Sabtu, 21 November 2026

Kefarmasian 1

  


Pelayanan Kefarmasian yaitu  suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien 

yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk 

meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian saat ini telah semakin 

berkembang, dimana selain berorientasi kepada produk (product oriented), juga berorientasi 

kepada pasien (patient oriented) dan seiring dengan peningkatan kesadaran pasien  akan 

pentingnya kesehatan memicu  peningkatan dalam konsumsi obat. Rumah Sakit yaitu  

institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.  

Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi (A). pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; yang meliputi kegiatan: pemilihan; perencanaan 

kebutuhan; pengadaan; penerimaan; penyimpanan; pendistribusian; pemusnahan dan penarikan; 

pengendalian; dan administrasi. dan (B). meliputi: pengkajian dan 

pelayanan Resep; penelusuran riwayat pemakaian  Obat; rekonsiliasi Obat; Pelayanan Informasi 

Obat (PIO); konseling; visite; Pemantauan Terapi Obat (PTO); Monitoring Efek Samping Obat 

(MESO); Evaluasi pemakaian  Obat (EPO); dispensing sediaan steril; dan Pemantauan Kadar Obat 

dalam Darah (PKOD).  

Sediaan Farmasi yaitu  obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. sedang  Obat 

yaitu  bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipakai  untuk mempengaruhi 

atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, 

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.  

Apotek yaitu  sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh 

Apoteker. Pusat Kesehatan pasien  yang selanjutnya disebut Puskesmas yaitu  unit pelaksana 

teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan 

pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Ada beberapa kegiatan farmasi klinik yang tidak 

dilakukan di apotek atau puskesmas seperti aseptic dispensing, EPO, MESO, PKOD. Di Puskesmas 

juga tidak dilakukan pengadaan obat sebab  ketersediaan obat dikirim dari Dinkes. 

1.2 Rumah Sakit 

Rumah Sakit yaitu  suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat berdasar  Undang - Undang 

Nomor 44 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan yang dilakukan 

secara paripurna yaitu  pelayanan kesehatan yang meliputi beberapa aspek yaitu peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pemulihan (rehabilitatif) dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan 

 

Rumah Sakit merupakan suatu organisasi yang kompleks, memakai  gabungan alat 

ilmiah khusus dan rumit, dan difungsikan oleh berbagai kesatuan personil terlatih dan terdidik 

dalam menghadapi dan menangani masalah medik modern, yang semuanya terikat bersama-sama 

dalam kasus yang sama, untuk pemulihan dan pemeliharaan kesehatan yang baik  berdasar  dari pengertian diatas rumah sakit sebagai institusi kesehatan dengan 

organisasi yang kompleks dibuktikan dengan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan kepada 

pasien seperti pasien rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, maka pasien tidak hanya 

dapat  pelayanan medik (yanmed) saja, namun  sebagiannya perlu dapat  pelayanan 

perawatan, pelayanan penunjang baik itu penunjang medis (jangmed) maupun non medis 

(jangum/non medis) 

 

Gambar 1.1 Sistem Pelayanan RS 

Pelayanan farmasi merupakan kegiatan yang dimasukkan dalam pelayanan penunjang medis 

sama dengan laboratorium radiologi, patologi klinik dll. 

1.2.1 Kategori Rumah Sakit 

Menurut undang-undang Republik negara kita  tahun No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, 

disebutkan kepemilikan dan penyelenggaraan rumah sakit dapat dimiliki dan diselenggarakan 

oleh pemerintah atau swasta yang dibedakan menurut : 

a. Rumah sakit Pemerintah dimiliki dan diselenggarakan oleh: 

1) Departemen Kesehatan (Pusat) 

2) Pemerintah Daerah Provinsi (Pemda) 

3)  Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Pemda) 

4) TNI dan POLRI 

5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 



b. Rumah Sakit Swasta dimiliki dan diselenggarakan oleh: 

1) Yayasan yang sudah disahkan sebagai badan hukum 

2) Badan hukum yang dimiliki oleh pemodal baik dalam negeri maupun asing 

1.2.2  Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) merupakan salah satu unit di rumah sakit yang dikepalai 

oleh seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai perundang-undangan yang 

berlaku dan berkompeten secara professional. Dalam hal ini IFRS yaitu  fasilitas penyelenggara 

yang bertanggung jawab terkait dengan perbekalan kefarmasian yang mencakup perencanaan, 

pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kefarmasian, dispensing obat berdasar  resep 

bagi pasien rawat inap dan jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta 

pemakaian nya di seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit 

Menurut Permenkes tentang standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit No. 72 Tahun 

2016, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) yaitu  unit pelaksana fungsional yang menye-

lenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pelayanan ke-farmasian di 

rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system pelayanan rumah sakit yang 

berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan sediaan obat yang bermutu dan terjangkau bagi 

semua lapisan pasien  yang merupakan tujuan kegiatan pengelolaan obat serta pelayanan 

farmasi klinik yang dilandasi pharmaceutical care. Pelayanan kefarmasian juga merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan permasalahan 

terkait obat. Obat berperan sangat penting dalam proses pelayanan kesehatan, penanganan dan 

pencegahan berbagai penyakit. Obat tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi atau 

farmakoterapi.  

Permenkes No. 3 tahun 2020 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian menjamin 

ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, 

bermanfaat, dan terjangkau. Pengorganisasian Instalasi Farmasi harus mencakup penyelenggaraan 

pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, pelayanan farmasi 

klinik dan manajemen mutu, dan bersifat dinamis dapat direvisi sesuai kebutuhan dengan tetap 

menjaga mutu.  

