elakukan perencanaan
obat berdasar Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Kefarmasian di Apotek ada 3 metode yaitu metode konsumsi,
metode morbiditas dan metode proxy consumption . Selain itu ada juga metode
MMSL (Minimun-Maximun Stock Level
1. Metode Konsumsi
Metode konsumsi didasarkan pada data konsumsi
atau penjualan sediaan farmasi di suatu periode. Perhitungan
metode konsumsi yaitu data konsumsi periode sebelumnya
ditambah stok penyangga (buffer stock), stok waktu tungg dan
memperhatikan sisa stok. Buffer stok disesuakan dengan
adanya kemungkinan pola penyakit dan jumlah kunjungan
(misal saat pandemi covid banyaknya kebutuhan masker).
Jumlah buffer stok bervariasi antara 10%-20% dari
kebutuhan. Rumus Metode Konsumsi :
Keterangan :
A : Rencana Pengadaan
B : Pemakaian Rata-Rata Per Bulan
C : Buffer Stock
D : Lead time stock
E : Sisa Stok
2. Metode Morbiditas
Metode morbiditas yaitu perhitungan jumlah
kebutuhan obat sesuai pola penyakit. Metode ini jarang
dipakai untuk praktek di apotek sebab keterbatasan data
terkait pola penyakit. Metode ini lebih cocok dipakai di
pelayanan Kesehatan Rumah Sakit maupun Puskesmas
(Kementrian Kesehatan Republik negara kita , 2019).
3. Metode Proxy consumption
Metode ini yaitu metode perhitungan kebutuhan
obat memakai data kejadian penyakit, konsumsi obat,
permintaan atau pemakaian dan atau pengeluaran obat.
Metode ini biasa dipakai untuk seleksi obat di apotek
yang baru berdiri.
4. Metode MMSL
MMSL yaitu metode perencanaan dan pengadaan
yang paling sederhana yang dapat diterapkan di apotek.
Metode ini memakai beberapa data dalam
perhitungannya yaitu lead time, consumption average (rata-rata
pemakaian perhari), procurement period (periode
pengadaan), safety stock, untuk mendapatkan stok minimum
dan stok maksimum yang dibutuhkan
D. Safety Stock
Safety stock yaitu stok minimal yang harus ada untuk
menghindari kekosongan beberapa item selama waktu tunggu
datangnya item obat ini dari distributor. Metode yang
paling umum dipakai untuk memperkirakan kebutuhan
safety stock yaitu dengan menentukan rata-rata waktu tunggu
untuk setiap item obat dari distributor dan rata-rata konsumsi
(per bulan atau per minggu). Rata-rata waktu tunggu (lead time)
yaitu waktu yang dibutuhkan dari mulai kita melakukan order
pemesanan item obat sampai distributor mengirimkan item obat
ini . Selain itu, dalam menentukan safety stock juga perlu
mempertimbangkan kapasistas penyimpanan. Rumus
penetapan safety stock yaitu lead time dikalikan dengan rata-rata
konsumsi (Management Sciences for Health, 2012). Selain
dengan rumus ini perhitungan safety stock juga bisa
mengguakan rumus metode perbedaan pemakaian maksimum
dan pemakaian rata-rata (Ranie, 2014) yaitu :
E. Waktu Pemesanan
Model pengendalian persediaan yang ideal dapat terlihat
di gambar. Dalam model ini pada saat stok mulai turun maka
perlu dilakukan order atau pemesanan. Dalam model ini tidak
pernah ada kekosongan obat sebab adanya safety stock, sehingga
walaupun adanya penurunan stok dan menunggu datangnya
obat dari distributor, tetapi stok item obat ini tetap aman.
Dalam model ini terlihat bahwa perlu adanya periode
order atau reorder (
Frekuensi pemesanan obat ada beberapa model yang
paling umum, yaitu (Management Sciences for Health, 2012). :
1. Pembelian tahunan, model tinjauan berkala dengan interval
yang ditetapkan setahun sekali
2. Pembelian terjadwal, yaitu model tinjauan berkala dimana
pesanan ditempatkan pada interval yang ditentukam
(mingguan, bulanan, triwulan, 2 kali setahun)
3. Perpetual purchasing, model dimana jumlah stok ditinjau
setiap kali stok dikeluarkan (atau setidaknya setiap minggu)
dan pesanan dilakukan setiap kali stok turun di bawah
tingkat minimum
A. Pelayanan Kesehatan
World Health Organisation (WHO) pada tahun 1948
memberi definisi terkait Kesehatan, WHO menyebutkan
bahwa pengertian kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik,
mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan
penyakit atau kelemahan. Menurut UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan
sempurna baik fisik, mental dan sosial dan tidak hanya bebas
dari penyakit dan cacat, serta produktif secara ekonomi dan
sosial. Menjaga kesehatan memerlukan kesadaran dimulai dari
diri sendiri, dari keluarga dan dari kehidupan berpasien
(Anita et al., 2018; Marlinah, 2018; Presiden Republik negara kita ,
2009).
