Jaminan terhadap kesehatan merupakan salah satu
pernyataan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) atau
Universal Declaration of Human Rights yang diadopsi dan
disahkan oleh Majelis Umum Perwakilan Bangsa-Bangsa (PBB)
pada 10 Desember 1948. Selain itu, sila ketiga Pancasila yang
berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara kita ”,
menunjukkan pemahaman pendiri bangsa akan perlunya
kesetaraan dalam segala aspek tak terkecuali kesehatan.
Kesehatan merupakan pilar dari suatu bangsa. Kesehatan
merupakan modal dasar bagi manusia untuk dapat hidup
produktif serta berkualitas baik secara sosial maupun ekonomi.
Sehat menurut World Health Organization (WHO) tidah hanya
kondisi terbebasnya seseorang dari keadaan sakit/lemah/cacat
melainkan merupakan keadaan paripurna baik secara fisik,
mental, maupun sosial. Selain itu, konsep sehat juga berkaitan
dengan lingkungan internal dan eksternal seperti sehat baik
secara spiritual maupun mental. negara kita sebagai negara
hukum telah merumuskan definisi kesehatan pada Pasal 1 Ayat
1 Undang – Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,
dimana kesehatan merupakan keadaan sehat seseorang, baik
secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas
dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
Perumusan ini senada dengan WHO dimana pada kondisi ini
seseorang dapat melakukan aktivitas secara optimal.
Sebagai usaha mencapai kondisi ini , diperlukan
kesadaran individu seperti menjaga pola hidup sehat. Selain itu,
diperlukan pula usaha kolektif oleh pasien serta kebijakan
terkait kesehatan yang disusun secara berkeadilan oleh
pemerintah. Pemerintah berkewajiban menyediakan sumber
daya kesehatan yang memadai diantaranya fasilitas pelayanan
kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan
kesehatan, sistem informasi kesehatan, teknologi kesehatan,
pendanaan kesehatan, dan sumber daya lain yang diperlukan.
Pelayanan kesehatan yaitu segala bentuk kegiatan
dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara
langsung kepada perseorangan atau pasien untuk
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pasien
dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
dan/atau paliatif yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan
kesehatan. Pelayanan kesehatan memerlukan dukungan dari
sumber daya manusia kesehatan sebagai pelaksana teknis
layanan yang terdiri atas tenaga medis yaitu dokter, tenaga
kesehatan, dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap
profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan
tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk
melakukan usaha kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan
yaitu tenaga kefarmasian. UU No. 17 Tahun 2023, menjelaskan
bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga vokasi farmasi,
apoteker, serta apoteker spesialis. berdasar Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian, Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah
lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan
apoteker, sehingga ia berhak melakukan pekerjaan kefarmasian
di negara kita .
Apoteker melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas
pelayanan kesehatan khususnya fasilitas pelayanan
kefarmasian. Fasilitas pelayanan kesehatan terbagi menjadi dua
yakni pelayanan kesehatan primer dan lanjutan yang
diselenggarakan berdasar kebijakan yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dengan memperhatikan masukan dari
Pemerintah Daerah dan/atau pasien . sedang , fasilitas
pelayanan kefarmasian yaitu sarana yang dipakai untuk
menyelenggarakan pelayanan kefarmasian seperti apotek,
instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat,
maupun praktek bersama. Apoteker yang bekerja di pelayanan
kesehatan primer disebut dengan apoteker layanan primer,
sedang apoteker yang bekerja di layanan swasta seperti apotek,
toko obat, klinik disebut dengan apoteker komunitas.
Merujuk pada PP No. 51 Tahun 2009, pekerjaan
kefarmasian yang diselenggarakan di fasilitas pelayanan
kefarmasian antara lain pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan
dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat,
pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat,
serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
Serupa, berdasar UU No. 17 Tahun 2023, praktek
kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan
pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan
pelayanan kefarmasian. Seluruh sarana pelayanan kesehatan
yang melakukan layanan sediaan farmasi wajib memiliki tenaga
kefarmasian khususnya Apoteker. Meski dalam kondisi
tertentu, praktik kefarmasian ini dapat dilakukan oleh
tenaga kesehatan lain secara terbatas oleh selain tenaga
kefarmasian.
Pelayanan resep yang dilakukan oleh Apoteker
diselenggarakan berdasar PP No. 51 Tahun 2009 pasal 21 ayat 2:
“Penyerahan dan pelayanan obat berdasar resep dokter
dilaksanakan oleh Apoteker” dan pasal 24c: “...menyerahkan
obat keras, narkotika dan psikotropika kepada pasien atas
resep dari dokter sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”. Meskipun demikian, ada
permasalahan klasik yang sering terjadi antara lain legalitas
resep yang dipertanyakan hingga tulisan dokter yang sulit
terbaca sehingga rentan terjadi kesalahan pembacaan resep.
Selain itu, meningkatnya ragam sediaan farmasi baik dari
bentuk sediaan yang memerlukan cara pemakaian spesifik serta
perhatian khusus maupun jenis nama produk sediaan farmasi di
pasaran menunjukkan peran krusial seorang Apoteker.
Sehingga, angka pemakaian sediaan farmasi yang keliru
maupun penyalah gunaannya dapat ditekan. Pada bab ini, kami
akan memaparkan aspek hukum dan etika praktek kefarmasian
apoteker di farmasi komunitas.