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan Alat Kesehatan, Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis 

Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan 

yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu berupa alat medis habis pakai/peralatan non 

elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat pacu jantung, implan, dan stent. Sistem satu 

pintu yaitu  satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan 

pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan 

untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. 

berupa dispensing sediaan steril sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j hanya dapat 

dilakukan oleh Rumah Sakit yang mempunyai sarana untuk melakukan produksi sediaan steril.  


 

 

Gambar 1.2 Sistem Pelayanan Kefarmasian 

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh 

ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan 

pasien, dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian sebagaimana dimaksud 

meliputi sumber daya manusia; dan sarana dan peralatan. Pengorganisasian sebagaimana 

dimaksud harus menggambarkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan 

koordinasi di dalam maupun di luar Pelayanan Kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan 

Rumah Sakit. Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai 

penanggung jawab. Dalam penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dapat 

dibentuk satelit farmasi sesuai dengan kebutuhan yang merupakan bagian dari Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit.  

berdasar  peraturan pemerintah Republik negara kita  Nomor 51 tahun 2009 tentang 

pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi; 

pengamanan; pengadaan; penyimpanan; dan pendistribusian atau penyaluran obat; pengelolaan 

obat; pelayanan obat atas dasar resep dokter; pelayanan informasi obat; serta pengembangan obat; 

bahan obat, dan obat tradisional. berdasar  hal ini , maka Apoteker dituntut untuk antara 

lain meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan 

pelayanan kefarmasian langsung ke pasien. Untuk mendukung terlaksananya pelayanan 

kefarmasian ini , maka seorang Apoteker harus dapat melaksanakan pemberian informasi 

obat, monitoring pemakaian  obat dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan 

terdokumentasi dengan baik. Apoteker dalam menjalankan praktik harus sesuai standar yang ada 

agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (medication error) dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu, 

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan 

terapi untuk mendukung pemakaian  obat yang rasional dan berupaya mencegah dan 



meminimalkan masalah yang terkait obat (drug related problems). Kesadaran pasien  yang 

semakin tinggi akan kesehatan, memicu  meningkatnya pula tuntutan pelayanan yang harus 

diberikan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini yaitu  Apoteker. Tuntutan pasien dan pasien  

akan mutu pelayanan farmasi, mengharuskan adanya perubahan pelayanan dari paradigma lama 

drug oriented ke paradigma baru patient oriented dengan filosofi pharmaceutical care (pelayanan 

kefarmasian). Praktek pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan 

untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan. Oleh sebab  itu seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang memadai terutama saat sedang melakukan pelayanan 

kepada pasien secara langsung melalui konseling pasien ataupun pemberian Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien mengenai obat dan permasalahan terkait obat yang 

akan dipakai  oleh pasien.  

 

Gambar 1.3 Pelayanan Farmasi 

Pelayanan farmasi bukan hanya pelayanan yang berorientasi pengelolaan obat saja tapi juga harus 

disertai pelayanan langsung ke pasien dalam memastikan bahwa pasien dapat  obat yang 

tepat untuk kesembuhan penyakitnya dan tanpa efek yang merugikan dengan beban biaya yang 

rasional. 



MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT 

2.1 Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 

Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat 

manajerial berupa pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai serta 

kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan ini  harus didukung oleh sumber daya manusia, 

sarana, dan peralat 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Pelayanan Farmasi 

PENGELOLAAN BEKKES FARMASI KLINIK 

a. Pemilihan; a. Pengkajian dan Pelayanan Resep; 

b. Peremcanaan; b. Penelusuran Riwayat pemakaian  Obat; 

c. Pengadaan; c. Rekonsiliasi Obat; 

d. Penerimaan; d. Pelayanan Informasi Obat(PIO); 

e. Penyimpanan; e. Konseling; 

f. Pendistribusian; f. Visite; 

g. Pemusnahan dan Penarikan; g. Pemantauan Terapi Obat (PTO); 

h. Pengendalian; h. Monitoring Efek Samping Obat(MESO); 

i. Administrasi; 

i. Evaluasi pemakaian  Obat(EPO); 

j. Dispensing sediaan steril (hanya dapat 

dilakukan oleh Rumah Sakit yang 

mempunyai sarana untuk melakukan 

produksi sediaan steril; dan 

k. Pemantauan Kadar Obat dalam Darah 

(PKOD). 

Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang menjamin seluruh rangkaian kegiatan perbekalan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai merupakan suatu siklus kegiatan, dimulai dari pemilihan, 

perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan 

dan penarikan, pengendalian, dan administrasi yang diperlukan bagi kegiatan Pelayanan 

Kefarmasian.  


 


 

Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus 

dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan memakai  proses yang efektif untuk 

menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa Pengelolaan Alat Kesehatan, 

Sediaan Farmasi, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit harus dilakukan oleh Instalasi 

Farmasi sistem satu pintu. Alat Kesehatan yang dikelola oleh Instalasi Farmasi sistem satu pintu 

berupa alat medis habis pakai/peralatan non elektromedik, antara lain alat kontrasepsi (IUD), alat 

pacu jantung, implan, dan stent.  

Sistem satu pintu yaitu  satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, 

pengadaan, dan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan 

demikian semua Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di 

Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan 

selain oleh Instalasi Farmasi.  

Dengan kebijakan pengelolaan sistem satu pintu, Instalasi Farmasi sebagai satu-satunya 

penyelenggara Pelayanan Kefarmasian, sehingga Rumah Sakit akan dapat  manfaat dalam 

hal:  

a. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemakaian  Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai;  

b. standarisasi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;  

c. penjaminan mutu Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;  

d. pengendalian harga Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;  

e. pemantauan terapi Obat;  

f. penurunan risiko kesalahan terkait pemakaian  Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai (keselamatan pasien);  

g. kemudahan akses data Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang 

akurat;  

h. peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit dan citra Rumah Sakit; dan  

i. peningkatan pendapatan Rumah Sakit dan peningkatan kesejahteraan pegawai.  

