provinsi
dan kabupaten/ kota. Mempertimbangkan komitmen global
dan komponennya yang relevan dan berpengaruh secara
mendasar dan bermakna terhadap peningkatan derajat
kesehatan pasien
E. Pertimbangan Pelaksanaan SKN
Menurut Peraturan Presiden Republik negara kita (Nomor
72 Tahun 2012) dalam pelaksanaan SKN beberapa faktor perlu
dipertimbangkan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai,
antara lain :
1. Cakupan pelayanan kesehatan berkualitas, adil, dan merata;
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada
rakyat;
3. Kebijakan kesehatan pasien untuk meningkatkan dan
melindungi kesehatan pasien ;
4. Kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan
kesehatan;
5. Inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
etis dan terbukti bermanfaat dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan
sistem rujukan;
6. Pendekatan secara global dengan mempertimbangkan
kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib,
dan responsif gender dan hak anak;
7. Dinamika keluarga dan kependudukan;
8. Keinginan pasien ;
9. Epidemiologi penyakit;
10. Perubahan ekologi dan lingkungan; dan
11. Globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi dengan
semangat persatuan dan kesatuan nasional serta kemitraan
dan kerja sama lintas sektor.
F. Ruang Lingkup SKN
Kebijakan dari SKN telah banyak melakukan perubahan,
salah satunya dalam hal perubahan sub sistem usaha kesehatan
dan pembiayaan kesehatan. Adanya permasalahan kesehatan
yang terus berkembang menuntut SKN menjadi suatu tatanan
yang kuat dalam pembangunan kesehatan dengan ruang
lingkup pengelolaan sebagai berikut:
180
1. Pengelolaan usaha kesehatan
Menurut Undang-Undang Republik negara kita
(Nomor 17 Tahun 2023) usaha kesehatan merupakan segala
bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian yang dilakukan
secara terarah, terpusat dan saling berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pasien
dalam bentuk edukasi (promotif), pencegahan (preventif),
pengobatan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif), dan/ atau
paliatif. Terselenggaranya usaha kesehatan yang diharapkan
yaitu yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk
menjamin pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan mayarakat setinggi-tingginya.
Penyelenggara usaha kesehatan seperti yang diatur
dalam Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023
meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau
pasien . Secara umum pemerintah pusat dan pemerintah
daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur,
menyelenggarakan, membina dan melakukan pengawasan
terhadap penyelenggraaan usaha kesehatan yang bermutu,
aman, efesien, merata dan terjangkau oleh masyakarat. Selain
itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
mengembangkan usaha kesehatan demi meningkatkan akses
dan mutu pelayanan kesehatan.
usaha Kesehatan meliputi usaha kesehatan
pasien (UKM) dan usaha kesehatan pribadi (UKP).
UKM merupakan kegiatan untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan
sasaran keluarga, kelompok, dan pasien . UKP
merupakan suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan,
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan
perseorangan. usaha kesehatan dalam bentuk pelayanan
diselenggarakan melalui pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan lanjutan. Menurut Undang-undang
181
Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan (faskes) untuk UKM dan UKP pada era
jaminan kesehatan nasional saat ini terdiri dari faskes tingkat
pertama, faskes tingkat lanjut dan faskes penunjang. Adapun
yang termasuk dalam tingkatan faskes ini tersaji pada
Gambar 12.2.
Gambar 12.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2. Penelitian dan pengembangan kesehatan
Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil dari
penelitian dan penembangan yang merupakan saran atau
amsukan bagi pengambilan keputusan dibidang kesehatan.
Pengembangan kesehatan harus dilakukan untuk
kepentingan pasien dan tidak boleh bertentangan
dengan etika, moral dan nilai agama (Departemen Kesehatan
RI, 2004). Pengelolaan penelitian dan pengembangan,
pemanfaatan dan penapisan teknologi dan produk teknologi
kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna
memberi data kesehatan yang berbasis bukti untuk
menjamin tercapainya derajat kesehatan pasien yang
setinggi-tingginya (Juwita, 2021).
182
3. Pembiayaan kesehatan
Pembiayaan kesehatan harus tersedia dalam jumlah
yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan
secara berhasil-guna dan berdayaguna untuk menjamin
terselenggaranya pembangunan kesehatan. Ruang lingkup
ini mengandung tiga unsur utama yang mengatur mengenai
pengalokasian dana kesehatan yang saling berkaitan agar
dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Tiga unsur dalam pembiayaan kesehatan terlihat pada
Gambar 12.3.
Gambar 12.3 Unsur Utama Pembiayaan Kesehatan
Penggalian kesehatan merupakan unsur pertama yang
dilakukan dalam pembiaayan kesehatan yang didalamnya
menjalankan kegiatan menghimpun dana yang diperlukan
untuk penyelenggaraan usaha kesehatan dan atau
pemeliharaan kesehatan. Sumber dana untuk UKM terutama
berasal dari pemerintah baik pusat dan daerah, melalui pajak
umum, pajak khusus serta dari berbagia sumber lainnya.
Sumber dana untuk UKP berasal dari masing-masing
individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi pasien
rentan dan keluarga miskin, sumber dana berasal dari
pemerintah melalui mekanisme jaminan pemeliharaan
kesehatan wajib.
Alokasi dana merupakan penetapan peruntukkan
pemakaian dana yang telah berhasil dihimpun, baik yang
bersumber dari pemerintah, pasien atau swasta. Alokasi
dana yang berasal dari pemerintah dilakukan melalui
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja baik pusat
maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15%
dari total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.
183
Setelah dilakukannya pengalokasian dana maka unsur
pembelanjaan dapat dilakukan. Pembelanjaan merupakan
pemakaian dana yang telah dialokasikan dalam anggaran
pendapatan dan belanja sesuai dengan peruntukannya dan
atau dilakukan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan
wajib atau suka rela.