B. Perubahan Paradigma
Praktik farmasi komunitas di seluruh dunia telah bergeser
dari berfokus pada produk (product oriented) menjadi berpusat
pada pasien (patient oriented) dengan tujuan untuk mencapai
luaran terapi yang optimal dan mampu meningkatkan kualitas
hidup pasien. Konsep asuhan kefarmasian (pharmaceutical care)
pertama kali diperkenalkan oleh Hepler dan Strand pada tahun
1990. Asosiasi Ahli Farmasi Amerika (American Pharmasis
Association/APhA) telah mengembangkan lima prinsip praktik
asuhan kefarmasian. Kelima prinsip ini antara lain; (1)
pengumpulan data pasien, (2) evaluasi informasi medis, (3)
merumuskan rencana terapi obat, (4) mengimplementasikan
rencana ini , serta (5) memantau dan memodifikasi rencana
ini .
Laporan nasional pemakaian obat-obatan tahun 2015 di
Malaysia menunjukkan bahwa pada umumnya pasien
tidak dapat membedakan obat generik dan nama dagang obat
(46,8%). Selain itu, hampir sepertiga konsumen menyatakan
melakukan pemakaian bersama obat-obatan dengan orang
lain, tidak memahami efek samping, indikasi pemakaian obat,
hingga cara penyimpanan obat dengan tepat. Temuan yang
cukup mengejutkan yaitu mayoritas pasien
menginginkan adanya media konseling tambahan dari apoteker
untuk dapat memahami dan mengatasi masalah terkait
pemakaian obat-obatan (70,8%). Meskipun negara kita belum
memiliki data nasional terkait pemakaian obat di komunitas,
namun Kementerian Kesehatan Republik negara kita bersama
Ikatan Apoteker negara kita (IAI) telah menyelenggarakan secara
masif Gema Cermat yakni Gerakan pasien cerdas
memakai obat serta DAGUSIBU yakni Dapatkan, Gunakan,
Simpan Buang.
Kedua gerakan ini sering diselenggarakan bersamaan
dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien
dalam memakai obat secara bijaksana serta mengurangi
medication error yang merupakan pemicu meningkatnya
mortalitas dan morbiditas. Medication errors is any preventable
event that may cause or lead to inappropriate medication use or patient
harm while the medication is in the control of the health care
professional, patient, or consumer. Such events may be related to
professional practice, health care products, procedures, and systems,
including prescribing, order communication, product labelling,
packaging, and nomenclature, compounding, dispensing, distribution,
administration, education, monitoring, and use (The United States
National Coordinating Council for Medication Error Reporting and
Prevention in WHO Medication Errors).
Errors atau kesalahan yang terjadi dapat berupa
kesalahan pada dosis obat, waktu pemberian, rute pemberian
obat, penyerahan pada pasien yang keliru, atau bahkan
penulisan resep yang keliru. Sama halnya dengan minimnya
data pemakaian obat, data medication errors di negara kita pun
belum banyak diketahui. Meskipun demikian, kejadian ini
cukup sering ditemui pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Beberapa kasus yang pernah terjadi di komunitas.
Seorang pasien mengeluhkan wasirnya belum membaik meski
telah melakukan terapi. Apoteker ini pun menemukan
letak permasalahan ada pada rute pemberian yang tidak
tepat. Suppositoria yang seharusnya diberikan secara per rectal
melalui dubur/anus, namun oleh pasien dimasukkan pada
bubur kemudian dikonsumsi secara per oral. Pelafalan yang
tidak jelas atau pemberian informasi yang tidak komprehensif
dapat memicu tujuan terapi tidak tercapai. Komunikasi,
secara global menjadi pemicu tertinggi medication errors.
Pada kesempatan yang lain dijumpai pasien Diabetes
Melitus mengeluh tidak bisa menelan obat kepada dokter.
Dokter meminta tolong apoteker melalui resep agar
membuatkan puyer namun ditolak dengan alasan keselamatan
pasien. Dokter berasumsi membuat puyer dapat meningkatkan
kepatuhan pasien mengonsumsi obat, namun obat yang
dimaksud merupakan obat dengan bentuk sediaan lepas
terkendali (Modifiying Release). Jika sediaan dihancurkan maka
secara spontan pasien dapat mengalami hipoglikemia dan dapat
berakibat fatal. Kurangnya pemahaman terkait bentuk sediaan
obat dan pengalaman menjadi salah satu faktor terjadinya
medication errors.
Kasus yang sering sekali dijumpai pada praktek di
komunitas yaitu pemakaian bersama obat-obatan dengan
orang lain contohnya seperti tetes mata, sirup penurun deman,
analgetika, bahkan antibiotik sisa pasien lain yang sengaja tidak
dihabiskan sebab merasa kondisinya telah membaik.
pemakaian bersamaan tidak diperbolehkan kaerna indikasi
penyakit bisa jadi berbeda sehingga diperlukan jenis obat atau
dosis dna durasi yang berbeda. Rendahnya pengetahuan pasien
serta pemahaman terhadap resiko yang mungkin akan terjadi
pun menjadi salah satu faktor terjadinya medication errors.
Ketiga kasus diatas menunjukkan pentingnya peran
apoteker dalam memberi edukasi dan informasi baik kepada
pasien maupun tenaga medis/kesehatan lainnya terkait sediaan
farmasi yang akan dipakai oleh pasien. Apoteker bukan lagi
profesi yang hanya menyediakan obat sebagai komoditas untuk
meraup keuntungan sebanyak-banyaknya namun profesi luhur
yang mengedepankan kepentingan pasien dalam hal layanan
kesehatan yang paripurna. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan
bahwa peran Apoteker telah bergeser dari seorang compounder
dan dispenser menjadi “drug therapy manager” yang secara
komprehensif bertanggung jawab terhadap efek terapetik dan
keamanan pemakaian obat agar mencapai efek terapi yang
optimal serta meningkatkan kualitas hidup pasien.