Kualitas kesehatan di negara kita dipengaruhi oleh
perubahan jenis penyakit dan cepatnya eskalasi penyakit-
penyakit kronis akibat gaya hidup seperti diabetes dan penyakit
jantung. Dalam teori H.L Blum diuraikan empat faktor utama
yang mempengaruhi derajat kesehatan pasien secara
determinan, yakni faktor perilaku/gaya hidup (life style), faktor
lingkungan (sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan
kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik
(keturunan), dimana keempat faktor ini saling berinteraksi
dan memberi sumbangan besar terhadap kesehatan
perorangan dan derajat kesehatan pasien
Agar derajat kesehatan pasien dapat ditingkatkan,
perlu memperhatikan berbagai aspek, termasuk
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan
merupakan setiap usaha yang diorganisir secara individu atau
bersama-sama dalam suatu entitas untuk merawat dan
meningkatkan kesehatan, mencegah serta menyembuhkan
penyakit, serta memulihkan kesehatan pada tingkat individu,
keluarga, kelompok, atau pasien . Tujuan dari pelayanan
kesehatan yaitu memenuhi kebutuhan individu atau
pasien , baik dalam mengatasi, menetralisir, atau
menormalisasi segala masalah atau penyimpangan kesehatan
yang ada di pasien
Hodgetts dan Casio menyatakan bahwa bentuk dan jenis
pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi dua yaitu
:
1. Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok
pelayanan kedokteran (medical service) ditandai dengan cara
pengorganisasian yang dapat berdiri sendiri (solo practice)
atau secara bersama-sama dalam satu organisasi (institution).
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan
memulihkan kesehatan, serta sasarannya terutama untuk
perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan pasien
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok
pelayanan kesehatan pasien (public health service)
ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya
secara bersama-sama dalam satu organisasi. Tujuan
utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan
serta mencegah penyakit dan sasaran utamanya yaitu
untuk kelompok dan pasien .
Penyediaan layanan kesehatan merupakan kolaborasi
antara pemerintah dan pasien dengan tujuan untuk
meningkatkan, menjaga, dan memulihkan kesehatan
pasien . usaha ini mencakup berbagai jenis pelayanan
seperti pencegahan, promosi, pengobatan, dan rehabilitasi.
Secara spesifik, tindakan ini dilakukan oleh berbagai
lembaga yang memberi perawatan kepada individu yang
sedang mengalami sakit, termasuk rumah sakit sebagai salah
satu contohnya
Pelayanan kesehatan yaitu sebuah konsep yang
dipakai dalam memberi layanan kesehatan kepada
pasien . Definisi pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr.
Soekidjo Notoatmojo pelayanan kesehatan
yaitu sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan
utamanya yaitu pelayanan preventif (pencegahan) dan
promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran pasien
Pelayanan preventif merupakan usaha yang dilakukan
oleh individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya
gangguan, kerusakan, dan kerugian yang tidak diinginkan. Asal
usul kata "prevensi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "pravenire,"
yang berarti datang sebelum atau tindakan antisipatif untuk
mencegah terjadinya suatu peristiwa. Secara umum, prevensi
dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil dengan
sengaja untuk mencegah munculnya gangguan, kerusakan, atau
kerugian bagi individu atau pasien
Langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan maksud
mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan pada
tingkat individu, keluarga, kelompok, dan pasien . Dalam
konteks kesehatan, tindakan preventif dimaksudkan untuk
menghindarkan munculnya penyakit atau gangguan kesehatan
baik pada tingkat individu, keluarga, kelompok, maupun
pasien secara keseluruhan. Oleh sebab itu, memberi
prioritas pada pelayanan preventif di setiap fasilitas kesehatan
dianggap sebagai langkah yang sangat efektif
Pentingnya menjadikan pelayanan preventif sebagai
prioritas utama dalam setiap fasilitas kesehatan, termasuk
rumah sakit dan puskesmas, sangat terlihat. Hal ini sebab
pasien yang menunjukkan gejala penyakit atau tanda-
tanda awal sakit dapat diidentifikasi sejak dini. Pendekatan ini
membantu dalam efektivitas penghematan biaya, mengingat
biaya yang dikeluarkan untuk pencegahan jauh lebih terjangkau
dibandingkan dengan pengobatan kuratif, terutama jika pasien
harus dirujuk ke rumah sakit, yang tentu memerlukan biaya
lebih besar. Selain itu, pasien yang menyadari adanya
gejala penyakit sejak dini dapat mengantisipasi penyakit secepat
mungkin. Dampak positifnya terhadap kesehatan pasien
sangat besar, dan peluang kesembuhan bagi mereka yang
mengalami gejala sakit sejak awal juga meningkat sebab
tindakan antisipatif telah dilakukan
Kegiatan pelayanan kesehatan preventif mencakup
berbagai usaha untuk mencegah timbulnya penyakit. Beberapa
contoh kegiatan pelayanan kesehatan preventif yang dilakukan
di berbagai tempat antara lain:
1. Penyuluhan kesehatan perorangan
Penyuluhan kesehatan perorangan merupakan bagian
penting dari usaha pelayanan kesehatan preventif.
Penyuluhan kesehatan perorangan dilakukan untuk
memberi informasi, edukasi, dan konseling kepada
individu secara langsung. Hal ini dapat mencakup berbagai
topik, seperti gaya hidup sehat, deteksi dini penyakit,
manajemen penyakit kronis, dan promosi kesehatan.