4. Sumber daya manusia kesehatan
Tenaga kesehatan merupakan seseorang yang bekerja
secara aktif dan professional dibidang kesehatan, baik yang
memiliki pendidikan formal kesehatan atau tidak, yang
untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam
melakukan usaha kesehatan. Pada ruang lingkup ini
mencakup berbagai usaha perencanaan., pendidikan dan
pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara
terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya
derajat kesehatan pasien .
Tiga unsur utama dalam sumber daya manusia
kesehatan terdiri dari :
a. Perencanaan tenaga kesehatan merupakan usaha
penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan
sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
b. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan merupakan
usaha pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis,
jumlah dan kualifikasi yang telah direncanakan serta
peningkatan kemampuan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan
c. Pendayagunaan tenaga kesehatan merupakan usaha
pemerataan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan
tenaga kesehatan.
Penyelenggaraan sumber daya manusia kesehatan
mengacu pada beberapa prinsip, antara lain:
a. Pengadaan tenaga kesehatan yang mencakup aspek
kesesuaian antara jumlah, jenis, kualifikasi tenaga
kesehatan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
serta dinamika kebutuhan didalam dan luar negeri.
184
b. Pendayagunaan tenaga kesehatan perlu
mempertimbangkan asas pemerataan pelayanan
kesehatan serta kesejahteraan dan keadilan bagi tenaga
kesehatan.
c. Pembinaan tenaga kesehatan yang difokuskan pada
penguasaan ilmu dan teknologi serta moral dan etika
profesi.
d. Pengembangan karir silaksanakan secara objektif,
transparan dan disesuaikan dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan nasional (Departemen
Kesehatan RI, 2004).
5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan
Sediaan farmasi yaitu obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika. Ruang lingkup ini mencakup
berbagai usaha yang menjamin ketersediaan, pemerataan,
serta mutu obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika
secara terpadu dan saling mendukung dalam tercapainya
usaha kesehatan yang baik. Adapun tujuan dari pengelolaan
sediaan farmasi yaitu agar ketersediaan sediaan farmasi
dapat aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh
pasien untuk dapat menjamin usaha pembangunan
kesehatan. ada 3 unsur utama yang terkandung dalam
ruang lingkup pengelolaan sediaan farmasi seperti yang
tertuang pada Gambar 12.4.
185
Gambar 12.4 Unsur dalam Pengelolaan Sediaan Farmasi
Menurut Depkes RI (2004), penyelenggaraan sediaan
farmasi mengacu pada beberapa prinsip, antara lain :
a. Sediaan farmasi merupakan kebutuhan dasar yang
berfungsi sosial sehingga tidak diperkenankan hanya
sebagai komoditi ekonomi saja.
b. Sediaan farmasi harus terjamin ketersediaan dan
keterjangkauannya.
c. Sediaan farmasi tidak dipromosikan secara berlebihan
dan menyesatkan.
d. Distribusi dan pemnafaatn sediaan farmasi tidak boleh
bertentangan dengan hokum, etika dan moral.
e. Penyediaan sediaan farmasi, khususnya obat harus
mengutamakan obat esensial generik bermutu yang
didukung oleh pengembangan industri bahan baku yang
berbasis pada keanekaragaman sumber daya alam.
f. Penyediaan sediaan farmasi diselenggrakan melalui
optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan
keragaman produk dan keunggulan daya saing.
g. Pengadaan dan pelayanan sediaan farmasi khususnya
obat di rumah sakit disesuiakan dengan standar
formularium obat rumah sakit sedangkan fasilitas
pelayanan kesehatn lainnya mengacu pada daftar obat
esensial nasional.
h. Pelayanan obat dilakukan secara rasional bagi pasien atau
pasien luas.
186
i. Pengembangan dan peningkatan obat tradisional
ditujukan agar obat tradisional dapat bermutu tinggi,
aman serta memiliki khasiat yang teruji secara ilmiah.
j. Pengamanan terhadap produksi sediaan farmasi dimulai
dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan yang
mencakup mutu, manfaat, keamanan dan keterjangkauan.
k. Kebijaksanaan obat nasional ditetapkan bersama dengan
pemerintah dan pihak terkait lainnya.
Ruang lingkup mengenai alat kesehatan dan makanan
memiliki prinsip yang sama dengan sediaan farmasi dengan
tujuan yaitu tersedianya alat kesehatan dan makanan yang
berkhasiat serta bermanfaat, aman dan bermutu guna
mendukung tercapainya derajat kesehatan pasien yang
setinggi-tingginya.
6. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan
Manajemen kesehatan merupakan suatu sistem yang
mencakup berbagai usaha administrasi kesehatan yang
terdiri dari pengeloaan data dan informasi, pengembangan
dan penerapan ilmu pengetahuand an teknologi serta
pengaturan hukum kesehatan. Informasi kesehatan yaitu
hasil pengumpulan dan pengolahan data yang merupakan
masukan untuk pengambilan keputusan dibidang kesehatan.
Informasi kesehatan yang diberikan harus akurat dan
disajikan secara cepat dan tepat waktu dengan
mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Regulasi kesehatan merupakan peraturan perundang-
undangan kesehatan yang dipakai sebagai acuan bagi
penyelenggaraan pembangunan kesehatan dengan
menjunjung tinggi etika, moral dan nilai-nilai agama.
7. Pemberdayaan pasien
Tujuan meningkatnya kemampuan pasien untuk
berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah
kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap
pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak
187
dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan
(Juwita, 2021). Dalam penyelenggaraan ruang lingkup
pemberdayaan kesehatan ada 3 unsur utama seperti
yang tersaji pada Gambar 12.5.
Gambar 12.5 Unsur Pemberdayaan pasien
Menurut Depkes (2004), pemberdayaan perorangan
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan peran, fungsi
dan kemmpuan perorangan dalam membuat keputusan
untuk dapat memelihara kesehatan. Adapun target minimal
yang diharapkan yaitu untuk dirinya sendiri dengan
mengaplikasikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Sedangkan target lainnya yang lebih luas yaitu dapat menjadi
kader kesehatan dalam menggerakkan pasien untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat.