C. Perubahan Peraturan Perundangan
Dunia kesehatan di negara kita memasuki babak baru
sesudah disahkannya Undang – Undang No. 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan yang mengubah banyak undang-undang
yang sudah ada, termasuk mencabut sembilan undang-undang
dan mengubah empat undang-undang terkait kesehatan.
berdasar Kementerian Kesehatan RI, ada beberapa
aspek yang akan diperbaiki sesudah diterapkannya undang-
undang ini, antara lain; (1) Fokus pengobatan beralih dari kuratif
menjadi promotif dan preventif, (2) akses layanan kesehatan
lebih mudah, (3) memiliki sistem kesehatan yang tangguh
menghadapi bencana, (4) meningkatkan efisiensi dan
transparansi pembiayaan kesehatan, (5) mendukung
peningkatan teknologi kesehatan dengan mengintegrasikan
sistem informasi kesehatan, (6) melindungi tenaga kesehatan, (7)
mendorong industri kesehatan dalam negeri lebih mandiri, dan
(8) menyederhanakan proses perizinan kesehatan.
Dampak undang-undang ini bagi tenaga kesehatan yang
nampaknya mendapat antusiasme tertinggi yaitu proses
perizinan ketenagaan kesehatan menjadi lebih mudah dimana
Surat Tanda Registrasi (STR) atau jika apoteker yaitu Surat
Tanda Registrasi Apoteker (STRA) berlaku seumur hidup dan
hal ini secara tidak langsung mempercepat izin praktek tenaga
kesehatan. Meskipun, dalam undang-undang ini telah dijelaskan
pada pasal 145 ayat 4 yakni “Ketentuan mengenai praktik
kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Artinya, masih
diperlukan proses adaptasi/penyesuaian terkait turunan dari
undang-undang ini yang mengatur segala kebutuhan teknis
praktek kefarmasian di negara kita .
Hal lain yang tak kalah menarik jika dilihat dari sudut
pandang kefarmasian yaitu penguatan rantai pasok
kefarmasian dan alat kesehatan dimana diprioritaskan
pemakaian bahan baku dan produk dalam negeri sehingga
akan mendorong perkembangan industri kesehatan di dalam
negeri serta pemanfaatan teknologi kesehatan yang dapat
mendorong pemakaian teknologi biomedis dan pelayanan
kedokteran presisi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan kesehatan. Sehingga, pelayanan kefarmasian tidak
lagi bertolak pada “jika pasien A berhasil, maka pada pasien B
tentu akan berhasil”, melainkan berdasar evidence based
medicine yang cost-effective.
Dibalik pro-kontra pengesahan undang-undang ini ,
undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan
aksesibilitas terhadap layanan kesehatan disertai dengan
peningkatan kualitas layanan yang berkeadilan untuk semua
lapisan pasien di negara kita sesuai sila ketiga Pancasila.
D. Tantangan Apoteker di Komunitas
Permasalahan terkait apoteker komunitas di Malaysia
yaitu kurangnya keterlibatan apoteker komunitas dalam
memberi perawatan yang optimal kepada pasien
umum yang disebabkan oleh belum adanya peraturan mengenai
pemisahan antara peresepan dan pembelian obat. Kondisi inilah
yang membatasi kesempatan apoteker komunitas di Malaysia
untuk memberi layanan kefarmasian sebab sebagian besar
pasien mendapatkan obat yang diresepkan di rumah sakit atau
klinik swasta, bukan di apotek komunitas. Kondisi di negara kita
tidak jauh berbeda meskipun standar praktek kefarmasian
komunitas mendapatkan respon positif dari apoteker komunitas
sebagai pedoman bagi apoteker dalam menjalankan praktek
profesi.
Permasalahan mendasar dari praktik farmasi komunitas
di negara kita yaitu kurangnya usaha yang sungguh-sungguh
untuk melaksanakan berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kaidah-kaidah profesi. Selain itu, sumber
pendapatan apoteker yang bekerja pada sektor swasta atau
komunitas hanya berasal dari penjualan produk dan seringkali
layanan jasa konsultasi maupun tinjauan resep tidak berbayar
atau gratis, dan jika apoteker bekerja pada pemilik modal maka
pemilik modal yang menentukan besaran pendapatannya.
Proses memahamkan para pemangku kebijakan dan
kepentingan di bidang farmasi untuk meningkatkan praktik
kefarmasian di negara kita telah disusun dan diimplementasikan
namun masih secara terpisah-pisah dan tak jarang saling
bertentangan serta tidak terkoordinasi dengan baik. Hal ini turut
menjadi hambatan praktek kefarmasian yang profesional di
komunitas di negara kita .
E. Tugas dan Wewenang Apoteker dalam Pelayanan
Kefarmasian di Komunitas
Apoteker komunitas yaitu penyedia layanan kesehatan
yang paling mudah diakses oleh pasien umum dan sering
dipakai sebagai fasilitas perawatan kesehatan sehingga dapat
memainkan peran utama dalam memberi informasi yang
memadai mengenai pemakaian obat-obatan. pasien
cenderung memilih membeli obat di apotek sebab tidak perlu
mengantri terlalu lama sehingga lebih menghemat waktu, selain
itu apotek buka selama tujuh hari dan minimal 15 jam per hari,
bahkan beberapa apotek buka 24 jam setiap harinya. Apoteker
komunitas di negara kita berkontribusi terhadap pelayanan
kesehatan melalui penyediaan obat-obatan serta produk dan
layanan terkait kesehatan baik secara mandiri maupun
berkolaborasi dengan anggota layanan primer lainnya, terutama
Dokter Umum.