Penyuluhan yang diberikan paling sedikit penyuluhan
mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku
hidup bersih dan sehat
Pada penyuluhan perorangan akan timbul beberapa
pendekatan yang dapat dilakukan diantaranya
a. Bimbingan dan penyuluhan
Dengan cara ini kontak petugas dengan klien lebih
intensif dan nanti pada akhirnya akan terpecahkan
masalah yang terjadi.
b. Wawancara
Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari
bimbingan dan penyuluhan. Wawancara antara petugas
kesehatan dengan klien untuk menggali informasi untuk
mengetahui apakah klien ini kembali mendapatkan
penyuluhan.
2. Imunisasi dasar
Menurut World Health Organization, imunisasi atau
vaksinasi yaitu cara sederhana, aman, dan efektif untuk
melindungi seseorang dari penyakit berbahaya, sebelum
bersentuhan dengan agen pemicu penyakit. sedang ,
menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Imunisasi, imunisasi yaitu suatu
usaha untuk memicu /meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila
suatu saat terpajan dengan penyakit ini tidak akan sakit
atau hanya mengalami sakit ringan
Imunisasi yaitu langkah untuk memberi
kekebalan pada balita dengan menyuntikkan vaksin ke
dalam tubuh, merangsang tubuh untuk menghasilkan
antibodi yang dapat mencegah penyakit tertentu. Proses
alami pembentukan antibodi untuk melawan antigen disebut
imunisasi alamiah, sedang program imunisasi
melibatkan pemberian vaksin untuk merangsang sistem
kekebalan tubuh agar menghasilkan antibodi dalam usaha
melawan penyakit. Hal ini dilakukan dengan menyuntikkan
antigen yang dilemahkan melalui vaksin, sehingga tubuh
dapat mengenali dan melumpuhkan antigen ini dalam
usaha mencegah penyakit yang bersangkutan
Vaksin mengandung virus atau bakteri yang
dimatikan atau dilemahkan, dan tidak memicu
penyakit atau membuat seseorang berisiko mengalami
komplikasi. Kebanyakan vaksin diberikan melalui suntikan,
tetapi beberapa diberikan secara oral (melalui mulut) atau
disemprotkan ke hidung. Selama 10 tahun terakhir,
diperkirakan 1 miliar anak telah diimunisasi dan imunisasi
telah mencegah 2-3 juta kematian setiap tahunnya. Di
negara kita , imunisasi dibagi berdasar jenis
penyelenggaraannya. Namun, imunisasi yang wajib
diberikan kepada anak balita, yaitu imunisasi dasar dan
imunisasi lanjutan
Imunisasi dasar merupakan jenis imunisasi pertama
yang harus diberikan pada bayi sejak lahir untuk
melindungi tubuhnya dari penyakit tertentu. Pada kondisi
ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara
optimal. Setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan untuk
mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1
dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG (Baccile Calmett Guerin), 3
dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis
campak/MR
Adapun jadwal pemberian imunisasi dasar pada bayi
dapat dilihat pada tabel 9.1
Tabel 9. 1 Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar pada Bayi
Umur
Jenis Imunisasi yang
Diberikan
Interval
Minimal Jenis
Imunisasi yang
Sama
0-24 Jam Hepatitits B
1 Bulan BCG, Polio 1
1 Bulan
2 Bulan DPT-HB-Hib 1, Polio 2
3 Bulan DPT-HB-Hib 2, Polio 3
4 Bulan DPT-HB-Hib 3, Polio 4, IPV
9 Bulan Campak
(Nurul, 2019)
Catatan :
a. Pemberian Hepatitis B paling optimal diberikan pada bayi
<24 jam pasca persalinan, dengan didahului suntikan
vitamin K1 2-3 jam sebelumnya, khusus daerah dengan
akses sulit, pemberian Hepatitis B masih diperkenankan
sampai <7 hari.
b. Bayi lahir di Institusi Rumah Sakit, Klinik dan Bidan
Praktik Swasta, Imunisasi BCG dan Polio 1 diberikan
sebelum dipulangkan.
c. Pemberian BCG optimal diberikan sampai usia 2 bulan,
dapat diberikan sampai usia <1 tahun tanpa perlu
melakukan tes mantoux.
d. Pada kondisi tertentu, semua jenis vaksin kecuali HB 0
dapat diberikan sebelum bayi berusia 1 tahun.
Beberapa faktor yang berhubungan dengan
kelengkapan imunisasi dasar meliputi :
a. Pengetahuan
b. Dukungan keluarga
c. Ekonomi
d. Ketersediaan sarana fasilitas kesehatan
151
e. Peran petugas kesehatan
3. Penyuluhan kesehatan perorangan
Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu
pelayanan kesehatan preventif yang paling besar dan utama.