Pemberdayaan kelompok merupakan usaha
meningkatkan peran, fungsi dan kemampuan kelompok-
kelompok di pasien . Kegiatan yang dilakukan dapat
berupa program pengabdian (to serve), memperjuangkan
kepentingan pasien di bidang kesehatan (to advocate)
atau melakukan pengawasan sosial terhadap pembangunan
kesehatan. Sedangkan dalam program pemberdayaan
pasien , kegiatan yang dilakukan dapat berupa program
pengabdian yang mengedepankan kepentingan
pasien di bidang kesehatan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes)
Republik negara kita (RI) Nomor 3 Tentang Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit, Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menteri Kesehatan
Republik negara kita , 2020a). Setiap Rumah Sakit memiliki
beberapa kewajiban yang mana salah satunya yaitu kewajiban
untuk menyelenggarakan rekam medis (Menteri Kesehatan
Republik negara kita , 2018). Untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan di Rumah Sakit, ada beberapa hal penting yang harus
diperhatikan, diantaranya yaitu penyelenggaraan rekam
medis Rumah Sakit.
Permenkes RI No. 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis,
BAB 1, pasal 1, mendefinisikan rekam medis sebagai dokumen
yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien (Menteri Kesehatan Republik negara kita , 2022).
Sedangkan menurut Permenkes RI No. 55 tahun 2013, rekam
medis didefinisikan juga sebagai berkas yang berisi catatan dan
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas
pelayanan kesehatan
Rekam medis yang baik yaitu rekam medis yang lengkap,
akurat, tepat waktu, serta terdokumentasi dengan baik sehingga
menjadi bukti pelayanan yang sudah diberikan. Rekam medis
juga sebagai sumber dokumentasi informasi jasa kesehatan yang
mengandung aspek hukum, baik medis maupun administrasi.
Terselenggaranya rekam medis yang bermutu dan bernilai guna,
maka akan bermanfaat untuk perencanaan, pengembangan, dan
pengambilan keputusan oleh pihak manajemen rumah sakit.
Disebuah rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan lainnya
seperti pusat kesehatan pasien (puskesmas) atau klinik,
penyelenggaraan rekam medis dilaksanakan oleh unit rekam
medis yang terdiri atas kepala unit rekam medis dan perekam
medis dan informasi kesehatan (PMIK). Rekam Medis diisi oleh
petugas pemberi pelayanan kesehatan seperti dokter, dokter
spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, perawat, perawat
spesialis, bidan, dan petugas penunjang medik seperti
fisioterapis, apoteker, petugas laboratorium, dan perekam medis
dan informasi kesehatan. Sedangkan isi dari berkas rekam medis
yaitu milik pasien yang diolah oleh pihak rumah sakit melalui
petugas rekam medis dan informasi kesehatan rumah sakit.
B. Pengertian Rumah Sakit
berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik
negara kita Nomor 3 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah
Sakit, pengertian Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum
(RSU) yaitu Rumah Sakit yang memberi pelayanan
kesehatan berupa pelayanan medik, pelayanan keperawatan
dan kebidanan, dan pelayanan non medik
Sedangkan menurut Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2014
Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, Rumah
Sakit yaitu sebuah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
191
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat (Menteri Kesehatan Republik negara kita ,
2019).
berdasar dua pengertian diatas, dapat disimpulkan
bahwa Rumah Sakit yaitu sebuah institusi penyelenggara
pelayanan kesehatan yang bertugas memberi pelayan medis
seperti rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat termasuk
didalamnya yaitu pelayanan keperawatan, pelayanan
kebidanan, dan pelayanan non medik.
C. Pengertian Rekam Medis
ada beberapa pengertian atau definisi Rekam Medis
telah dijabarkan oleh Kementrian Kesehatan Republik negara kita
melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI, dan juga oleh para ahli
dibidang Rekam Medis, seperti:
1. Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022
Dalam permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022 Tentang
Rekam Medis, rekam medis didefinsikan sebagai dokumen
yang berisikan identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien.
2. Permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013
Menurut permenkes RI Nomor 55 Tahun 2013, rekam
medis di definisikan sebagai berkas yang berisi catatan dan
dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan,
tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien pada fasilitas
pelayanan kesehatan.
3. Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008
Menurut Permenkes RI Nomor 269 Tahun 2008
Tentang Rekam Medis, rekam medis yaitu berkas yang
berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang
telah diberikan kepada pasien
4. Edna K., Huffman
Edna K., Huffman menjelaskan rekam medis yaitu
fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat
penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis
oleh profesi kesehatan yang memberi pelayanan kepada
pasien ini (K. Huffman. RRA, 1994).
5. Gemala Hatta
Menurut Gemala Hatta, rekam medis yaitu rekam
medis merupakan kumpulan fakta tentang kehidupan
seseorang dan riwayat penyakitnya, termasuk keadaan sakit,
pengobatan saat ini dan saat lampau yang ditulis oleh para
praktisi kesehatan dalam usaha mereka memberi
pelayanan kesehatan kepada pasien
Dari beberapa definisi rekam medis ini dapat disimpulkan
bahwa rekam medis atau dalam bahasa Inggris ditulis sebagai
Medical Record yaitu beberapa berkas milik rumah sakit yang
berisikan rekam jejak pelayanan yang pernah diberikan kepada
pasien berupa diagnosis, tindakan dan pengobatan, serta catatan
pelayanan medis lain yang telah diberikan oleh fasilitas
pelayanan kesehatan dari pasien dilahirkan sampai pasien
meninggal dunia. Oleh sebab itu keberadaan rekam medis
sangat penting bagi pasien itu sendiri, keluarga pasien, pemberi
pelayanan kesehatan, dan juga penting bagi pemerintah dalam
hal ini yaitu Dinas Kesehatan dan Kementrian Kesehatan
Republik negara kita .