Apoteker dapat berpraktek mandiri dengan memberi
layanan konsultasi berbayar maupun bersamaan dengan
penjualan obat bebas, bebas terbatas, serta obat keras yang
tergolong dalam daftar Obat Wajib Apotek (OWA). Tak jarang,
pasien melakukan kegiatan pengobatan sendiri atau
swamedikasi. Kondisi inilah yang cukup krusial dan menantang
sehingga memerlukan pendampingan oleh apoteker komunitas.
berdasar hal ini , kita dapat menyimpulkan bahwa
apotek komunitas beserta apoteker yang berpraktek di
komunitas jika ditempatkan pada posisi strategis disertai
dengan regulasi yang jelas sekaligus mampu mengayomi maka
kehadirannya dapat mengurangi beban kunjungan pasien pada
layanan kesehatan primer maupun lanjutan.
ada peraturan perundang-undangan utama yang
menjadi dasar praktek kefarmasian di negara kita yaitu UU No.
17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mana selama belum
ada turunannya maka PP No. 51 tahun 2009 Tentang
Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) No. 9 tahun 2017 Tentang Apotek masih dijadikan
acuan teknis pelaksanaan praktek kefarmasian di lapangan. UU
No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang barusaja disahkan
menjadi undang-undang pertama yang mengatur pekerjaan
kefarmasian. Didalamnya memuat jenis ketenaga kerjaan
kefarmasian, pelayanan kefarmasian, aturan mengenai
perbekalan kesehatan, hingga kemandirian kefarmasian dan alat
kesehatan.
Peraturan Praktik Kefarmasian yang tertuang dalam PP
No. 51 tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian memberi
kerangka acuan yang memastikan bahwa apoteker memiliki
tanggung jawab penuh untuk melakukan praktik kefarmasian
diseluruh fasilitas layanan kesehatan yang memiliki layanan
kefarmasian seperti di komunitas. Secara teknis dan menjadi hal
yang paling penting yaitu aturan ini mendefinisikan ruang
lingkup praktik apoteker mulai dari pembuatan, pengembangan
obat, pengendalian mutu obat, proses pendistribusian, hingga
pemakaian obat dipasaran. Lebih spesifiknya untuk kegiatan
praktek profesi apoteker di komunitas, peraturan ini
memberi standar pelayanan pekerjaan kefarmasian dari
perencanaan dan pengadaan produk farmasi hingga kegiatan
yang memastikan pemakaian obat yang berkualitas bagi pasien
dan pasien .
Permenkes No. 9 tahun 2017, hingga saat ini masih
dipakai sebagai pijakan yang mengatur persyaratan
pendirian apotek dan teknis pelaksanaan praktek kefarmasian di
lapangan. Permenkes ini mengatur kelengkapan minimal
pendirian apotek yang menjadi syarat awal pendirian sebuah
apotek serta monitoring kelayakan sebuah apotek. Standar-
standar ini disusun dengan tujuan agar dapat menjadi panduan
dasar untuk penyediaan layanan kefarmasian yang
menguraikan tingkat layanan minimal yang harus dapat
diberikan secara konsisten oleh apoteker setiap kali memberi
pelayanan. Standar yang dimaksud seperti persyaratan
administratif yang menjadi syarat legalitas praktek apoteker,
persyaratan ruangan layanan kefarmasian untuk dapat
menyediakan dan mengelola obat-obatan baik obat bebas, bebas
terbatas, keras, psikotropikan, maupun narkotika, serta produk
medis lainnya, dan pelayanan farmasi klinis. Meskipun ada
perbedaan pelaksanaan aturan ini disetiap lokasi yang
disebabkan faktor geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang
majemuk di negara kita , standar ini telah ditetapkan menjadi
acuan utama pada praktek kefarmasian di apotek. Sehingga
diharapkan setiap apotek dapat menjadi tempat berpraktek
profesional seorang apoteker dengan mengoptimalkan fasilitas
yang dimiliki.
Setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus
bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur
operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak
pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apoteker wajib
melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian
profesinya yang dilandasi pada kepentingan pasien . Dalam
hal obat yang diresepkan ada obat merek dagang, maka
Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat
generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang
lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien. Selain itu, jika obat
yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak
mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, Apoteker
dapat mengganti obat sesudah berkonsultasi dengan dokter
penulis Resep untuk pemilihan obat lain.
Oleh sebab itu, permasalahan klasik di lapangan terkait
penggantian obat oleh apoteker semestinya dapat terselesaikan
dengan menilik aturan pekerjaan kefarmasian di apotek
ini . Apoteker perlu secara sadar dan kontinue membangun
komunikasi yang baik dan efektif dengan pasien pun dokter
penulis resep agar tidak memicu kesalah pahaman.
Distorsi pemahaman pasien mengenai jenis obat generik
ataupun paten dapat menghambat akses pasien terhadap
obat. Distorsi ini pun masih sering dijumpai pada level
pemerintah sehingga tak heran penulis resep terkadang masih
memiliki keraguan terhadap obat generik.