Melalui program KB akan terjadi pengendalian pertumbuhan
jumlah pasien sehingga dapat meningkatkan tingkat
kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga. Program
Keluarga Berencana merupakan tindakan pelayanan
kesehatan preventif yang penting untuk mengendalikan
pertumbuhan jumlah pasien , meningkatkan tingkat
kesehatan dan kesejahteraan bagi keluarga, serta mengatasi
permasalahan remaja dalam hal kesehatan reproduksi remaja
Gambar 9. 2 Keluarga Berencana
Keluarga berencana yaitu usaha mewujudkan
keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan
bantuan dalam hak-hak reproduksi untuk membentuk
keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah,
jarak kehamilan, membina ketahanan serta kesejahteraan
anak. Menurut World Health Organization, Keluarga
Berencana (Family Planning) dapat memungkinkan pasangan
usia subur (PUS) untuk mengantisipasi kelahiran, mengatur
jumlah anak yang diinginkan, dan mengatur jarak serta
waktu kelahiran. Hal ini dapat dicapai melalui pemakaian
metode kontrasepsi dan tindakan infertilitas
Sasaran dari program keluarga berencana dibagi
menjadi dua yaitu sasaran utama dan sasaran antara. Sasaran
utama yaitu Pasangan Umur Subur (PUS), sedang
untuk sasaran antara yaitu tenaga kesehatan (Cahyani,
2018). Program Keluarga Berencana (KB) mencakup aspek
konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi yang
dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga yang fokus
pada keluarga berencana. Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah menyediakan vaksin untuk imunisasi dasar dan
perangkat kontrasepsi dasar. Pelayanan KB yang bermutu
terkait erat dengan implementasi Komunikasi Informasi dan
Edukasi (KIE) kepada akseptor dan calon akseptor, sehingga
mereka dapat memilih metode kontrasepsi yang sesuai
dengan preferensi masing-masing
Dalam kerangka program KB, pentingnya pemakaian
alat kontrasepsi, baik yang bersifat tradisional, modern
jangka pendek, maupun modern jangka panjang, diakui
sebagai komponen integral. Aspek-aspek yang memengaruhi
keberhasilan program KB melibatkan faktor-faktor sosial
budaya, dukungan keluarga, tingkat pengetahuan, dan
kondisi ekonomi .
4. Skrining Kesehatan
Skrining/pemeriksaan kesehatan merupakan
tindakan yang dilakukan untuk menilai apakah seseorang
memiliki faktor risiko terhadap masalah kesehatan tertentu.
Tujuan dari proses ini yaitu agar individu dapat
mengidentifikasi dan mencegah risiko penyakit kronis secara
dini, seperti diabetes dan hipertensi. Pemeriksaan kesehatan
dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan preventif
primer dan pemeriksaan preventif sekunder selektif.
Pemeriksaan preventif primer dilakukan pada individu yang
belum menunjukkan gejala penyakit, dengan fokus pada
analisis Riwayat Kesehatan. Sementara itu, pemeriksaan
preventif sekunder selektif ditujukan kepada individu yang
memiliki risiko tinggi terhadap penyakit kronis atau kanker
Pemeriksaan kesehatan berkala yaitu langkah untuk
mendeteksi potensi kelainan pada tubuh, bahkan jika belum
ada gejala yang muncul, dan dilakukan secara teratur atau
sesuai jadwal tertentu. Beberapa kondisi penyakit hanya
dapat teridentifikasi melalui pemeriksaan kesehatan, seperti
pemeriksaan laboratorium. Kegiatan pemeriksaan atau
skrining kesehatan secara berkala merupakan langkah
preventif yang seharusnya dijalankan oleh setiap individu
berusia lebih dari 15 tahun. Hal ini bertujuan untuk
mendeteksi secara dini faktor risiko perilaku yang dapat
memicu terjadinya penyakit seperti penyakit jantung,
kanker, diabetes, penyakit paru kronis, gangguan indra, dan
masalah kesehatan mental
Skrining keseharan memiliki beberapa tujuan, yaitu :
a. Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan
dalam mendeteksi bersama-sama faktor risiko yang dapat
memicu Penyakit Tidak Menular (PTM), terutama
terkait dengan Jantung, Kanker, Diabetes, dan Penyakit
Paru Kronis. Faktor-faktor ini melibatkan kebiasaan
makan tidak sehat (konsumsi rendah sayur dan buah,
makanan tinggi garam, gula, lemak, dan diet gizi yang
tidak seimbang), kurangnya aktivitas fisik selama 30
menit setiap hari, pemakaian tembakau/rokok, dan
konsumsi alkohol.
b. Mendorong dan menggerakkan pasien untuk
mengubah perilaku berisiko di atas menjadi gaya hidup
sehat, dimulai dari tingkat individu, keluarga, hingga
pasien secara keseluruhan, sebagai bagian dari
usaha pencegahan PTM.
c. Mendeteksi pasien yang memiliki risiko hipertensi
dan diabetes mellitus serta mendorong rujukan ke
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk penanganan
lebih lanjut sesuai standar.
d. Mengurangi insiden komplikasi, kecacatan, dan kematian
prematur akibat PTM, terutama Hipertensi dan Diabetes
Mellitus, yang mungkin terjadi sebab ketidakpahaman
atau keterlambatan dalam mendeteksi kondisi ini
pada tahap dini.
e. Mendorong dan menggerakkan pasien , terutama
para ibu, untuk melakukan pemeriksaan diri guna
menghindari kanker leher rahim dan kanker payudara
dengan melakukan deteksi dini melalui tes
IVA/SADANIS.
5. Edukasi Gaya Hidup Sehat
Gaya hidup sehat merupakansuatu keputusan untuk
menjalani kebiasaan baik secara konsisten dalam jangka
panjang demi mendukung kesehatan tubuh. ada
beragam langkah yang dapat diambil untuk menerapkan
gaya hidup sehat dan aktif, seperti menjaga pola makan
dengan memperhatikan diet dan nutrisi, rutin berolahraga,
memilih suplemen yang sesuai, dan bergabung dalam
komunitas untuk mendapatkan dukungan sebaya. Dengan
mengadopsi tindakan dan sikap ini , individu dapat
mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan menciptakan
lingkungan positif bagi pasien di sekitarnya
Kemajuan dalam fenomena hidup sehat sangat erat
kaitannya dengan konsep diri seseorang dalam menghargai
diri sendiri dan keinginan untuk mendapatkan penghargaan
dari pasien . Dalam gaya hidup sehat, individu dapat
mengalami transformasi dengan memberdayakan mereka
untuk mengubah kebiasaan hidup, bukan hanya pada tingkat
personal, tetapi juga melibatkan perubahan dalam
lingkungan sosial dan kondisi kehidupan yang memengaruhi
pola perilaku. Proses perubahan dapat terjadi kapan saja dan
merupakan suatu dinamika yang tidak dapat dihindari.