D. Tujuan Pengaturan Rekam Medis
Menurut Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022, BAB I,
pasal 2, pengaturan rekam medis bertujuan untuk:
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,
2. memberi kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan Rekam Medis,
3. Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan
ketersediaan data Rekam Medis,
4. Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam
Medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Menteri
Kesehatan Republik negara kita , 2022).
E. Penyelenggaraan Rekam Medis
Menurut Permenkes Republik Nomor 24 Tahun 2022, BAB
II, pasal 3, ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan Rekam Medis
Elektronik. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. Tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan/atau
Tenaga Kesehatan lainnya;
2. Puskesmas;
3. Klinik;
4. Rumah Sakit;
5. Apotek;
6. Laboratorium kesehatan;
7. Balai; dan
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh
Menteri (Menteri Kesehatan Republik negara kita , 2022).
F. Isi Rekam Medis
berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik
negara kita No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 26
ayat 6, isi Rekam Medis paling sedikit terdiri atas:
1. Identitas pasien,
2. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang,
194
3. Diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan
kesehatan,
4. Nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi
Pelayanan kesehatan
G. Nilai Guna Rekam Medis
Menurut Mayasari Tahun 2020 Tentang Sosialisasi
Pengetahuan Tentang Nilai Guna Rekam Medis Bagi Tenaga
Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Selaguri Padang, ada
enam tujuan rekam medis yang disingkat ALFRED
(Administration, Legal, Financial, Research, Education,
Documentation) yang penjelasannya yaitu sebagai berikut:
1. Administrasi (Administration)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai
administrasi sebab isinya menyangkut tindakan
berdasar wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga
medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan
kesehatan.
2. Hukum (Legal)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai hukum
sebab isinya menyangkut masalah adanya jaminan
kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha
menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk
menegakkan keadilan.
3. Keuangan (Financial)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai uang
sebab isinya menyangkut data dan informasi yang dapat
dipakai dalam menghitung biaya pengobatan atau
tindakan dan perawatan.
4. Penelitian (Research)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai
penelitian, sebab isinya menyangkut dataatau informasi
yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
195
5. Pendidikan (Education)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai
pendidikan, sebab isinya menyangkut data atau informasi
tentang perkembangan atau kronologis dan kegiatan
pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi
ini dapat dipergunakan sebagai bahanatau referensi
pengajaran di bidang profesi kesehatan.
6. Dokumentasi (Documentation)
Suatu berkas rekam medis memiliki nilai
dokumentasi, sebab isinya menyangkut sumber ingatan
yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan
pertanggung jawaban.
H. Rekam Medis Farmasi
Rekam medis selain diisi oleh dokter, rekam medis dapat
pula di isi dan di evaluasi oleh petugas kefarmasian dalam hal
ini yaitu apoteker instalasi farmasi Rumah Sakit. Petugas
Farmasi dalam hal ini bertanggung jawab dalam pengisian
rekam medis seperti:
1. Rancangan dan Catatan Perkembangan Pelayanan
Terintegrasi (CPPT),
2. Pengkajian dan Pendidikan Pasien dan Keluarga, dan
3. Pendidikan Terintegrasi Rawat Jalan dan Perkembangan
Lanjutan.
Instalasi farmasi rumah sakit sangat memerlukan akses ke
rekam medis elektronik untuk dapat mengetahui resep-resep
dokter yang perlu disiapkan, dan juga untuk mengetahui
kecocokan maupun ketidakcocokan pasien terhadap jenis-jenis
obat tertentu. Dalam hal ini seorang petugas kefarmasian harus
memiliki, dan juga harus memahami ilmu-ilmu dasar
kedokteran seperti anatomi fisiologi, patologifisiologi, dan
terminologi medis.
Dengan penerapan rekam medis elektronik rumah sakit di
tahun 2024, informasi pasien, termasuk rekam jejak pengobatan
dan kondisi alergi pasien, dapat dengan cepat dan terkini
diakses. Ini memudahkan petugas farmasi untuk mencocokkan
196
resep. Digitalisasi arsip rekam medis sangat membantu
kebutuhan untuk akses dan manajemen informasi di dalam
rekam medis. Pada akhirnya, tenaga medis dan petugas rumah
sakit dapat menjadi lebih produktif sebab waktu tidak terlalu
banyak dihabiskan untuk tugas administratif yang dilakukan
secara manual.
Petugas farmasi juga harus mengumpulkan informasi
tentang pasien dari rekam medis, profil pengobatan dan
pemakaian obat, wawancara dengan pasien, keluarga, dan
tenaga kesehatan lainnya. Dalam rekam medis kefarmasian
ada sistematika rekam medis yang mana meliputi:
1. Identitas Pasien
2. Keluhan Utama
3. Riwayat Penyakit Sekarang
4. Riwayat Penyakit Terdahulu
5. Riwayat Sosial
6. Riwayat Keluarga
7. Riwayat pemakaian Obat
8. Pemeriksaan Fisik
9. Uji Laboratorium
10. Uji Diagnostik
11. Daftar Masalah Medis
12. Terapi
13. Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT)
14. Obat-obat yang sedang dipakai
15. Resume Medis
Untuk dapat menginterpretasikan catatan medis di berkas
rekam medis, seorang apoteker harus memiliki pengetahuan
tentang:
1. Penyakit yang mana didapatkan dari ilmu patologi,
patofisiologi, tanda-tanda, gejala penyakit
2. Terminologi medis (ilmu peristilahan medis)
Peraturan Menteri Kesehatan negara kita Nomor 72 Tahun
2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
menyebutkan rumah sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan dan gawat darurat. Penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di rumah sakit harus memberi pelayanan yang
paripurna yaitu pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif atau disebut dengan pelayanan holistic yang tidak
dapat terpisahkan satu dengan yang lainnya (Undang-Undang,
2009).