Rumah Sakit harus menyusun kebijakan terkait manajemen pengunaan Obat yang efektif. 

Kebijakan ini  harus ditinjau ulang sekurang- kurangnya sekali setahun. Peninjauan ulang 

sangat membantu Rumah Sakit memahami kebutuhan dan prioritas dari perbaikan sistem mutu 

dan keselamatan pemakaian  Obat yang berkelanjutan.  

Rumah Sakit perlu mengembangkan kebijakan pengelolaan Obat untuk mening-katkan 

keamanan, khususnya Obat yang perlu diwaspadai (high- alert medication). High-alert medication 

yaitu  Obat yang harus diwaspadai sebab  sering memicu  terjadi kesalahan/kesalahan 

serius (sentinel event) dan Obat yang berisiko tinggi memicu  Reaksi Obat yang Tidak 

Diinginkan (ROTD).  

Kelompok Obat high-alert diantaranya:  

a. Obat yang terlihat mirip dan kedengarannya mirip (Nama Obat Rupa dan Ucapan 

Mirip/NORUM, atau Look Alike Sound Alike/LASA).  

 


b. Elektrolit konsentrasi tinggi (misalnya kalium klorida 2meq/ml atau yang lebih pekat, 

kalium fosfat, natrium klorida lebih pekat dari 0,9%, dan magnesium sulfat =50% atau lebih 

pekat).  

c. Obat-Obat sitostatika.  

2.2 Kegiatan Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

Kegiatan pengelolaan ini dikenal juga dengan istilah Manajemen Logistik. Manajemen dapat 

diartikan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam 

rangka pencapain tujuan tertentu dengan mendorong orang lain untuk melakukan suatu kegiatan. 

Logistik pertama kali merupakan istilah dalam perang. Penelitian menunjukkan bahwa 

pemakaian  pertama dalam kaitannya dengan administrasi militer yang terorganisasi secara sains 

disusun oleh penulis Swiss, Antoine-Henri Jomini, pada tahun 1838. Beliau menyusun sebuah teori 

perang dikenal teori Trinitas yang meliputi strategi, taktik medan tempur, dan logistic. 

Aktivitas militer yang dikenal sebagai logistik mungkin sama tuanya dengan perang itu 

sendiri. Dalam sejarah awal manusia ketika perang pertama , setiap orang harus mencari makanan 

sendiri. Setiap prajurit bertanggung jawab untuk cari makan untuk makanan dan kayu bakar 

sendiri. Kemudian ketika bergabung sebagai pejuang memerangi kelompok-kelompok dan 

kelompok menjadi lebih besar, menjadi alasan untuk menunjuk orang-orang tertentu yang 

berspesialisasi dalam penyediaan makanan dan senjata kepada para pejuang. Orang-orang yang 

memberi  dukungan kepada para pejuang merupakan organisasi logistik pertama.  

Logistik merupakan sebuah istilah yang berasal dari kemiliteran yang memilik dua aspek 

didalamnya yaitu perangkat keras dan perangkat lunak, hal yang termasuk kedalam perangkat 

lunak yaitu  semua sebuah system atau sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan dan 

pelaksanaan dalam ruang lingkup kegiatan-kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, 

distribusi, evaluasi termasuk dengan kontruksi. Dan untuk perangkat kerasnya sendiri yaitu  

personil yang melaksanakannya persediaan dan peralatan yang dipakai (Siagian, 2009). Dalam 

sistem logistik militer dikenal logistik pertahanan dan logistik wilayah.  

Logistik Pertahanan menekankan pada logistik sebagai jembatan antara garis depan dan garis 

belakang. Logistik pertahanan yaitu  segala upaya dalam menentukan kebijakan, perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian melalui tahap pembinaan dan 

pemakaian  personel, materiel, fasilitas, dan jasa sesuai tuntutan operasional, baik dalam jumlah, 

mutu, waktu, jenis, tempat, dan kondisi serta dapat mempertahankan kesiapannya selama 

dipakai . 

sedang  logistik wilayah menekankan pada penyiapan dukungan logistik yang 

ditetapkan pada lokasi dan jarak dari medan-medan pertahanan dan daerah-daerah pangkal 

pertahanan dan perlawanan. Pembangunan pusat-pusat dukungan logistik sesuai dengan lokasi 

pusat pengembangan ekonomi dan industri (sesuai tata ruang wilayah negara) yang memadukan 

kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Atau Logistik wilayah yaitu  logistik 

yang di gunakan untuk mendukung operasi pertahanan di wilayah yang bertumpu kepada 

kemampuan sumber daya dalam wilayah yang bersangkutan. 

Dalam ilmu militer, menjaga jalur suplai sambil mengganggu jalur logistik musuh amatlah 

krusial. Napoleon bahkan mengatakan logistik yaitu  faktor terpenting dalam strategi militer,

  

 

 


 

sebab  sebuah angkatan bersenjata tanpa sumber daya dan transportasi itu tidak berdaya. 

Kekalahan Inggris di Perang Kemerdekaan Amerika dan kekalahan Poros ( Nazi Jerman, Italia dan 

Kekaisaran Jepang) di medan Afrika pada Perang Dunia II semua disebabkan oleh kegagalan 

Logistik. ILS (Integrated Logistics Support ) dukungan logistik terpadu yaitu  kegiatan yang 

dilaksanakan pada kegiatan tentara/militer untuk memastikan sistem dukungan yang kuat dalam 

memberi  layanan perbekalan (logistik). 