Berubah berarti berpindah dari keadaan awal, dan tanpa
perubahan, tidak akan ada pertumbuhan atau motivasi.
Setiap individu memiliki potensi untuk membawa
perubahan pada orang lain, baik secara tersembunyi maupun
terbuka, melibatkan perubahan implisit atau eksplisit
6. Konseling Gizi dan Diet
Konseling gizi merupakan langkah preventif guna
menghindari munculnya penyakit. Pendekatan konseling
gizi yaitu suatu metode yang diterapkan dalam perawatan
gizi untuk membantu individu dan keluarga memahami diri
mereka sendiri serta mengatasi masalah yang dihadapi.
sesudah menjalani sesi konseling, diharapkan bahwa individu
dan keluarga dapat mengambil langkah-langkah untuk
menanggulangi permasalahan gizi, termasuk melakukan
perubahan dalam pola makan dan menyelesaikan masalah
terkait gizi dengan mengarah ke kebiasaan hidup yang sehat
Konseling gizi melibatkan interaksi dua arah antara
konselor dan pasien/klien, bertujuan membantu klien
mengidentifikasi serta mengatasi masalah gizi yang
dihadapi. Peran keluarga memiliki signifikansi besar dalam
keberhasilan konseling gizi. Partisipasi anggota keluarga
dapat mendukung implementasi perubahan pola makan,
selain memberi bantuan dalam menetapkan aturan dan
kedisiplinan makan bagi klien. Pada akhirnya, diharapkan
klien dapat mengadopsi pola makan yang sehat sesuai
dengan kebutuhan kesehatannya
Tujuan konseling gizi yaitu sebagai berikut
:
a. memberi bantuan kepada klien dalam mengenali dan
menganalisis masalah yang dihadapi, serta menyajikan
opsi pemecahan masalah sebagai bagian dari proses
konseling. Dalam sesi konseling, klien dapat berbagi
mengenai masalahnya, mengidentifikasi pemicu nya,
dan memperoleh wawasan mengenai cara mengatasi
masalah ini .
b. Mengintegrasikan praktik gaya hidup sehat di bidang gizi
menjadi kebiasaan hidup bagi klien. Konseling berperan
dalam membimbing klien untuk mengubah pola hidup,
aktivitas, dan pola makan guna mencapai gaya hidup
yang lebih sehat.
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu
atau keluarga klien mengenai gizi. Melalui proses
konseling, klien dapat memperoleh pengetahuan lebih
lanjut tentang gizi, diet, dan aspek-aspek kesehatan
lainnya.
Adapun manfaat dari konseling gizi yaitu sebagai
berikut :
a. Membantu klien untuk mengenali masalah kesehatan dan
gizi yang dihadapi.
b. Membantu klien memahami pemicu terjadinya masalah
c. Membantu klien untuk mencari alternatif pemecahan
masalah
d. Membantu klien untuk memilih cara pemecahan masalah
yang paling sesuai baginya.
e. Membantu proses penyembuhan penyakit melalui
perbaikan gizi klien
Gambar 9. 3 Isi Piringku
Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk
memenuhi gizi pada pasien dapat beragam tergantung
pada negara dan kebijakan spesifik yang diterapkan, yaitu
program “Isi Piringku”. Gizi seimbang dengan komposisi isi
piringku merupakan acuan bagi pasien dalam
mengonsumsi makanan dan minuman dengan seimbang.
Gizi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting
bagi manusia. Kehadiran gizi diperlukan untuk menjaga
kelangsungan hidup dan memberi energi bagi berbagai
proses tubuh, yang pada gilirannya berkontribusi pada
peningkatan kualitas hidup. Selain itu, gizi dianggap sebagai
faktor penentu kesehatan yang signifikan dan memiliki peran
penting dalam usaha pencegahan penyakit. Setiap individu
diharapkan mengonsumsi makanan yang beragam dan
memenuhi standar gizi yang diperlukan. Panduan Umum
Gizi Seimbang (PUGS) menyarankan susunan hidangan yang
mencakup nasi, lauk, sayur, dan buah-buahan, dengan
masing-masing komponen memberi kontribusi berbagai
nutrisi yang esensial. Nasi sebagai sumber energi, lauk
sebagai penyedia protein dan lemak, sedang sayur dan
buah berperan sebagai pemasok mineral dan vitamin yang
sangat diperlukan untuk kesehatan
Pelayanan kefarmasian yaitu komponen penting dalam
memberi pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas pelayanan
tingkat dasar maupun tingkat lanjutan. Hal ini disebab kan
pelayanan farmasi dapat berkontribusi dalam peningkatan hasil
pengobatan melalui jaminan ketersediaan dan pemakaian obat
yang berkualitas, aman, dan efektif. Pelayanan kefarmasian
diberikan berlandaskan dengan filosofi asuhan kefarmasian,
dimana pelayanan farmasi dilakukan secara langsung dan
bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup pasien
(1). Sekitar 15 tahun terakhir, dengan munculnya konsep asuhan
kefarmasian, paradigma profesi apoteker telah berkembang dari
drug oriented menjadi patient oriented. Pelayanan kefarmasian
yang awalnya berorientasi pada pengelolaan obat sebagai
komoditi saat ini berubah menjadi pelayanan yang
komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
hidup pasien. Adanya paradigma baru dalam pelayanan
kefarmasian saat ini menuntut apoteker untuk meningkatkan
kompetensi meliputi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku
untuk dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Oleh sebab
itu, pelayanan kefarmasian harus memberi jaminan bahwa
pelayanannya bermutu dan aman.
Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kefarmasian,
ada Standar Pelayanan Kefarmasian yang menjadi tolok
ukur bagi tenaga kefarmasian, terutama apoteker, dalam
melakukan pelayanan kefarmasian. Selain itu, Standar
Pelayanan Kefarmasian ini dipakai untuk menjamin
kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi
pasien dan pasien dari pemakaian obat yang tidak
rasional. Pada konteks komunitas, apotek merupakan fasilitas
pelayanan kefarmasian yang paling berperan besar sebab dapat
dijangkau oleh seluruh lapisan pasien . Standar Pelayanan
Kefarmasian di apotek meliputi kegiatan pengelolaan sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta
pelayanan farmasi klinik (1).
Pesatnya perkembangan teknologi informasi
meningkatkan kemampuan pasien dalam menerima
pelayanan kefarmasian. Perkembangan ini juga mendukung
praktik pelayanan kefarmasian di komunitas, baik dalam
pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan sediaan, maupun
untuk pelayanan klinik. Perkembangan teknologi menjadikan
perlu adanya pengembangan dalam pelayanan kefarmasian.
B. Penerapan Pelayanan Kefarmasian di Komunitas
berdasar Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek,
pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis
habis pakai mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan,
penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, serta
pencatatan dan pelaporan. sedang pelayanan farmasi klinik
meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi
obat, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (home
pharmacy care), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring
efek samping obat (ESO) (1). Penerapan pelayanan kefarmasian
di apotek perlu didukung oleh sumber daya yang ada, di
antaranya yaitu sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana.
166
Sumber daya manusia yang wajib melakukan pelayanan
kefarmasian yaitu tenaga kefarmasian, dimana pegelolaannya
wajib dilakukan oleh apoteker. Apoteker memiliki otoritas
dalam menentukan pengelolaan sediaan dan melakukan
pelayanan klinik kepada pasien. Oleh sebab itu, kehadiran
apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian menjadi gambaran
dalam pengelolaan sumber daya manusia.
Sarana dan prasarana perlu tersedia di apotek, sehingga
akan menunjang apoteker untuk melakukan pelayanan
kefarmasian. Sarana yang diperlukan untuk menunjang
pelayanan kefarmasian di antaranya ruangan untuk melakukan
pelayanan resep, ruang peracukan, penyerahan obat, ruang
konseling, penyimpanan obat, dan arsip. sedang prasarana
yang diperlukan meliputi instalasi air bersih, listrik, sirkulasi
udara, sistem penerangan, proteksi kebakaran, sistem
komunikasi, dan informasi praktek apoteker.
Pelayanan resep merupakan pelayanan yang dilakukan
mulai dari melakukan skrining resep hingga penyerahan obat
atas resep dokter kepada pasien. Dalam melakukan pelayanan
resep, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian.
Skrining resep yaitu proses untuk memeriksa resep,
dalam hal administrasi, farmasetik, dan pertimbangan klinis.
Tujuan dalam skrining resep yaitu untuk menganalisis
permasalahan terkait obat (DRPs) dan mencegah permasalahan
yang mungkin terjadi. Skrining administrasi dilakukan dengan
memeriksa aspek legal dari penulis resep dan kesesuaian
informasi pribadi pasien. Skrining farmasetik dilakukan dengan
memeriksa kesesuaian obat secara farmasetik di dalam resep
dengan ketersediaan yang ada di apotek. sedang
pertimbangan klinis mencakup mengidentifikasi kondisi pasien,
di antaranya alergi, efek samping, interaksi obat, kesesuaian
dosis, durasi, dan jumlah obat sesuai dengan kebutuhan pasien.
Dispensing, atau penyiapan obat, merupakan proses
menyiapkan obat yang permintaannya berdasar resep,
maupun tanpa resep (swamedikasi). Pada saat penyiapan obat,
perlu dilakukan pemeriksaan kualitas obat yang ada, baik secara
167
fisik, atau apakah obat sudah kedaluwarsa atau tidak. jika
perlu dilakukan peracikan, maka dilakukan peracikan sesuai
dengan ketentuan. Obat kemudian diberi etiket yang lengkap,
jelas, dan mudah terbaca.
Penyerahan obat harus disertai dengan pemberian
informasi obat kepada pasien. Apoteker juga dapat memberi
konseling kepada pasien, terutama untuk pasien dengan
penyakit yang memerlukan perhatian khusus, seperti penyakit
kronis yang membutuhkan terapi jangka panjang. Melalui
konseling, diharapkan pasien memiliki pengetahuan yang
meningkat terkait penyakit maupun terapinya, sehingga dapat
mendorong pasien untuk merubah perilaku.