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk
pelayanan publik yang menjadi kebutuhan dasar bagi
pasien yang membutuhkan proses penyembuhan untuk
sakit yang pernah diderita. Sebagai pelayanan publik, rumah
sakit membutuhkan manajemen pelayanan yang baik untuk
menciptakan pelayanan yang paripurna dan berkualitas. Salah
satu komponen penting yang berpengaruh dalam keberhasilan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yaitu pelayanan
kefarmasian
Pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung
dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan
sediaan farmasi. Dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu
standar sebagai tolak ukur atau pedoman bagi tenaga
kefarmasin dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian
(PMK, 2016). Kegiatan dalam pelayanan kefarmasi di rumah
sakit meliputi dua kegiatan yaitu manajerial berupa pengelolaan
perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Pelaksanaan
kegiatan ini harus didukung dengan sumber daya manusia
yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai.
Anggaran belanja obat merupakan komponen terbesar
dari pengeluaran rumah sakit yang menyerap 40% - 50 % dari
biaya keseluruhan. besarnya biaya yang dikeluarkan sehingga
perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien (Kemenkes,
2019). Efisiensi obat dapat dicapai dengan perencanaan dan
pengendalian yang baik melalui pengadaan obat. Proses
pengadaan harus memastikan obat yang akan dibeli tepat jenis,
tepat jumlah, tepat waktu pengiriman dan mutu yang terjamin.
B. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Standar pelayanan rumah sakit merupakan tolak ukur
yang dipakai sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian
dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di rumah
sakit. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan mutu
pelayanan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian
dan melindungi pasien dari pemakaian obat yang tidak
rasional dalam rangka patient safety . Standar
pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi, pengelolaan
sedia farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan
pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian yang
berorientasi kepada pasien (patient oriented) dituntut untuk
mampu menyediakan obat yang bermutu, aman serta harga
terjangkau.
Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan
medis habis pakai meliputi memilih jenis sediaan farmasi, alat
kesehatan dan BMHP sesuai dengan kebutuhan pelayanan
rumah sakit bedasarkan formularium, standar pengobatan dan
terapi, pola penyakit
1. Merencanakan kebutuhan dengan optimal memakai
metode yang tepat
2. Mengadakan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat
3. Memproduksi sediaan farmasi untuk memenuhi kebutuhan
dengan kriteria yang ditetapkan
4. Menerima sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP sesuai
dengan jenis, jumlah serta mutu berdasar dokumen
penyerta
5. Menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP
sesuai spesifikasi dan persyaratan yang berlaku
6. Menyalurkan/mendistribusikan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan BMHP ke unit-unit pelayanan di rumah sakit
7. Melakukan pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi, alat
kesehatan dan BMHP yang sudah tidak memenuhi syarat
8. Melakukan pengendalian perbekalan farmasi untuk
memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan
C. Pengadaan
Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di
rumah sakit harus didukung dengan sumber daya kefarmasian,
pengorganisasian yang berorientasi pada keselamatan pasien
dan standar prosedur operasional. Instalasi farmasi rumah sakit
(IFRS) yang dipimpin oleh apoteker diberikan tanggung jawab
dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian melalui
sistem satu pintu. Sistem satu pintu suatu kebijakan bahwa
seluruh perbekalan farmasi dilayani oleh instalasi farmasi mulai
dari pemilihan sampai distribusi obat kepada pasien
Pengadaan merupakan bagian dari pengelolaan
perbekalan farmasi yakni kegiatan merealisasikan perencanaan
kebutuhan yang sudah dibuat di rumah sakit. Pengadaan
merupakan suatu proses untuk mendapat obat dari pihak
eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor atau
pedagang besar farmasi untuk menunjang pelayanan kesehatan
di rumah sakit dengan ketentuan anggaran yang sudah
ditetapkan Pengadaan barang atau obat harus
menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip
ini dapat dipastikan akan memperoleh barang atau obat
yang sesuai dengan spesifikasi dan kualitas maksimal serta
biaya pembelian yang minimal (LKPP.go.id)
Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan,
jumlah, harga terjangkau, kualitas obat yang diterima dan tepat
waktu pengiriman. Pengiriman yang tidak tepat waktu dan
penentuan jumlah obat yang dibeli tidak spesifik dapat
memicu pemborosan biaya, sehingga proses pengadaan
perlu dilakukan secara efisien . Pengadaan efektif
artinya harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah
ditetapkan serta memberi manfaat yang sebesar-sebesarnya.
Suatu pengadaan dikatakan efisien yaitu pemakaian dana
yang minimal untuk dapat mencapai kualitas dan sasaran waktu
yang ditetapkan atau memakai dana yang telah ditetapkan
untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang
maksimal.
Tujuan pengadaan obat yaitu tersedianya obat dengan
jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan
pelayanan kesehatan, mutu terjamin serta kemudahan dalam
memperoleh obat. Untuk mencapai tujuan ini perlu
diperhatikan kriteria obat, persyaratan pemasok, penentuan
waktu pengadaan, pemeriksaan pada saat penerimaan obat serta
prosedur penyimpanan
D. Produksi
Pengadaan perbekalan farmasi dapat dilakukan melalui
pembelian, produksi/pembuatan sediaan farmasi dan
sumbangan/droping/hibah (Kemenkes, 2019). Produksi
merupakan kegiatan membuat, merubah bentuk dan
pengemasan kembali sediaan steril dan/atau non steril untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Kriteria sediaan farmasi yang diproduksi meliputi :
1. Sediaan farmasi dengan formula khusus
2. Sediaan farmasi dengan mutu sesuai standar dengan harga
lebih murah
3. Sediaan farmasi yang memerlukan pengemasan kembali
4. Sediaan farmasi yang tidak tersedia di pasaran
5. Sediaan farmasi untuk penelitian
6. Sediaan farmasi yang harus selalu dibuat baru
Jenis sediaan farmasi yang diproduksi terdiri dari
produksi steril/asecptic dispensing dan produksi non steril
1. Produksi steril
Produksi steril meliputi pembuatan sediaan steril dan
pengemasan kembali sediaan steril
2. Produksi non steril
Produksi non steril terdiri dari pembuatan puyer, sirup,
salep, kapsul, pengemasan kembali (seperti, alkohol dan
povidon iodin) dan pengenceran (seperti, antiseptik dan
disinfektan).