Dalam logistik militer, perwira logistik mengatur bagaimana dan kapan memindahkan 

sumber daya ke tempat dimana mereka dibutuhkan. Manajemen rantai suplai di logistik militer 

biasanya bersinggungan dengan variabel-variabel tertentu untuk memprediksi biaya, penurunan 

kualitas, konsumsi dan permintaan masa depan. Pengelompokan kategori AD AS (pengurutan dan 

kategorisasi) yaitu klasifikasi suplai dikembangkan sedemikian rupa sehingga suplai dengan 

kategori konsumsi yang mirip dikelompokkan menjadi grup-grup tersendiri untuk kegunaan 

perencanaan lebih lanjut. Contohnya, konsumsi pada masa damai untuk amunisi dan bahan bakar 

akan lebih sedikit dibandingkan pada masa peperangan, dimana suplai lainnya seperti makanan 

dan baju memiliki rasio konsumsi yang konstan tanpa menghiraukan perang maupun damai. 

Pasukan akan selalu memerlukan  seragam dan makanan, lebih banyak pasukan berarti 

kebutuhan makanan dan seragam akan lebih banyak. 

Dalam perkembangannya manajemen logistik yaitu  unit yang melaksanakan 5 komponen 

perusahaan yang meliputi : struktur lokasi fasilitas, transportasi, persediaan (inventory), 

komunikasi, dan pengurusan dan penyimpanan telah dilaksanakan orang semenjak awal 

spesialisasi komersil. sedang  manajemen logistik pada era modern menurut 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan 

penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier, diantara fasilitas-fasilitas 

perusahaan dan kepada para pelanggan. Tujuan manajemen logistic yaitu dapat  barang, 

waktu, jumlah, kondisi yang tepat dengan biaya yang terjangkau namun  tetap memberi  profit 

bagi penyedia jasa logistik. Kegiatan logistik sendiri bertujuan untuk penyediaan suatu barang yang 

tepat pada waktu dan tempat yang tepat. 

Fungsi-fungsi logistik meliputi pemilihan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, 

penganggaran, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, peng-

hapusan, dan pengawasan. Jika fungsi dari perencanaan tidak benar contohnya dalam menentukan 

suatu barang maka akan menimbulkan kekacauan keseluruhan manajemen logistik, maka harus 

diatur dengan benar agar semua fungsi dalam manajemen logistik selalu selaras dan seimbang 

dalam penerapannya 

 


Berikut yaitu  bagan siklus manajemen logistik : 

 

Gambar 2.1 Siklus Manajemen Logistik 

berdasar  pembinaan material kesehatan (matkes) di lingkungan TNI, manajemen logistic yang 

dikenal dengan siklus logistic terdiri dari fungsi utama dan fungsi pendukung. Siklus logistic 

dimulai dari perencanaan kebutuhan (renbut) dilanjutkan penelitian dan pengembangan untuk 

memastikan kesesuaian renbut dengan kondisi sebenarnya, sesudah  itu baru diadakan pengadaan 

(ada) dengan cara yang sesuai dengan peraturan, kemudian matkes hasil pengadaan diterima oleh 

tim komisi untuk dicek dan diperiksa kesesuaiannya dengan perencanaan dan kontrak. Jika telah 

sesuai maka dicatat dalam pergudangan ,disimpan dan didistribusikan (distri) sesuai rencana 

distribusi yang telah disusun.  

Untuk barang-barang yang belum dipakai  harus dilakukan pemeliharaan (har) dan 

perawatan sehingga terjaga kondisinya tetap baik. Untuk obat dan BHP yang rusak, kedaluwarsa 

harus didata dan dikomisi untuk dilakukan penghapusan sesuai peraturan yang ada. sesudah  

dihapus maka rangkaian kegiatan fungsi utama telah selesai. Namun dari berbagi kegiatan fungsi 

utama ini  bersamaa juga didukung kegiatan berupa pengendalian dan inventarisasi (dal 

invent), Standarisasi dan Katalogisasi untuk mendukung ketertiban administrasi. Dengan 

memanfaatkan system informasi pembinaan logistic maka rangkaian kegiatan fungsi utama dapat 

berjalan dengan maksimal. Administrasi bendaharan material berupa system peergudangan sangat 

mendukung kemudahan penyimpanan dan pencarian sehingga mempercepat pelayanan farmasi. 

Mobilisasi dan demobilisasi dapat mendukung kegiatan distribusi dan penghapusan lebih baik. 

Rincian kegiatan-kegiatan logistik sbb. 


  

 

 


 

1. Pemilihan 

Pemilihan yaitu  kegiatan untuk menetapkan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ini berdasar :  

a. formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi;  

b. standar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang telah 

ditetapkan;  

c. pola penyakit;  

d. fektifitas dan keamanan;  

e. pengobatan berbasis bukti;  

f. mutu;  

g. harga; dan  

h. ketersediaan di pasaran.  

Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium 

Rumah Sakit merupakan daftar Obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim 

Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit 

harus tersedia untuk semua penulis Resep, pemberi Obat, dan penyedia Obat di Rumah Sakit. 

Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus secara rutin dan dilakukan revisi sesuai 

kebijakan dan kebutuhan Rumah Sakit.  

Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasar  

pertimbangan terapetik dan ekonomi dari pemakaian  Obat agar dihasilkan Formularium 

Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. 

Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit:  

a. membuat rekapitulasi usulan Obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF) 

berdasar  standar terapi atau standar pelayanan medik;  

b. mengelompokkan usulan Obat berdasar  kelas terapi;  

c. membahas usulan ini  dalam rapat Komite/Tim Farmasi dan Terapi, jika 

diperlukan dapat meminta masukan dari pakar;  

d. mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite/Tim Farmasi dan Terapi, 

dikembalikan ke masing-masing SMF untuk dapat  umpan balik;  

e. membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF;  

f. menetapkan daftar Obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit;  

g. menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi; dan  

h. melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan melakukan 

monitoring.  