Pelayanan kefarmasian di rumah (home care) merupakan
salah satu pelayanan yang dapat diberikan apoteker dengan
berkunjung ke rumah pasien untuk melakukan konseling atau
pelayanan klinik lainnya kepada pasien. Pasien yang umumnya
sesuai dengan pelayanan ini yaitu kelompok lansia, pasien
dengan penyakit kronis tertentu, dan pasien disabilitas.
Pemantauan terapi obat (PTO) mencakup pengkajian
pilihan obat, dosis, cara pemberian, respons terapi, reaksi obat
yang tidak diinginkan, serta rekomendasi perubahan maupun
alternatif terapi. PTO menjadi penting dilakukan seiring dengan
perkembangan kompleksitas penyakit dan pemakaian obat,
serta respons pasien yang berbeda terhadap obat.
Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan
proses kegiatan pemantauan setiap respons obat yang
merugikan atau tidak diharapkan dari terapi yang diberikan.
Pemantauan ini dapat dilakukan pada pasien yang memiliki
potensi terkena efek samping sebab sifat farmakologi obat,
maupun efek samping yang terjadi sebab laporan dari pasien.
Selain pengelolaan, apoteker juga dapat melakukan fungsi
promosi dan edukasi, seiring dengan mudahnya informasi obat
diakses oleh pasien . Apoteker hadir di tengah pasien
untuk memberi informasi yang tepat mengenai obat,
terutama jika pasien melakukan swamedikasi untuk
penyakit ringan.
Meskipun pelayanan kefarmasian secara regulasi saat ini
sudah mencakup pengelolaan sediaan dan pelayanan klinik,
apoteker di negara kita masih menitikberatkan fokus pada
manajemen internal dibanding berinteraksi dengan pasien (2).
Sebagian besar pelayanan farmasi klinik yang menjadi kegiatan
utama dari tenaga farmasi komunitas yaitu dispensing (3). Hal
ini terjadi sebab konsep asuhan kefarmasian dan pelayanan
farmasi klinik masih dianggap baru di negara kita . Selain itu,
negara kita memiliki populasi pasien yang besar dan
multicultural, sehingga implementasi pelayanan farmasi
membutuhkan waktu yang cukup lama (4). Meskipun demikian,
pelayanan klinik lain seperti penjualan obat bebas dan
konsultasi pasien cukup umum dimana apoteker dapat
memberi informasi dan bantuan dalam praktik
swamedikasi.
C. Tantangan dalam Penerapan Pelayanan Kefarmasian
Secara makro, beberapa tantangan dalam penerapan
pelayanan kefarmasian ada pada level peraturan hukum dan
aspek ekonomi dalam sistem layanan kesehatan. Kendala
pelayanan kefarmasian sistem kesehatan di negara kita antara lain
yaitu kurangnya pengakuan bagi apoteker, kurangnya dana
untuk mendukung pengembangan apotek, serta kurangnya
investasi dalam sektor farmasi, sehingga jumlah apoteker masih
belum optimal (5). Di negara kita , apoteker yang bekerja di
komunitas umumnya bukan sebagai pemilik modal (4), sehingga
seringkali apoteker hanya bekerja untuk mendapatkan gaji,
sehingga pelayanan kefarmasian tidak maksimal
diimplementasikan.
Selain itu, pekerjaan apoteker semakin kompleks di era
saat ini. Apoteker didorong untuk berperan dalam memberi
pelayanan langsung pada pasien. Oleh sebab itu, apoteker
dilatih untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan terapi
pasien, yang dikemas dalam kurikulum hingga pelatihan selama
berpraktek.
Tantangan lain ada pada budaya dan organisasi, serta
kualitas pelayanan farmasi yang diberikan. Di era teknologi saat
ini, apoteker dituntut untuk beradaptasi dalam
penyelenggaraan pelayanan. Namun, budaya tradisional
apoteker di komunitas, terutama yang fokus pada pemberian
obat, tidak memiliki sarana dan prasarana, serta kesiapan yang
cukup dalam mengadopsi teknologi baru.
Pada level mikro, tantangan yang dihadapi ada pada
kapasitas apoteker. Apoteker di komunitas cenderung fokus
pada manajemen internal dan bekerja secara individu, sehingga
masalah bisa muncul ketika diperlukan kolaborasi antar
profesional yang membutuhkan komunikasi serta kerja tim.
Selain kurangnya keterampilan di luar kefarmasian, apoteker
umumnya juga memiliki rasa percaya diri yang kurang
memadai, sehingga jangkauan layanan bagi pasien menjadi
terbatas (2). Hal ini berdampak pada ketidakpuasan pasien (6).
Namun, saat ini, komunikasi efektif merupakan salah satu
keterampilan wajib apoteker yang dibentuk sejak apoteker
masih muda (7). Harapannya, dengan kompetensi ini, apoteker
dapat meningkatkan kualitas pelayanan farmasi sesuai dengan
standar.