Obat paten yaitu obat yang memiliki hak paten dari
industri farmasi, tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan
nama generik oleg industri farmasi lain tanpa izin pemilik paten
selama masih dalam masa paten serta memiliki harga yang jauh
lebih mahal. Obat generik yaitu obat yang sama baik pada
nama ataupun dengan zat aktif berkhasiat yang terkandung di
dalamnya serta memiliki harga yang lebih murah. Sedang, obat
generik bermerek yaitu obat generik tertentu yang diberi nama
atau merek dagang sesuai dengan kehendak produsen obat yang
menawarkan harga yang relatif lebih murah atau bersaing.
Oleh sebab itu, obat generik dan paten dengan kandungan
zat aktif yang sama memiliki khasiat yang sama meski pada
proses produksi ada perbedaan seperti perbedaan cara
pembuatan ataupun bahan yang dipakai hingga perbedaan
pemasaran. Beberapa penelitian yang bertujuan menilai
ketersediaan hayati obat generik dan paten sudah banyak
dilakukan dan hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan yang
signifikanm sehingga ketika diberikan kepada pasien pun
akan memberi efek yang tidak berbeda. Meskipun demikian,
tetap diperlukan kejelian dalam memilih produk yang beredar
dipasaran.
Pemilihan produk yang beredar di pasaran tentu menjadi
concern apoteker komunitas. Selain melihat nama besar industri
yang menaungi produk ini , apoteker perlu memperhatikan
distributor tempat melakukan pemesanan obat. Dalam hal
pemesanan obat kepada distributor, sebaiknya dilakukan
kepada distributor utama obat seperti contohnya jika seorang
apoteker hendak memesan obat dengan kandungan zat aktif
Paracetamol dengan merek Sanmol, maka sebaiknya memesan
langsung ke distributor utama PT Sanbe Farma yaitu PT Bina
San Prima cabang terdekat. Selain itu, apoteker juga perlu
melihat sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dari
setiap distributor yang dituju. Hal ini dilakukan untuk
menjamin kualitas produk obat ataupun alat kesehatan yang
akan disediaan di layanannya.
Pembuatan surat pesanan pun harus menyesuaikan
antara surat pesanan obat bebas, bebas terbatas, dan keras yang
ditulis pada surat pesanan reguler. Surat pesanan obat yang
mengandung zat aktif golongan tertentu seperti
dextrometorphan pada obat batuk dilakukan memakai
surat pesanan obat-obat tertentu (OOT). Surat pesanan obat
seperti pseudoefedrin dan phenilpropanolamin pada obat flu
dilakukan memakai surat pesanan obat golongan
prekursor. Sama halnya dengan golongan psikotropika dan
narkotika yang dipesan masing-masing memakai surat
pesanan khusus psikotropika dan narkotika. Pemesanan
narkotika masih ditujukan kepada Kimia Farma Trading and
Distribution sebagai pemegang utama distribusi sediaan farmasi
narkotika di negara kita .
Pengadaan obat dan alat kesehatan oleh apotek yang baru
beroperasi dapat dilakukan dengan metode epidemiologi.
Apoteker dapat meminta data sebaran penyakit di dinas
kesehatan setempat untuk membantu menyusun pengadaan
perbekalan farmasi. Namun, bagi apotek yang sudah beroperasi
dapat memakai metode konsumsi. Meskipun kombinasi
antara metode epidemiologi dan konsumsi juga tepat
dipakai . Pada metode konsumsi, apoteker melakukan
pemesanan obat berdasar pola konsumsi konsumen
terhadap obat di apotek. Frekuensi pencarian obat tertentu yang
lebih tinggi dari obat lainnya memicu itu dapat dipesan
lebih banyak. Obat ini lebih cocok jika dimasukkan dalam
kategori obat fast moving. Pengadaan barang yang sesuai
dengan kebutuhan dapat menurunkan resiko barang
kadaluarsa.
Volume produk kadaluarsa yang tinggi dapat
meningkatkan resiko kerugian secara finansial bagi apotek
sebab tidak semua distributor berkenan menerima retur barang
yang mendekati tanggal kedaluarsa. Produk yang telah
kadaluarsa harus disimpan dan didata dengan baik. Tentunya,
semakin besar volume produk kadaluarsa maka semakin banyak
kebutuhan ruang penyimpanannya. Selain kebutuhan ruang
penyimpanan, produk ini perlu dimusnahkan. Limbah obat
tidak dapat dibuang begitu saja seperti di aliran sungai atau
dipendam di tanah lapang sebab limbah obat dapat merusak
ekosistem di perairan maupun memicu kerusakan tanah
yang terlihat dengan tanah menjadi tandus. Sebagai tenaga
profesional, seorang apoteker harus memiliki etika terhadap
lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dilakukan pemusnahan
limbah produk kadaluarsa memakai insinerator bagi
limbah padat. Tantangan akan muncul bagi apotek di daerah
yang tidak memiliki fasilitas pemusnahan limbah obat
kadaluarsa. Oleh sebab itu, proses pengadaan yang dilakukan
oleh apoteker di komunitas harus dilakukan secara hati-hati dan
bijaksana.
Seluruh sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah
dipesan melalui distributor kemudian disimpan pada tempat
yang telah disediakan. Sebagai apoteker, pekerjaan
penyimpanan obat ternyata memerlukan keterampilan dengan
melibatkan seni tersendiri. Tidak heran apotek BUMN di
negara kita sering mengadakan perlombaan merias apotek.
