. Pastikan wadah dalam kondisi bersih, kering dan steril 

2. ada  prosedur pembersihan untuk memastikan partikel 

asing tidak masuk ke dalam sediaan obat baik untuk sediaan 

steril (prosedur sterilisasi) dan non steril 

3. Proses sterilisasi harus terdokumentasi dengan baik 

4. Wadah dan tutup tidak reaktif atau absorptive 

5. Sistem tutup wadah harus memberi  perlindungan 

terhadap kerusakan atau kontaminasi 

6. Wadah harus menyajikan informasi tentang sediaan obat 

7. Wadah harus memberi  kemudahan bagi pasien dalam 

pemakaian  

 

 

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam 

pengemasan seperti permintaan terhadap suatu sediaan obat 

seperti permintaan dari ruang perawatan, etiket khusus yang 

diperlukan, cara pengemasan memakai  mesin atau manual, 

stabilitas dan tanggal kadaluwarsa sediaan obat serta harga.   

Pengemasan kembali dapat dilakukan berdasar  

jumlah dosis per kemasan dan kemasan selama terapi Kemasan dosis unit yaitu  kemasan yang berisi dosis 

tertentu dari obat yang siap dipakai  untuk pasien melalui 

rute pada waktu pemberian yang tertulis dalam resep dan obat 

ini  tidak boleh dipakai  lebih dari 24 jam. Kemasan 

sediaan obat ini  dipakai  dalam sistem distribusi UDD 

(Unit dose dispensing) bagi penderita rawat inap. Kemasan selama 

terapi yaitu  kemasan yang mengandung sejumlah sediaan obat 

sejenis yang dipakai  selama satu periode waktu 

perawatan/pemakaian  yang ditetapkan oleh dokter atau 

farmasi.  

Informasi terkait obat pada pengemasan kembali harus 

tertulis dengan jelas dan benar, informasi ini  meliputi 

): 

1. Nama obat generik dan kekuatan jika ada dapat disertakan 

2. Nama rumah sakit yang melakukan pengemasan kembali 

3. Nama industri farmasi sediaan obat yang dikemas kembali 

4. Jumlah atau kandungan sediaan obat dan kemasan 

5. sifat  khusus dari bentuk sediaan, seperti sediaan 

lepas lambat 

6. Rute pemberian jika di luar pemberian oral, seperti 

pemakaian topical 

7. Rute sediaan injeksi harus tertera jelas pada kemasan 

8. Catatan khusus seperti kondisi penyimpanan, penyiapan 

(dikocok dahulu) dan pemberian 

9. Tanggal kadaluwarsa (jika diperlukan) 

10. Identifikasi sediaan 

11. Nomor bets pada wadah 

 

 

H. Distribusi 

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pengelolaan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan 

farmasi, alat Kesehatan dan BMHP dari tempat penyimpanan 

sampai kepada unit/satelit pelayanan dengan tetap menjamin 

mutu, stabilitas, jenis, jumlah dan ketepatan waktu 

Tahap distribusi obat  kepada pasien melalui beberapa proses 

mulai dari pemberian resep oleh dokter, penyerahan resep ke 

depo secara langsung atau sistem/online, skrining dan 

dispensing resep sampai obat diterima oleh pasien.  

Sistem distribusi yang dipakai  di rumah sakit harus 

mampu menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian 

perbekalan farmasi di rumah sakit. Ketersediaan obat dan 

ketepatan waktu pemberian obat sangat didukung oleh sistem 

distribusi yang diterapkan . Sistem distribusi 

berdasar  ada atau tidaknya satelit farmasi dibagi menjadi 

dua yakni sentralisasi dan desentralisasi.  

Distribusi sentralisasi dilakukan oleh Instalasi Farmasi 

secara terpusat ke semua unit pelayanan di rumah sakit, seluruh 

kebutuhan perbekalan baik kebutuhan individu dan kebutuhan 

dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi. 

Resep dari perawat diserahkan ke IFRS kemudian resep ini  

disiapkan sesuai dengan kaidah dispensing untuk 

didistribusikan kepada pasien  Keuntungan dan 

kekurangan sistem distribusi sentralisasi sebagai berikut 

1. Keuntungan  

a. Seluruh resep yang diterima dikaji oleh apoteker serta 

melakukan pemberian informasi kepada perawat terkait 

obat 

b. ada  interaksi professional 

c. Pengendalian sediaan lebih dekat  

d. Memudahkan penagihan biaya ke pasien 

   

 