Kriteria pemilihan Obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit:  

a. mengutamakan pemakaian  Obat generik;  

b. memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan 

penderita;  

c. mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas;  

d. praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan;  

e. praktis dalam pemakaian  dan penyerahan;  



f. menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien;  

g. memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi berdasar  biaya 

langsung dan tidak lansung; dan  

h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (evidence based 

medicines) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.  

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap formularium Rumah Sakit, maka Rumah 

Sakit harus mempunyai kebijakan terkait dengan penambahan atau pengurangan Obat dalam 

Formularium Rumah Sakit dengan mempertimbangkan indikasi penggunaaan, efektivitas, 

risiko, dan biaya.  

Pemilihan obat juga harus menyesuaikan dengan program nasional yang dikenal dengan 

Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). JKN yaitu  suatu program pemerintah yang 

ditujukan memberi  kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat 

sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) yang mulai dioperasikan sejak tanggal 1 januari 2014. Pada penyelenggaraanya 

peserta yang harus mengikuti program ini yaitu  seluruh warga negara negara kita  dan warga 

asing yang telah berada di negara kita  dengan masa tinggal paling singkat 6 bulan.  

Peserta dibedakan menjadi peserta dengan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta 

bukan Penerima Bantuan Iuran (non PBI). Adapun penjelasan peserta PBI yaitu  golongan 

pasien  yang tidak mampu yang sudah terdata sedang untuk yang non PBI sendiri meliputi 

para pekerja yang menerima upah dan anggota keluarganya (Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, 

anggota polri, penjabat negara pegawai swasta, dan lainnya), pekerja yang tidak menerima 

upah atau dalam hal ini yaitu  para pekerja mandiri dan lain-lain, dan bukan pekerja beserta 

keluarganya (Investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran dan lain-lain) 

Penyedia fasilitas kesehatan dalam hal pelayanan wajib menyediakan pelayanan obat, 

alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan oleh pasien peserta JKN yang 

diberikan sesuai dengan indikasi medisnya. Dalam pembayaran fasilitas pelayanan yang 

diberikan diatur dalam paket yang telah disediakan yaitu INA-CBG’s. Paket INA-CBG’s sendiri 

mengacu pada Formularium Nasional untuk hal pelayanan obat. Adapun pemakaian obat 

yang dipakai  tidak sesuai dengan rujukan yang tersedia pada Formularium Nasional namun  

indikasi medis memerlukan nya dapat memakai  obat lain dengan persetujuan dari 

Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah sakit (Depkes RI,2014).  

Tarif INA-CBG’s untuk penentuannya semua diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik negara kita  no 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan dalam Program JKN. 

Dalam PerMenKes ini  menyebutkan bahwa tarif INA-CBG’s yaitu  tarif pelayanan 

kesehatan yang klaim pembayarannya didasarkan pada diagnosis penyakit dan prosedur yang 

berlaku sesuai juga dengan Penetapan regional, penetapan ini ditetapkan bedasarkan 

kesepakatan bersama antara Fasilitas Kesehatan dengan BPJS (Depkes RI, 2016). 

Formularium Nasional (ForNas) dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

negara kita n nomor HK.02.02/MenKes/523/2015 yaitu  suatu acuan daftar obat yang 

dipakai  untuk melayani pengobatan perserta JKN. Formularium Nasional harus tersedia di 


  

 

 


 

fasilitas pelayanan kesehatan. Obat yang tidak tercantum dalam Formularium Nasional dapat 

dipakai  dengan persetujuan komite medik dan direktur rumah sakit  

2. Perencanaan Kebutuhan 

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode/waktu 

pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil 

kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat 

waktu dan efisien. 

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan memakai  

metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah 

ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi 

dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus 

mempertimbangkan:  

a. anggaran yang tersedia;  

b. penetapan prioritas;  

c. sisa persediaan;  

d. data pemakaian periode yang lalu;  

e. waktu tunggu pemesanan; dan  

f. rencana pengembangan.  

3. Pengadaan 

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan 

kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang 

tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan 

yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, 

penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, 

penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.  

Untuk memastikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai 

dengan mutu dan spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan dilaksanakan 

oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan 

Bahan Medis Habis Pakai antara lain:  

a. Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa.  

b. Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS).  

c. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai 

Nomor Izin Edar.  

d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-

lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.  

Rumah Sakit harus memiliki mekanisme yang mencegah kekosongan stok Obat yang secara 

normal tersedia di Rumah Sakit dan dapat  Obat saat Instalasi Farmasi tutup. 

Pengadaan dapat dilakukan melalui:  

 


 


a. Pembelian  

Untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa  

yang berlaku baik Peraturan Presiden maupun peraturan kepala Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pembelian yaitu :  

1) Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang 

meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat.  

2) Persyaratan pemasok.  

3) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai.  

4) Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu. 

b. Produksi Sediaan Farmasi  

Instalasi Farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:  

1) Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran;  

2) Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri;  

3) Sediaan Farmasi dengan formula khusus;  

4) Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking;  

5) Sediaan Farmasi untuk penelitian; dan  

6) Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru 

(recenter paratus).  

Sediaan yang dibuat di Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan mutu dan terbatas 

hanya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di Rumah Sakit ini .  

c. Sumbangan/Dropping/Hibah  

Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan 

pemakaian  Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

sumbangan/dropping/ hibah. Seluruh kegiatan penerimaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah harus 

disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat membantu pelayanan kesehatan, 

maka jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai 

dengan kebutuhan pasien di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi dapat memberi  

rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan /menolak 

sumbangan/dropping/hibah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien Rumah Sakit.  