Prinsip penyimpanan obat yang diajarkan melalui buku-buku
ajar yaitu dengan menyesuiakan bentuk sediaan obat (tablet,
sirup, salep, suppositoria, ovula, ampule dsb) yang mana perlu
diperhatikan suhu penyimpanannya. Selain itu perlu diamati
golongan obat yang dimiliki seperti obat bebas, obat bebas
terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika.
Obat bebas dan bebas terbatas dapat didisplay pada rak
swalayan ataupun rak kaca yang mudah dilihat orang
sedang obat keras dan utamanya golongan psikotropika
serta narkotika harus disimpan pada ruang khusus yang tidak
dapat dilihat oleh konsumen ataupun pihak lain yang tidak
berkepentingan di dalam sarana pelayanan kefarmasian.
Display obat bebas yang menarik selain mempercantik tampilan
apotek namun juga dapat meningkatkan pendapatan apotek.
Bagi golongan obat keras, psikotropika, dan narkotika,
penyimpanan dengan baik dapat menghindarkan
penyalahgunaan obat ataupun kehilangan/pencurian. Sebab
obat psikotropika dan narkotika memiliki kekhususan baik sejak
pengadaan hingga proses evaluasi obat di sarana kesehatan oleh
Dinas Kesehatan dan BPOM setempat.
Penyimpanan obat yang telah disesuaikan diatas
kemudian disusun berdasar golongan farmakoterapi/
farmakologi obat dan diurutkan sesuai urutan alfabetis. Hal ini
dilakukan untuk memudahkan pencarian obat dan menghindari
adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien. Pada masing-
masing jenis obat kemudian disusun berdasar urutan
FEFO/FIFO (First Expired First Out/First In First Out) dengan
tujuan untuk meminimalisir barang kadaluarsa. Strategi yang
dapat diterapkan untuk menurunkan kemungkinan barang
kadaluarsa yaitu penulisan kartu stok manual secara rutin
meskipun sarana telah dilengkapi dengan aplikasi perhitungan
stok barang. Selain itu, perlu dilakukan stok opname secara rutin
sekali dalam sebulan, tiga bulan, dan satu tahun untuk stok
opname besar.
Amanah peraturan pekerjaan kefarmasian yang telah
dijabarkan sebelumnya, jika tidak dilaksanakan dengan
bertanggung jawab dan disiplin maka dapat memicu
dampak yang merugikan. Kasus yang pernah terjadi di
komunitas seperti kekeliruan apoteker dalam menyerahkan obat
sebab adanya kemiripan nama obat maupun tampilan sediaan
obat (LASA/Look Alike Sound Alike) contohnya piracetam dan
piroxicam, penyerahan obat yang sudah masuk masa
kadaluarsanya sebab jarang dilakukan stok opname atau
ketidak disiplinan dalam melakukan penataan barang saat
disimpan pada wadah/rak, penyerahaan jenis sediaan khusus
yang berbeda dengan yang dimaksud yakni tetes mata diberi
tetes telinga, penyerahan obat dengan dosis berbeda dengan
yang dimaksud contoh captopril 12,5 mg diberi captopril 25 mg,
dan lain sebagainya. Kejadian ini tentunya dapat memicu
medication errors yang dapat mengancam keselamatan jiwa
pasien.
Apoteker di komunitas perlu kehati-hatian dalam
menjaga mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimiliki
sebab dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen, setiap pelaku usaha wajib menjamin mutu barang
dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian atas kerugian akibat pemakaian , pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Oleh
sebab itu apoteker perlu menjamin kualitas barang dan/atau
jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
konsumen.
Selanjutnya, sesuai amanah undang-undang, apoteker
dituntut dapat memberi pelayanan informasi obat kepada
pasien. Oleh sebab itu, keterampilan berkomunikasi efektif dan
efisien perlu dimiliki oleh seorang apoteker sehingga dapat
menunjang kemampuan apoteker dalam memberi edukasi
dan informasi obat baik kepada pasien, keluarga pasien,
maupun tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Selain itu,
keterampilan komunikasi yang baik akan sangat membantu
proses konseling pasien berjalan dengan lancar.
Prinsip dasar berkomunikasi yaitu memiliki niat dan
etika yang baik, mampu bersikap sopan dan membina hubungan
yang baik. Seorang apoteker yang profesional dapat memahami
cara menghormati pasien, cara mengenalkan diri, mampu
mengingat nama pasien, menyadari pentingnya berpenampilan
menarik namun sopan dan mengedepankan adab etika bangsa
timur, mampu menghormati serta menjaga privasi pasien,
menghindari bersikap SARA, serta mampu memakai body
language secukupnya dan sepantasnya.
Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan
penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang
independen, akurat, tidak bias, up to date, dan komprehensif
yang dilakukan oleh apoteker kepada tenaga medis serta tenaga
kesehatan lainnya dan pasien ataupun pihak lain diluar fasilitas
layanan kesehatan. Kegiatan PIO memiliki tujuan untuk
menyediakan informasi yang objektif terkait sediaan farmasi
dan alat kesehatan untuk dapat menunjang pemakaian obat
yang rasional dengan bersumber pada literatur yang valid dan
terbaru. Beberapa rekomendasi obat diwajibkan bersumber pada
data evidence based medicine (EBM) terbaru.
Konseling Obat merupakan kegiatan pemberian nasihat
atau saran terkait terapi Obat dari Apoteker selaku konselor
kepada pasien dan/atau keluarganya. Konseling bagi pasien
rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan
dapat dilakukan atas inisiatif Apoteker, rujukan dokter, maupun
keinginan pribadi pasien/keluarga pasien. Konseling dilakukan
dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi,
mengoptimalkan hasil terapi, meminimalisir resiko reaksi obat
yang tidak dikehendaki, meningkatkan efektivitas biaya terapi,
serta keamanan pemakaian obat bagi pasien (patient safety).