Kualitas sediaan farmasi yang diproduksi berkaitan
dengan stabilitas obat. Sifat dan sifat (kekuatan,
kemurnian dan mutu) obat saat dibuat di pabrik harus
dipertahankan pada saat produksi sampai obat dipakai
pasien. Proses produksi harus dilakukan oleh tenaga farmasi
atau tenaga professional lain yang sudah mendapat
pelatihan dibawah supervisi tenaga farmasis/apoteker dengan
mengacu pada standar Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB)
atau GMP
Rumah sakit yang akan melakukan produksi sediaan
steril/non steril harus memenuhi standar yang ditetapkan
seperti tersedianya ruangan khusus untuk produksi, peralatan,
sumber daya manusia yang kompeten, SOP/Dokumen terkait
yang ditetapkan di setiap rumah sakit serta pengemasan/etiket.
Produk hasil produksi hanya boleh dipakai untuk internal
rumah sakit, tidak boleh diperjual belikan ke luar rumah sakit
dengan maksud memperoleh keuntungan
E. Pengemasan Kembali/Repacking
Kemasan yaitu komponen penting dari sediaan farmasi,
dimana fungsi kemasan yaitu memberi identitas pada isi
secara jelas dan lengkap, melindungi dari kerusakan fisik,
melindungi hilangnya kandungan atau stabilitas obat sebab
lingkungan seperti kelembaban, cahaya matahari, suhu
penyimpanan serta kemungkinan terjadinya kontaminasi silang.
Kategori kemasan sediaan farmasi terdiri dari kemasan
primer, sekunder dan tersier. Kemasan primer yaitu lapisan
pertama yang membungkus dan bersentuhan langsung dengan
produk seperti blister, strip, vial dll. Kemasan sekunder yaitu
lapisan kedua setelah primer seperti kotak, karton, baki injeksi.
Sedangkan kemasan tersier yaitu kemasan terluar yang
berfungsi dalam proses distribusi atau pengiriman seperti dus,
kontainer dll (Pareek, 2014).
Pengemasan kembali/repacking yaitu kegiatan
mengambil produk obat jadi dari wadah asli dimana produk
ini didistribusikan oleh produsen dan
ditempatkan/dikemas kembali ke dalam wadah baru yang
berbeda tanpa menambahkan kandungan lain. Pengemasan
kembali merupakan pengemasan sediaan dari wadah ruah ke
dalam wadah khusus bagi pasien atau disebut dengan
pengemasan ulang atau pengemasan unit pemakaian
Rumah sakit melakukan pengemasan kembali sediaan
obat dengan mempertimbangkan harga yang lebih
menguntungkan jika dibeli dalam jumlah besar kemudian
dilakukan pengemasan kembali sesuai kebutuhan dengan
melibatkan tenaga farmasi untuk memenuhi kebutuhan
pelayanan kesehatan. Pengemasan kembali sediaan farmasi
terdiri dari pengemasan kembali sediaan steril dan non steril.
F. Pengemasan Kembali Sediaan Steril
Pengemasan kembali sediaan steril membutuhkan proses
yang disebut dengan teknis aseptik/aseptic dispensing.
Rangkaian perubahan bentuk obat dari kondisi semula menjadi
produk baru yang dilakukan secara aseptis oleh
apoteker/tenaga kefarmasian di rumah sakit (PMK, 2016).
Contoh pengemasan kembali sediaan steril yaitu sediaan obat
suntik dari kemasan ampul/vial menjadi sediaan dalam
kemasan syringe yang siap diberikan kepada pasien melalui
perawat.
Tujuan dilakukan teknis aseptik yaitu
1. Menghasilkan sediaan obat yang memenuhi syarat
2. Membuat sediaan obat sesuai dengan dosis tiap individu
3. Meminimalisir kesalahan penyiapan obat suntik
4. Menjamin sterilitas dan stabilitas produk
5. Menjamin ketersediaan obat yang dibutuhkan pasien
6. Melindungi petugas dari paparan zat berbahaya
7. Menekan pengeluaran rumah sakit dengan
pembuatan/pengemasan kembali secara mandiri.
Guidance on repacking and overlabelling small menyebutkan kegiatan pengemasan kembali harus
dilakukan dalam kondisi yang aman dan akurat dengan
memenuhi standar CPOB/GMP seperti :
1. Manajemen mutu
Kegiatan pengemasan kembali harus mengacu pada
dokumen terkait dan spesifikasi dari tiap sediaan obat. Setiap
proses dalam pengemasan kembali harus terdokumentasi
mulai dari persiapan, proses, labeling/etiket serta jika
ada komplain harus tercatat dengan baik.
2. Fasilitas
a. Fasilitas atau tempat pengemasan memiliki ruang khusus
yang mana tidak ada aktivitas lain yang dapat
mengganggu atau memicu kontaminasi pada
sediaan obat, tidak berdekatan dengan area penerimaan
resep/penyerahan obat kepada pasien.
b. Penyiapan sediaan steril harus dilakukan dalam area yang
bersih, ada Laminar Air Flow, pass box dan lingkungan
yang aman untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan
menjamin sterilitas sediaan.
c. Kelembaban 35 – 50%, suhu ruang 18 – 22⸰C, jumlah
partikel dalam ruangan sesuai ketentuan.
d. Peralatan yang dipakai selama proses pengemasan
harus selalu dibersihkan untuk mencegah kontaminasi.
e. Laminar Air Flow (LAF) merupakan peralatan yang
dipakai untuk melakukan produksi sediaan steril.