2. Kekurangan/keterbatasan 

a. Kemungkinan terjadi keterlambatan obat sampai ke 

pasien 

b. Kebutuhan jumlah personal meningkat untuk 

menyiapkan obat  

c. Kemungkinan terjadi kesalahan obat sebab  kurang 

pemeriksaan 

d. Kurang bisa dipakai  untuk rumah sakit besar  

Distribusi desentralisasi yaitu  distribusi yang dilakukan 

oleh beberapa depo/satelit yang merupakan cabang pelayanan 

di rumah sakit. Instalasi farmasi pusat bertanggungjawab 

terhadap efektivitas dan kemanan perbekalan farmasi yang ada 

di depo/satelit. Keuntungan dan kekurangan sistem distribusi 

desentralisasi sebagai berikut  

1. Keuntungan  

a. Obat dapat segera tersedia untuk dipakai  pasien  

b. Meningkatkan sistem pengendalian obat 

c. Komunikasi secara langsung antara apoteker dengan 

dokter dan perawat  

d. Berorientasi kepada pasien  

e. Apoteker dapat melakukan pengkajian pada pengobatan 

pasien secara langsung 

f. Apoteker dapat berkomunikasi secara efisien kepada 

pasien  

g. Apoteker dapat memberi  pelayanan klinik yang 

terspesialisasi secara efisien, seperti pengaturan terapi 

obat pada penderita khusus yang diminta dokter, 

pemakaian  obat indeks terapi sempit.  

h. Waktu kerja perawat dalam penyiapan obat berkurang 

sebab  sudah dilakukan oleh IFRS tiap depo/satelit 

2. Kekurangan/keterbatasan 

a. Apoteker harus mampu bekerja secara efektif dengan 

asisten apoteker dan teknisi. 

b. Pengendalian inventori obat secara keseluruhan lebih 

sulit sebab  lokasi IFRS cabang yang banyak untuk obat 

yang sama 

c. Komunikasi langsung dengan keseluruhan IFRS lebih 

sulit sebab  anggota berpraktik dalam lokasi yang banyak 

d. Lebih banyak alat yang diperlukan seperti acuan 

informasi obat, laminar air flow, lemari pendingin, rak 

obat dan alat untuk meracik. 

e. Beban kerja distribusi meningkat jika  jumlah pasien 

melebihi kapasitas ruangan dan personil dalam IFRS 

desentralisasi. 

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan depo/satelit 

dibutuhkan sistem distribusi untuk mempermudah 

penyiapan/dispensing dan penyaluran obat kepada pasien. 

Metode penyiapan sediaan farmasi dan BMHP untuk pasien 

yaitu : 

1. Persediaan di ruang rawat (floor stock) 

Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP 

yang dilakukan oleh perawat berdasar  resep/instruksi 

pengobatan yang ditulis oleh dokter. Metode ini dipakai  

untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat yang 

mana jenis dan jumlah perbekalan farmasi sudah ditetapkan 

oleh Komite Farmasi dan Terapi. Sediaan farmasi dan BMHP 

di ruang rawat tetap dikelola serta mendapat  

pengawasan dan pengendalian dari Instalasi Farmasi Rumah 

Sakit.  

Setiap hari dilakukan serah terima sediaan antara 

petugas farmasi dan penanggung jawab ruangan. Informasi, 

peringatan serta kemungkinan terjadi interaksi obat pada 

setiap jenis harus disediakan oleh apoteker di ruang floor 

stock.  Contoh depo yang memakai  metode floor stock 

yaitu  Instalasi Gawat Darurat. 

2. Resep perorangan (individu)  

Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP 

sesuai resep/instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter 

baik secara manual maupun elektronik untuk setiap pasien 

dalam satu periode pengobatan. Metode ini dipakai  untuk 

pasien rawat jalan. Contoh : dokter menuliskan resep untuk 

pasien selama 5 hari, maka instalasi farmasi akan 

menyiapkan obat yang dikemas untuk kebutuhan 5 hari. 

3. Dosis  

Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP 

yang dikemas dalam satu wadah untuk satu kali pemakaian  

obat (dosis) sehingga obat ini  bisa langsung diberikan 

kepada pasien (ready to administer). Obat disiapkan sesuai 

dengan instruksi atau aturan pakai yang dimasukkan dalam 

kantong klip yang sudah beri etiket kemudian 

didistribusikan ke ruangan pasien sesuai waktu pemberian 

(pagi, siang atau malam). 

Obat yang disiapkan memakai  metode UDD 

dalam disimpan dilemari pasien tidak lebih dari 24 jam. 

Metode ini dipakai  untuk pasien rawat inap sebab  dapat 

meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penyiapan obat 

dan meningkatkan keselamatan pasien. Keuntungan dan 

kekurangan dalam metode ini yaitu  (

a. Keuntungan  

1) Tenaga kefarmasian dapat mengkaji ulang

 obat secara 
baik dan teliti 
2) Resiko kesalahan dapat diminimalkan sebab  
disiapkan oleh farmasi per tiap kali minum 
3) Pasien hanya membayar obat yang sudah dipakai  
saja sehingga lebih efisien. 
b. Kekurangan/keterbatasan yaitu  jumlah tenaga 
kefarmasian yang dibutuhkan banyak. 
4. Sistem kombinasi  
Sistem pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan 
dan BMHP dengan memakai  kombinasi dari beberapa 
metode untuk memenuhi kebutuhan penyiapan obat di 
rumah sakit.