Pada masa pandemi COVID-19 dimana pasien
melakukan aktivitas sangat minimal di luar rumah, apotek tetap
beroperasional dan apoteker di komunitas beralih dari
pemberian informasi dan edukasi serta konseling melalui tatap
muka menjadi secara daring/online. Pada masa ini terjadi panic
buying obat yakni pembelian obat OTC (Over the Counter)
ataupun pembelian obat secara online besar-besaran dan
pemakaian yang tidak sesuai. Kasus yang sering terjadi yaitu
pemakaian obat imunostimulan dengan durasi panjang atau
setiap hari, konsumsi vitamin C lebih dari dosis harian yang
direkomendasikan, konsumsi antibiotik azitromisin untuk
mencegah terinfeksi COVID-19, atau beragam jenis herbal yang
diklaim dapat memproteksi diri dari COVID-19. Padahal, jika
mengacu pada peraturan perlindungan konsumen, tidak
diperbolehkan over-claiming pada sediaan obat tertentu tanpa
adanya bukti klinis yang mendukung. Sehingga hal ini dapat
memicu kerugian bagi konsumen.
Pada masa itu, terjadi missed information ataupun missed
understanding dipasien terhadap pemakaian sediaan
farmasi yang dipicu oleh ketakutan tertular COVID-19. Hal ini
memerlukan peran apoteker untuk membantu memberi
pemahaman yang tepat kepada konsumen baik melalui tatap
muka secara langsung maupun media komunikasi lainnya.
Sehingga, apoteker di komunitas tidak hanya dapat memberi
layanan sediaan farmasi dan alat kesehatan melainkan
pemberian jasa informasi ter up to date dan valid terkait sediaan
farmasi maupun konseling mengenai terapi obat yang
dikonsumsi oleh pasien. Besaran jasanya dapat ditentukan oleh
apoteker di komunitas sendiri sama halnya dengan tarif periksa
pasien kepada dokter di fasilitas layanan kesehatan.
Pengetahuan kefarmasian yang dimiliki oleh seorang
apoteker yang ditunjang dengan pemahamannya terkait aspek
legal pekerjaan kefarmasian serta etika yang baik akan sangat
membantu praktek profesional yang diselenggarakan.
Dukungan kebijakan yang mengayomi apoteker memang sangat
diperlukan namun sebagai seorang apoteker kita dapat
menginisiasi untuk menentukan nasib profesi kita di masa yang
akan datang.
Manajemen inventaris obat merupakan jantung dari
sistem persediaan obat. Jika sistem manajemen inventarisnya
tidak baik, maka sistem pasokan obat secara keseluruhan tidak
akan dapat berjalan dengan baik. Sistem manajemen inventaris
obat yang tidak berjalan dengan baik dapat memicu
kerugian biaya, kekurangan beberapa obat esensial atau bahkan
bisa kelebihan obat yang mengakibatkan banyaknya obat
kadaluwarsa, yang hasil akhirnya dapat mempengaruhi kualitas
pelayanan kefarmasian pada pasien. Sehingga salah satu tujuan
manajemen inventaris obat yaitu untuk mengendalikan biaya
yang berkaitan dengan obat (Management Sciences for Health,
2012). Manajemen inventaris obat yang tidak baik juga akan
memicu kerugian dari segi penurunan mutu obat dari
kerusakan dan rusaknya obat sebelum masa kadaluwarsa
(Palupiningtyas, 2014). Tujuan lain dari manajemen inventaris
obat yaitu terjaminnya ketersediaan obat yang bermutu baik,
secara tepat jenis obat dan tepat jumlah obat yang dibutuhkan
(Kumalasari, 2016).
Tujuh permasalahan dasar yang harus dipertimbangkan
secara hati-hati ketika pertama kali membuat sistem manajemen
inventaris obat yaitu
1. Sistem manajemen inventaris obat ini harus mampu
mendefinisikan dimana sistem manajemen ini harus
berfungsi
2. Penentuan jenis pencatatan stok obat dan laporan persediaan
yang diperlukan
3. Pemilihan obat yang akan distok sebagai obat standar
4. Safety stok
5. Penerapan aturan pengambilan keputusan untuk
menentukan kapan pemesanan ulang
6. Penerapan aturan pengambilan keputusan untuk
menentukan berapa banyak yang harus dipesan ulang
7. Identifikasi dan pengendalian biaya pengelolaan persediaan
memakai analiss ABC, analisis VEN atau teknik
minimalisasi biaya lainnya
B. Catatan Stok dan Pelaporan
Catatan stok yaitu catatan inti di dalam sistem
manajemen inventaris obat. Pencatatan di kartu stok meliputi
nama, bentuk sediaan dan kekuatan sediaan, jumlah persediaan,
tanggal, nomor dokumen dan sumber penerimaan, jumlah yang
diterima, tanggal, nomor dikumen dan tujuan penyerahan,
jumlah yang diserahkan, nomor bets dan kadaluarsa, paraf atau
identitas petugas. Pencatatan stok dapat dilakukan secara
manual atau terkomputerisasi dengan sistem yang tervalidasi,
mampu telusur dan dapat dicetak. Kartu stok secara manual
harus diletakkan berdekatan dengan sediaan farmasi yang
bersangkutan, pencatatan harus dilakukan setiap kali ada
mutasi atau keluar masuk sediaan farmasi. Stock opname
sediaan farmasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya
sekali dalam 6 bulan. Khusus untuk narkotika dan psikotropika,
stock opname dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya
sekali dalam 1 bulan (Kementrian Kesehatan Republik
negara kita , 2019). Banyak yang melakukan pencatatan stok
dengan 2 cara untuk meningkatkan akurasi. Poin penting dari
kartu stok baik secara manual atau komputerisasi yaitu bahwa
pencatatan ini harus terkini dan akurat. Manajemen
inventaris obat yang baik dapat dilakukan jika pergerakan stok
obat ini dapat dilacak.