Pada proses pengadaan khusus obat-obat yang masuk dalam kelompok obat JKN 

atau yang ini  dalam Formularium Nasional (ForNas) diatur dalam PerMenKes 

Nomor 63 tahun 2014 tentang Pengadaan Obat disebutkan bahwa dalam pengadaannya 

dilaksanakan dengan prosedur E-Purchasing dengan dasar E-Catalogue. Sistem ini 

merupakan penerapan dari pemerintah dengan tujuan menunjukan transparansi dalam 

pengadaan obat JKN demi melahirkan persaingan yang sehat . Pada 

sistem E-Catalogue dengan prosedur E-Purchasing, dijelaskan E-Purchasing sendiri 

 

 


 

yaitu  tata cara pembayaran atau pembelian barang melalui sistem E-catalogue. 

sedang  E-Catalogue merupakan informasi atau data yang memuat daftar obat dari 

berbagai penyedia  

Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian 

atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD harus mengikuti perpres pengadaan 

barang & jasa pemerintah (2010PERPRES 80/2003; PERPRES 54/2010; PERPRES 35/2011; 

PERPRES 70/2012; PERPRES 16/2018, PERPRES 12/2021) 

 

Gambar 2.2 Tata Cara Pengadaan 

Dalam melakukan kegiatan pengadaan harus memperhatikan etika pengadaan sehingga 

terlaksana dengan baik, jujur dan adil untuk menmdapatkan barang yang sesuai 

perencanaan tanpa merugikan pihak-pihak yang terlibat. 


 


 

Gambar 2.3 Ketentuan Kode Etik 

4. Penerimaan 

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, 

waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi 

fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik. 

Penerimaan dilakukan oleh personel atau tim yang ditunjuk pimpinan dengan memperhatikan 

kompetensi dan kredibilitasnya. Harus dibuatkan berita acara penerimaan yang 

ditandatangani oleh pengirim, penerima dan mengetahui pimpinan atau yang mewakili. 

Personel atau tim yang ditunjuk harus mencocokan barang yang diterima dengan klausul-

klausul dalam kontrak pengadaan. 

5. Penyimpanan 

sesudah  barang diterima di Instalasi Farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan 

pendistribusian. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. 

Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, 

sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Komponen yang harus diperhatikan antara lain:  

a. Obat dan bahan kimia yang dipakai  untuk mempersiapkan Obat diberi label yang 

secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal 

kadaluwarsa dan peringatan khusus.  

b. Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk 

kebutuhan klinis yang penting.  


  

 

 


 

c. Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi 

dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi 

ketat (restricted) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hatihati.  

d. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dibawa oleh 

pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi.  

e. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya 

yang memicu  kontaminasi.  

Instalasi Farmasi harus dapat memastikan bahwa Obat disimpan secara benar dan diinspeksi 

secara periodik. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang harus 

disimpan terpisah yaitu:  

a. Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda  

khusus bahan berbahaya.  

b. Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaaan untuk 

menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis 

kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas 

medis di ruangan harus memakai  tutup demi keselamatan.  

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasar  kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan disusun secara alfabetis 

dengan menerapkan prinsip First Expired First Out (FEFO) dan First In First Out (FIFO) disertai 

sistem informasi manajemen. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (LASA, Look Alike Sound Alike) tidak 

ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya 

kesalahan pengambilan Obat.  

Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan Obat emergensi untuk 

kondisi kegawatdaruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari 

penyalahgunaan dan pencurian. Pengelolaan Obat emergensi harus menjamin:  

a. jumlah dan jenis Obat sesuai dengan daftar Obat emergensi yang telah ditetapkan;  

b. tidak boleh bercampur dengan persediaan Obat untuk kebutuhan lain;  

c. bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti;  

d. dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa; dan  

e. dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.  

6. Pendistribusian 

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan/menyerahkan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dari tempat penyimpanan 

sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, 

dan ketepatan waktu. Rumah Sakit harus menentukan sistem distribusi yang dapat menjamin 

terlaksananya pengawasan dan pengendalian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai di unit pelayanan. Sistem distribusi di unit pelayanan dapat dilakukan 

dengan cara:  

a. Sistem Persediaan Lengkap di Ruangan (floor stock)  

1) Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

untuk persediaan di ruang rawat disiapkan dan dikelola oleh Instalasi Farmasi.  


2) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang disimpan 

di ruang rawat harus dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan.  

3) Dalam kondisi sementara dimana tidak ada petugas farmasi yang mengelola (di 

atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung 

jawab ruangan.  

4) Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat floor stock kepada 

petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan.  

5) Apoteker harus menyediakan informasi, peringatan dan kemungkinan interaksi 

Obat pada setiap jenis Obat yang disediakan di floor stock.  

b. Sistem Resep Perorangan  

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

berdasar  Resep perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap melalui Instalasi 

Farmasi.  

c. Sistem Unit Dosis (UDD) 

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

berdasar  Resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda, 

untuk pemakaian  satu kali dosis/pasien. Sistem unit dosis ini dipakai  untuk pasien 

rawat inap.  

d. Sistem Kombinasi  

Sistem pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

bagi pasien rawat inap dengan memakai  kombinasi a + b atau b + c atau a + c. Sistem 

distribusi Unit Dose Dispensing (UDD) sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap 

mengingat dengan sistem ini tingkat kesalahan pemberian Obat dapat diminimalkan 

sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem floor stock atau Resep individu yang 

mencapai 18%. Sistem distribusi dirancang atas dasar kemudahan untuk dijangkau oleh 

pasien dengan mempertimbangkan: efisiensi dan efektifitas sumber daya yang ada; dan 

metode sentralisasi atau desentralisasi.  

7. Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

yang tidak dapat dipakai  harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-

undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasar  perintah penarikan oleh BPOM 

(mandatory recall) atau berdasar  inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (voluntary recall) 

dengan tetap memberi  laporan kepada Kepala BPOM.  

Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang 

izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai bila:  

a. produk tidak memenuhi persyaratan mutu;  

b. telah kadaluwarsa;  

c. tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau 

kepentingan ilmu pengetahuan; dan/atau  

  

 

 


 

d. dicabut izin edarnya.  