D. Pelayanan Kefarmasian di Masa Depan
Tren pelayanan kesehatan di era industri 4.0 hingga saat
ini telah bergeser dari pelayanan konvensional menjadi
pelayanan digital. Kondisi pandemi COVID-19 memiliki
kontribusi pada akselerasi digitalisasi dalam pelayanan
kesehatan, termasuk pelayanan kefarmasian. Aplikasi teknologi
dalam pelayanan kefarmasian dinilai bisa mengurangi
permasalahan yang dapat terjadi dalam dunia profesional
kesehatan. Teknologi telah banyak dipakai pada pengelolaan
obat, misalnya pada pembuatan laporan pemakaian obat dan
stok opname berbasis website (8), sistem informasi mengenai
data produk obat (9), sistem informasi mengenai data transaksi
obat (10), bahkan sistem informasi persediaan obat dalam
bentuk artificial intelligence (AI) (11).
pemakaian teknologi yang dapat memudahkan
pelayanan di masa depan juga terjadi pelayanan telefarmasi (9).
Telefarmasi didefinisikan sebagai pemberian pelayanan
kefarmasian oleh apoteker melalui pemakaian telekomunikasi
untuk pasien yang berada pada lokasi berbeda (jarak jauh) (10).
Ciri khas dalam pelayanan telefarmasi yaitu apoteker belum
tentu hadir secara fisik pada saat jam operasional pelayanan
farmasi atau saat melakukan perawatan pada pasien.
Keunggulan dalam layanan telefarmasi sendiri diwakili
oleh cakupan pelayanan kefarmasian yang luas, serta wilayah
yang sebelumnya terlayani sebab masalah ekonomi dan
geografis, menjadi dapat terlayani. Beberapa implementasi
dalam pelayanan telefarmasi telah dilakukan di berbagai negara.
Di antaranya yaitu penunjang pelayanan klinik, pemberian
edukasi dan handling untuk sediaan yang khusus, serta
peresepan dan rekonsiliasi obat. Pada pelayanan klinik,
pelayanan telefarmasi telah sukses meningkatkan kepatuhan
terapi pasien, memberi konseling, bahkan mengatasi
kekurangan apoteker di beberapa fasilitas dengan menyediakan
apoteker secara virtual (9).
Edukasi juga telah dilakukan, baik kepada pasien
maupun kepada staf kefarmasian melalui telekonferensi. Selain
itu, preparasi sediaan khusus juga dapat dimonitor oleh
apoteker secara daring (12). Pada pelayanan resep dengan
bantuan telefarmasi, yang saat ini dikenal dengan peresepan
elektronik/e-prescription/e-prescribing, memungkinkan
apoteker untuk mengkaji resep lebih cepat sebelum obat
didispensing. Hal ini juga menguntungkan pasien sebab pasien
tidak perlu menunggu lama sebab proses yang efisien (13).
Pengkajian rekonsiliasi obat juga dapat dilakukan melalui
telefarmasi, sehingga dapat mencegah potensi interaksi obat
yang tidak diinginkan (12).
Meskipun memiliki banyak keunggulan, telefarmasi
masih memiliki keterbatasan. Di antaranya, yaitu sebab
berkurangnya interaksi antara apoteker sebagai profesional
dengan pasien secara langsung, ada beberapa informasi spesifik
yang tidak bisa diberikan, sehingga telefarmasi saat ini dianggap
lebih cocok untuk pasien yang telah memiliki pemahaman
terkait penyakit dan terapinya. Selain itu, dibandingkan dengan
pelayanan kefarmasian konvensional, telefarmasi juga masih
rentan dengan risiko keamanan dan data pasien. Oleh sebab itu,
apoteker perlu memahami etika dalam melakukan pelayanan
telefarmasi. Alat khusus yang menunjang juga menjadi
keterbatasan dalam pelayanan telefarmasi. Bagi pasien yang
tidak banyak memakai teknologi, akan kesulitan untuk
mendapat pelayanan ini (14). Keterbatasan lain yang menjadi
tantangan yaitu tingginya biaya untuk melakukan pelayanan
telefarmasi sebab kebutuhan alat dan peningkatan literasi, serta
beban kerja yang meningkat (13). Terbukanya akses informasi
menjadikan apoteker dapat diakses dalam rentang waktu yang
lebih lebar, sehingga dapat menambah beban kerja.
Adanya keterbatasan dalam telefarmasi tidak berarti
pelayanan telefarmasi tidak perlu diimplementasikan. Pesatnya
kemajuan teknologi dan sistem informasi, termasuk di bidang
kesehatan, merupakan hal yang tidak mungkin untuk dihindari.
Oleh sebab itu, edukasi mengenai telefarmasi menjadi sangat
penting, tidak hanya bagi apoteker, tetapi juga bagi pasien.
Semakin banyak orang yang memakai telefarmasi,
ditambah dengan literasi digital yang memadai, akan
menyempurnakan keterbatasan dalam telefarmasi.
Di negara kita , dukungan dalam pemakaian telefarmasi
pada pemerintah ada pada regulasi dari Kemeterian Kesehatan
mengenai pemakaian telehealth, termasuk di dalamnya yaitu
pelayanan telefarmasi, pemakaian resep elektronik, dan jasa
pengantaran yang muncul pada saat pandemi. Pemerintah juga
memfasilitasi pelayanan telefarmasi melalui sistem elektronik
untuk menjamin mutu dari pelayanan yang diberikan. Dari sisi
penyelenggara, beberapa fasilitas pelayanan kefarmasian telah
mendukung dalam bentuk peresepan elektronik, bahkan
pelayanan swamedikasi melalui aplikasi khusus.
Di masa depan, banyak langkah yang perlu dila






.jpeg)