Beberapa faktor berkontribusi terhadap pencatatan kartu
stok yang tidak akurat, ada yang sepenuhnya dapat dihindari
namun ada yang tidak, hal ini diantaranya yaitu
(Management Sciences for Health, 2012):
1. Entri berulang dalam jumlah besar bisa memicu
kesalahan entri
2. Nama obat serupa, bentuk sediaan berbeda dan kekuatan
sediaan obat berbeda dari item yang sama dapat tertukar saat
melakukan entri stok obat.
Gambar 8. 1 Contoh Gambar Nama Obat Serupa Kekuatan
Sediaan Berbeda
1. Duplikat entri sebab duplikat dokumen yang diberikan
secara terpisah
2. Obat rusak atau kadaluarsa tapi tidak dihapuskan dari
catatan
3. Penghitungan fisik obat mungkin jarang atau tidak pernah
dilakukan, sehingga memicu tidak akurat atau
mungkin kartu stok tidak diperbaiki sesudah dilakukan
penghitungan stok
4. Adanya pencurian obat menghasilkan catatan yang tidak
akurat
5. Staf administrasi kurang terlatih
6. Pengawasan terhadap staf gudang atau staf administrasi
minim
Otomatisasi dan teknologi baru seperti bar code di obat
mengurangi beberapa masalah terkait entri data yang tidak
akurat. pemakaian bar code memicu terjadinya
penurunan signifikan selisih hasil perhitungan stok opname
dengan data yang ada di SIM RS hal itu menunjukkan bahwa bar
code dapat meningkatkan keakuratan kartu stok dan
memperkecil lolosnya item obat yang tidak terhitung (Suryati &
Fitriasari, 2021). Akan tetapi pemakaian teknologi ini masih
mahal dan tidak menyelesaikan semua masalah. Cara terbaik
untuk meningkatkan akurasi yaitu melalui pelatihan yang
lebih baik dan pengawasan yang lebih ketat oleh supervisor.
Gambar 8. 2 Teknologi Bar Code di Kemasan Obat
Laporan rutin mengenai pengelolaan obat baik pembelian
dan stok obat harus dibuat setiap bulan dalam sistem
komputerisasi dan setidaknya setiap tahun dalam sistem
manual. Laporan persediaan harus melaporkan (Management
Sciences for Health, 2012):
1. Posisi stok
2. Nilai persediaan awal dan akhir serta biaya stok rata-rata
3. Nilai seluruh perbekalan yang diterima dan dikeluarkan
selama periode pelaporan
4. Perubahan nilai persediaan dan perbedaan apa pun yang
ditemukan selama penghitungan stok
5. Nilai penyesuaian stok yang dilakukan saat sesudah
melakukan perhitungan stok
6. Pola konsumsi obat dan analisis ABC
7. Obat yang beresiko kadaluarsa
8. Jumlah stok obat rusak yang akan dimusnahkan
C. Seleksi atau Pemilihan Obat
Dalam manajemen inventaris obat hal yang penting
yaitu kita harus memiliki stok obat. Hal ini bertujuan untuk
memastikan ketersediaan obat, untuk menjaga kepercayaan
konsumen terhadap sistem manajemen inventaris layanan
kesehatan, untuk mengurangi biaya satuan obat, untuk
menghindari adanya kekurangan biaya, untuk meminimalkan
biaya pemesanan dan untuk mengantisipasi jika ada fluktuasi
atau peningkatan permintaan atau konsumsi terhadap beberapa
item obat. Di dalam manajemen inventaris obat yang baik harus
mampu menyeimbangkan antara manfaat adanya stok (seperti
meningkatnya efisinsi transportasi, menjaga adanya
kemungkinan fluktuasi) dan harga yang timbul sebab adanya
stok (seperti biaya personel, biaya fasilitas penyimpanan, biaya
penyimpanan stok, biaya pemesanan, biaya kerugian jika
adanya obat rusak atau kadaluarsa) sehingga tidak ada
kekurangan obat atau kerugian biaya
Gambar 8. 3 Keseimbangan Manajemen Inventaris Obat
Manajemen inventaris obat yang baik memerlukan seleksi
item obat yang perlu distok. Sebagian layanan kesehatan
mencoba untuk secara rutin menyediakan semua item yang ada.
Seleksi yang baik perlu dilakukan terhadap barang yang vital
atau yang non vital, barang yang berbiaya tinggi dan berbiaya
rendah, atau antara barang yang sering dipakai atau jarang
dipakai . Jika tidak dilakukan maka bisa memicu
akumulasi stok yang jarang keluar dan bisa memicu
peningkatan biaya (biaya penyimpanan, biaya kemungkinan
kerugian sebab rusak atau kadaluarsa) (
Untuk menjamin ketersediaan obat dan efisiensi anggaran
maka perlu dilakukan perencanaan pengadaan obat agar dapat
memaksimalkan pelayanan kefarmasian ( Metode untuk m






.jpeg)