Tahapan pemusnahan terdiri dari:  

a. membuat daftar Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang 

akan dimusnahkan;  

b. menyiapkan Berita Acara Pemusnahan;  

c. mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait;  

d. menyiapkan tempat pemusnahan; dan  

e. melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan 

yang berlaku.  

8. Pengendalian 

Pengendalian dilakukan terhadap jenis dan jumlah persediaan dan pemakaian  Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pengendalian pemakaian  Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat dilakukan oleh Instalasi Farmasi 

harus bersama dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit.  

Tujuan pengendalian persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai yaitu  untuk:  

a. pemakaian  Obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit;  

b. pemakaian  Obat sesuai dengan diagnosis dan terapi; dan  

c. memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan 

kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta 

pengembalian pesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai. 

Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai yaitu :  

a. melakukan evaluasi persediaan yang jarang dipakai  (slow moving);  

b. melakukan evaluasi persediaan yang tidak dipakai  dalam waktu tiga bulan 

berturut-turut (death stock);  

c. Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.  

9. Administrasi 

Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan 

penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Kegiatan administrasi terdiri dari:  

a. Pencatatan dan Pelaporan  

Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, 

pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, 

pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis 

Pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam periode 

waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau pertahun). Jenis-jenis pelaporan yang 

dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dilakukan untuk:  

1) persyaratan Kementerian Kesehatan/BPOM;  

2) dasar akreditasi Rumah Sakit;  

3) dasar audit Rumah Sakit; dan  


4) dokumentasi farmasi.  

Pelaporan dilakukan sebagai:  

1) komunikasi antara level manajemen;  

2) penyiapan laporan tahunan yang komprehensif mengenai kegiatan di Instalasi 

Farmasi; dan  

3) laporan tahunan.  

b. Administrasi Keuangan  

Apabila Instalasi Farmasi harus mengelola keuangan maka perlu menyelenggarakan 

administrasi keuangan.  

Administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa 

biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, pemakaian  laporan yang 

berkaitan dengan semua kegiatan Pelayanan Kefarmasian secara rutin atau tidak rutin 

dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.  

c. Administrasi Penghapusan 

Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap Sediaan Farmasi, 

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak terpakai sebab  kadaluwarsa, 

rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan 

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada pihak terkait 

sesuai dengan prosedur yang berlaku.  

2.3 Manajemen Risiko Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis 

Habis Pakai 

Manajemen risiko merupakan aktivitas Pelayanan Kefarmasian yang dilakukan untuk identifikasi, 

evaluasi, dan menurunkan risiko terjadinya kecelakaan pada pasien, tenaga kesehatan dan keluarga 

pasien, serta risiko kehilangan dalam suatu organisasi.  

Manajemen risiko pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

dilakukan melalui beberapa langkah yaitu:  

a. Menentukan konteks manajemen risiko pada proses pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat 

Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.  

b. Mengidentifikasi Risiko  

Beberapa risiko yang berpotensi terjadi dalam pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, 

dan Bahan Medis Habis Pakai antara lain:  

1) ketidaktepatan perencanaan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai selama periode tertentu;  

2) pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tidak 

melalui jalur resmi;  

3) pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang 

belum/tidak teregistrasi;  

4) keterlambatan pemenuhan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan 

Medis Habis Pakai;  


 

 


 

5) kesalahan pemesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai 

seperti spesifikasi (merek, dosis, bentuk sediaan) dan kuantitas;  

6) ketidaktepatan pengalokasian dana yang berdampak terhadap pemenuhan 

/ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai;  

7) ketidaktepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan dan kesalahan 

dalam pemberian;  

8) kehilangan fisik yang tidak mampu telusur;  

9) pemberian label yang tidak jelas atau tidak lengkap; dan  

10) kesalahan dalam pendistribusian.  

c. Menganalisa Risiko  

Analisa risiko dapat dilakukan kualitatif, semi kuantitatif, dan kuantitatif. Pendekatan 

kualitatif dilakukan dengan memberi  deskripsi dari risiko yang terjadi. Pendekatan 

kuantitatif memberi  paparan secara statistik berdasar  data sesungguhnya.  

d. Mengevaluasi Risiko  

Membandingkan risiko yang telah dianalisis dengan kebijakan pimpinan Rumah Sakit 

(contoh peraturan perundang-undangan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan 

Direktur) serta menentukan prioritas masalah yang harus segera diatasi. Evaluasi dapat 

dilakukan dengan pengukuran berdasar  target yang telah disepakati.  

e. Mengatasi Risiko  

 Mengatasi risiko dilakukan dengan cara:  

1) melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pimpinan Rumah Sakit;  

2) mengidentifikasi pilihan tindakan untuk mengatasi risiko;  

3) menetapkan kemungkinan pilihan (cost benefit analysis);  

4) menganalisa risiko yang mungkin masih ada; dan  

5) mengimplementasikan rencana tindakan, meliputi menghindari risiko, mengurangi 

risiko, memindahkan risiko, menahan risiko, dan mengendalikan risiko.  

  



3.1 Pengertian  

merupakan pelayanan langsung yang diberikan Apoteker kepada pasien 

dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping 

sebab  Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien 

(quality of life) terjamin. yang dilakukan meliputi:  

1 pengkajian dan pelayanan Resep;  

2 penelusuran riwayat pemakaian  Obat;  

3 rekonsiliasi Obat;  

4 Pelayanan Informasi Obat (PIO);  

5 konseling;  

6 visite;  

7 Pemantauan Terapi Obat (PTO);  

8 Monitoring Efek Samping Obat (MESO);  

9 Evaluasi pemakaian  Obat (EPO);  

10 dispensing sediaan steril; dan  

11 Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD);  

 Rincian beberapa aktifitas pelayanan klinik yaitu : 

1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 

Pengkajian Resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait Obat, bila ditemukan 

masalah terkait Obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis Resep. Apoteker harus 

melakukan pengkajian Resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmasetik, dan 

persyaratan klinis baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan.  