LAF merupakan sistem penyaringan ganda yang
memiliki efisiensi tingkat tinggi sehingga mampu
menyaring bakteri dan bahan eksogen di udara, menjaga
aliran udara tetap konstan serta mencegah masuknya
kontaminasi ke dalam LAF (Kemenkes, 2019).
f. LAF Horizontal (aliran udara horizontal) dipakai
untuk pencampuran sediaan steril non sitostatika. Aliran
udara ke depan langsung kea rah petugas.
g. LAF Vertikal (aluran udara vertikal) dipakai untuk
pencampuran sediaan steril sitostatika. Aliran udara
mengalir ke bawah jauh dari petugas.
h. Pass box yaitu tempat masuk dan keluarnya alat
kesehatan dan obat sebelum dan sesudah dilakukan
produksi steril. Pass box terletak di antara ruang
persiapan dan ruang pencampuran, memakai sistem
interlock (jika satu pintu dibuka, pintu yang lainnya
tertutup)
3. Personil
a. Personil harus mendapat pelatihan tentang penyiapan
ruang clean room, proses pengemasan kembali sediaan
obat, pemakaian APD serta penanganan jika terjadi
tumpahan atau kecelakaan pada saat pengemasan.
b. APD yang dipakai dalam pencampuran sediaan steril
meliputi baju pelindung, sarung tangan, kaca mata
pelindung dan masker disposable.
4. Dokumen dan label/etiket
Instruksi dalam etiket harus jelas yang memuat nama
obat/nama generik, tanggal pengemasan kembali, waktu
kadaluwarsa, penyimpanan sediaan obat, pemberian/aturan
pakai, dosis, kekuatan sediaan serta informasi lain yang
berhubungan dengan keselamatan pasien.
5. Product release
Produk obat hasil pengemasan kembali sebelum
diberikan kepada pasien/perawat harus diperiksa kembali
meliputi kebenaran dan kejelasan data dalam etiket, jumlah
sediaan obat dan informasi lain.
G. Pengemasan Kembali Sediaan Non Steril
Pengemasan obat yaitu proses memberi wadah atau
pembungkus untuk mengurangi atau mencegah kerusakan pada
obat/sediaan yang akan dibungkus . kemasan yaitu suatu
bentuk aktivitas yang melibatkan desain serta produk sehingga
kemasan dapat berfungsi sebagai pelindung bagi produk/obat.
Kemasan juga memiliki fungsi memberi informasi kepada
konsumen tentang produk/obat yang ada didalamnya.
Persyaratan praktis yang harus dipenuhi untuk wadah
yang dipakai untuk pengemasan kembali yaitu
1. Pastikan wadah dalam kondisi bersih, kering dan steril
2. ada prosedur pembersihan untuk memastikan partikel
asing tidak masuk ke dalam sediaan obat baik untuk sediaan
steril (prosedur sterilisasi) dan non steril
3. Proses sterilisasi harus terdokumentasi dengan baik
4. Wadah dan tutup tidak reaktif atau absorptive
5. Sistem tutup wadah harus memberi perlindungan
terhadap kerusakan atau kontaminasi
6. Wadah harus menyajikan informasi tentang sediaan obat
7. Wadah harus memberi kemudahan bagi pasien dalam
pemakaian
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam
pengemasan seperti permintaan terhadap suatu sediaan obat
seperti permintaan dari ruang perawatan, etiket khusus yang
diperlukan, cara pengemasan memakai mesin atau manual,
stabilitas dan tanggal kadaluwarsa sediaan obat serta harga.
Pengemasan kembali dapat dilakukan berdasar
jumlah dosis per kemasan dan kemasan selama terapi Kemasan dosis unit yaitu kemasan yang berisi dosis
tertentu dari obat yang siap dipakai untuk pasien melalui
rute pada waktu pemberian yang tertulis dalam resep dan obat
ini tidak boleh dipakai lebih dari 24 jam. Kemasan
sediaan obat ini dipakai dalam sistem distribusi UDD
(Unit dose dispensing) bagi penderita rawat inap. Kemasan selama
terapi yaitu kemasan yang mengandung sejumlah sediaan obat
sejenis yang dipakai selama satu periode waktu
perawatan/pemakaian yang ditetapkan oleh dokter atau
farmasi.
Informasi terkait obat pada pengemasan kembali harus
tertulis dengan jelas dan benar, informasi ini meliputi
):
1. Nama obat generik dan kekuatan jika ada dapat disertakan
2. Nama rumah sakit yang melakukan pengemasan kembali
3. Nama industri farmasi sediaan obat yang dikemas kembali
4. Jumlah atau kandungan sediaan obat dan kemasan
5. sifat khusus dari bentuk sediaan, seperti sediaan
lepas lambat
6. Rute pemberian jika di luar pemberian oral, seperti
pemakaian topical
7. Rute sediaan injeksi harus tertera jelas pada kemasan
8. Catatan khusus seperti kondisi penyimpanan, penyiapan
(dikocok dahulu) dan pemberian
9. Tanggal kadaluwarsa (jika diperlukan)
10. Identifikasi sediaan
11. Nomor bets pada wadah
H. Distribusi
Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan
pengelolaan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan sediaan
farmasi, alat Kesehatan dan BMHP dari tempat penyimpanan
sampai kepada unit/satelit pelayanan dengan tetap menjamin
mutu, stabilitas, jenis, jumlah dan ketepatan waktu
Tahap distribusi obat kepada pasien melalui beberapa proses
mulai dari pemberian resep oleh dokter, penyerahan resep ke
depo secara langsung atau sistem/online, skrining dan
dispensing resep sampai obat diterima oleh pasien.