Persyaratan administrasi meliputi:  

a. nama, umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan pasien;  

b. nama, nomor ijin, alamat dan paraf dokter;  

c. tanggal Resep; dan  

d. ruangan/unit asal Resep.  

Persyaratan farmasetik meliputi:  

a. nama Obat, bentuk dan kekuatan sediaan;  

b. dosis dan Jumlah Obat;  

c. stabilitas; dan  

d. aturan dan cara pemakaian .  

  

 

 

 

 

Persyaratan klinis meliputi:  

a. ketepatan indikasi, dosis dan waktu pemakaian  Obat;  

b. duplikasi pengobatan;  

c. alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD);  

d. kontraindikasi; dan  

e. interaksi Obat.  

Pelayanan Resep dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, penyiapan Sediaan 

Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai termasuk peracikan Obat, pemeriksaan, 

penyerahan disertai pemberian informasi. Pada setiap tahap alur pelayanan Resep dilakukan 

upaya pencegahan terjadinya kesalahan pemberian Obat (medication error) 



2. Penelusuran Riwayat pemakaian  Obat 

Penelusuran riwayat pemakaian  Obat merupakan proses untuk dapat  informasi 

mengenai seluruh Obat/Sediaan Farmasi lain yang pernah dan sedang dipakai , riwayat 

pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekam medik/pencatatan pemakaian  

Obat pasien. Tahapan penelusuran riwayat pemakaian  Obat:  

a. membandingkan riwayat pemakaian  Obat dengan data rekam medik/pencatatan 

pemakaian  Obat untuk mengetahui perbedaan informasi pemakaian  Obat;  

b. melakukan verifikasi riwayat pemakaian  Obat yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan lain dan memberi  informasi tambahan jika diperlukan;  

c. mendokumentasikan adanya alergi dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki 

(ROTD);  

d. mengidentifikasi potensi terjadinya interaksi Obat;  

e. melakukan penilaian terhadap kepatuhan pasien dalam memakai  Obat;  

f. melakukan penilaian rasionalitas Obat yang diresepkan;  

g. melakukan penilaian terhadap pemahaman pasien terhadap Obat yang dipakai ;  

h. melakukan penilaian adanya bukti penyalahgunaan Obat;  

i. melakukan penilaian terhadap teknik pemakaian  Obat;  

j. memeriksa adanya kebutuhan pasien terhadap Obat dan alat bantu kepatuhan 

minum Obat (concordance aids);  

k. mendokumentasikan Obat yang dipakai  pasien sendiri tanpa sepengetahuan 

dokter; dan  

l. mengidentifikasi terapi lain, misalnya suplemen dan pengobatan alternatif yang 

mungkin dipakai  oleh pasien.  

Kegiatan:  

a. penelusuran riwayat pemakaian  Obat kepada pasien/keluarganya; dan  

b. melakukan penilaian terhadap pengaturan pemakaian  Obat pasien.  

Informasi yang harus didapatkan:  

a. nama Obat (termasuk Obat non Resep), dosis, bentuk sediaan, frekuensi pemakaian , 

indikasi dan lama pemakaian  Obat;  

b. reaksi Obat yang tidak dikehendaki termasuk riwayat alergi; dan  

c. kepatuhan terhadap regimen pemakaian  Obat (jumlah Obat yang tersisa).  

3. Rekonsilasi Obat 

Rekonsiliasi Obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat 

yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan Obat 

(medication error) seperti Obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi Obat. 

Kesalahan Obat (medication error) rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu Rumah 

Sakit ke Rumah Sakit lain, antar ruang perawatan, serta pada pasien yang keluar dari Rumah 

Sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya.  

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dilakukannya rekonsiliasi Obat yaitu :  

a. memastikan informasi yang akurat tentang Obat yang dipakai  pasien;  

b. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terdokumentasinya instruksi dokter; 

dan  

c. mengidentifikasi ketidaksesuaian akibat tidak terbacanya instruksi dokter.  

Tahap proses rekonsiliasi Obat yaitu:  

a. Pengumpulan data  

Mencatat data dan memverifikasi Obat yang sedang dan akan dipakai  pasien, 

meliputi nama Obat, dosis, frekuensi, rute, Obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan 

dihentikan, riwayat alergi pasien serta efek samping Obat yang pernah terjadi. Khusus 

untuk data alergi dan efek samping Obat, dicatat tanggal kejadian, Obat yang 

memicu  terjadinya reaksi alergi dan efek samping, efek yang terjadi, dan tingkat 

keparahan.  

Data riwayat pemakaian  Obat didapatkan dari pasien, keluarga pasien, daftar Obat 

pasien, Obat yang ada pada pasien, dan rekam medik/medication chart. Data Obat yang 

dapat dipakai  tidak lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya. Semua Obat yang dipakai  

oleh pasien baik Resep maupun Obat bebas termasuk herbal harus dilakukan proses 

rekonsiliasi.  

b. Komparasi  

Petugas kesehatan membandingkan data Obat yang pernah, sedang dan akan dipakai . 

Discrepancy atau ketidakcocokan yaitu  bilamana ditemukan ke-

tidakcocokan/perbedaan diantara data-data ini . Ketidakcocokan dapat pula terjadi 

bila ada Obat yang hilang, berbeda, ditambahkan atau diganti tanpa ada penjelasan yang 

didokumentasikan pada rekam medik pasien. Ketidakcocokan ini dapat bersifat 

disengaja (intentional) oleh dokter pada saat penulisan Resep maupun tidak disengaja 

(unintentional) dimana dokter tidak tah