Sistem distribusi yang dipakai di rumah sakit harus
mampu menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian
perbekalan farmasi di rumah sakit. Ketersediaan obat dan
ketepatan waktu pemberian obat sangat didukung oleh sistem
distribusi yang diterapkan . Sistem distribusi
berdasar ada atau tidaknya satelit farmasi dibagi menjadi
dua yakni sentralisasi dan desentralisasi.
Distribusi sentralisasi dilakukan oleh Instalasi Farmasi
secara terpusat ke semua unit pelayanan di rumah sakit, seluruh
kebutuhan perbekalan baik kebutuhan individu dan kebutuhan
dasar ruangan disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi.
Resep dari perawat diserahkan ke IFRS kemudian resep ini
disiapkan sesuai dengan kaidah dispensing untuk
didistribusikan kepada pasien Keuntungan dan
kekurangan sistem distribusi sentralisasi sebagai berikut
1. Keuntungan
a. Seluruh resep yang diterima dikaji oleh apoteker serta
melakukan pemberian informasi kepada perawat terkait
obat
b. ada interaksi professional
c. Pengendalian sediaan lebih dekat
d. Memudahkan penagihan biaya ke pasien
2. Kekurangan/keterbatasan
a. Kemungkinan terjadi keterlambatan obat sampai ke
pasien
b. Kebutuhan jumlah personal meningkat untuk
menyiapkan obat
c. Kemungkinan terjadi kesalahan obat sebab kurang
pemeriksaan
d. Kurang bisa dipakai untuk rumah sakit besar
Distribusi desentralisasi yaitu distribusi yang dilakukan
oleh beberapa depo/satelit yang merupakan cabang pelayanan
di rumah sakit. Instalasi farmasi pusat bertanggungjawab
terhadap efektivitas dan kemanan perbekalan farmasi yang ada
di depo/satelit. Keuntungan dan kekurangan sistem distribusi
desentralisasi sebagai berikut
1. Keuntungan
a. Obat dapat segera tersedia untuk dipakai pasien
b. Meningkatkan sistem pengendalian obat
c. Komunikasi secara langsung antara apoteker dengan
dokter dan perawat
d. Berorientasi kepada pasien
e. Apoteker dapat melakukan pengkajian pada pengobatan
pasien secara langsung
f. Apoteker dapat berkomunikasi secara efisien kepada
pasien
g. Apoteker dapat memberi pelayanan klinik yang
terspesialisasi secara efisien, seperti pengaturan terapi
obat pada penderita khusus yang diminta dokter,
pemakaian obat indeks terapi sempit.
h. Waktu kerja perawat dalam penyiapan obat berkurang
sebab sudah dilakukan oleh IFRS tiap depo/satelit
2. Kekurangan/keterbatasan
a. Apoteker harus mampu bekerja secara efektif dengan
asisten apoteker dan teknisi.
b. Pengendalian inventori obat secara keseluruhan lebih
sulit sebab lokasi IFRS cabang yang banyak untuk obat
yang sama
c. Komunikasi langsung dengan keseluruhan IFRS lebih
sulit sebab anggota berpraktik dalam lokasi yang banyak
d. Lebih banyak alat yang diperlukan seperti acuan
informasi obat, laminar air flow, lemari pendingin, rak
obat dan alat untuk meracik.
e. Beban kerja distribusi meningkat jika jumlah pasien
melebihi kapasitas ruangan dan personil dalam IFRS
desentralisasi.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan depo/satelit
dibutuhkan sistem distribusi untuk mempermudah
penyiapan/dispensing dan penyaluran obat kepada pasien.
Metode penyiapan sediaan farmasi dan BMHP untuk pasien
yaitu :
1. Persediaan di ruang rawat (floor stock)
Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP
yang dilakukan oleh perawat berdasar resep/instruksi
pengobatan yang ditulis oleh dokter. Metode ini dipakai
untuk memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat yang
mana jenis dan jumlah perbekalan farmasi sudah ditetapkan
oleh Komite Farmasi dan Terapi. Sediaan farmasi dan BMHP
di ruang rawat tetap dikelola serta mendapat
pengawasan dan pengendalian dari Instalasi Farmasi Rumah
Sakit.
Setiap hari dilakukan serah terima sediaan antara
petugas farmasi dan penanggung jawab ruangan. Informasi,
peringatan serta kemungkinan terjadi interaksi obat pada
setiap jenis harus disediakan oleh apoteker di ruang floor
stock. Contoh depo yang memakai metode floor stock
yaitu Instalasi Gawat Darurat.
2. Resep perorangan (individu)
Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP
sesuai resep/instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter
baik secara manual maupun elektronik untuk setiap pasien
dalam satu periode pengobatan. Metode ini dipakai untuk
pasien rawat jalan. Contoh : dokter menuliskan resep untuk
pasien selama 5 hari, maka instalasi farmasi akan
menyiapkan obat yang dikemas untuk kebutuhan 5 hari.
3. Dosis
Penyiapan sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP
yang dikemas dalam satu wadah untuk satu kali pemakaian
obat (dosis) sehingga obat ini bisa langsung diberikan
kepada pasien (ready to administer). Obat disiapkan sesuai
dengan instruksi atau aturan pakai yang dimasukkan dalam
kantong klip yang sudah beri etiket kemudian
didistribusikan ke ruangan pasien sesuai waktu pemberian
(pagi, siang atau malam).
Obat yang disiapkan memakai metode UDD
dalam disimpan dilemari pasien tidak lebih dari 24 jam.
Metode ini dipakai untuk pasien rawat inap sebab dapat
meminimalkan terjadinya kesalahan dalam penyiapan obat
dan meningkatkan keselamatan pasien. Keuntungan dan
kekurangan dalam metode ini yaitu (
a. Keuntungan
1) Tenaga kefarmasian dapat mengkaji ulang






.jpeg)
